DETAIL.ID, Jambi – Akhirnya PT Pesona Belantara dan PT PDIW sepakat untuk melakukan pemulihan lahan yang terbakar. Kesepakatan tersebut disampaikan pada sidang mediasi antara dua perusahaan tersebut sebagai tergugat I dan tergugat II dengan Walhi Jambi sebagai penggugat.
Pada sidang mediasi ketiga ini, pihak tergugat I yaitu PT Pesona Belantara telah mencabut kuasa hukumnya. Perusahaan tersebut, juga telah menunjuk kuasa hukum baru.
“Persidangan kali ini sudah memasuki poin-poin perdamaian. Di antaranya para pihak sepakat untuk menyelesaikan di tahap mediasi. Di antaranya pihak penggugat dalam hal ini Walhi Jambi meminta kepada para tergugat agar melakukan pemulihan di areal bekas terbakar tahun 2019,” kata Abdullah, Direktur Walhi Jambi, Rabu, 14 Juli 2021.
Abdullah juga menjelaskan, jika para tergugat juga sudah menyatakan bersedia untuk melaksanakan pemulihan gambut yang terbakar berdasarkan perintah dari KLHK.
Tak hanya menyatakan bersedia untuk melakukan pemulihan lahan, para tergugat juga menyatakan bersedia untuk menyerahkan jaminan guna pemulihan lahan.
Para tergugat mempertimbangkan usulan dari pihak penggugat, namun tetap dimasukkan ke dalam akta perdamaian sebagai bentuk keseriusan dari pihak para tergugat. Di antaranya dimasukkan sebagai sanksi apabila para tergugat tidak melaksanakan akta perdamaian.
Untuk meyakinkan pihak penggugat, maka semua pihak akan meninjau langsung ke lapangan. Di sana nantinya, baik pihak penggugat maupun tergugat, akan melihat pekerjaan yang telah dilaksanakan dan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para tergugat.
Kegiatan peninjauan di Lapangan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Sabtu, 17 Juli 2021 nanti.
“Peninjauan lapangan ini nanti akan dihadiri para pihak baik pihak penggugat, pihak para tergugat, para turut tergugat dan hakim mediator,” ujar Abdullah.
Ia juga menjelaskan, di dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemulihan, Pemerintah Provinsi Jambi akan membentuk tim lintas instansi. Sehingga dengan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jambi maka pekerjaan akan mudah diawasi. Selain itu para pihak juga menjadi bagian dari Tim yang akan memantau pelaksanaan dari pemulihan. Baik dari Walhi maupun pihak para tergugat.
Sementara Hakim mediator berharap, agar pelaksanaan mediasi digunakan dengan baik. Agar nantinya pihak yang telah sepakat di dalam akta perdamaian dapat melaksanakan isi dari perdamaian.
Dalam sidang tersebut, dihadiri oleh lima orang kuasa hukum Walhi Jambi. Mereka yaitu Ramos A.H. Hutabarat S.H, Musri Nauli, S.H, Togi Silalahi, S.H dan Sena Neranda, S.H. Selain itu dari pihak Walhi Jambi juga dihadiri oleh Kartika, Staf Walhi Jambi.
Sedangkan dari Tim hukum tergugat I dan tergugat dihadiri oleh Rosmeri dan Eva. Sedangkan dari Pemprov Jambi dihadiri oleh M. Ali Zaini dan Sugianto. Dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hadir disebabkan adanya PPKM Mikro. Pihak KLHK memberikan jawaban melalui e-court yang dikirim via email.
Discussion about this post