DETAIL.ID, Jambi – Ketua KPK RI, Komjen Pol Drs. Firli Bahuri, M.SI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi dalam rangka rakor pencegahan korupsi pada Senin, 27 September 2021.
Saat bertemu ketua KPK, Cipayung Plus Jambi menyoroti beberapa persoalan penting di Provinsi Jambi antara lain persoalan uang ketok palu DPRD Jambi 2017, penggunaan dana COVID-19 di Jambi, dugaan penyertaan modal Bank Jambi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan koordinasi keuangan Dana Desa.
Hengki Tornado, Ketua PKC PMII Jambi, menyampaikan bahwa terjadi banyak persoalan di Jambi, belum tuntas nya persoalan uang ketok palu DPRD Provinsi Jambi 2017 salah satunya.
ArtikelTerkait
“Kita menyoroti belum tuntasnya persoalan uang ketok palu di Provinsi Jambi dan kita berharap KPK segera menuntaskan itu semua,” ujar Hengki Tornado.
Hal senada juga disampaikan oleh ketua umum pengurus wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI Jambi), Nurhasan Dani, Ia menyampaikan korupsi berjamaah uang ketok palu DPRD Provinsi Jambi harus diselesaikan sampai tuntas agar terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat Jambi.
“Jumlah anggota dewan di provinsi Jambi ada 55 orang, dan sampai saat ini baru sekitar 18 anggota dewan yg di proses, KAMMI mendorong agar KPK segera memproses anggota dewan lainnya yang diduga turut andil dalam skandal uang ketok palu DPRD Provinsi Jambi,” kata Nurhasan Dani.
Indra Lumban gaol, Ketua PMKRI Jambi pun menegaskan kembali persoalan uang ketok palu DPRD Jambi ini harus segera diselesaikan dan oknum dewan yang terlibat harus mampu bertanggung jawab.
“Kami berharap ketua KPK menyelesaikan persoalan ini dan menyeret orang orang yang terlibat di muka hukum” kata Indra.
Sementara, Ketua GMKI Jambi Eko Saputra Marbun menyoroti penyertaan modal Sebasar Rp 230 miliar ke PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance yang kini tak tahu larinya ke mana.
“230 milyar itu tidak sedikit dan Ini harus di periksa oleh KPK Jagan sampai ada kerugian pemerintah Jambi di sini ” ujar Eko Saputra Marbun.
Kemudian, Sekertaris umum IMM Jambi menyampaikan agar KPK hadir dalam pengawasan penggunaan dana desa
“Kami berharap KPK hadir dalam pengawasan bahkan penindakan penggunaan Dana Desa, agar masyarakat bisa benar benar menikmati dampak dari adanya dana desa tersebut,” ujar Nanda.
Terakhir, Cipayung Plus Jambi juga menyinggung penggunaan penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi agar KPK turut hadir dalam pengawasan dana tersebut.
Sebagai informasi, Pertemuan ini dihadiri langsung oleh ketua KPK RI Firli Bahuri, Eko Saputra Marbun ketua GMKI, Hengki Tornado Ketua PKC PMII, Nurhasan Dani Ketua PW KAMMI, El Daniel Ketua GMNI, Indra Ketua DPC PMKRI Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post