Connect with us

TEMUAN

Waduh! Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Ini Ternyata Juga Pengurus Partai

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Salah satu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi ternyata tercatat sebagai salah satu pengurus penting DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muarojambi. Ia adalah Mudrika Hermansyah.

Mudrika terlihat mendampingi Ketua DPC PKB Muaro Jambi, Gerhana Saputra pada Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) DPC PKB Muarojambi tahun 2021. Mudrika Hermansyah sendiri diketahui menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Muarojambi setelah terpilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab) V Tahun 2021 yang digelar pada Oktober 2021 lalu, seperti dikutip dari jambiday.com.

Hal ini tentunya sudah menabrak aturan yang telah diatur dalam Kepmendesa Nomor 40 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa anggota TPP tidak boleh terlibat aktif dalam pengurus salah satu partai politik. Lebih lanjut dalam aturan, pada saat pendaftaran seluruh peserta TPP harus membubuhkan tandatangan beserta materai dalam sebuah surat pernyataan yang menyatakan diri tidak terlibat aktif di kepengurusan partai.

Nama Mudrika sendiri diketahui tercatat dalam Surat Keputusan penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Dalam surat yang mulai diberlakukan pada 3 Januari 2022 tersebut mencantumkan sebanyak 34.223 nama yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara di Provinsi Jambi tercatat ada 695 nama.

Dari 695 nama tersebut, nama Mudrika Hermansyah terletak pada urutan ke-6.522 sebagai TAPM Provinsi Jambi pada halaman 126 dalam SK Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 418 Tahun 2021 tentang Tenaga Pendamping Profesional tahun anggaran 2022.

Koordinator Nasional (Kornas) TPP, Sukoyo saat dikonfirmasi soal ini hanya menjawab singkat. “Terima kasih atas saran dan masukannya,” ujar Sukoyo pada Sabtu, 5 Februari 2022.

Sementara itu Ketua DPC PKB, Gerhana Saputra memilih bungkam dan tak menjawab sama sekali pertanyaan detail.id meskipun Whatsapps-nya sempat terlihat online. Hingga berita ini diterbitkan, Gerhana tetap tak menjawab.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Luthfiah menyebutkan bahwa kewenangan untuk rekrutmen dan realokasi TPPD langsung diambil alih Kementerian. “Kita di provinsi tidak ada kewenangan untuk cek dan riceknya,” ujar Luthfiah pada Minggu, 6 Februari 2022.

“Untuk sekarang pengawasannya dan penilaian kinerja tidak ada di DP3AP2, begitu juga dengan Dinas PMD Kab/ Kota sekarang kita cuma fungsi koordinasi saja,” ucapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Jambi, Ahmad Azhari mengatakan bahwa tindakan oknum partai tersebut telah mencederai aturan Kepmendesa Nomor 40 Tahun 2021.

“Kasus ini harus segera diusut. Selanjutnya sanksi tegas harus dijatuhkan, serta harus mengembalikan hak-hak yang telah diterimanya sebagai Tenaga Pendamping Profesional Desa selama ini,” ucap Azhari, Minggu 6 Februari 2022.

TEMUAN

Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Berbagai temuan serta indikasi yang mencuat, kian menguatkan dugaan bahwa proyek pembangunan RS Pratama Rantau Rasau di Tanjungjabung Timur yang menelan duit Rp 43.8 miliar dari dana DAK, dikerjakan asal jadi.

Lihat saja kondisi fisiknya yang sudah banyak mengalami keretakan pada beberapa sisi gedung yang kemudian diperparah lagi dengan buruknya sanitasi di gedung pelayanan kesehatan tersebut, yang hanya berselang beberapa bulan pasca diresmikan.

Seakan minim perencanaan sebelum pekerjaan, gedung rumah sakit yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan pengawasan PT Kalimanya Exspert Konsultan pun tak henti-henti menuai sorotan.

Informasi juga dihimpun bahwa dalam prosesnya, pelaksana disinyalir mengganti beberapa personel dari konsultan pengawas, dengan dalih menghalangi proses pekerjaan. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan bahwa banyak item pekerjaan bangunan gedung RSP Rantau Rasau yang tidak sesuai spesifikasi.

Soal ini, Binanga selaku PPTK proyek RSP Rantau Rasau dikonfirmasi via WhatsApp tidak merespons hingga berita ini tayang. Begitupula dengan pihak pengawas Joel Lubis — bos PT PT Kalimanya Exspert Konsultan. Kadinkes Tanjungjabung Timur, Ernawati juga nampak memilih tak merespons. Mereka tak mau ambil pusing.

Dengan respons minimnya keterbukaan informasi dari para pihak bertanggungjawab, angan-angan Rumah Sakit Pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun seolah kian jauh dari realita.

Pihak terkait didesak tanggung jawab atas proyeknya. Serta lembaga berwenang atau aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh atas proyek gede tersebut. Mengingat tujuan pembangunan RSP Pratama yang tak lain untuk menghadirkan pelayanan kesehatan prima bagi warga sekitar.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

TEMUAN

Diduga Asal Jadi, Proyek DAK Garapan PT Belimbing Sriwijaya RS Pratama Rantau Rasau Terus Jadi Sorotan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Baru beberapa bulan beroperasi tepatnya November 2024, kondisi fisik gedung Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau Tanjungjabung Timur sudah mengalami sejumlah kerusakan, hal ini pun menuai sorotan tajam dari publik luas.

Berbagai temuan lapangan pun kian menguatkan dugaan bahwa proyek garapan PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut dikerjakan asal, material tak sesuai spek, serta tanpa perencanaan matang.

Angan-angan untuk rumah sakit pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun kian jauh dari realita.

Bayangkan saja informasi dihimpun bahwa terdapat banyak keretakan pada beberapa sisi dinding rumah sakit, sanitasi pun juga tak luput dari masalah. Alih-alih jadi tempat pelayanan kesehatan, gedung tersebut pun malah terkesan memprihatinkan.

Binanga Solih, selaku PPK proyek tersebut nampak tak mau ambil pusing. Dikonfirmasi via WhatsApp, dia tak merespons. Dalam pemberitaan pada beberapa media massa, dia malah lempar tangan dengan dalih tugasnya sudah selesai lantaran proyek tersebut sudah serah terima dengan PA atau pengelola.

Sementara itu Kadis Kesehatan Tanjungjabung Timur Ernawati dikonfirmasi lewat WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini terbit.

Kondisi tersebut pun semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan dalam proyek milik Dinkes Tanjabtim yang digarap oleh PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut.

Menanggapi kondisi RS Pratama Rantau Rasau tersebut, sosok aktivis yang selama ini vokal terhadap berbagai perkembangan isu di Tanjabtim menilai Pemda atau Dinkes Tanjabtim harus bertanggungjawab.

“Harus tanggung jawab. Kalau perbaikan ga cukup itu cuman dicat-cat gitu aja. Kalau saya bilang itu dibongkar, baru bangun lagi. Karena kondisinya udah retak dimana-mana, sanitasi juga,” kata Arie Suryanto pada Jumat, 14 Februari 2025.

Arie juga menilai bahwa kondisi proyek tersebut kini menunjukkan bahwa tidak adanya landasaan perencanaan yang matang. Sehingga terkesan dipaksakan agar Pemda beroleh dana DAK.

“Harapannya ya diperbaiki betul. Jangan sampai masyarakat kesitu berobat mau sehat malah tambah sakit nantinya. Ini tanggung jawab Pemkab,” katanya.

Proyek RSP Rantau Rasau pun kini jadi sorotan publik, pihak terkait didesak betul-betul bertanggungjawab serta adanya audit menyeluruh atas gedung pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana DAK Pusat tersebut.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

TEMUAN

Pelaksana Disinyalir Tak Becus Laksanakan Pengadaan Sapi, Namun Disbunak Muarojambi Malah Bungkam

DETAIL.ID

Published

on

Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Muarojambi. (ist)

DETAIL.ID, Muarojambi – Dugaan permainan antara Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Muarojambi dengan CV Fathan Utama Jaya selaku penyedia atau pelaksana proyek Pengadaan Sapi Jantan dan Sapi Betina yang bersumber dari APBD Muarojambi TA 2024, semakin mencuat.

Sebagaimana pemberitaan tersebar, setidaknya terdapat 10 ekor bantuan sapi dari Disbunak Muarojambi yang bermatian, tak lama berselang pasca diserahkan pada sejumlah kelompok tani.

Padahal, informasi dihimpun bahwa setidaknya program pengadaan sapi tersebut telah menelan APBD sebanyak Rp Rp 1,5 miliar. CV Fathan Utama Jaya selaku pelaksana proyek pengadaan pun jadi sorotan.

Tak berhenti disitu, Disbunak Muarojambi malah terkesan tak acuh akan persoalan ini. Plt Kadisbunak Muarojambi, Ridwan dikonfirmasi lewat pesan dan telepon WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini tayang.

Upaya konfirmasi terhadap Sekretaris Disbunak Muarojambi, Suharyanto juga berujung jalan buntu. Dia berdalih bahwa akan mencoba meneruskan konfirmasi awak media kepada Plt Kadis.

“Semalam sudah saya teruskan ke beliau Bang, terkait hal tersebut. Nanti saya coba konfirmasi lagi, Bang,” ujarnya pada Kamis, 13 Februari 2025.

Sikap yang ditunjukkan oleh Disbunak Muarojambi pun semakin menguatkan dugaan adanya kongkalingkong dengan CV Fathan Utama Jaya. Bayangkan sapi-sapi dari APBD tersebut bermatian tak lama pasca diserahkan pada para kelompok tani.

Mirisnya tak ada penegasan dari Disbunak Muarojambi selaku empunya proyek terhadap pelaksana yang disinyalir becus dalam pengadaan proyek ini.

Sampai berita ini terbit, awak media masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari berbagai pihak terkait.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement