Connect with us

TEMUAN

APBD Rp 1,2 Miliar Buat Rehab Gedung HMI dan PMII Jambi, Gema Petani Jambi: Fungsi APBD Malah Tersesat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Gema Petani Jambi merespons tentang adanya APBD Provinsi Jambi yang merujuk pada pembangunan gedung KAHMI/ HMI Batanghari, rehabilitasi sekretariat HMI Jambi serta sekretariat PMII Jambi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menganggarkan duit total Rp 1,2 miliar untuk rehabilitasi sekretariat bagi HMI dan PMII serta pembangunan gedung bagi HMI. Anggaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Jambi 2021.

Ketua DPW Gema Petani Jambi, Yuda Pratama menilai rencana tersebut sangat bertentangan dengan situasi dan kondisi saat pandemi. Selain itu juga sudut fungsi dan asas dari anggaran daerah terabaikan.

“Sampai saat sekarang kondisi pandemi yang terpapar di depan mata masih sangat mengkhawatirkan. Dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jambi, terkonfirmasi angka Covid-19 melebihi 25.000 kasus. Ini sepertinya tidak menjadi peringatan bagi pemerintah provinsi untuk serius menangani pandemi,” kata Yuda menjelaskan.

Rizki M. Bagariang, Sekretaris wilayah Gema Petani Jambi juga menambahkan, pembangunan gedung KAHMI/ HMI Batanghari dan rehabilitasi sekretariat HMI dan PMII Jambi yang berada di Kota Jambi tidak sesuai.

“Pertimbangan ini sangat tidak sesuai dengan kondisi tempat sekretariat HMI dan PMII yang sedang PPKM level 4 (zona merah) begitu pun Kabupaten Batanghari,” ucap Rizki .

“Di mana hal-hal yang mempengaruhi ekonomi sedang dibatasi, tetapi pembangunan yang tidak menjadi bagian dari penyelesaian pandemi dan solusi justru dianggarkan. Gema Petani Jambi memperhatikan bahwa pemerintah provinsi Jambi perlu diingatkan terkait hal ini. Karena jika ini diteruskan akan menjadi jejak kesalahan pemerintah dalam masa pandemi,” ujar Rizki.

Yuda juga menjelaskan fungsi alokasi, distribusi serta stabilitas APBD. “Fungsi alokasi, distribusi serta stabilitas APBD harusnya merujuk pada asas keadilan dan kepatutan. Mengingat sepatutnya bahwa kita harus berfokus pada penanganan pandemi dan ekonomi daerah,” tuturnya.

Yuda menambahkan, situasi terkini pemerintahan dalam menangani pandemi saat ini dan reforma agraria adalah jawaban dari bahaya pandemi ini.

“Akhir-akhir ini Bank Indonesia kembali membeli surat utang yang diberikan oleh pemerintah sebanyak Rp 215 triliun untuk 2021 dan Rp 224 triliun untuk tahun 2022. Dan syarat yang diberikan Bank Indonesia adalah anggaran hanya digunakan untuk penanganan pandemi Covid. Beban ini tentu tidak ringan untuk diselesaikan jika fokus pemerintah daerah dalam masalah pandemi masih seperti pemerintah Provinsi Jambi. Dan selalu Gema Petani Jambi suarakan bahwa solusi dari keterpurukan ekonomi karena pandemi adalah reforma agraria sejati. Karena yang kita hadapi tidak lagi sekedar ancaman virus, namun kita juga dihantui dengan ancaman kelaparan sosial serta ancaman bagi jaminan masa depan masyarakat yang lebih baik,” kata Yuda. (*)

TEMUAN

Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Berbagai temuan serta indikasi yang mencuat, kian menguatkan dugaan bahwa proyek pembangunan RS Pratama Rantau Rasau di Tanjungjabung Timur yang menelan duit Rp 43.8 miliar dari dana DAK, dikerjakan asal jadi.

Lihat saja kondisi fisiknya yang sudah banyak mengalami keretakan pada beberapa sisi gedung yang kemudian diperparah lagi dengan buruknya sanitasi di gedung pelayanan kesehatan tersebut, yang hanya berselang beberapa bulan pasca diresmikan.

Seakan minim perencanaan sebelum pekerjaan, gedung rumah sakit yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan pengawasan PT Kalimanya Exspert Konsultan pun tak henti-henti menuai sorotan.

Informasi juga dihimpun bahwa dalam prosesnya, pelaksana disinyalir mengganti beberapa personel dari konsultan pengawas, dengan dalih menghalangi proses pekerjaan. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan bahwa banyak item pekerjaan bangunan gedung RSP Rantau Rasau yang tidak sesuai spesifikasi.

Soal ini, Binanga selaku PPTK proyek RSP Rantau Rasau dikonfirmasi via WhatsApp tidak merespons hingga berita ini tayang. Begitupula dengan pihak pengawas Joel Lubis — bos PT PT Kalimanya Exspert Konsultan. Kadinkes Tanjungjabung Timur, Ernawati juga nampak memilih tak merespons. Mereka tak mau ambil pusing.

Dengan respons minimnya keterbukaan informasi dari para pihak bertanggungjawab, angan-angan Rumah Sakit Pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun seolah kian jauh dari realita.

