DAERAH
Ribuan Tenaga Honor Tak Dibayar Gaji Desember 2021, Anggota DPRD Sarolangun Soroti Silpa Rp 44 Miliar
detail.id/, Jambi – Sejumlah 4500 pegawai honorer dilingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun ternyata masih belum menerima gaji pada bulan Desember 2021 lalu.
Hal ini diungkap oleh Fadlan Kholik, Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun saat dikonfirmasi awak media ini.
Menurut Fadlan, terdapat kejanggalan dalam proses macetnya gaji 4500 tenaga honorer di Pemkab Sarolangun.
“Jadi gini, waktu 2021 Pemda inikan menganggarkan gaji honorer kan 9 bulan. Dengan harapan, sisanya dibayar di perubahan 3 bulannya. Waktu pembahasan APBD Perubahan 2021, ternyata anggarannya itu terbatas. Hanya mampu untuk bayar 2 bulan,” kata Fadlan Kholik, Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Selasa 19 April 2022.
Fadlan lanjut mengatakan, waktu itu pihaknya sudah meminta untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap anggaran gaji sebab menurut dia, biasanya anggaran gaji dilebihkan.
Namun dari pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tim anggaran mengatakan bahwa semuanya sudah pas.
“Kalau memang itu, ok dibayar 2 bulan, yang 1 bulannya dibayar di 2022. Setelah masuk tahun anggaran 2022, karena sudah berjanji dan ada honorer-honorer yang menanya, kita cek ternyata tidak ada anggaran gaji yang 1 bulan itu,” kata Fadlan Kholik.
Dan, lanjut dia, alasan dulu waktu perubahan, tidak ada duit mereka bilang. Sementara, pas kita pembahasan LKPJ kita hitung selisih pembayaran gaji dengan anggarannya itu ada selisih disitu silpa nya 44 M dari belanja pegawai bae.
“Ya itu silpa di belanja pengawai istilahnya sisa gaji lah. Jadi kami dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sarolangun dalam pandangan fraksi meminta pemda itu untuk membayar kekurangan satu bulan itu. Kalau ada informasi di media bahwa Bupati jawab akan membatar gaji honorer sebelum lebaran, itu gaji dari Januari sampai April. Intinya, kita minta orang itu (pegawai honorer) kerjanya kan 12 bulan, bayar gajinya juga ya 12 bulan, kasihan,” ujar Fadlan.
Kemudian ia juga mengungkap, selain gaji honorer, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga belum ada dibayarkan. Kalau gaji tadi dijanjikan akan dilunasi pada tahun anggaran 2022.
TPP Pegawai yang belum dibayarkan selama 3 bulan di 2021 juga dijanjikan untuk dibayar pada 2022 dengan skema menaikkan jumlah perolehan TPP.
“Sehingga TPP Pegawai Sarolangun itu ada kenaikan dari 2021 sebagai ganti TPP 3 bulan yang tidak terbayarkan itu,” katanya.
Namun setelah semua itu, masih menjadi pertanyaan. Sejumlah 4500 tenaga honorer di pemkab Sarolangun, biasanya anggaran gaji mencapai 6 M. Berdasarkan hasil kalkulasi dari anggota Dewan, ini sebenarnya Pemda masih sanggup dan memungkinkan untuk membayar gaji para honorer.
“Nah, yang kita kejut ini setelah kita buka buku LKPJ itu. Kita hitung satu persatu OPD dan kita totalkan silva gaji itu ketemu di 44M. Pertanyaan kita, silva ini memang sengaja atau memang perencanaannya yang salah? Kok bisa silfa besar itu,” ujar Fadlan.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Tingkatkan Sinergi Pembangunan, Bupati M. Syukur Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2027
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2027 yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Rabu, 15 April 2026.
Dalam agenda strategis tersebut, Bupati M. Syukur didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Zainal Abidin.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi, Al Haris, serta dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto. Selain itu, hadir pula seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Produktivitas Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing.”
Tema ini menjadi acuan utama bagi seluruh daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan target nasional dan provinsi.
Dalam forum tersebut, Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan prioritas Kabupaten Merangin agar terakomodasi dalam rencana kerja provinsi.
Fokus utama yang disampaikan meliputi peningkatan infrastruktur jalan provinsi, pengembangan sektor pertanian, hingga optimalisasi potensi pariwisata daerah.
