DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Bulog Cabang Jember resmi meluncurkan pendistribusian bantuan pangan besar-besaran untuk periode Februari–Maret 2026.

Pelepasan logistik yang melibatkan belasan truk pengangkut ini dilakukan di Kantor Bulog Cabang Jember, Mangli, pada Jumat, 10 April 2026, dengan sasaran utama 390.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Data penyaluran kali ini menempatkan Kabupaten Jember pada posisi yang cukup menonjol di tingkat provinsi.

Kepala Bulog Cabang Jember, Muhammad Ade Saputra, menjelaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan agar bantuan berupa beras dan minyak goreng tersebut sampai ke tangan yang tepat.

“Jumlah tersebut menjadikan Jember sebagai daerah dengan penerima bantuan pangan terendah di Jawa Timur,” kata Ade.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember, Gus Fawait, yang hadir langsung di lokasi distribusi Kelurahan Kaliwates, menyatakan bahwa status sebagai penerima bantuan terendah adalah indikasi positif bagi kondisi sosial ekonomi daerah.

Ia menilai berkurangnya jumlah penerima menunjukkan adanya tren penurunan angka kemiskinan yang nyata di tengah masyarakat Jember.

Selain bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga, penyaluran 8 ribu ton beras dan 1,8 juta liter minyak goreng secara bertahap ini juga dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah.

Gus Fawait juga menyempatkan diri mengantar langsung bantuan ke rumah-rumah warga yang memiliki keterbatasan fisik untuk hadir di lokasi distribusi.

Dalam sela-sela penyerahan bantuan, Bupati memberikan instruksi tegas terkait pengawasan di lapangan agar bantuan tidak salah sasaran.

“Manfaatkan bantuan ini dengan baik. Jika penyalurannya tidak tepat sasaran, laporkan. Termasuk jika ada warga yang layak tapi belum menerima bantuan,” ucapnya.

Distribusi pada tahap awal ini diprioritaskan untuk tiga wilayah kecamatan, yakni Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari.

Guna meminimalisir kesalahan data, proses pembagian bantuan telah didukung oleh sistem aplikasi digital dan pengawalan ketat dari petugas di tingkat kelurahan.

Jambi – Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas komitmennya dalam membantu seluruh biaya domestik jemaah haji. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah luar biasa dan patut menjadi contoh bagi daerah lain.

Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Panja Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat kunjungan kerja bersama rombongan ke Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Kamis, 9 April 2026, dalam rangka meninjau kesiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Rombongan Komisi VIII DPR RI yang hadir antara lain Wakil Ketua Ansory Siregar, Selly Andriany Gantina, Ina Ammania, Hasan Basri Agus (HBA), Derta Rosidin, M. Husni, Hidayat Nurwahid, Sudian Noor, hingga Zulfikar Achmad.

Marwan Dasopang menegaskan bahwa pelayanan terhadap jemaah haji harus terus ditingkatkan, terutama dengan adanya kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah.

“Kami menemukan hal yang tidak terduga. Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 40 miliar untuk membantu biaya domestik jemaah, mulai dari daerah ke asrama haji hingga ke embarkasi. Ini luar biasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanpa dukungan pemerintah daerah, beban biaya yang harus ditanggung jemaah bisa mencapai lebih dari Rp10 juta per orang hanya untuk perjalanan domestik menuju embarkasi di Batam. Hal tersebut tentu akan sangat memberatkan masyarakat.

“Kalau kepala daerah tidak respons terhadap kondisi ini, jemaah akan kesulitan. Karena itu, langkah Pemprov Jambi ini sangat patut diapresiasi,” katanya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga akan membahas kemungkinan penyesuaian embarkasi haji untuk Jambi bersama pemerintah pusat, guna memberikan kemudahan bagi jemaah di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Marwan Dasopang juga menyinggung skema tanazul sebagai solusi kepadatan di Mina. Skema ini memungkinkan jemaah tidak menginap di Mina, melainkan di hotel, namun tetap melaksanakan kewajiban melontar jumrah di Jamarat.

“Yang penting jemaah harus benar-benar paham. Kesiapan ini harus dipastikan, termasuk di Jambi. Secara umum, kami melihat Jambi sudah siap,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa seluruh persiapan pemberangkatan jemaah haji Jambi pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Mulai dari manasik haji hingga pengurusan visa, yang kini tinggal menyisakan beberapa dokumen.

“Secara umum jemaah kita sudah siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Tinggal beberapa hal teknis seperti visa yang belum keluar dan proses penentuan maskapai penerbangan,” ujar Al Haris.

Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin langsung Gubernur, Al Haris bersama Kanwil Haji dan Kanwil Kemenag Jambi menerima kunjungan kerja Spesifik Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI, Kamis, 9 April 2026 .

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI yang khusus terkait persiapan haji ini dipimpin Ketua Tim Panja Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, bersama sejumlah anggota, di antaranya Wakil Ketua H. Ansory Siregar, Hj. Selly Andriany Gantina, Hj. Ina Ammania, Hasan Basri Agus (HBA), Hj. Derta Rosidin, H. M. Husni, Hidayat Nurwahid, Sudian Noor, hingga Zulfikar Achmad.

Pada pertemuan yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi ini, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang bertepatan dengan momen persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ia juga memaparkan kondisi kehidupan beragama di Provinsi Jambi yang tetap kondusif, dengan tingkat kerukunan antarumat beragama yang terjaga baik.

“Kami bersyukur kondisi Jambi tetap aman dan harmonis. Ini berkat kerja bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen,” ujar Al Haris.

Terkait persiapan haji, Al Haris menegaskan bahwa pemerintah daerah, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi, memiliki peran masing-masing dalam mendukung keberangkatan jemaah. Jika pemerintah kabupaten/kota menanggung transportasi darat menuju asrama haji, maka Pemprov Jambi bertanggung jawab pada transportasi lanjutan hingga ke embarkasi.

“Setiap tahun kami menyiapkan anggaran sekitar Rp40 miliar lebih untuk mendukung biaya domestik haji, mulai dari transportasi, sewa fasilitas bandara, hingga kebutuhan lainnya,” ucapnya.

Al Haris menegaskan, komitmen tersebut bukan hal baru, melainkan sudah menjadi kebijakan berkelanjutan sejak kepemimpinan gubernur sebelumnya. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban biaya jemaah haji.

“Meski dalam kondisi efisiensi anggaran, ini tetap menjadi prioritas. Kami ingin memastikan jemaah bisa berangkat dengan baik, menjalankan ibadah dengan lancar, dan kembali ke tanah air dengan selamat serta meraih haji mabrur,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi, Dr. Wahyudi Abdul Wahab, mengungkapkan adanya peningkatan signifikan jumlah kuota jemaah haji tahun ini. Dari sebelumnya 2.909 jemaah, kini bertambah menjadi 3.276 jemaah.

“Kenaikan kuota ini berdampak positif bagi Jambi, meski juga berimplikasi pada penambahan kloter dan pengaturan penerbangan,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tingkat pelunasan biaya haji di Jambi mencapai 109 persen, termasuk jemaah cadangan. Sementara untuk proses visa, hampir seluruhnya telah rampung dengan capaian 99,8 persen.

“Dari total 3.276 jemaah, hanya tersisa empat orang yang masih dalam proses penerbitan visa. Kami optimistis dalam beberapa hari ke depan semuanya akan selesai,” tuturnya.

Selain itu, proses manasik haji telah diselesaikan sebelum Ramadan, serta vaksinasi jemaah—baik meningitis maupun polio—juga telah dilaksanakan, meski masih ada beberapa daerah yang dalam tahap penyelesaian.