ADVERTORIAL
Terima Kunker DPD RI, Gubernur Al Haris Dorong Peningkatan SDM Bidang Kesehatan
DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris. S. Sos, M.H, Melalui Komite III DPD RI mengemukakan salah satu penyebab belum maksimalnya pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi, diantaranya karena sumber daya manusia (SDM) yang menangani bidang tersebut, masih kurang.
Demikian dikemukannya, Saat Pembukaan Focus Group Discussion Inventarisasi Materi Penyusunan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang disampaikan oleh Tim Komite DPD RI, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin 15 November 2021.
Dalam rapat Kunjungan Kerja tersebut Gubernur Al Haris menyambut dan mengapresiasi kehadiran Komite III DPD RI di Provinsi Jambi
Alhamdulillah Provinsi Jambi saat ini dalam penanganan Covid-19, sudah mulai melandai, ada tiga daerah masih level III, tetapi sudah zona kuning, karena vaksinya belum mencapai target, selain itu sudah level II, dikarenakan ada beberapa daerah vaksinnya belum mencapai 50 persen, untuk Kota Jambi, Batanghari dan Tebo sudah level I Karena vaksinnya sudah mencapai 60 persen,” ujar Al Haris
“Dalam menyikapi kejadian Covid atau wabah yang terjadi di Provinsi Jambi, memang kita belum memiliki standar rumah sakit yang layak untuk melayani masyarakat di serang wabah, terutama dokternya, kita masih minim mempunyai dokter ektemologi dan dokter spesialis masih kurang, contoh, pasien covid dirujuk kesalah satu rumah sakit yang berada di Jambi, tetapi rumah sakitnya tidak mempunyai dokter paru paru, ini seharusnya ada. Untuk itu perlu ada Pemerintah Pusat untuk menurunkan dokter spesialis kedaerah,” sambungnya
Selain itu Al Haris juga meminta pada komite III membantu Provinsi Jambi dalam memenuhi standar rumah sakit, rumah sakit standar B, apa apa saja yang harus di lengkapi, dan standar C apa apa saja yang harus di penuhi agar dapat memenuhi standar dalam pelayanan kepada masyarakat. ” Tujuan kita disini ketika rumah sakit daerah tidak mampu dari segi pembiayaan, disinilah peran pemerintah pusat untuk membantu rumah sakit daerah, termasuk mengirim dokter spesialis atau ahli,” pinta Al Haris
Al Haris minta dalam menyusun undang undang kesehatan nantinya, rumah sakit swasta minta tidak diminta dalam penanganan covid harus siap.” ada beberapa rumah sakit yang tidak mau menerima pasien covid, inikan sudah menjadi tugas kita bersama dalam pengobatannya, untuk itu perlu ada penegasan juga,” ujarnya
Di jelaskan Al Haris, Masih adanya rumah sakit di Jambi ini belum mempunyai peralatan medis yang memadai. “Masih banyak rumah sakit di Provinsi Jambi belum mempunyai peralatan medis yang memadai,untuk iti perlu perhatian tim Komite III DPD RI sebagai bahan rapat besoknya di sana,” jelas Al Haris
saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang, di banding dengan jumlah penduduk di Provinsi Jambi.
Dikatakan Al Haris, Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan kita masih kurang, untuk itu perlu aturan, bagi dokter spesalis yang mempunyai umur diatas 40 untuk tetap bisa diangkat dan kembali kedaerahnya masing masing sebagai dokter di daerah.
Sementara itu M. Sum Indra menyampaikan, ucapan terima kasih atas sambutnya, ini langsung di sambut langsung oleh Gubernur Jambi, adapun Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan dalam bidang: 1. Pendidikan; 2. Agama; 3. Kebudayaan; 4. Kesehatan; 5. Pariwisata; 6. Pemuda dan olahraga; 7. Kesejahteraan sosial;
“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyerapan aspirasi di daerah pemilihan dan untuk menampung berbagai masalah dan kendala yang dihadapi oleh daerah, yang kemudian akan diperjuangkan oleh anggota DPD RI sesuai dengan tugas masing-masing anggota DPD RI di Komite-Komite berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan di setiap masa sidang,” pungkasnya
ADVERTORIAL
Tekankan Pentingnya Interpersonal Skill, Bupati Fadhil Arief Resmi Buka Jambore Cabang Gerakan Pramuka Batanghari Tahun 2025
Batanghari – Kegiatan Jambore Cabang Gerakan Pramuka Batanghari Tahun 2025 resmi dibuka oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, di Bumi Perkemahan Pusdiklatnas Tapa Malenggang, Candika Batanghari, pada Kamis, 6 November 2025.
Dalam amanat pembukaannya, Bupati menegaskan bahwa Gerakan Pramuka merupakan wadah strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Ia menyoroti pentingnya kecerdasan intelektual, kemampuan emosional, spiritual, serta keterampilan interpersonal sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.
“Pramuka adalah metode dan sarana untuk melengkapi skill generasi muda. Untuk sukses, manusia harus punya interpersonal skill, kemampuan memahami orang lain dan lingkungan sekitarnya,” ujar Fadhil Arief.
Bupati juga mengingatkan para pembina untuk mengutamakan keselamatan peserta di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jambi, dengan suhu mencapai 37 derajat Celsius. Ia meminta agar kegiatan luar ruangan disesuaikan guna mencegah risiko dehidrasi.
