Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Wabup Tanjungjabung Barat Pimpin Rakor Percepatan Implementasi Pembentukan MPP

Published

on

detail.id/, Kualatungkal – Wakil Bupati Tanjungjabung Barat Hairan, SH, memimpin rapat koordinasi percepatan implementasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tanjungjabung Barat di Pola Atas, Kantor Bupati Tanjungjabung Barat, pada Selasa 14 September 2021.

Turut hadir pada rapat tersebut Asisten III, Staf Ahli, Unsur Forkopimda/mewakili, DPMPTSP Provinsi Jambi, Samsat Tanjungjabung Barat, Kepala OPD terkait, BUMN dan BUMD terkait Kabupaten Tanjungjabung Barat.

Rapat diawali dengan pemaparan progres implementasi pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanjungjabung Barat oleh Kadis DPMPTSP Kab. Tanjungjabung Barat, Yan Ery, S. Pt, M. Si terkait langkah-langkah yang sudah dilaksanakan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan terkait pembentukan MPP.

Lebih lanjut, Yan Ery sampaikan hal- hal yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan MPP, di antaranya rencana unit layanan yang akan bergabung, penyiapan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS), penyiapan sistem informasi layanan dan infrastruktur jaringan, penyiapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan mekanisme kerja, penyiapan SDM pelayanan, pengalokasian anggaran operasional MPP serta infrastruktur lainnya.

Sementara itu, Wabup Hairan dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa dalam pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) perlu komitmen bersama agar  dapat dibuka di awal tahun 2022 mendatang. Untuk mendukung hal tersebut, Wabup berharap OPD terkait yang akan membuka gerai di MPP pertama kali harus menyiapkan anggaran secara maksimal terkait sumber daya dan operasional terkait pembukaan gerai.

“Seperti yang telah disampaikan target pertama 20 gerai dulu, dan kita butuh dukungan dari Kominfo agar berperan aktif karena ini sistem pelayanan online. Jangan sampai waktu pembukaan ada kendala pada jaringan, karena itu bagian yang paling mendasar,” ujar Wabup.

Wakil Bupati juga mengingatkan agar dalam sistem operasional nantinya, jangan sampai MPP telah dibuka namun MoU belum dilaksanakan. Dan hal ini perlu tertuang dalam perjanjian kerjasama agar pelayanan target yang diinginkan dapat tercapai.

Wabup berharap kepada satgas percepatan implementasi pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanjungjabung Barat untuk segera megkoordinasikan semua hal yang terkait kelanjutan penyiapan sarana dan prasarana.

Wabup juga minta Dinas PMPTSP untuk menyurati OPD terkait dan BUMD yang akan membuka gerai agar segera melakukan persiapan termasuk anggaran operasional. Dirinya juga berharap nantinya jangan sampai masyarakat yang dilayani merasa jenuh karena menunggu terlalu lama jadi perlu sumber daya yang baik untuk dapat mendukung itu dan jika pandemi belum usai mohon prokes kesehatannya agar pelayanan tetap dilaksanakan dengan baik.

“Jika ini pelayanan terpadu maka SDM nya yang harus diperhatikan, jangan sampai ketika masyarakat datang yang melayani tidak ramah dan tidak murah senyum. Bagaimana orang akan betah untuk berada di situ jika pelayanannya tidak baik dan perlu juga disediakan tempat smoking area, tempat ibu menyusui, bila perlu wifi-nya gratis dan kecepatan internetnya baik agar masyarakat nyaman karena targetnya  memang seperti itu untuk mencapai pelayanan yang terbaik,” ujar wabup.

“MPP yang telah kita siapkan infrastrukturnya akan terus kita lengkapi dan kita penuhi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Untuk itu, diharapkan komitmen dan dukungan kita semua baik instansi vertikal, OPD Provinsi, OPD Kabupaten, BUMN dan BUMD untuk dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan bergabung memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik tersebut,” tutup Wakil Bupati.

Reporter: Robby Cahyadi

Advertisement

ADVERTORIAL

Gus Fawait Amankan Bantuan Pusat Rp500 Miliar untuk Jember

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait foto bersama usai menemui jajaran kementerian di Jakarta, Rabu (28/10/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, membawa kabar perihal dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp500 miliar.

Kepastian alokasi dana untuk pembenahan sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, serta peternakan tersebut diperoleh Gus Fawait usai menemui jajaran kementerian di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, bersamaan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Dari total dana tersebut, porsi terbesar senilai Rp400 miliar diarahkan untuk revitalisasi sarana kesehatan masyarakat.

Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dengan menyasar 50 puskesmas di 31 kecamatan, serta tiga fasilitas medis milik pemkab yaitu RSD dr. Soebandi Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.

