DAERAH
Kecewa dengan Ketua KONI Tebo, 21 Cabor Ajukan Mosi Tidak Percaya

DETAIL.ID, Tebo – Sebanyak 21 dari 37 Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) di Kabupaten Tebo, sampaikan mosi tidak percaya terhadap Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tebo, Robi Harja.
Mosi tidak percaya tersebut disampaikan langsung oleh para pengurus Cabor kepada Bupati Tebo, Sukandar, Selasa, 6 Juli 2021.
Hal ini dilakukan karena kekecewaan pengurus Cabor terhadap kinerja Ketua KONI Tebo yang menunda pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Tebo, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Ketua KONI Provinsi melalui Surat Keputusan Perpanjangan Ketua KONI Tebo.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Kami menghendaki segera dilaksanakan Musorkab sesuai amanat Surat Keputusan Perpanjangan KONI Tebo yang dikeluarkan oleh Pengurus KONI Propinsi Jambi nomor 19 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Bhakti Kepengurusan Penggantian Antar Waktu KONI Kabupaten Tebo Masa Bhakti 2017 -2021 tanggal 19 Mei 2021,” kata salah seorang perwakilan pengurus Cabor Kabupaten Tebo, H. Hafiz dalam konferensi pers hari ini.
Dengan mosi tidak percaya ini, Hafiz mengatakan, seluruh Cabor yang terkait mosi tidak percaya ini secepatnya akan berkoordinasi dan beraudiensi dengan pengurus KONI Provinsi.
“Kita akan minta petunjuk dan arahan sama pengurus KONI Provinsi soal langkah apa yang harus kita dilakukan agar segera dilakukan Musorkab sesuai dengan AD/ART. Hal ini sebagai mana yang telah di SK kan oleh KONI Provinsi,” kata dia.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Cabor Tarung Derajat Kabupaten Tebo, Umar. Dia menegaskan, mosi tidak percaya ini disampaikan karena kegagalan Ketua KONI Tebo untuk melaksanakan Musorkab. Di mana, ujar dia, dominan Cabor menginginkan segera dilaksanakan Musorkab KONI Tebo.
“Dominan Cabor di bawah binaan KONI Tebo kecewa dengan kepemimpinan Robi Harja, sehingga kami menilai KONI Tebo di bawah kepemimpinan Robi Harja tidak berkembang. Karena itu, kami dari 21 Cabor menginginkan agar segera dilaksanakan Musorkab,” ujarnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Ketua Cabor Petanque Kabupaten Tebo, Nobon menjelaskan, kronologis munculnya mosi tidak percaya berawal dari undangan rapat KONI Tebo pada 20 Maret 2021 kemarin. Pada rapat tersebut membahas persoalan Musorkab dan pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP).
Pada rapat ditetapkan lima orang TPP yakni Ketua, Sekretaris dan tiga orang anggota. SK penetapan TPP tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KONI Tebo.
“Ketua TPP Irza, Sekretarisnya langsung sekretaris KONI Tebo, tiga orang anggota salah satu adalah saya,” kata dia.
Waktu berjalan, TPP langsung bekerja mengikuti prosedur dan mulai menetapkan persyaratan-persyaratan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
“Kita telah melaksanakan dua kali rapat. Pada rapat tersebut kita sepakati pendaftaran calon dimulai tanggal 9-20 Juni 2021,” ujarnya.
Namun, hingga akhir pendaftaran tepatnya tanggal 20 Juni 2021, yang mendaftar hanya satu orang. Sementara, pada malam tanggal 19 Juni muncul surat dari Ketua KONI Tebo.
“Suratnya tanpa nomor tapi ditandatangani oleh Robi Harja sendiri. Pada surat itu meminta perpanjangan masa penjaringan dan penyaringan bakal calon Ketua KONI Tebo,” kata Nobon.
Seharusnya lanjut Nobon, hasil kerja TPP dilaporkan kepada panitia Musorkab. Namun, panitia Musorkab sama sekali tidak dibentuk.
“Pada rapat tanggal 20 Maret 2021 lalu, sudah kita tanyakan dan kita ajak untuk membentuk COC, namun Ketua KONI menyebutkan itu bukan ramahnya Cabor tapi ranahnya pengurus KONI. Namun sampai sekarang panitia Musorkab tidak dibentuk. Jadi hasil kerja TPP kita sampaikan kepada Ketua KONI Tebo,” ucapnya.
Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2021 dilaksanakan rapat kerja KONI Tebo. Rapat yang seharusnya membahas soal Musorkab justru yang dibahas di luar subtansi. Hal ini membuat pengurus Cabor keluar dari ruang rapat.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Dari 26 Cabor yang ikut rapat, 23 Cabor keluar. Saat itu sempat terjadi kisruh bahkan sampai ada yang kejar-kejaran. Intinya kawan-kawan Cabor minta segera dilaksanakan Musorkab,” kata dia.
Reporter: Syahrial
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)