Selain aspek kesehatan, nilai kepemimpinan dan kemandirian turut menjadi sorotan dalam sambutannya. Menurutnya, pemimpin ideal adalah mereka yang mampu mengatur diri sendiri sekaligus memberi pengaruh positif kepada lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan pesan khusus kepada peserta agar jujur terhadap kondisi tubuh masing-masing selama mengikuti kegiatan.
“Adik-adik harus jujur dengan dirinya. Kalau tubuhnya merasa tidak enak, demam, panas, sampaikan kepada pendamping atau pembina,” tuturnya berpesan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta tetap menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, karena pembinaan karakter mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, moral, dan spiritual.
Dengan mengucap “bismillahirrahmanirrahim,” Bupati secara resmi membuka kegiatan Jambore Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Batanghari Tahun 2025.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda Batang Hari melalui pengalaman berorganisasi, ketangguhan mental, dan pembinaan karakter yang berkelanjutan.
ADVERTORIAL
Wabup Bakhtiar Resmi Melantik DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Batanghari Masa Khidmat 2025-2030
Batanghari – Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar resmi melantik DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Batanghari Masa Khidmat 2025-2030 yang diselenggarakan di serambi rumah dinas Bupati pada Senin, 3 November 2025.
Pelantikan ini menjadi momentum baru dalam memperjuangkan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar menegaskan pentingnya peran petani dalam ketahanan pangan daerah dan nasional.
“Petani adalah pahlawan pangan sejati, ujung tombak penyedia kebutuhan pangan masyarakat,” ujarnya.
Wabup Bakhtiar juga menyebut organisasi Tani Merdeka memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak petani dan memperkuat ketahanan pangan.
“Tani Merdeka harus menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi petani dengan pemerintah agar solusi atas masalah di lapangan bisa segera ditemukan,” katanya.
Ia menegaskan organisasi ini tidak hanya menjadi simbol, namun harus hadir memberikan solusi konkret.
“Tani Merdeka tidak hanya menjadi penonton, tetapi hadir dengan langkah nyata menghadapi tantangan petani,” ucapnya.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang masih dikeluhkan petani.
Menurutnya, persoalan pupuk harus menjadi prioritas pemerintah dan organisasi tani.
“Banyak petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal mereka berhak menerimanya secara adil,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tani Merdeka Reza Fahlevi mengatakan organisasi ini bukan yang hanya ada secara administratif, melainkan wadah perjuangan bagi petani di lapangan.
Organisasi Tani Merdeka dilahirkan sebagai bentuk wujud perjuangan dalam rangka membantu Pemerintah Indonesia khususnya di Kabupaten Batanghari.
“Sesuai dengan tema kami menumbuhkan semangat regenerasi petani muda menuju pertanian modern dan berkelanjutan,” katanya.
Pihaknya berjanji bekerja sama dan berkolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, dan instansi terkait lainnya untuk mewujudkan pertanian yang lebih maju dan sejahtera.
Selain itu, Ketua Tani Merdeka juga menginginkan bahwa ini tidak hanya bersifat seremonial, serta komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan petani melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan program pertanian nasional.
“Kami juga siap mengawal dan mendukung program pemerintah pusat, khususnya program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk mewujudkan swasembada pangan nasional menjangkau petani secara langsung,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Tumbuhkan UMKM, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Djokas Siburian Fasilitasi Klien Bapas Jambi Ikuti Pelatihan Pengolahan Makanan
Jambi – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian bersama Bapas Kelas I Jambi, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi menggelar Pelatihan Pengolahan Makanan bagi Pelaku UMKM Kota Jambi, yang digelar pada Selasa, 28 Oktober 2025 di LKP Pinang Merah Kota Jambi.
Pelatihan ini juga merupakan bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Djokas Siburian, yang berangkat dari usulan dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan rapat dengar pendapat. Pokir tersebut menjadi masukan penting dalam penyusunan anggaran serta perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dalam pelatihan ini, para peserta yang terdiri dari klien Pemasyarakatan dibekali berbagai keterampilan, mulai dari teknik pengolahan makanan modern, inovasi produk kuliner, hingga strategi pemasaran. Dengan menggandeng Keenara Bakery sebagai instruktur, kegiatan berlangsung secara interaktif dan aplikatif, di mana peserta turut mempraktikkan langsung proses pembuatan produk olahan makanan.
Kepala Bapas Kelas I Jambi, Dwi Santosa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini.
“Kami berterima kasih atas dukungan dari DPRD dan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan klien Pemasyarakatan dapat berjalan efektif jika melibatkan berbagai elemen masyarakat. Semoga keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal berharga bagi klien untuk membuka usaha sendiri dan berkontribusi positif bagi lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya para klien Pemasyarakatan.
“Program ini merupakan bagian dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang berangkat dari aspirasi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, termasuk klien Pemasyarakatan, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya. Melalui pelatihan seperti ini, kami berharap mereka dapat memiliki keterampilan baru dan kepercayaan diri untuk mandiri secara ekonomi,” ujar Djokas.
Melalui pelatihan ini, Bapas Jambi berharap dapat memperluas jejaring kerja sama lintas sektor guna memperkuat program pembinaan kemandirian bagi klien Pemasyarakatan di wilayah Kota Jambi. Kolaborasi berkelanjutan seperti ini diharapkan mampu memberikan peluang ekonomi baru, menumbuhkan semangat kewirausahaan, serta mewujudkan reintegrasi sosial yang produktif dan berkelanjutan.