“Musrenbang RKPD adalah rancangan awal pembangunan daerah. Jadi, harus ada sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Artinya, setiap usulan prioritas untuk Kabupaten Merangin harus berjalan selaras agar pembangunan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, M. Syukur berharap kehadiran unsur pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri RI dapat memberikan dukungan strategis, baik dari sisi regulasi maupun penguatan anggaran. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan di “Bumi Merangin” guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2027 mendatang.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, sekaligus mengoptimalkan potensi investasi dan hilirisasi di setiap wilayah di Provinsi Jambi. (*)
DAERAH
Imigrasi Jember Terjunkan Tim Operasi Wirawaspada 2026, Perketat Pengawasan Orang Asing di Titik Rawan
DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember resmi memulai pelaksanaan Operasi Wirawaspada 2026 sebagai langkah konkret dalam memperkuat pengamanan keimigrasian dan penegakan hukum di wilayah hukumnya.
Operasi yang dijadwalkan berlangsung sejak 7 April hingga 10 April 2026 ini menyasar berbagai lokasi yang terindikasi rawan pelanggaran aturan keimigrasian.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan sinergi lintas instansi bersama Aparatur Penegak Hukum (APH) lainnya.
Tim gabungan melakukan razia terintegrasi di sejumlah titik strategis, mulai dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, objek wisata, penginapan, hingga kawasan pemukiman penduduk yang diduga menjadi lokasi aktivitas mencurigakan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad, menegaskan bahwa operasi ini merupakan respons terhadap dinamika keamanan global yang semakin menantang.
Fokus utama petugas di lapangan mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, deteksi dini terhadap warga asing yang melebihi izin tinggal (overstay), serta upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Operasi Wirawaspada 2026 menjadi momentum strategis untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kami fokus pada pemeriksaan dokumen perjalanan, deteksi overstay, dan pencegahan human trafficking dengan pendekatan terkoordinasi dan berbasis teknologi. Masyarakat diimbau untuk taat aturan imigrasi demi keamanan bersama,” ujar Eko Julianto Rachmad.
Selain tindakan pengawasan langsung, pihak Imigrasi juga mendorong peran aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan setiap keberadaan orang asing yang kegiatannya dinilai mencurigakan.
Laporan tersebut juga diharapkan dapat membantu mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui kanal komunikasi resmi Kantor Imigrasi Jember, di antaranya melalui Hotline (0331) 335494, layanan WhatsApp 081130503666, atau via email kanim.jember@imigrasi.go.id.
Melalui Operasi Wirawaspada ini, diharapkan kepatuhan hukum keimigrasian di wilayah Jember dapat terjaga dengan optimal.
DAERAH
Bupati dan Wabup Hadiri Halalbihalal KBBM Merangin, Ingatkan Pentingnya Kebersihan Lingkungan
Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, bersama Wakil Bupati (Wabup) A. Khafidh, menghadiri acara Halalbihalal Keluarga Besar Batak Muslim (KBBM) Kabupaten Merangin.
Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut digelar di Desa Sungai Ulak, RT 10 RW 05, Minggu, 12 April 2026.
Selain Bupati dan Wabup, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni, Kabag Kesra Agus Salim Idris, sejumlah tokoh masyarakat, serta pengurus organisasi paguyuban lainnya, seperti Himpunan Keluarga Kerinci (HKK).
Dalam sambutannya, Wabup A. Khafidh menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap eksistensi organisasi kedaerahan seperti KBBM.
Menurutnya, acara halalbihalal bukan hanya ajang berkumpul, melainkan sarana krusial untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga.
“Organisasi seperti ini sangat positif. Selain untuk mempererat silaturahmi, kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan menjaga keaktifan sosial, yang tentu baik untuk kesehatan,” ujar A. Khafidh.
Di tengah suasana keakraban, Wabup A. Khafidh juga menyelipkan pesan penting terkait isu kebersihan lingkungan yang kini tengah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Merangin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah gencar mengampanyekan kesadaran membuang sampah pada tempatnya sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi pemerintah pusat.
“Indonesia, termasuk Merangin, sedang ‘berperang’ dengan sampah. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika selama ini masih ada yang membuang sampah tidak pada kotaknya, ke depan mohon untuk lebih tertib,” katanya tegas.
Ia juga memberikan arahan khusus kepada warga terkait pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga agar memudahkan petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melakukan pengangkutan.
“Kami minta kerja samanya. Bagi warga yang kebetulan memiliki pekerjaan sebagai pemulung sampah, tolong diingatkan agar tidak mengacak-acak sampah yang sudah berada di dalam tong, sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga dengan rapi,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menanggapi rencana KBBM yang ingin membangun gedung sekretariat atau pusat kegiatan. Ia memberikan dukungan penuh dan mendoakan agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.
“Saya ucapkan selamat atas kegiatan halalbihalal ini. Terkait rencana pembangunan gedung untuk KBBM, mudah-mudahan bisa cepat terlaksana, dan saya yakin dengan gotong royong, hal itu bisa diwujudkan,” tuturnya.