“Alhamdulillah, kami bisa memastikan bahwa tahun 2027 akan dimulai revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.

Kesepakatan pembenahan infrastruktur medis ini tercapai dalam pertemuan Gus Fawait bersama dua Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus dan Dante Saksono Harbuwono.

Langkah ini melengkapi jangkauan Universal Health Coverage (UHC) Jember yang per 1 Oktober 2026 telah mencakup 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.

Pemkab Jember sebelumnya telah mengoperasikan program home care dokter keluarga yang ditopang 50 unit kendaraan serta 1.200 tenaga kesehatan dengan skema tugas 24 jam.

Skema ini menyasar warga miskin, lansia sakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, dan anak stunting.

Tambahan pula, 38 armada Mobil Cinta disiagakan khusus untuk mengantar pulang pasien tidak mampu dan peserta UHC kelas III yang selesai menjalani perawatan.

Di luar urusan medis, Gus Fawait menjalin koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbuah alokasi bantuan peralatan tangkap dan budidaya senilai Rp100 miliar bagi nelayan laut serta pembudidaya air tawar.

“Ini adalah kado di Hari Sumpah Pemuda untuk Kabupaten Jember. Perhatian Presiden Prabowo kepada daerah tidak perlu diragukan lagi,” ujar Gus Fawait.

Sementara pada sektor peternakan, pertemuannya dengan Kementerian Pertanian menghasilkan komitmen bantuan bagi peternak unggas, domba, dan sapi untuk periode 2026–2027.

Program ini ditargetkan mampu meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Birokrasi Satu Atap MPP Jember Dapat Pujian MenPAN-RB

DETAIL.ID

Published

on

MenPAN-RB, Rini Widyantini, diwawancarai media. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memangkas rantai birokrasi lewat penyatuan ratusan akses layanan publik dalam satu atap membuahkan apresiasi langsung dari pusat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, meninjau langsung operasional Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jember, Senin, 26 Oktober 2026.

Kedatangan MenPAN-RB yang didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait dan anggota DPR RI Gus Khozin tersebut bertujuan untuk melihat dari dekat efektivitas integrasi ratusan jenis perizinan dan dokumen administrasi yang kini berpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Langkah Pemkab Jember yang memusatkan 279 jenis layanan dalam satu area dinilai Rini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemusatan ini menjadi cara paling praktis agar warga tak perlu lagi membuang waktu mendatangi deretan kantor dinas yang tersebar di berbagai lokasi.

“Saya mendapatkan informasi dari Pak Bupati bahwa saat ini ada 279 layanan dalam satu kantor. Artinya, ini sesuai dengan strategi dalam membangun Mal Pelayanan Publik,” kata Rini di sela-sela peninjauannya.

Di sela kunjungan, MenPAN-RB sempat berbincang langsung dengan sejumlah warga yang sedang mengurus dokumen.

Rini mengamati kepuasan masyarakat yang merasa terbantu oleh sistem baru ini, sekaligus mencermati terobosan penerapan penandatanganan pakta integritas sebelum proses pelayanan dimulai.

“Dengan menandatangani pakta integritas, kita bersama-sama menjaga integritas, baik penerima maupun pemberi layanan. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan secara transparan dan memudahkan masyarakat,” ujar Rini.

Perubahan sistem pelayanan publik di Jember juga tercermin dari naiknya indeks pelayanan publik daerah tersebut, dari skor 4,62 pada tahun 2024 menjadi 4,68 pada 2025.

Selain layanan tatap muka di MPP, Jember mengombinasikan konsep omnichannel seperti anjungan mandiri, penjemputan bola, hingga aplikasi daring melalui inovasi Peta Cinta dan Homecare.

Meski demikian, Rini mengingatkan agar warga yang keterbatasan akses digital tetap terlayani secara adil.

“Pada prinsipnya, semua layanan yang diberikan harus berorientasi kepada masyarakat atau citizen-centric, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam setiap layanan yang diberikan pemerintah,” ucapnya.

Menanggapi catatan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait mengenang kondisi pelayanan publik daerahnya di masa lalu yang kerap diwarnai antrean panjang warga, salah satunya di kawasan Jalan Jawa.

Pembenahan jajaran ASN Pemkab Jember secara masif perlahan mengurai masalah penumpukan berkas kependudukan tersebut.

“Alhamdulillah, pada 2025 kita sudah bisa berikhtiar bersama-sama seluruh ASN di Kabupaten Jember. Akhirnya, tidak ada lagi antrean-antrean terkait pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan,” kata Fawait.

Masalah kelangkaan blangko KTP yang sempat menahan hak administrasi sekitar 62.000 warga kini telah rampung dan terdistribusi.

Pemkab Jember juga memperluas jangkauan pencetakan dokumen ke kantor-kantor kecamatan serta memecah pemusatan MPP ke empat penjuru wilayah, yakni Jember bagian barat, utara, selatan, dan timur, demi asas keadilan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mengawal kualitas fasilitas tersebut, Pemkab Jember meluncurkan saluran aduan Wadul Guse yang terhubung ke Kementerian PANRB.

“Apabila ada masyarakat Jember yang memiliki keluhan terkait pelayanan publik, kami menyiapkan saluran Wadul Guse. Berbagai keluhan tersebut bisa disampaikan melalui saluran ini,” tutur Gus Fawait.

Sektor kesehatan dan perlindungan sosial tak luput dari pembenahan.

Selain program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Pemkab Jember mengoperasikan layanan Homecare bagi warga berpenyakit kronis dari keluarga miskin.

Petugas Homecare sekaligus memverifikasi kondisi kelayakan rumah dan kepemilikan dokumen warga di lapangan.

Sementara bagi pasien kurang mampu yang usai menjalani perawatan di tiga RSUD milik daerah, disediakan fasilitas penjemputan Mobil Cinta agar bisa pulang tanpa terbebani ongkos.

“Ke depan, Jember tidak hanya melayani di satu titik, tetapi harus melayani di banyak titik. Kami juga memohon arahan dan bimbingan dari Ibu Menteri beserta jajaran Komisi II DPR RI agar sinergi ini semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ucap Gus Fawait. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Dukung Prestasi Nasional, UNJA Lepas Kontingen Abdidaya dan Satria Data

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Universitas Jambi (UNJA) melepas kontingen mahasiswa yang akan berlaga di Anugerah Abdidaya Ormawa dan Satria Data 2026. Pelepasan ini menjadi bentuk dukungan universitas kepada mahasiswa yang telah lolos ke tahap final dan siap berkompetisi di tingkat nasional. Acara berlangsung di Lantai 3 Gedung UNIFAC UNJA Mendalo, Senin, 19 Oktober 2026.

Kegiatan dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJA, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H.; Ketua Satgas Satria Data UNJA, Bunga Mardhotillah, S.Si., M.Stat.; Ketua Satgas PPK Ormawa UNJA, Dr. Ir. Fuad Muchlis, S.P., M.Si.; serta dosen pembimbing, tim pendamping, dan mahasiswa kedua kontingen.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJA, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Ketua Satgas Satria Data, Bunga Mardhotillah, S.Si., M.Stat., Ketua Satgas PPK Ormawa UNJA, Dr. Ir. Fuad Muchlis, S.P., M.Si., serta dosen pembimbing, tim pendamping, dan mahasiswa yang tergabung dalam kedua kontingen.

Dalam sambutannya, Prof. Fauzi Syam menyampaikan pencapaian hingga babak final adalah buah dedikasi, kerja keras, dan kolaborasi yang harus terus dijaga. Ia juga menekankan bahwa mahasiswa UNJA tidak perlu merasa rendah diri ketika berhadapan dengan perguruan tinggi lain. Menurutnya, mahasiswa UNJA memiliki kemampuan untuk bersaing dan menunjukkan prestasi di tingkat nasional.

“Dalam bidang kemahasiswaan harus ditanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak kalah dengan universitas besar sekalipun,” katanya.

Prof. Fauzi berharap seluruh kontingen dapat menjaga kekompakan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung.

Sementara itu, Ketua Satgas Satria Data UNJA, Bunga Mardhotillah mengingatkan mahasiswa agar tetap percaya diri dalam menghadapi persaingan dengan peserta dari berbagai perguruan tinggi. Menurutnya, integritas harus menjadi prinsip utama yang dipegang selama mengikuti kompetisi.

“Berkompetisilah dengan penuh integritas, karena ketika ada satu kesalahan atau satu kecurangan yang kita lakukan, nama UNJA yang kita pertaruhkan,” ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Satgas PPK Ormawa UNJA, Dr. Fuad Muchlis menambahkan bahwa jalan menuju final melewati proses panjang, dari penyusunan proposal, pendampingan, dan pelaksanaan program hingga seleksi berlapis, dengan dukungan universitas, fakultas, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Perjuangan dan kesungguhan itu tidak hanya berhenti di sini. Masih ada satu tahapan lagi,” ujarnya.

Pelepasan kontingen dilakukan secara simbolis melalui pengenaan seragam kontingen UNJA, sebagai tanda kesiapan mahasiswa membawa nama almamater di tingkat nasional.

UNJA berharap kontingen Abdidaya Ormawa dan Satria Data 2026 berkompetisi dengan menjunjung tinggi integritas, menjaga kekompakan, dan menampilkan kemampuan terbaik, serta terus memperkuat prestasi UNJA di bidang kemahasiswaan. (www.unja.ac.id)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs