ADVERTORIAL
Bupati Tanjungjabung Barat Terima Audiensi Manajemen PLN Guna Cari Solusi
DETAIL.ID, Kualatungkal – Bupati Anwar Sadat menerima audiensi manajemen PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Tengah, dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan listrik di Tanjungjabung Barat, Senin 13 September 2021.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati ini, turut dihadiri Manager PLN UP3 Jambi, Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng dan jajaran manajemen, Asisten II , Pasi Ter Kodim 0419/Tanjab, Kabag SDA serta tamu undangan lainya.
Dalam pertemuan tersebut pihak PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Tengah, Ferdyan Hijrah Kusuma sampaikan pemaparannya terkait pembangunan jaringan listrik 150 KV yang melalui titik Muara Sabak, Kuala Tungkal dan Pelabuhan Dagang.
“Mohon dukungan dan bantuan terutama terkait adanya tapak tower yang berada dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat total ada 83 titik yang berada diantara Muara Sabak- Kuala Tungkal,” katanya.
Rencananya akan dibangun 83 titik tower yang berada dalam kawasan Hutan Produksi ( HP ). Dari 83 titik tower yang berada di Kawasan Tanjungjabung Barat Meliputi Pematang Lumut, Muntialo, Dan Teluk Kulbi, masih ada beberapa titik tapak tower yang berada dalam kawasan lahan yang dikuasai masyarakat, diantaranya 17 titik tower di Pematang Lumut, 13 titik tower di Muntialo, serta 1 titik di Teluk Kulbi.
Terkait hal itu, Bupati mengatakan akan dilakukan pendekatan edukasi persuasif serta akan libatkan pihak kecamatan dan desa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kita akan urut satu-satu, sehingga pekerjaan ini akan lebih intensif, pada dasarnya kami pemkab tanjab barat siap membantu,” tukasnya.
Lebih lanjut, Bupati minta adanya perbaikan birokrasi di PLN ULP Kuala Tungkal agar kedepannya koordinasi berjalan dengan baik.
“Kalau bisa diganti karena sulit untuk berkordinasi, Pemkab sudah membuka pintu seluas-luas untuk hearing dan koordinasi tapi sampai saat ini belum ada tanggapan yang berarti. Ini tujuannya meminimalisir gejolak dan polemik yang ada di tengah masyarakat. Takutnya masyarakat akan mendemo karena adanya kerugian yang dialami masyarakat mengingat PLN ini adalah pelayanan yang paling mendasar, butuh perhatian betul,” tandas nya.
Reporter: Robby Cahyadi
ADVERTORIAL
Rawat Tradisi Gus Miek, Bupati Jember Siap Bumikan Majelis Moloekatan
DETAIL.ID, Jember – Halaman Pemkab Jember kembali bergetar oleh lantunan ayat suci dan selawat dalam agenda Majelis Sema’an Al-Qur’an dan Dzikrul Ghofilin Moloekatan Gus Miek, Sabtu, 23 Mei 2026.
Memasuki tahun kedua pelaksanaannya sejak 2025, agenda spiritual yang digagas oleh waliyullah KH. Moch. Hamim Jazuli (Gus Miek) ini sukses menyedot ratusan jamaah, tokoh agama, kiai, dan gus dari berbagai penjuru Jember.
Langkah Pemkab Jember memfasilitasi majelis akbar ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam merawat tradisi religi sekaligus memperkuat ukhuwah islamiyah di bumi pendalungan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengawal penuh syiar Al-Qur’an dan pembumian majelis dzikir semacam ini demi keberkahan daerah.
Sebagai pemimpin yang tumbuh dari kultur pesantren, Gus Fawait juga menyampaikan pesan menyentuh mengenai ketakzimannya kepada garis keturunan (dzurriyah) para ulama besar.
