NASIONAL
Kementerian Perdagangan Dapat Dua Saran Soal Pupuk

DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendapatkan dua saran penting dari Ombudsman RI terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya revisi Permendag Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Dalam keterangan resmi yang diterima detail, Rabu 15 Juni 2022, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebutkan pemberian dua saran itu dilakukan saat menghadiri rapat pembahasan mengenai perkembangan dan berbagai kendala dalam pengesahan revisi Permendag 15/2013 tersebut di Ruang Rapat Inspektur Jenderal, Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa 14 Juni 2022.
Saat itu ia didampingi oleh Kepala Keasistenan III Ombudsman RI Triyoga Muchtar Habibi dan jajaran. Pertemuan ini dilatarbelakangi saran perbaikan yang telah disampaikan Ombudsman RI terkait Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
“Dengan saran perbaikan yang disampaikan, kami ingin memberikan ruang bagi seluruh stakeholder untuk berupaya serius dan nyata melakukan perbaikan dalam tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi,” kata Yeka.
Ia merinci dua saran yang disampaikan dalam rapat itu yakni pertama, terkait peningkatan akses dan transparansi penunjukan distributor dan pengecer pupuk berubsidi. Kedua, terkait pengawasan pupuk bersubsidi. “Kedua saran perbaikan ini diharapkan menjadi ruh bagi perbaikan Permendag yang dimaksud,” kata Yeka.
“Kami telah mendapatkan beberapa update terkait tindak lanjut saran perbaikan. Misalnya sudah adanya DIMAS (Distributor Management System) sebagai aplikasi pendaftaran distributor. Akan dilaksanakannya penetapan persyaratan dalam penunjukan distributor dan pengecer guna pelibatan koperasi dan UMKM dalam pendistribusian pupuk bersubsidi melalui Revisi Permendag Nomor 15 Tahun 2013,” jelas Kepala Keasistenan III Ombudsman RI, Triyoga Muchtar Habibi menanggapi.
Kegiatan ini ditutup dengan kesimpulan bahwa akan ada update dalam bentuk matriks yang disampaikan Kemendag ke Ombudsman RI secara berkala berkaitan dengan perkembangan revisi undang-undang tersebut yang berpijak pada draft Revisi Permendag Nomor 15 Tahun 2013 per tanggal 14 Juni 2022 sebagai baseline. Selanjutnya, akan dilakukan pertemuan bersama tiga pihak terkait dalam beberapa waktu ke depan.
Perlu diketahui bahwa berkaitan dengan peningkatan akses dan transparansi penunjukan distributor dan pengecer pupuk berubsidi, Ombudsman RI menyampaikan beberapa saran yakni memperluas kewajiban distributor untuk memiliki pengecer setiap desa melalui kerja sama dengan Bumdes, koperasi atau Kelompok Tani/Gapoktan.
Lalu, mempublikasikan informasi prosedur, mekanisme dan persyaratan rekrutmen distributor dan pengecer di kanal media PIHC yang dapat diakses oleh publik; membangun sistem informasi tentang ketersediaan stok di setiap gudang distributor dan pengecer yang dapat diakses oleh publik; serta memenuhi standard pelayanan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Sedangkan berkaitan dengan pengawasan pupuk bersubsidi, terdapat dua saran yang disampaikan, yakni perlu dibentuk Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi secara khusus untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan yang terdiri dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, dan Kejaksaan Agung RI;
Kemudian, mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik oleh Kementan, Kemendag, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan di provinsi, kabupaten, dam kota, serta melibatkan pihak PT Pupuk Indonesia.
Yang diutamakan adalah pelayanan untuk membentuk dan atau mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, dengan merujuk ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
Sementara itu Inspektur Jenderal Kemendag, Didid Noordiatmoko, dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa progres sebagai tindak lanjut saran Ombudsman RI terkait revisi aturan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kemendag telah menyusun usulan perubahan regulasi yang dituangkan dalam Revisi Permendag Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Oleh karenanya kami ingin memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan beberapa kendala dalam pengesahan revisi dimaksud,” ujar Didid.
Reporter: Heno
NASIONAL
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo

DETAIL.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025-2030 dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upacara serentak yang melibatkan 961 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada 9 Januari 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 666.494 atau 45,68%.
Dalam berbagai hal, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu adalah tugas kita bersama,” ujar Presiden.
Pelantikan serentak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah serta menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Presiden juga mengingatkan bahwa semua kepala daerah yang dilantik adalah bagian dari satu keluarga besar Republik Indonesia.
Dengan dilantiknya Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bekasi.
Reporter: Yayat Hidayat
NASIONAL
Resmi, Syukur Bupati dan Khafied Wakil Bupati Merangin

DETAIL.ID, Jakarta – H. M Syukur, SH MH dan Drs H. Abdul Khafied Moein resmi menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Merangin masa jabatan 2025-2030, setelah dilantik secara serentak bersama 961 orang kepala daerah lainnya pada Kamis, 20 Februari 2025.
Sebanyak 961 orang kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta tersebut, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
“Alhamdulillah rangkaian prosesi pelantikan telah kami jalankan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Merangin untuk kembali bersatu padu, bersama-sama membangun Merangin yang sangat kita cintai,” kata Bupati Merangin H M Syukur dibenarkan Wabup H Khafied Moein.
Pelantikan secara simbolis dilakukan Presiden kepada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan dari masing-masing agama, yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik.
Selanjutnya Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Konghucu dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
Meskipun demikian, semua kepala daerah yang dilantik secara serentak mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu. Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti para kepala daerah.
Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
Sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. (*)
NASIONAL
Hanya Sehari, PaDi UMKM Raup Omset Rp 1,2 Triliun

DETAIL.ID, Jakarta – Hanya dalam waktu sehari PaDI UMKM, salah satu platform yang diperuntukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari PG Telkom Indonesia, mampu meraup omset hingga Rp 1,2 triliun.
VP Synergy Telkom, Kuncoro Wastuwibowo, dalam keterangan resmi yang diperoleh Media pada Senin, 3 Januari 2025, mengatakan omset Rp 1 triliun itu diperoleh PT Telkom menggelar business matching di Ballroom The Gade, Jakarta, belum lama ini.
Kegiatan tersebut, kata Kuncoro Wastuwibowo, merupakan rangkaian kegiatan PaDi Business Forum dan Showcase di tahun kedua.
Kegiatan tersebut, kata dia, diikuti oleh 86 BUMN dan 27 UMKM yang berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, juga makanan dan minuman.
PaDi UMKM sendiri merupakan salah satu platform digital dari PT Telkom Indonesia yang berhasil buktikan komitmennya dalam membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia.
“Inovasi penciptaan platform itu soal kecil. Serahkan saja pada Telkom, pasti beres. Inovasi yang betul-betul hebat adalah inovasi penciptaan market,” ucap Kuncoro menjelaskan.
“Dan inovasi itu sudah dilaksanakan para BUMN dengan mengubah operasi procurement jadi kapabilitas penciptaan market, dan diakui sebagai inovasi yang berhasil,” tuturnya lebih lanjut.
Awalnya, kata dia, Business Matching hanya menghasilkan beberapa miliar rupiah saja dalam sehari, tetapi sekarang sudah mencapai Rp 16 triliun selama pelaksanaan acara.
Tentu, ujarnya lagi, hal ini merupakan inovasi luar biasa yang patut dibanggakan oleh seluruh BUMN, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendukung UMKM di Indonesia.
Business Matching yang baru lalu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan PaDi Business Forum and Showcase yang menyertakan kegiatan lain seperti talkshow, showcase, dan PaDi Talk.
Juga merupakan puncak kegiatan Business Matching yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak awal tahun.
Business Matching menjadi wadah bertemunya UMKM dengan BUMN secara langsung di mana mereka dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung pula.
Terbukti sebanyak 31 ribu lebih transaksi dengan nominal 1 triliun rupiah telah berhasil dicatatkan.
EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menambahkan, melihat betapa strategisnya UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional, pihaknya di Telkom terus berupaya mengembangkan PaDi UMKM.
“Tidak hanya sebagai platform pengadaan, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM, baik dari kolaborasi dengan BUMN maupun perusahaan swasta,” kata EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, UMKM telah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup 99% total unit usaha di Indonesia.
Adapun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.
Kegiatan ini, ujarnya, diharapkan tidak hanya sekadar mendorong transaksi pembelanjaan saja, tetapi juga berfungsi sebagai wadah membangun jaringan, kolaborasi, dan komunikasi.
Terutama, sambungnya lagi, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas UMKM yang belum terserap oleh BUMN. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan BUMN yang belum bisa dipenuhi oleh UMKM.
Keberhasilan program Business Matching ini menjadi tonggak sejarah kontribusi Telkom dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Lewat PaDi UMKM, Telkom berharap bisa memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.
Reporter: Heno