Pihak terkait didesak tanggung jawab atas proyeknya. Serta lembaga berwenang atau aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh atas proyek gede tersebut. Mengingat tujuan pembangunan RSP Pratama yang tak lain untuk menghadirkan pelayanan kesehatan prima bagi warga sekitar.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

TEMUAN

Diduga Asal Jadi, Proyek DAK Garapan PT Belimbing Sriwijaya RS Pratama Rantau Rasau Terus Jadi Sorotan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Baru beberapa bulan beroperasi tepatnya November 2024, kondisi fisik gedung Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau Tanjungjabung Timur sudah mengalami sejumlah kerusakan, hal ini pun menuai sorotan tajam dari publik luas.

Berbagai temuan lapangan pun kian menguatkan dugaan bahwa proyek garapan PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut dikerjakan asal, material tak sesuai spek, serta tanpa perencanaan matang.

Angan-angan untuk rumah sakit pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun kian jauh dari realita.

Bayangkan saja informasi dihimpun bahwa terdapat banyak keretakan pada beberapa sisi dinding rumah sakit, sanitasi pun juga tak luput dari masalah. Alih-alih jadi tempat pelayanan kesehatan, gedung tersebut pun malah terkesan memprihatinkan.

Binanga Solih, selaku PPK proyek tersebut nampak tak mau ambil pusing. Dikonfirmasi via WhatsApp, dia tak merespons. Dalam pemberitaan pada beberapa media massa, dia malah lempar tangan dengan dalih tugasnya sudah selesai lantaran proyek tersebut sudah serah terima dengan PA atau pengelola.

Sementara itu Kadis Kesehatan Tanjungjabung Timur Ernawati dikonfirmasi lewat WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini terbit.

Kondisi tersebut pun semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan dalam proyek milik Dinkes Tanjabtim yang digarap oleh PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut.

Menanggapi kondisi RS Pratama Rantau Rasau tersebut, sosok aktivis yang selama ini vokal terhadap berbagai perkembangan isu di Tanjabtim menilai Pemda atau Dinkes Tanjabtim harus bertanggungjawab.

“Harus tanggung jawab. Kalau perbaikan ga cukup itu cuman dicat-cat gitu aja. Kalau saya bilang itu dibongkar, baru bangun lagi. Karena kondisinya udah retak dimana-mana, sanitasi juga,” kata Arie Suryanto pada Jumat, 14 Februari 2025.

Arie juga menilai bahwa kondisi proyek tersebut kini menunjukkan bahwa tidak adanya landasaan perencanaan yang matang. Sehingga terkesan dipaksakan agar Pemda beroleh dana DAK.

“Harapannya ya diperbaiki betul. Jangan sampai masyarakat kesitu berobat mau sehat malah tambah sakit nantinya. Ini tanggung jawab Pemkab,” katanya.

Proyek RSP Rantau Rasau pun kini jadi sorotan publik, pihak terkait didesak betul-betul bertanggungjawab serta adanya audit menyeluruh atas gedung pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana DAK Pusat tersebut.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

TEMUAN

Pelaksana Disinyalir Tak Becus Laksanakan Pengadaan Sapi, Namun Disbunak Muarojambi Malah Bungkam

DETAIL.ID

Published

on

Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Muarojambi. (ist)

DETAIL.ID, Muarojambi – Dugaan permainan antara Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Muarojambi dengan CV Fathan Utama Jaya selaku penyedia atau pelaksana proyek Pengadaan Sapi Jantan dan Sapi Betina yang bersumber dari APBD Muarojambi TA 2024, semakin mencuat.

Sebagaimana pemberitaan tersebar, setidaknya terdapat 10 ekor bantuan sapi dari Disbunak Muarojambi yang bermatian, tak lama berselang pasca diserahkan pada sejumlah kelompok tani.

Padahal, informasi dihimpun bahwa setidaknya program pengadaan sapi tersebut telah menelan APBD sebanyak Rp Rp 1,5 miliar. CV Fathan Utama Jaya selaku pelaksana proyek pengadaan pun jadi sorotan.

Tak berhenti disitu, Disbunak Muarojambi malah terkesan tak acuh akan persoalan ini. Plt Kadisbunak Muarojambi, Ridwan dikonfirmasi lewat pesan dan telepon WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini tayang.

Upaya konfirmasi terhadap Sekretaris Disbunak Muarojambi, Suharyanto juga berujung jalan buntu. Dia berdalih bahwa akan mencoba meneruskan konfirmasi awak media kepada Plt Kadis.

“Semalam sudah saya teruskan ke beliau Bang, terkait hal tersebut. Nanti saya coba konfirmasi lagi, Bang,” ujarnya pada Kamis, 13 Februari 2025.

Sikap yang ditunjukkan oleh Disbunak Muarojambi pun semakin menguatkan dugaan adanya kongkalingkong dengan CV Fathan Utama Jaya. Bayangkan sapi-sapi dari APBD tersebut bermatian tak lama pasca diserahkan pada para kelompok tani.

Mirisnya tak ada penegasan dari Disbunak Muarojambi selaku empunya proyek terhadap pelaksana yang disinyalir becus dalam pengadaan proyek ini.

Sampai berita ini terbit, awak media masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari berbagai pihak terkait.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement