DAERAH
Soal Banjir di Kota Jambi, Pemerintah Pusat Akan Sediakan Anggaran Ratusan Milliar

DETAIL.ID, Jambi – Persoalan banjir di Kota Jambi rupaya dilirik juga oleh salah satu anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A Bakri. Saat dikonfirmasi, Selasa 21 Juni 2022 terkait persoalan banjir yang kian jadi persoalan akut di Kota Jambi. Bakri menekankan pentingnya koordinasi dan peran serta antara pemerintah daerah dengan Balai-balai terkait di bawah Kementerian PUPR.
“Saya lihat, Pemprov sudah memfasilitasi pertemuan untuk sinkronisasi dan koordinasi untuk penanggulangan banjir di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi,” kata Anggota DPR RI Komisi V itu, Selasa 21 Juni 2022 lewat WhatsApp.
Bakri juga tidak menyangkal jika banjir yang kian sering terjadi di wilayah Kota Jambi maupun Kabupaten lain di Provinsi Jambi kian meningkat intensitasnya terlebih saat musim tak menentu seperti saat ini.
Oleh karena itu, ia mengungkap untuk menanggulangi persoalan tersebut, di akhir tahun ini pemerintah pusat lewat akan menyediakan anggaran yang bernilai milliaran rupiah.
“Alhamdullilah, Insya Allah akhir tahun 2022 ini akan ada anggaran pusat melalui bantuan lund (bantuan luar) ya. Ya kira-kira akhir tahun ini itu dianggarkan ratusan milliar untuk membantu penanggulangan banjir di Kota Jambi,” ujar Bakri.
Terkait banjir di daerah lain seperti Kota Sungaipenuh, menurut Bakri, tahun ini sudah mendapat bantuan dari pusat.
“Begitu juga di Tebo, ada juga bantuan PUPR pusat, begitu juga di Muaro Bungo juga ada. Memang tidak signifikan tapi perhatian PUPR cukup diapresiasi positif. Ya karena kita juga tau bahwa anggaran APBD kita tidak mencukupi,” katanya.
Menurut Bakri, penanggulangan permasalahan banjir di wilayah kota Jambi ssbenarnya sudah mulai terdapat pengerjaan, hanya saja belum maksimal lantaran belum adanya pengerjaan drainase.
“Permasalahnnya kan dipintu-pintu air itu kan yang di Angso Duo yang di Seberang, drainase air dari kampung-kampung itu belum dibikin sehingga airnya belum bisa mengalir keluar,” katanya.
Dia pun, sekali lagi menegaskan agar pemerintah daerah, dinas terkait aktif berkoordinasi dengan lembaga di bawah Kementerian PUPR macam Balai Wilayah Sungai Sumatra dan Balai-balai PUPR lainnya yang terkait.
“Koordinasi dengan Balai. Jadi informasi yang lebih akurat itukan datangnya dari daerah, yang tahu masalah jalan lebih detail itu kan pemerintah daerah, koordinasi makanya ada balai. Diharapkan mereka bisa koordinasi dengan balai yang ada di daerah. Masalah banjir, air bersih, itu ada BWSS,” ujarnya.
Disisi lain, ia juga meminta agar pemerintah pusat juga aktif dalam menuntaskan persoalan banjir. Sehingga tidak hanya jadi beban pemerintah daerah.
“Tidak ada bahasa diminta atau tidak oleh pemerintah daerah, saya akan terus memperjuangkan. Karena salah satu fungsi DPR itu adalah fungsi budgeting (anggaran) jadi harus memperjuangkan anggaran untuk daerah,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)