DETAIL.ID, Bondowoso – Tim Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan lapangan ke Puskesmas Kutakulon, Kabupaten Bondowoso, Rabu, 28 Oktober 2026.

Langkah ini berfokus pada pemantauan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan program promotif dan preventif berjalan sesuai aturan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama rombongan.

Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, menerima langsung kedatangan rombongan sebelum mereka bergerak meninjau loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, layanan rawat jalan, serta unit kefarmasian.

Rombongan juga mengamati alur Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan Program Rujuk Balik.

“Puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan upaya promotif dan preventif berjalan optimal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk pelayanan bagi peserta Program Rujuk Balik (PRB). Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Sunarto.

Sunarto memaparkan bahwa pencegahan penyakit sejak dini memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan stabilitas finansial program.

Penerapan pola hidup sehat memperbesar peluang masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh secara jangka panjang.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya promotif dan preventif ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sehingga manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip gotong royong yang menjadi landasan penyelenggaraan Program JKN, yaitu peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu,” tutur Sunarto.

Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, mengapresiasi kehadiran jajaran pengawas.

Ia memandang langkah ini memberi dorongan moral bagi para tenaga medis di lapangan.

“Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dukungan serta perhatian dari BPJS Kesehatan semakin memotivasi seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya peserta JKN,” kata Mansur.

Mansur menyebut pihak puskesmas menjalankan pencegahan penyakit lewat edukasi rutin, pemantauan kondisi warga, skrining kesehatan, dan pengelolaan pasien penyakit kronis.

“Melalui berbagai program tersebut, kami berharap faktor risiko penyakit dapat dideteksi sejak dini sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatannya agar tetap sehat dan produktif,” ujar Mansur. (*)

DETAIL.ID, Bondowoso – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mendatangi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Kunjungan lapangan ini bertujuan memastikan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan sesuai regulasi sekaligus menyerap masukan langsung dari pihak rumah sakit.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama tim BPJS Kesehatan Cabang Jember berdiskusi dengan Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR.

Diskusi tersebut membahas pelaksanaan layanan, pemanfaatan sistem digital, hingga berbagai hambatan teknis yang membelit fasilitas kesehatan di lapangan.

“Melalui kunjungan ini, kami ingin mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, bagaimana fasilitas kesehatan dapat mengoptimalkan sistem yang sudah disediakan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan begitu, berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN,” ujar Sunarto.

Sunarto mendorong penguatan kerja sama antara pengelola jaminan sosial dan rumah sakit.

Ia menegaskan ketaatan pada aturan resmi menjadi kunci utama agar masyarakat memperoleh kepastian layanan medis.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan harus terus dijaga dan diperkuat. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi hal penting agar pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap berbagai masukan dari fasilitas kesehatan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk terus melakukan perbaikan,” kata Sunarto.

Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR., mengapresiasi perhatian jajaran pengawas terhadap kondisi rumah sakit.

Ia memaparkan bahwa mayoritas warga berobat menggunakan kartu jaminan kesehatan nasional.

“Hampir 95 persen pasien yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit kami merupakan peserta BPJS Kesehatan, baik dari segmen PBPU atau mandiri, PBI, maupun segmen kepesertaan lainnya,” kata Yus.

Yus juga mensyukuri capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bondowoso yang mempermudah akses berobat bagi warga.

Manajemen rumah sakit terus membenahi kapasitas dan sarana medis demi meningkatkan mutu layanan.

“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Salah satunya melalui pengembangan kapasitas rumah sakit agar cakupan pelayanan dapat semakin luas serta memudahkan masyarakat, khususnya peserta JKN, dalam memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan,” tutur Yus. (*)

DETAIL.ID, Jember – Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember yang menembus angka 6,35 persen pada triwulan I-2026 dan 5,9 persen pada triwulan II-2026 berbuah apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Capaian positif tersebut dinilai berhasil berjalan seiring dengan upaya penurunan angka kemiskinan di daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti usai bertemu Bupati Jember Muhammad Fawait di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Amalia menilai langkah Pemkab Jember menunjukkan keseimbangan antara laju ekonomi dan pemerataan kesejahteraan warga, termasuk dalam keikutsertaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil pertama dan kedua.

“Ini keren sekali, kami jadi semangat untuk terus berkolaborasi,” ujar Amalia. Menurutnya, pemanfaatan data statistik akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan arah kebijakan agar setiap program pemerintah tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan pihaknya telah menyodorkan hasil verifikasi data warga desil pertama dan kedua kepada BPS RI, serta bersiap memperluas proses pendataan hingga desil ketiga dan keempat.

Langkah verifikasi di lapangan melibatkan aparatur sipil negara, mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN), hingga relawan demi menjamin keakuratan kondisi sosial ekonomi di tingkat bawah.

“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” tutur Gus Fawait.

Ia menambahkan, Pemkab Jember tengah menyiapkan pengembangan aplikasi terintegrasi dengan BPS demi memfasilitasi pembaruan data secara berkala.

Sejauh ini, angka penduduk miskin di Jember tercatat menyusut sekitar 15.990 jiwa, sekaligus membawa kabupaten ini keluar dari daftar dua daerah dengan jumlah warga miskin absolut terbesar di Jawa Timur.

“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” kata Gus Fawait.

Guna memperkuat capaian pembangunan, Jember mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat.

Alokasi tersebut mencakup revitalisasi 258 gedung sekolah sebesar Rp187,38 miliar, dukungan sektor pertanian senilai Rp312 miliar, bantuan pangan untuk 390.744 keluarga penerima manfaat, pembangunan Sekolah Rakyat bernilai Rp221,99 miliar, serta potensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menembus Rp4,6 triliun per tahun.

“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

Sinergi antara Pemkab Jember dan BPS RI ke depan bakal ditindaklanjuti lewat penguatan koordinasi pemutakhiran data secara intensif, sekaligus evaluasi berkala agar derap pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan dampak nyata bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. (*)