LINGKUNGAN
Fortasbi Beri Pelatihan Sawit Berkelanjutan, Petani: Apa ISPO-RSPO Bisa Bikin Sejahtera?
“Bagaimana cara perhitungan atau skema ISPO dan RSPO ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani? Kita sama-sama tahu kalau harga sawit tinggi otomatis kesejahteraan petani akan meningkat, sementara ISPO dan RSPO tidak menjamin harga akan berbeda dengan petani yang tidak RSPO,” tanya Robert Sangsekerta, salah seorang petani dari Koperasi SBJ yang tergabung dalam PSP.
Tim Fortasbi pun menjelaskan bahwa bukan berarti dengan menerapkan ISPO dan RSPO serta mendapatkan sertifikasinya maka dalam sekejap dapat mengubah harga melambung tinggi.
“Memang benar pak, harga TBS itu pemerintah yang menentukan bukan karena kita ISPO RSPO harga langsung tinggi,” ujar Tri Aryanto.
Lalu bagaimana skemanya, ia kembali menjelaskan, setelah membuat komitmen ISPO-RSPO maka akan dibuat kajian dari catatan panen, pestisida, pemupukan, dan catatan perawatan lain. Lalu selanjutnya mengkaji pengeluaran bapak sesuai tidak dengan pendapatan (hasil panen).
“Kalau tidak sesuai artinya kita rugi. Itulah pentingnya catatan. Karena dalam RSPO itu, kita dianjurkan untuk menggunakan bahan organik sehingga mengurangi pembelian bahan kimia baik pupuk atau pestisida.
Menurutnya, petani harus mengedepankan cara-cara manual dan pengendalian hama terpadu agar tujuannya mengurangi biaya perawatan. Kalau petani sudah ISPO-RSPO MoU dengan perusahaan juga akan ada posisi tawar.
“Kalau harga tidak berubah kita minta yang lain dari perusahaan, misal permudah akses jankos, abu boiler atau mungkin perawatan berkala jalan usahatani. Intinya kita tingkatkan produksi di lahan yang ada. Kita kurangi biaya perawatan dan kita jaga alam kita, kesejahteraan tidak hanya terkait peningkatan ekonomi tapi dapat dilihat dari sisi sosial dan lingkungan,” tukasnya.
Melihat semangat petani di sini, Fortasbi pun berencana terus memberikan pelatihan pada petani. “Petani senang karena sebelumnya jarang atau bahkan tidak ada pelatihan seperti ini. Mereka terbuka akan informasi perkembangan kelapa sawit, ucap Tri.
DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 436 perusahaan perkebunan sawit dinyatakan beroperasi dalam kawasan hutan. Di Provinsi Jambi, setidaknya terdapat 9 perusahaan sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor 36 tahun 2025.
Dalam lampiran subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.
Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yakni PT Indokebun Unggul, grup KPN Plantation tercatat mengajukan permohonan perizinan sebanyak 771 hektare, Seluas 765 hektare di antaranya sedang berproses, dan 6 hektare ditolak.
Kemudian PT Pratama Sawit Mandiri dengan permohonan 116 hektare, berproses 111 hektare, dan 5 hektare ditolak.
Di Kabupaten Muarojambi, ada PT Puri Hijau Lestari dengan permohonan 379 hektare, berproses 393 hektare, ditolak 4 hektare. Selanjutnya PT Muaro Kahuripan Indonesia permohonan 863 hektare, 698 hektare berproses, 165 hektare ditolak dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada, permohonan 300 hektare, berproses 267 hektare dan 33 hektare ditolak.
Di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo ada PT Satya Kisma Usaha (Sinarmas Agro) dengan catatan permohonan 105 hektare, 7 hektare berproses dan 98 hektare ditolak.
Selanjutnya, PT Sukses Maju Abadi, group Incasi, permohonan 403 hektare, berproses 324 hektare, ditolak 79 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Barat PT Pradira Mahajana, permohonan 49 hektare dan berproses 49 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Timur juga tercatat 1 perusahaan yakni PT Ladang Sawit Sejahtera group PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk permohonan 51 hektare berproses 51 hektare.
“Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,” demikian bunyi putusan kedua, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2025.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Teka-teki hasil laboratorium terhadap sumur milik Sawal yang berada tak jauh dari kolam limbah milik PT Sumber Guna Nabati (SGN) sudah terjawab.
Dasar pengujian sampel air limbah sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2004 pasal 16 ayat 3, dan dasar pengujian air sumur no p.68/MenLhk.setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, serta Permenkes No 32 tahun 2017.
Dari hasil pengujian sampel yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin didapat hasil bahwa sumur milik Sawal dengan hasil PH 3,09 tidak layak konsumsi.
Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium, dengan mengunakan parameter fisika padatan tersuspensi total (TTS), temperatur dan padatan terlarut total dan juga mengunakan parameter kimia seperti PH, BOD, COD dan CL.
“Dari hasil uji laboratorium, dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, untuk air sumur milik Sawal tidak layak konsumsi sebab PH airnya 3,09 atau lebih asam jika diminum maka berasa seperti asam air jeruk,” kata Kadis DLH Kabupaten Merangin, Syafrani pada Senin, 13 Januari 2025.
Sementara itu hasil laboratorium di outlet 13 milik PT SGN, terdapat PH air 9,05, BOD 39, COD 188, outlet parit warga diketahui PH airnya 9,7, BOD 24, COD 283. Sementara sampel air yang diambil di hulu Sungai Retih PH 5,36, BOD 2, COD 54, CL 1 dan sampel air di hilir Sungai Retih PH 6,52, BOD 2, COD 51, Cl 11.
“Dengan hasil yang kami rilis, ada beberapa titik sampel yang diambil mengalami peningkatan. Agar warga berhati-hati tidak mengonsumsi air yang tercemar dan jika terkonsumsi maka bisa saja ada reaksi pada tubuh,” ujarnya.
Terkait dengan hasil yang dirilis DLH Kabupaten Merangin, Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, mengatakan bahwa izin perusahaan PT SGN bisa saja direkomendasikan untuk dicabut, dan mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meninjau ulang izin Amdal yang pernah dikeluarkan.
“Ada kejahatan lingkungan, pemerintah wajib meninjau ulang, jika tidak bisa saja aparat kepolisian menindaklanjuti agar kejadian ini tidak terulang,” kata Feri Irawan yang juga anggota forum WALHI.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Merangin – Hingga saat ini sampel air sumur milik Sawal yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, masih menunggu hasil uji laboratorium. Yang berwenang untuk mengumumkan hasilnya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin.
Kadis LH Merangin, Syafrani mengatakan, secara kasat mata sumber air sumur milik warga yang bernama Sawal sudah jelas tercemar.
“Dari warna dan bau air sumurnya saja sudah menjelaskan secara kasat mata bahwa umur tersebut tercemar,” katanya pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Namun untuk kepastiannya, ia masih menunggu hasil dari Lakesda Merangin.
“Nanti hasilnya dari laboratorium kesehatan daerah, bakal kita umumkan ke masyarakat, sebab sampel yang diambil kemarin bukanlah berasal dari PT SGN tetapi dari sumur warga yang tinggalnya dekat dengan PT SGN,” ujarnya.
Ditegaskan Syafrani, dengan turunnya DLH dan juga laboratorium daerah menjadi fokus atas pengaduan masyarakat kepada DLH.
“Ini harus dibedakan, kita bukan dalam rangka pembinaan rutin kepada perusahaan, tetapi karena ada pengaduan dan jika terbukti mencemari lingkungan kita umumkan dan tentu ada sanksinya,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Jajaran Polres Bengkulu Selatan Gelar Aksi Bersih-bersih di Mako Polres
Sosialisasikan Protein Ikan, Regal Springs Indonesia dan Ditjen PDSPKP KKP Lakukan Ini
Pemkab Solok Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo
Direktur ED WALHI Jambi Sesalkan Tuduhan Fitnah Terhadap Dirinya
Dalam Selimut Konflik
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya
Rugi Besar, Pihak PT MMJ Berharap Polda Jambi Serius Tangani Kasus Pendudukan Ilegal PKS PT PAL
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas
UNJA Gelar Tes Urine Untuk Satpam Guna Tingkatkan Lingkungan Kampus yang Aman, Bersih, dan Bebas Narkoba