DETAIL.ID, Jambi – Kabar penggerebekan oknum Dosen yang menjabat Wakil Dekan di UIN Sultan Thaha Jambi, seketika jadi perbincangan hangat.
‎
‎Ceritanya, oknum dosen berinisial DK itu digerebek warga bersama istri sahnya sedang berduaan dengan seorang cewek di sebuah rumah kos, daerah Simpang IV Sipin pada Jumat malam, 2 Mei 2026.
‎
‎Dalam potongan video yang beredar, tampak puluhan warga berkerumun di depan kos-kosan kejadian. Babinsa dan Babinkabtibmas pun turun melakukan pengamanan dan menggelandang DK dan cewek simpanannya ke Polsek Telanaipura.
‎
‎Tak lama berselang, sebuah surat yang mengatasnamakan Masyarakat Jambi Peduli Almamater pun beredar luas di media massa. Surat yang ditujukan kepada Rektor UIN STS Jambi itu pada poinnya mendesak ketegasan moral dan hukum terhadap sang oknum wakil dekan DK, yang disinyalir sebagai Penjahat Kelamin (PK).
‎
‎Rektor UIN STS Jambi, Prof Kasful Anwar didesak untuk segers menonaktifkan Doktor D dari jabatan Wakil Dekan, hingga mendesak sanksi pemecatan terhadap Doktor Dk.
‎
‎”Bagaimana mungkin seorang pimpinan fakultas yang seharusnya menjadi teladan (uswatun hasanah), justru mempertontonkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai keislaman dan etika ASN?” tulis Masyarakat Jambi Peduli Almamater, dalam suratnya.
‎
‎Merespon desakan publik, UIN STS Jambi kemudian menyampaikan pernyataan sikap. Dalam siaran persnya diuraikan bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi telah mencermati informasi yang saat ini beredar luas di media sosial maupun sejumlah media massa terkait dugaan keterlibatan salah satu oknum dosen berinisial DK dalam peristiwa yang menjadi perhatian publik.
‎
‎”Sehubungan dengan hal tersebut, UIN STS Jambi sangat menyayangkan dan menyesalkan telah terjadinya peristiwa penggerebekan salah satu oknum dosen itu. Tentunya kami akan langsung melakukan penelusuran lebih mendalam lagi untuk mengambil langkah tindakan tegas,” kata Profesor Kasful.
‎
‎Sebagai komitmen dalam menjaga marwah institusi, integritas akademik, serta nilai-nilai etika yang menjadi landasan dalam kehidupan kampus. UIN STS Jambi menonaktifkan dari jabatan tambahan sebagai wakil dekan.
‎
‎Kemudian, Rektor akan memastikan dan memerintahkan yang bersangkutan diperiksa secara etik untuk memastikan status hukum dan kebenaran peristiwa. Rektor juga menghentikan untuk sementara waktu yang bersangkutan dari berbagai aktivitas yang mewakili institusi UIN STS Jambi baik di internal maupun eksternal, termasuk dalam kegiatan mengajar, pengabdian, dan penelitian.
‎
‎”Penerapan sanksi lanjutan jika memang terbukti peristiwa itu benar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan maupun kode etik yang berlaku, maka UIN STS Jambi tentunya mengambil langkah sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku,” katanya. (*)

DETAIL.ID, Jambi – Penolakan warga Aur Kenali terhadap stockpile bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS)-RMKE Group, kembali memanas. Kali ini warga terdampak yang tergabung dalam aliansi Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) Menolak Stockpile Baru Bara menggelar aksi di DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 27 April 2026.
‎
‎Perwakilan massa, Erpen Sutrisno bilang bahwa kali ini pihaknya melakukan aksi diam sebagai bentuk penolakan. Massa juga membacakan doa agar Gubernur Jambi amanah dalam memimpin dan segera membatalkan atau merelokasi stockpile batu bara PT SAS dari lingkungan mereka.
‎
‎”Kami di sini meminta kepada Gubernur, jadi kami tidak mau bertemu dengan perwakilan,” ujar Erpen.
‎
‎Tak ketemu dengan Gubernur Jambi, masaa kemudian bergerak ke kantor DPRD Provinsi Jambi. Di sini, Wakil Ketua Komisi IV, Rusli Kamal Siregar menerima aspirasi massa.
‎
‎Kali ini 4 poin kesepakatan diantaranya; Pemerintah wajib memberi ruang hidup yang layak; Ditampung aspirasinya dan disampaikan pada Gubernur; DPRD setuju stockpile dipindahkan; Perwakilan DPRD segera diundang untuk dialog dengan masyarakat.
‎
‎”Hasil diskusi tadi akan akan diundang dalam RDP paling lambat 1 minggu . Dan ada janji persoalan ini akan dibawa ke rapat pimpinan,” katanya.
‎
‎Perwakilan massa BPR tersebut kembali menekankan bahwa aksi kali ini merupakan simbol atas diamnya Gubernur Jambi atas rekomendasi DPD RI , yang meminta Gubernur segera melakukan pertemuan dengan masyarakat
‎
‎”Tapi sudah 4 bulan rekomendasi hanya didiamkan oleh gubernur, maka aksi diam dengan membaca Yasin untuk pak gubernur agar diberi kesehatan dalam memimpin Jambi, diberikan sikap amanah. Dan tentunya harapan kami yasin ini dapat menggetarkan hati pak Gubernur agar berpihak ke masyarakat dengan merelokasi stockpile batu bara PT SAS,” katanya.
‎
‎Sebelumnya pada, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD RI pada Kamis, 29 Januari 2026, di Auditorium Kediaman Gubernur Jambi yang dihadiri oleh berbagai unsur berkepentingan. Telah dihasilkan beberapa kesepakatan.
‎
‎Seperti, menindaklanjuti surat Wali Kota Jambi terkait peninjauan kembali Perda RTRW mengenai kesesuaian lokasi stockpile dan jalur angkutan batubara hingga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan yang telah diterbitkan.
‎
‎Apabila terbukti tidak sesuai dengan tata ruang dan berpotensi membahayakan masyarakat, agar merekomendasikan relokasi stockpile dan/atau jalur angkutan batu bara ke kawasan yang sesuai peruntukan serta jauh dari permukiman warga.
‎
‎Lanjut pada RDP bersama DPRD Kota Jambi beserta para pemangku kepentingan pada 10 Februari lalu. Juga dibahas secara khusus Surat Pj Wali Kota Jambi Nomor: PU.07.04/2651/VI.1-DPUPR/2023 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Perizinan Pembangunan Stockpile Batu Bara PT SAS.
‎
‎Hasilnya kala itu, Perda RTRW Kota Jambi tidak mengalami perubahan, baik pada masa pemerintahan sebelumnya maupun saat ini, sehingga ketentuan kesesuaian lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Jambi tetap berlaku dan harus menjadi dasar dalam setiap penerbitan maupun evaluasi perizinan.

Reporter: Juan Ambarita 

‎

DETAIL.ID, Jambi – Anak usaha Sinarmas di Jambi yakni PT Wira Karya Sakti (WKS) kembali bikin ulah. Kali ini satu kampung Bukit Bakar, Kecamatan Renah Mendaluh, Tanjungjabung Barat Jambi kena imbas. Akses perekonomian, kesehatan, hingga pendidikan warga tersendat setelah PT WKS memutus 9 akses jalan yang mengelilingi desa.
‎
‎Warga Desa Bukit Bakar yang tergabung dalam Kelompok Tani Bukit Bakar Jaya pun mengecam keras tindakan sepihak dan sewenang-wenang PT WKS. Bersama sejumlah organ masyarakat sipil macam, KPA Wilayah Jambi, Serikat Tani Tebo, Walhi Jambi, Persatuan Petani Jambi (PPJ), dan Sejajar Institute.
‎
‎”Di tengah keterisolirannya, masyarakat sementara ini masih bertahan. Sikap dan tindak lanjut pemerintah belum ada,” ujar Koorwil KPA Jambi, Fran Dodi pada Senin, 27 April 2026.
‎
‎Imbas konflik yang terjadi pada kelompok tani dampingannya, Koorwil KPA Jambi tersebut sudah langsung bersurat pada sejumlah instansi mulai pemerintah daerah, Dirjen Gakum, hingga Kementerian terkait. Dengan harapan adanya solusi bagi warga Bukit Bakar yang kini terisolir.
‎
‎Dalam hal ini, sebenarnya antara masyarakat dengan WKS sudah ada kesepakatan untuk saling menjaga situasi selama proses penyelesaian konflik agraria sebagaimana dimuat dalam berita acara pada 9 April lalu.
‎
‎Dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak itu, PT WKS juga disebut mengakui telah melakukan penggusuran pada 6 titik koordinat lahan sedari 2025 lalu, mencakup luasan lebih kurang 500 hektare.
‎
‎Namun kesepakatan tersebut nyatanya cuman diatas kertas, hanya selang hari tepatnya pada 20-21 April lalu. Pihak WKS melakukan pemutusan 9 akses jalan, dengan membuat parit gajah sedalam 2 meter. Tak puas, perusahaan juga disebut melakukan perusakan terhadap tanaman produktif milik para petani.
‎
‎Jumirah, salah satu warga Desa Bukit Bakar pun mengeluhkan sikap PT WKS. Jumirah, berharap betul pemerintah segera memberikan solusi konkret. Bukan apa, setiap WKS melakukan pemanenan. Warga selalu dilanda kekhawatiran, lahannya bakal dirusak.
‎
‎”Kalau lewat WKS (jalan yang diputus) itu kan mau keluar cuma 5 kilo. Kalau kami lewat jalan lain itu bisa 20 kilo lebih. Jadi kalau ada anak-anak atau warga sakit parah, atau ibu hamil mau melahirkan yang harus dibawa keluar. Itu jadi sangat susah,” ujarnya.
‎
‎Eko, dari Sejajar Institute pun melihat bahwa dalam persoalan ini. PT WKS telah menggangu perekonomian warga Desa Bukit Bakar yang mencakup 830 lebih jiwa. Kata Eko, yang kita sayangkan bahwa proses memutus jalan ini bukan di wilayah izin mereka (PT WKS).
‎
‎”Ini wilayah perkampungan masyarakat, karna ini wilayah kelola masyarakat, harus mereka hormati. Kita tidak mau masyarakat dikambinghitamkan di tanah mereka sendiri. Kita minta proses penegakan hukum srgera dilakukan, usut tuntas ini sampai selesai,” katanya.
‎
‎Sementara itu, Sekdes Bukit Bakar Kustoro mengingat kembali bahwa semenjak 1993 silam warga sudah mendiami dan mengusahakan lahan di wilayah Bukit Bakar, dengan luasan awal mencapai 2.500 hektare.
‎
‎Hingga WKS datang, pada 2006 silam, konflik terus berlanjut hingga kini. Sisa lahan kelola warga pun menyempit menjadi 1.500 hektare, kemudian tergerus lagi 500 hektare oleh penggusuran-penggusuran yang dilakukan oleh WKS.
‎
‎”Terkait pemutusan jalan itu saya tidak tau. Karna tidak ada koordinasi dari perusahaan kepada Pemdes dan saya anggap itu sudah tidak menghargai adanya Pemdes Bukit Bakar. Karna apapun ceritanya, Distrik 8 WKS itu berada di wilayah administrasi Bukit Bakar,” katanya.
‎
‎Fran Dodi pun mendesak agar Pemda, Pemprov hingga instansi pemerintah pusat terkait segera bersikap tegas kepada PT WKS, hingga mengevaluasi perizinannya.
‎
‎”Cara-cara kekerasan, memutus akses, artinya ini kejahatan kemanusiaan. Bukan hanya konflik agraria lagi. Jika dalam waktu dekat mereka (pemerintah) tidak tindakan yang jelas. Maka kita bakal aksi,’ ujar Fran Dodi.

Reporter: Juan Ambarita