LINGKUNGAN
Gubernur Bersama Kajati Jambi Menanam Bibit Pohon Endemik di Kawasan Kelola Khusus MHA SAD
DETAIL.ID, Tebo – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris S.Sos, MH bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Sapta Subrata, SH meresmikan wilayah kelola khusus Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) Kelompok Temenggung Apung, di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pada Jumat lalu, 27 Agustus 2021.
Pada kegiatan itu, Gubernur bersama Kajati Jambi dan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Zulkifli .S.I.P. M.M beserta unsur Forkopimda Kabupaten Tebo, menanam bibit pohon di wilayah kelola khusus MHA SAD tersebut.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Ahmad Firdaus menggunakan, pohon yang ditanam adalah bibit pohon endemik hasil pembibitan MHA SAD Kelompok Temenggung Ngadap, di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pohon tersebut dibibitkan usai pesta buah-buahan hutan pada tahun 2020 lalu, di hutan MHA SAD Kelompok Temenggung Ngadap, di Sungkai Lubuk Dalam, Desa Tanah Garo.
Dijelaskan Firdaus, bibit pohon yang ditanam adalah bibit Tampui yang keberadaannya saat ini sudah sangat langka. Namun, ujar dia, pohon tersebut masih banyak ditemukan di kawasan hutan Sungkai Lubuk Dalam.
“Jumlahnya diperkirakan masih ribuan batang,” kata Firdaus yang juga merupakan pendamping MHA SAD Kelompok Temenggung Apung dan Kelompok Temenggung Ngadap, Minggu, 12 September 2021.
Selain Tampui kata Firdaus menjelaskan, masih banyak ditemukan pohon buah-buahan hutan yang keberadaan juga sudah sangat langka. Di antaranya, Jagul, Kuduk Kuyak, Tempunek, Durian Daun, Sio dan sebagainya. “Kalau jenis buah-buahan ini masih banyak di hutan Temenggung Ngadap,” ujarnya.
Agar keberadaan buah-buahan itu tetap lestari, Firdaus mengaku telah melakukan pembibitan bersama warga Desa Tanah Garo (KPA Tanah Garo) dan MHA SAD Kelompok Temenggung Ngadap.
“Selain pohon Tampui, kita juga telah membibitkan pohon Durian Daun, Tempunek dan Sio. Jumlahnya ada ribuan bibit,” ucap Firdaus.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Tidak sampai di situ, lanjut Firdaus menjelaskan, pihaknya juga telah mengusulkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi agar bibit buah-buahan hutan yang telah langka tersebut menjadi sumber benih (bibit). Usulan tersebut telah disampaikan secara tertulis lengkap dengan jumlah pohon dan titik koordinat pohon yang diusulkan sebagai sumber bibit.
“Tahun 2020 kemarin kita usulkan dan direspons positif sama pihak kehutanan. Bahkan bidang pendataan dari kantor wilayah Sumbagsel (Palembang) sudah mau turun melakukan verifikasi data. Sayangnya terhambat gara-gara Covid-19,” ujar Firdaus.
Firdaus berkata, saat ini pohon buah-buahan hutan di hutan Sungkai Lubuk Dalam mulai berkembang (berbunga) namun tidak sebanyak (selebat) tahun 2020 kemarin. Dia memperkirakan bulan depan sudah mulai tumbuh putik buah.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa kembali menikmati rasa buah-buahan hutan yang sudah langka,” katanya.
Ini dibenarkan oleh Pemimpin MHA SAD Desa Tanah Garo, Temenggung Ngadap. “Iya pohon buah-buahan sudah mulai berkembang. Sayangnya banyak yang gugur akibat musim yang tidak karuan. Terkadang panas, terkadang hujan, itu yang membuat bunganya rontok (gugur),” kata Temenggung.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Meski banyak yang gugur, Temenggung yakin jika masih banyak bunga hutan yang nantinya menjadi putik. “Sebagian sudah berputik. Hanya saja jumlahnya tidak sebanyak tahun kemarin. Yang jelas tahun ini kita bisa makan buah-buahan hutan kembali,” ucap Temenggung singkat
Reporter: Syahrial
DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 436 perusahaan perkebunan sawit dinyatakan beroperasi dalam kawasan hutan. Di Provinsi Jambi, setidaknya terdapat 9 perusahaan sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor 36 tahun 2025.
Dalam lampiran subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.
Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yakni PT Indokebun Unggul, grup KPN Plantation tercatat mengajukan permohonan perizinan sebanyak 771 hektare, Seluas 765 hektare di antaranya sedang berproses, dan 6 hektare ditolak.
Kemudian PT Pratama Sawit Mandiri dengan permohonan 116 hektare, berproses 111 hektare, dan 5 hektare ditolak.
Di Kabupaten Muarojambi, ada PT Puri Hijau Lestari dengan permohonan 379 hektare, berproses 393 hektare, ditolak 4 hektare. Selanjutnya PT Muaro Kahuripan Indonesia permohonan 863 hektare, 698 hektare berproses, 165 hektare ditolak dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada, permohonan 300 hektare, berproses 267 hektare dan 33 hektare ditolak.
