Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Aksi Demo Sambut Jokowi Pecah di Jambi, Berikut Uraian Singkatnya

Published

on

detail.id/, Jambi – Aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk “Sambut Jokowi” pecah di sejumlah tempat di Kota Jambi pada Kamis 7 April 2022.

Awalnya massa aksi hendak menggelar aksi demonstrasi Sambut Jokowi di Bandara Sultan Thaha Syarifudin Jambi, namun karena kondisi cuaca tidak mendukung, massa aksi kemudian bergerak ke Pasar Angso Duo Jambi.

Namun, belum sampai di lokasi aksi seperti yang tertera di Surat Pemberitahuan Aksi, para demonstran sudah disambut oleh barikade pihak kepolisian di Jalan Sultan Agung, Lapangan Banteng, Telanaipura, Kota Jambi tepatnya di depan Museum Perjuangan Rakyat Jambi.

Pihak kepolisian berupaya memberi arahan agar massa tidak melanjutkan aksi demonstrasi, namun semangat dan idealisme para demonstran malah semakin memuncak.

“Sudah, ini kami ingatkan baris pertama polisi, kedua ada TNI, dan terakhir ada Paspampres,” ujar salah satu aparat di lokasi.

Hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat dari para demonstran. Mereka tetap melangkahkan kaki, bergerak sampai berhadap-hadapan dengan barikade kepolisian.

Para koordinator lapangan pun berupaya membakar semangat massa melalui berbagai lagu perjuangan dan orasi yang diteriakkan. Namun, aparat kepolisian tetap menghalangi.

Setelah cukup lama, aksi saling dorong antara para pengunjuk rasa dengan aparat pun tak dapat dielakkan.

“Jangan takut kawan-kawan! Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat, menyuarakan aspirasi diatur dalam undang-undang. Hari in polisi menghalang-halangi kita untuk menyuarakan aspirasi kita. Ini merupakan pembungkaman terhadap demokrasi,” ujar salah satu Korlap berteriak.

Penjagaan yang dilakukan aparat pun mulai kendor, massa aksi menggeruduk menembus dan berlari menuju Pasar Angso Duo, berharap Presiden Jokowi masih di tempat sesuai dengan agenda yang diperoleh dan mahasiswa dapat menyuarakan secara langsung aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo.

Namun ternyata, Presiden Joko Widodo sudah bergerak menuju agenda kunjungan berikutnya, massa aksi kecewa. Mereka kemudian bergerak menuju Bandara Sultan Thaha Syaifuddin, masih dengan harapan yang sama menyuarakan aspirasi langsung kepada Presiden Jokowi.

Namun lagi-lagi, aparat kepolisian telah memenuhi areal kawasan bandara. Mahasiswa terkepung, aksi kembali berlanjut.

Kericuhan pun lagi-lagi tak terelakkan. Beberapa gas air mata bahkan dilepaskan oleh kepolisian untuk memukul mundur massa aksi.

Sejumlah orang tumbang, dan beberapa harus mendapat perawatan medis. Bendera-bendera organisasi ditarik oleh pihak kepolisian, membuat massa aksi kian bertambah geram. Chaos tak dapat dihindarkan.

Sementara itu, Ketua Cabang GMKI Jambi, Aryanto Manurung menilai bahwa tindakan represif pihak kepolisian merupakan hal seharusnya tidak perlu terjadi.

“Yang pasti kita sangat menyayangkan dan mengecam tindakan kepolisian hari ini. Kita datang hanya untuk menyuarakan aspirasi ya, digarisbawahi menyuarakan aspirasi. Bukan untuk bertindak anarkis. Oleh karena itu, tadi ada banyak bentuk provokasi saya kira, bendera kita ditarik, diambil polisi. Kita didorong sampai ada yang berjatuhan. Saya rasa ini penting bagi para pemimpin negeri ini atau instansi terkait di pusat. Bapak Kapolri ini tolong dievaluasi anggota-anggotanya ini. Kita hidup di negara demokrasi tapi ketika kita ingin menyuarakan aspirasi malah tindakan represif yang kita terima,” kata Ketua Cabang GMKI Jambi, Aryanto Manurung, Kamis, 8 April 2022.

Sebagaimana diketahui, dalam aksi Sambut Jokowi yang dilaksanakan oleh OKP Cipayung Plus Jambi, yakni GMKI, GMNI, PMII, PMKRI, IMM, dan KAMMI pada Kamis, 7 April 2022 terdapat 3 poin tuntutan yakni:

1. Menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu.
2. Meminta harga minyak goreng yang terjangkau serta terjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.
3. Menolak kenaikan harga pertamax, serta menuntut terjaminnya ketersediaan BBM bersubsidi (pertalite).

