DAERAH
Anak Sulung PTPN VI Kini Tumbuh Dewasa dan Beranjak Mandiri
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI kini akhirnya berhasil menjadi orang tua yang baik. Anak sulungnya, PT Bukit Kausar makin mandiri sebagai anak perusahaan. Targetnya pun tak main-main, melampaui perolehan rata-rata produktivitas negeri jiran.
SUDAH 22 tahun usia PT Bukit Kausar, kini. Anak sulung dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI ini sudah mandiri. Ia beranjak dewasa dan sudah mampu menghasilkan laba bersih hingga Rp 39 miliar pada tahun 2021.
Bukan perjalanan mudah, semenjak 7 Juni 2000 lalu PT Bukit Kausar diakuisisi oleh PTPN VI. Saat itu perusahaan perkebunan sawit ini tak benar-benar sehat. Namun, di tangan perusahaan BUMN ini, ia mulai tumbuh dewasa dan sehat. Tak hanya sehat, ia bahkan semakin mandiri. Terhitung di waktu yang sama, si anak sulung ini bahkan tak memiliki tanggungan utang sepeser pun di perbankan sejak Juli 2021.
Sekretaris Perusahaan (Sekper) PTPN VI Jambi Ahmedi Akbar menyebut PT Bukit Kausar memang belum mampu melewati produktivitas rata-rata perkebunan sawit di Malaysia.
“Sekarang belum melewati rata-rata produksi Malaysia, tetapi ke depannya dengan segala perbaikan komposisi umur tanaman, hal tersebut dapat diraih. Saat ini produktivitas perkebunan sawit PT Bukit Kausar menyentuh 14,34 ton per hektare pada tahun 2021. Ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kita sedang berupaya meningkatkan produktivitas dengan berbagai upaya intervensi. Targetnya adalah mampu mencapai produktivitas 25 ton per hektare sehingga bisa membantu meningkatkan rata-rata produktivitas PTPN nasional menjadi 20 ton per hektare,” ujar Ahmedi Akbar pada Senin, 13 Juni 2022.
Jika mengutip dari pernyataan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang. Ia mengungkapkan angka produktivitas kebun sawit di negeri jiran bisa mencapai 12 ton per hektare. Perolehan produktivitas tersebut tentunya sudah mampu mengimbangi perolehan rata-rata Malaysia. Namun jika mengacu pada data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan hasil kebun sawit di Malaysia fantastis, menyentuh angka 30 ton per hektare. Itu artinya, hasil produksi kebun sawit PT Bukit Kausar masih di bawah Malaysia.

Saat ini 12 ton per hektare ini bahkan sudah dilewati PT Bukit Kausar pada tahun 2017 yang mencapai 12,56 ton. Kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 12,91 ton. Sempat menurun pada tahun 2019 menjadi 12,30 ton dan 11,37 ton pada 2020. Namun tahun 2021 berhasil digenjot menjadi 14,34 ton. Perolehan ini memecahkan rekor produktivitas PT Bukit Kausar sepanjang sejarah.
Bukan sekadar angan-angan semata. Target 25 ton itu diikuti dengan langkah-langkah perlakuan intervensi. Di antaranya adalah upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sifat tanah.
“Ada beberapa sifat. Pertama, sifat kimia tanah itu biasanya bisa menggunakan pupuk anorganik. Bisa menggunakan pupuk urea, NPK, dan dolomite. Kedua, sifat biologis tanah. Ini bisa disempurnakan dengan tankos (tandan kosong) yang disebar ke lahan sawit. Kalau untuk pupuk kompos bisa 40 ton per hektare kita sebar di sini,” ucap Ahmedi.
Ahmedi menambahkan, tanda bahwa sifat biologis tanah menjadi baik adalah munculnya cacing tanah yang kemudian menggemburkan dan memperbaiki sifat fisik tanah.
“Metode ini sangat potensi sekali. Juga ke depan untuk fokus kita meningkatkan produktivitas di atas 25 ton. Sehingga mampu menderek tanaman-tanaman yang lama (TM tidak produktif),” ujarnya.

Butuh 4 jam perjalanan untuk sampai ke lokasi perkebunan perusahaan yang mengelilingi empat Desa di Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi itu. Perjalanan dari Kota Jambi menuju lokasi menjadi lebih mudah dengan infrastruktur jalan yang baik. Bahkan mobil bus pun bisa menjangkau lokasi perkebunan.
Selama masa rehabilitasi areal PT Bukit Kausar 2020-2021, manajemen telah membuka areal baru seluas 1.200 hektare, jalan baru 60 kilometer sejauh jarak (Jambi-Bulian). Jembatan plat gelombang 23 unit, gorong-gorong beton 87 unit, rumah 88 pintu, kantor afdeling sebanyak 16 unit.
“Lokasi Bukit Kausar, kebun mengelilingi beberapa desa terdiri dari Desa Rantau Benar, Pulau Pauh, Sungai Rotan, Lubuk Kambing,” ujarnya.
PT Bukit Kausar memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 508 orang. “Dan Alhamdulillah kini sudah ada jaringan PLN sebanyak 366 sambungan yang teraliri, juga kini terhitung 7 Juni 2022 PT Bukit Kausar merger ke PTPN VI,” ujarnya.

Sementara itu, kepemilikan saham PTPN VI 99 persen atau sebanyak 47.600 lembar saham. Sisanya 1 persen dimiliki oleh Koperasi Karyawan PTPN VI atau 480 lembar saham.
PT Bukit Kausar punya pabrik berkapasitas 30 ton per jam yang beroperasi 20 jam dalam sehari. Dengan kapasitas itu, maka akan mampu mengolah 600 ton Tandan Buah Segar (TBS) dalam sehari. Artinya, akan menghasilkan 120 ton CPO setiap harinya. Apabila seluruhnya diolah menjadi minyak goreng (migor) curah, maka akan menghasilkan sekitar 84 ton migor per hari nya.
Sementara itu, menurut Ahmedi, kebutuhan minyak goreng di Indonesia hanya 8 ton per hari atau setara 2,88 juta kilogram per tahun. Dengan begitu, maka jika satu pabrik PT Bukit Kausar saja sudah lebih untuk memenuhi kebutuhan migor di Indonesia.
Si anak sulung Bukit Kausar punya kebun sawit dengan areal terluas di PTPN VI yakni 5.004,92 hektare. Ini terdiri dari Areal Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 4.833,63 hektare, TM non Produktif seluas 89,81 hektare. Serta areal tanaman cadangan 81,48 hektare.
Meski terhitung sudah cukup sehat dengan laba bersih Rp 39 miliar, Ahmedi berharap Bukit Kausar semakin sehat.
“PT Bukit Kausar mencetak laba tertinggi pada 2021 Rp 39 miliar dan memberikan kontribusi laba sebesar 13,96 persen dari total laba konsol PTPN VI. Selain itu PT Bukit Kausar satu satunya perusahaan perkebunan di lingkup holding perkebunan nusantara yang sejak Juli 2021 tidak memiliki utang perbankan,” tuturnya.
Setidaknya kini PT Bukit Kausar selaku si sulung sudah benar-benar mandiri di usia 22 tahun.
Reporter: Jogi Sirait
DAERAH
Rakor Bersama Pemda Se-NTT, Menteri Nusron Minta Dukungan Kepala Daerah Wujudkan Transformasi Layanan Pertanahan
DETAIL.ID, Kupang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menetapkan kebijakan untuk mentransformasi sejumlah layanan pertanahan agar lebih pasti, cepat, dan memudahkan masyarakat. Transformasi dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, integrasi data pertanahan, penerapan Pengukuran Terjadwal, dan percepatan layanan Peralihan Hak. Dalam proses transformasi layanan pertanahan ini andil pemerintah daerah (Pemda) juga dibutuhkan.
“Saat ini kami sedang melakukan transformasi layanan. Kami membutuhkan bantuan Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota. Mungkin minggu depan Bapak/Ibu akan menerima Surat Edaran Bersama Kemendagri dan ATR/BPN terkait Pengukuran Terjadwal sama Peralihan Hak. Kita ingin semua layanan yang kita berikan memudahkan masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Dengan fokus transformasi layanan yang berorientasi pada masyarakat, Kementerian ATR/BPN membuat sistem Pengukuran Terjadwal dan menetapkan standar waktu penyelesaian layanan tersebut dalam 12 hari. Masyarakat yang mengajukan permohonan pengukuran akan memperoleh jadwal pelaksanaan paling lambat tujuh hari sejak permohonan didaftarkan. Setelah bidang tanah selesai diukur, selanjutnya proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan rampung maksimal lima hari.
“Kami sudah buat keputusan, masa tunggu kalau kita datang, misal masyarakat datang Selasa, daftar untuk minta diukur tanahnya, paling lambat Senin depan harus sudah diukur. Tujuh hari paling lambat. Setelah itu jadi, peta bidangnya paling lambat lima hari harus sudah jadi,” kata Menteri Nusron.
Di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta para Bupati/Wali Kota se-NTT, Menteri Nusron juga menjelaskan terkait layanan pertanahan yang berhubungan langsung dengan peran Pemda, yaitu layanan Peralihan Hak. Menurutnya, salah satu kendala yang menghambat proses Peralihan Hak atau balik nama adalah lamanya proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengajak para kepala daerah untuk memperkuat kerja sama melalui integrasi data antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) atau Nomor Induk Bidang Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Integrasi tersebut diharapkan mampu menyinkronkan data pertanahan dan perpajakan, baik dari sisi luasan maupun bentuk bidang tanah sehingga penetapan BPHTB menjadi lebih akurat.
“Peralihan Hak itu saat jual beli tanah kan perlu balik nama, saat ini juga lama. Alasannya macam-macam, salah satunya verifikasi BPHTB-nya lama. Karena itu, saya butuh NOP sama dengan NIB sinkron dan cepat, supaya verifikasi BPHTB cepat. Sekarang, kami buat aturan main, verifikasi BPHTB di Pemda maksimal harus tiga hari,” kata Menteri Nusron.
Sebagai Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempererat kolaborasi dalam menghadapi kondisi pertanahan dan tata ruang di NTT. Temasuk, untuk menangani tantangan dan kebutuhan strategis dalam pengelolaan tanah di wilayahnya.
“Terkait hal-hal teknis di lapangan, nanti kami siap bersinergi. Tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Bapak/Ibu Bupati, Wali Kota, dan Sekretaris Daerah yang hadir. Ke depan, semuanya akan kita sinergikan dan koordinasikan agar seluruh perangkat daerah dapat bersama-sama mendorong percepatan sertipikasi tanah dengan baik,” tutur Gubernur NTT.
Dalam Rakor ini, turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan; dan Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.
DAERAH
HUT ke-1 Partai Rakyat Indonesia, PRI Tegaskan Dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo
DETAIL.ID, Jambi – Partai Rakyat Indonesia (PRI) memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-1 pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum konsolidasi bagi seluruh kader PRI di 38 DPD se-Indonesia.
Ketua Umum PRI, Muhammad Nazaruddin dalam sambutannya mengajak seluruh kader untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Nazaruddin menilai sejumlah program pemerintahan Prabowo telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
”Saya melihat bahwa program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto menyentuh langsung dan berdampak nyata terhadap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dukung penuh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Nazaruddin.
Ia juga menegaskan bahwa PRI merupakan partai yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Peringatan HUT ke-1 PRI kali ini dipusatkan di Bandar Lampung dan disiarkan secara langsung lewat video konferensi. HUT PRI juga dirayakan di 38 DPD setanah air. Di Jambi, peringatan HUT diisi dengan pemotongan kue ulang tahun serta pembagian sembako kepada masyarakat.
Ketua DPD PRI Provinsi Jambi, Robert Samosir turut mengajak seluruh kader di Jambi untuk menjaga solidaritas dan menjalankan visi partai.
”Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Ini HUT pertama kita. Mari jaga solidaritas demi mewujudkan visi besar Partai Rakyat Indonesia,” kata Robert.
Selain perayaan HUT, kegiatan yang dipusatkan di Bandar Lampung juga diisi dengan sejumlah agenda bakti sosial, di antaranya donor darah hingga peluncuran ambulans yang diperuntukkan bagi 38 DPD PRI di seluruh Indonesia.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Gus Fawait Tegaskan Sinergi Pemkab Jember dan Bulog Usai Serapan Gabah Tembus 110 Persen
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut baik capaian penyerapan gabah oleh Perum Bulog Kantor Cabang Jember yang berhasil melampaui target tahunan usai berakhirnya musim panen raya.
Hingga awal Agustus 2026, volume gabah petani lokal yang berhasil diserap mencapai 183.020 ton atau setara 93.615 ton beras.
Capaian tersebut setara dengan 110,25 persen dari target penyerapan awal yang dipatok sebesar 84.908 ton setara beras.
Data kinerja pasokan pangan ini dipaparkan langsung oleh Direktur Pengadaan Perum Bulog RI Prihasto Setyanto saat beraudiensi dengan Bupati Jember Muhammad Fawait di Jember, Rabu, 5 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis penstabilan harga di tingkat produsen, pengelolaan cadangan beras, hingga skema perlindungan pendapatan petani lokal.
Direktur Pengadaan Bulog RI, Prihasto Setyanto, menyampaikan bahwa tingginya angka penyerapan gabah di kawasan lumbung pangan ini menunjukkan kuatnya koordinasi antarinstansi di daerah.
“Capaian ini menjadi bukti sinergi yang baik antara Bulog, Pemerintah Kabupaten Jember, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketersediaan stok pangan,” kata Prihasto.
Masuknya pasokan gabah ke gudang-gudang Bulog secara masif dinilai efektif mencegah penurunan harga gabah kering panen di tingkat petani yang kerap terjadi saat pasokan melimpah.
Merespons paparan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa kepastian pasar bagi hasil tani warga menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menjaga pilar ekonomi perdesaan.
“Kami berkomitmen terus memperkuat koordinasi bersama Bulog untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tutur Gus Fawait.



