ADVERTORIAL
Bupati Fadhil, PPNI Batanghari Harus Jadi Pemicu Perawat Tangguh
detail.id/, Batanghari – Pengurus wilayah persatuan perawat nasional Indonesia (PPNI) kabupaten Batanghari Periode 2022-2027 Dilantik. Bertempat di serambi rumah dinas Bupati Batanghari Senin 27 Juni 2022 pelantikan disaksikan Bupati Mhd Fadhil Arief, SE.
Pelantikan pengurus DPD PPNI Batanghari dihadiri lansung oleh Bupati Batanghari Mhd, Fadhil Arief, SE, Kadinkes Batanghari dr. Hj. Elfi Yennie MARS, Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi Ns Umar,S.Kep, Ketua DPD PPNI Batanghari Ns Sumardi, S.Kep, sejumlah kepala puskesmas, perwakilan PNNI sejumlah kabupaten, serta puluhan pengurus PPNI periode 2022-2027 yang dilantik.
Ketua panitia pelaksana Herdi Novrianto, Am. Kep mengucapkan terimkasih kepada Bupati Batanghari yang berkenan hadir dalam pelantikan pengurus DPD PPNI Batanghari. Ia menyampaikan kegaitan pelantikan merupakan agenda rutin. Selain itu, Pelantikan pengurus ini juga merupakan langkah penyegaran agar PPNI Batanghari lebih maju kedepan.
Ia menyebutkan untuk jumlah perawat di Kabupaten Batanghari berjumlah lebih kurang 900 perawat. ” Untuk pelantikan hari ini hanya 250 perawat yang hadir, karena yang lain sedang menjalankan tugas pelayanan kesehatan di tempat bekerja masing- masing,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPD PPNI kabupaten Batanghari Ns Sumardi,S.Kep diwawancara usai kegiatan, Alhamdulillah pelantikan pengurus sudah dilakansanakan oleh ketua DPW Jambi, dengan jumlah personil 39 orang, terdiri dari 7 wakil kepala bidang. Ia memaparkan, rencana kerja PPNI Batanghari akan dilihatka dengan jangka waktu 30 hari kedepan.
Lanjutnya, Sesuai dengan arahan Bupati bahwa nanti dalam rencana kerja awal akan ada perawat tangguh, yang tergabung nantinya seperti dokter, bidan dan perawat. Langkah kerja awal itu sudah diterima Bupati dengan responsive.
“Kita masih menunggu untuk membahas lebih lanjut,” ujarnya.
Dikatakannnya, juga kepengurusan PPNI ini kedepan juga diupayakan untuk mendata rekan perawat di Batanghari yang belum tergabung di PPNI.
Tentunya ini juga menjadi pekerjaan DPD PPNI Batanghari untuk menjemput bola, agar marwah perawat dari segi kompetensi, kesejahteraan, dan pendidikan bisa dicarikan solusi.
Sedangkan, NS Umar,S.Kep Ketua DPW PPNI provinsi Jambi dalam menyampaikan, peran PPNI bagi perawat ini merupakan wadah untuk memfasilitasi, mengawal dan melindungi rekan perawat untuk meningkatkan pendidikannya. Melalui PPNI juga rekan perawat dapan tebantu unutk meningkatkan profesi pendidikan dan peningkatan kompetensi.
“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh panitia yang telah sukses melaksanakan pelantikan pengurus DPD PNNI Batanghari periode 2022-2027 ini,” katanya.
Sementara Bupati Batanghari Mhd Fadhil Arief,SE pada saat sambutan mengucapkan selamat atas dilantik pengurus PPNI Batanghari, selanjutnya bupati menyebutkan dalam melaksanakan tugas pelayanan, perawat dapat bekerja dengna professional.
Selain itu, etika dalam mengahadapi masyarakat harus dilakukan perubahan, sesuai dengan niat dan juan awal saat bekerja.
Sambungnya, PPNI sebagai wadah perawat kedepan sesuai program kerja untuk meningkatkan kompetensi. Itu merupakan hal baik, artinya perawat yang memiliki kompetensi sudah memiliki kemampuan. Baik dari segi teknis,emosional, spiritual dan interpersonal skill.
“ Saya harap PPNI ini menjadi pemicu dalam menciptakan perawaat Tangguh di Batanghari ini, perawat yang handal dan memiliki kompetensi yang baik dalam melayani kesehatan di masyarakat,” kata Bupati.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
DPRD Provinsi Jambi Siapkan Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara
Jambi – DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian pembangunan jalan khusus atau hauling batu bara di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi dan surat resmi dari Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan angkutan batu bara.
Menurut Hafiz, kemacetan akibat aktivitas kendaraan batu bara sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan jalan khusus batu bara merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.
Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga memasuki 2026 belum juga selesai. Sejumlah kendala di lapangan seperti penolakan, persoalan ganti rugi lahan, hingga izin pemakaian kawasan hutan produksi menjadi hambatan dalam proses pembangunan.
Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan batu bara sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proyek strategis tersebut.
Berdasarkan rapat terakhir di rumah dinas gubernur, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus atau September 2026.
ADVERTORIAL
Perkuat Sinergi TNI dengan Legislatif, Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Kunjungan Danrem 042/Gapu
Jambi – Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Nyamin, melaksanakan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 27 Februari 2026. Silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan lembaga legislatif di daerah.
Danrem 042/Gapu didampingi para Perwira Jajaran Utama (PJU) Korem 042/Gapu dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah di ruang kerja pimpinan dewan.
Kolonel Inf Nyamin menyampaikan silaturahmi bertujuan membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.
“Kami berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi, sehingga setiap program pembangunan dan kebijakan strategis daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutur Danrem.
Pihak DPRD Provinsi Jambi menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kepentingan masyarakat. Dan diharapkan hubungan kelembagaan antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan Jambi yang aman, maju dan sejahtera.