Meskipun, aksi unjuk rasa Cipayung Plus sama sekali tidak ada mendapat respons dari Presiden Jokowi, namun para Ketua OKP Cipayung Plus Jambi dengan tegas mengatakan akan mengawal isu ini sampai ada titik terang.

PERISTIWA

Beban Kerja Berlebih dan Perundungan Diduga Sebab Kematian Dokter Internship di RSUD KH Daud Arif, Kemenkes Segera Investigasi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Kementerian Kesehatan bakal melakukan investigasi atas kematian dr. Myta Aprilia Azmy, dokter internship (magang) di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, yang diduga terkait beban kerja berlebihan dan perundungan. Kasus ini mencuat setelah Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (IKA FK Unsri) menyampaikan laporan resmi kepada Menteri Kesehatan RI.

Dalam laporan tersebut, IKA FK Unsri mengungkap dugaan tekanan kerja berat yang dialami korban selama menjalani masa internship, termasuk bertugas di bangsal dan instalasi gawat darurat tanpa hari libur selama tiga bulan. Selain itu, disebutkan tidak adanya supervisi dokter definitif, yang dinilai melanggar ketentuan Kemenkes terkait status dokter internship sebagai tenaga magang, bukan pegawai tetap rumah sakit.

IKA FK Unsri juga menyoroti dugaan pengabaian kondisi kesehatan korban. Meski mengalami sesak napas berat dan demam tinggi, dr. Myta dilaporkan tetap diminta menjalani jaga malam. Data medis yang disampaikan menunjukkan kondisi korban sempat mengalami penurunan signifikan, termasuk saturasi oksigen yang dilaporkan mencapai 80%  sebelum mendapatkan penanganan.

Selain aspek beban kerja, laporan tersebut turut memuat dugaan perundungan verbal terhadap dokter internship. Bentuknya antara lain narasi yang dinilai merendahkan kondisi mental tenaga medis muda saat menyampaikan keluhan kesehatan.

‎Sementara Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait kasus tersebut. Ia menyatakan Kemenkes akan mendalami seluruh fakta, termasuk dugaan pelanggaran prosedur kerja dan praktik perundungan.

‎”Pasien sebelumnya sudah dirawat, tetapi kondisi memburuk dan akhirnya meninggal,” ujar Azhar Jaya, pada Jumat kemarin, 1 Mei 2026 dilansir dari detik.com.

Terkait isu perundungan dan jam kerja, Kemenkes menyatakan akan melakukan penelusuran menyeluruh. Jika terbukti terdapat pelanggaran, pemerintah memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap institusi maupun individu yang terlibat.

‎”Jika terbukti benar, maka kami akan mengambil tindakan. Untuk individu, akan diproses melalui Majelis Disiplin Profesi,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, Sahala Simatupang belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERISTIWA

Akademisi Pengamat Jambi Doktor DK Terciduk Massa Indekos Sama Cewek, UIN Langsung Berhentikan Sementara

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Kabar penggerebekan oknum Dosen yang menjabat Wakil Dekan di UIN Sultan Thaha Jambi, seketika jadi perbincangan hangat.

‎Ceritanya, oknum dosen berinisial DK itu digerebek warga bersama istri sahnya sedang berduaan dengan seorang cewek di sebuah rumah kos, daerah Simpang IV Sipin pada Jumat malam, 2 Mei 2026.

‎Dalam potongan video yang beredar, tampak puluhan warga berkerumun di depan kos-kosan kejadian. Babinsa dan Babinkabtibmas pun turun melakukan pengamanan dan menggelandang DK dan cewek simpanannya ke Polsek Telanaipura.

‎Tak lama berselang, sebuah surat yang mengatasnamakan Masyarakat Jambi Peduli Almamater pun beredar luas di media massa. Surat yang ditujukan kepada Rektor UIN STS Jambi itu pada poinnya mendesak ketegasan moral dan hukum terhadap sang oknum wakil dekan DK, yang disinyalir sebagai Penjahat Kelamin (PK).

‎Rektor UIN STS Jambi, Prof Kasful Anwar didesak untuk segers menonaktifkan Doktor D dari jabatan Wakil Dekan, hingga mendesak sanksi pemecatan terhadap Doktor Dk.

‎”Bagaimana mungkin seorang pimpinan fakultas yang seharusnya menjadi teladan (uswatun hasanah), justru mempertontonkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai keislaman dan etika ASN?” tulis Masyarakat Jambi Peduli Almamater, dalam suratnya.

‎Merespon desakan publik, UIN STS Jambi kemudian menyampaikan pernyataan sikap. Dalam siaran persnya diuraikan bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi telah mencermati informasi yang saat ini beredar luas di media sosial maupun sejumlah media massa terkait dugaan keterlibatan salah satu oknum dosen berinisial DK dalam peristiwa yang menjadi perhatian publik.