Di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo ada PT Satya Kisma Usaha (Sinarmas Agro) dengan catatan permohonan 105 hektare, 7 hektare berproses dan 98 hektare ditolak.
Selanjutnya, PT Sukses Maju Abadi, group Incasi, permohonan 403 hektare, berproses 324 hektare, ditolak 79 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Barat PT Pradira Mahajana, permohonan 49 hektare dan berproses 49 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Timur juga tercatat 1 perusahaan yakni PT Ladang Sawit Sejahtera group PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk permohonan 51 hektare berproses 51 hektare.
“Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,” demikian bunyi putusan kedua, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2025.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Teka-teki hasil laboratorium terhadap sumur milik Sawal yang berada tak jauh dari kolam limbah milik PT Sumber Guna Nabati (SGN) sudah terjawab.
Dasar pengujian sampel air limbah sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2004 pasal 16 ayat 3, dan dasar pengujian air sumur no p.68/MenLhk.setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, serta Permenkes No 32 tahun 2017.
Dari hasil pengujian sampel yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin didapat hasil bahwa sumur milik Sawal dengan hasil PH 3,09 tidak layak konsumsi.
Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium, dengan mengunakan parameter fisika padatan tersuspensi total (TTS), temperatur dan padatan terlarut total dan juga mengunakan parameter kimia seperti PH, BOD, COD dan CL.
“Dari hasil uji laboratorium, dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, untuk air sumur milik Sawal tidak layak konsumsi sebab PH airnya 3,09 atau lebih asam jika diminum maka berasa seperti asam air jeruk,” kata Kadis DLH Kabupaten Merangin, Syafrani pada Senin, 13 Januari 2025.
Sementara itu hasil laboratorium di outlet 13 milik PT SGN, terdapat PH air 9,05, BOD 39, COD 188, outlet parit warga diketahui PH airnya 9,7, BOD 24, COD 283. Sementara sampel air yang diambil di hulu Sungai Retih PH 5,36, BOD 2, COD 54, CL 1 dan sampel air di hilir Sungai Retih PH 6,52, BOD 2, COD 51, Cl 11.
“Dengan hasil yang kami rilis, ada beberapa titik sampel yang diambil mengalami peningkatan. Agar warga berhati-hati tidak mengonsumsi air yang tercemar dan jika terkonsumsi maka bisa saja ada reaksi pada tubuh,” ujarnya.
Terkait dengan hasil yang dirilis DLH Kabupaten Merangin, Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, mengatakan bahwa izin perusahaan PT SGN bisa saja direkomendasikan untuk dicabut, dan mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meninjau ulang izin Amdal yang pernah dikeluarkan.
“Ada kejahatan lingkungan, pemerintah wajib meninjau ulang, jika tidak bisa saja aparat kepolisian menindaklanjuti agar kejadian ini tidak terulang,” kata Feri Irawan yang juga anggota forum WALHI.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Merangin – Hingga saat ini sampel air sumur milik Sawal yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, masih menunggu hasil uji laboratorium. Yang berwenang untuk mengumumkan hasilnya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin.
Kadis LH Merangin, Syafrani mengatakan, secara kasat mata sumber air sumur milik warga yang bernama Sawal sudah jelas tercemar.
“Dari warna dan bau air sumurnya saja sudah menjelaskan secara kasat mata bahwa umur tersebut tercemar,” katanya pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Namun untuk kepastiannya, ia masih menunggu hasil dari Lakesda Merangin.
“Nanti hasilnya dari laboratorium kesehatan daerah, bakal kita umumkan ke masyarakat, sebab sampel yang diambil kemarin bukanlah berasal dari PT SGN tetapi dari sumur warga yang tinggalnya dekat dengan PT SGN,” ujarnya.
Ditegaskan Syafrani, dengan turunnya DLH dan juga laboratorium daerah menjadi fokus atas pengaduan masyarakat kepada DLH.
“Ini harus dibedakan, kita bukan dalam rangka pembinaan rutin kepada perusahaan, tetapi karena ada pengaduan dan jika terbukti mencemari lingkungan kita umumkan dan tentu ada sanksinya,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Jajaran Polres Bengkulu Selatan Gelar Aksi Bersih-bersih di Mako Polres
Sosialisasikan Protein Ikan, Regal Springs Indonesia dan Ditjen PDSPKP KKP Lakukan Ini
Pemkab Solok Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo
Direktur ED WALHI Jambi Sesalkan Tuduhan Fitnah Terhadap Dirinya
Dalam Selimut Konflik
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya
Rugi Besar, Pihak PT MMJ Berharap Polda Jambi Serius Tangani Kasus Pendudukan Ilegal PKS PT PAL
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas
UNJA Gelar Tes Urine Untuk Satpam Guna Tingkatkan Lingkungan Kampus yang Aman, Bersih, dan Bebas Narkoba