“Saya hanya seorang santri yang tidak punya apa-apa kecuali rasa cinta kepada wali Allah, kepada Gus Miek dan dzurriyah beliau-beliau. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan majelis ini, Pemerintah Kabupaten Jember siap ikut serta membumikan majelis ini semampu kami sebagai kepala daerah. Kami berharap doa dari para kiai, para gus, dan seluruh jamaah untuk Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Melalui majelis ini, Pemkab Jember berharap kekuatan doa kolektif dari para ulama dan jamaah yang hadir mampu menjadi benteng spiritual sekaligus motor penggerak kebaikan bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan umat.
ADVERTORIAL
Jemaah Haji Wajib Pastikan Status BPJS Kesehatan Tetap Aktif
DETAIL.ID, Sumenep — BPJS Kesehatan mengingatkan seluruh calon jemaah haji untuk memastikan status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka dalam kondisi aktif sebelum berangkat ke tanah suci.
Hal ini krusial untuk memberikan perlindungan finansial dan kesehatan bagi jemaah maupun keluarga yang ditinggal di tanah air.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, menegaskan bahwa status aktif JKN kini menjadi salah satu syarat administrasi wajib.
Mengingat gangguan kesehatan bisa terjadi kapan saja tanpa diduga, jaminan ini akan memastikan jemaah mendapatkan layanan medis tanpa kendala biaya.
“Calon jemaah haji bisa saja mengalami gangguan kesehatan kapan saja. Oleh sebab itu, pentingnya menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif agar saat membutuhkan pelayanan kesehatan, biaya pengobatan dapat dijamin sesuai ketentuan,” kata Galih.
Galih juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan digital seperti PANDAWA atau Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan mereka secara berkala demi kelancaran ibadah.
Manfaat dari kepatuhan ini diakui langsung oleh Maryamah (68), salah satu peserta JKN asal Kabupaten Sumenep.
Ia mengaku merasa jauh lebih tenang dan bisa berkonsentrasi penuh pada ibadahnya di tanah suci karena urusan perlindungan kesehatan telah terjamin.
“Menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif menurut saya memang menjadi kewajiban sebagai peserta. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit, sehingga perlindungan kesehatan sangat penting dimiliki,” tutur Maryamah.
Melalui kemudahan Aplikasi Mobile JKN, Maryamah menambahkan bahwa pengecekan status kini sangat praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengantre di kantor BPJS Kesehatan.
Reporter: Zainul Hasan
ADVERTORIAL
Bermasalah! Pemkab Jember Minta SPPG Al Mubarok dan Sumbersari 2 Ditutup
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember merekomendasikan penghentian operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya, yaitu SPPG Al Mubarok Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2.
Rekomendasi tersebut disampaikan langsung melalui surat resmi Bupati Jember, Gus Fawait, kepada Badan Gizi Nasional menyusul hasil evaluasi lapangan dan aduan masyarakat melalui kanal “Wadul Guse”.
Menurut PJ Sekretaris Daerah Jember sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Achmad Imam Fauzi, surat tersebut dikirimkan pada 22 Mei 2026.
Langkah ini diambil setelah ditemukan berbagai masalah fatal terkait standar kebersihan, pengelolaan makanan, hingga keamanan kerja di kedua dapur tersebut.
Masalah serius terjadi di SPPG Al Mubarok Kaliwates yang diduga kuat menjadi penyebab keracunan makanan pada sejumlah anak PAUD dan TK.
Selain itu, petugas menemukan pelanggaran fatal berupa peletakan tabung gas di ruang tertutup yang mengancam keselamatan.
“Faktanya ada korban. Itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keselamatan penerima manfaat program harus menjadi prioritas utama,” ujar Fauzi.
Di sisi lain, SPPG Sumbersari 2 juga dinilai bermasalah setelah sempat mengalami kebakaran akibat kebocoran gas di ruang oven pengering.
Kondisi ini diperparah dengan lokasi bangunan yang berada di dekat saluran irigasi besar dan rawan terjangkit banjir.
Pemkab Jember menegaskan tidak akan main-main dengan Program MBG karena menyangkut kesehatan anak-anak.
Seluruh mitra pun diwajibkan memenuhi standar operasional yang ketat.
Walau demikian, nasib akhir dari operasional kedua SPPG ini kini sepenuhnya berada di tangan keputusan Badan Gizi Nasional.