‎”Sehubungan dengan hal tersebut, UIN STS Jambi sangat menyayangkan dan menyesalkan telah terjadinya peristiwa penggerebekan salah satu oknum dosen itu. Tentunya kami akan langsung melakukan penelusuran lebih mendalam lagi untuk mengambil langkah tindakan tegas,” kata Profesor Kasful.

‎Sebagai komitmen dalam menjaga marwah institusi, integritas akademik, serta nilai-nilai etika yang menjadi landasan dalam kehidupan kampus. UIN STS Jambi menonaktifkan dari jabatan tambahan sebagai wakil dekan.

‎Kemudian, Rektor akan memastikan dan memerintahkan yang bersangkutan diperiksa secara etik untuk memastikan status hukum dan kebenaran peristiwa. Rektor juga menghentikan untuk sementara waktu yang bersangkutan dari berbagai aktivitas yang mewakili institusi UIN STS Jambi baik di internal maupun eksternal, termasuk dalam kegiatan mengajar, pengabdian, dan penelitian.

‎”Penerapan sanksi lanjutan jika memang terbukti peristiwa itu benar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan maupun kode etik yang berlaku, maka UIN STS Jambi tentunya mengambil langkah sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku,” katanya. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Penolakan Stockpile Batu Bata PT SAS Kembali Memanas, Warga Demo Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Penolakan warga Aur Kenali terhadap stockpile bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS)-RMKE Group, kembali memanas. Kali ini warga terdampak yang tergabung dalam aliansi Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) Menolak Stockpile Baru Bara menggelar aksi di DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 27 April 2026.

‎Perwakilan massa, Erpen Sutrisno bilang bahwa kali ini pihaknya melakukan aksi diam sebagai bentuk penolakan. Massa juga membacakan doa agar Gubernur Jambi amanah dalam memimpin dan segera membatalkan atau merelokasi stockpile batu bara PT SAS dari lingkungan mereka.

‎”Kami di sini meminta kepada Gubernur, jadi kami tidak mau bertemu dengan perwakilan,” ujar Erpen.

‎Tak ketemu dengan Gubernur Jambi, masaa kemudian bergerak ke kantor DPRD Provinsi Jambi. Di sini, Wakil Ketua Komisi IV, Rusli Kamal Siregar menerima aspirasi massa.

‎Kali ini 4 poin kesepakatan diantaranya; Pemerintah wajib memberi ruang hidup yang layak; Ditampung aspirasinya dan disampaikan pada Gubernur; DPRD setuju stockpile dipindahkan; Perwakilan DPRD segera diundang untuk dialog dengan masyarakat.

‎”Hasil diskusi tadi akan akan diundang dalam RDP paling lambat 1 minggu . Dan ada janji persoalan ini akan dibawa ke rapat pimpinan,” katanya.

‎Perwakilan massa BPR tersebut kembali menekankan bahwa aksi kali ini merupakan simbol atas diamnya Gubernur Jambi atas rekomendasi DPD RI , yang meminta Gubernur segera melakukan pertemuan dengan masyarakat

‎”Tapi sudah 4 bulan rekomendasi hanya didiamkan oleh gubernur, maka aksi diam dengan membaca Yasin untuk pak gubernur agar diberi kesehatan dalam memimpin Jambi, diberikan sikap amanah. Dan tentunya harapan kami yasin ini dapat menggetarkan hati pak Gubernur agar berpihak ke masyarakat dengan merelokasi stockpile batu bara PT SAS,” katanya.

‎Sebelumnya pada, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD RI pada Kamis, 29 Januari 2026, di Auditorium Kediaman Gubernur Jambi yang dihadiri oleh berbagai unsur berkepentingan. Telah dihasilkan beberapa kesepakatan.

‎Seperti, menindaklanjuti surat Wali Kota Jambi terkait peninjauan kembali Perda RTRW mengenai kesesuaian lokasi stockpile dan jalur angkutan batubara hingga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan yang telah diterbitkan.

‎Apabila terbukti tidak sesuai dengan tata ruang dan berpotensi membahayakan masyarakat, agar merekomendasikan relokasi stockpile dan/atau jalur angkutan batu bara ke kawasan yang sesuai peruntukan serta jauh dari permukiman warga.

‎Lanjut pada RDP bersama DPRD Kota Jambi beserta para pemangku kepentingan pada 10 Februari lalu. Juga dibahas secara khusus Surat Pj Wali Kota Jambi Nomor: PU.07.04/2651/VI.1-DPUPR/2023 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Perizinan Pembangunan Stockpile Batu Bara PT SAS.

‎Hasilnya kala itu, Perda RTRW Kota Jambi tidak mengalami perubahan, baik pada masa pemerintahan sebelumnya maupun saat ini, sehingga ketentuan kesesuaian lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Jambi tetap berlaku dan harus menjadi dasar dalam setiap penerbitan maupun evaluasi perizinan.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs