Connect with us
Advertisement

DAERAH

Rawan Konflik Agraria, IHCS Jambi Gelar Diskusi Bertajuk “UUCK dan Implementasi 20 Persen Perkebunan”

Published

on

detail.id/, Jambi – Omnibus law Cipta Kerja tak henti-henti menjadi bahan perbincangan. Status perkebunan rakyat yang dialokasikan dari areal perkebunan perusahaan senilai 20 persen sesuai UU No 39 tahun 2014 di tengah status Inkonstitusional bersyarat UU CK

kali ini diangkat jadi tema diskusi oleh IHCS Provinsi Jambi beserta sejumlah organisasi masyarakat sipil pada, Kamis 30 Juni 2022.

Bertempat di kantor Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS)  Perwakilan Provinsi Jambi, diskusi bertema “UU CK dan Implementasi 20 Persen Perkebunan Rakyat” yang dihadiri  Kadisbun Provinsi Jambi berlangsung dengan cukup alot.

Ketua Presidium IHCS, Gunawan, dalam sambutannya menilai sangat penting untuk mewujudkan kewajiban 20 persen dari areal perkebunan perusahaan untuk menjadi perkebunan rakyat.

“Menjadi penting untuk mewujudkan kewajiban perusahaan 20 persen dari total areal perkebunan perusahaan untuk jadi perkebunan rakyat,” kata Gunawan, Kamis 30 Juni 2022.

Kemudian, Ketua Perwakilan IHCS Jambi Ahmad Azhari menekankan jika status UU CK saat ini perlu dipertegas demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sebab kaitannya dengan kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan lahan perkebunannya seluas 20 persen untuk perkebunan rakyat dinilai oleh Azhari rawan akan potensi konflik agraria.

“Ketika perusahaan hendak memperpanjang HGU kewajiban itu harus dipenuhi. Dalam konteks reforma agraria, perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan tersebut, tentunya lahan perusahaan dapat jadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sesuai dengan Perpres No 86 tahun 2018,” kata Azhari, Kamis 30 Juni 2022.

Maka, lanjut dia, penting sekali rakyat harus tau. Tidak hanya 20 persen jika mereka (perusahaan) tidak patuh. Karena kenapa, ketika lokasi izin ini mereka tidak berikan 20 persen pada negara maka itu menjadi hak negara. Salah satunya adalah yang diatur oleh skema TORA.

Kemudian, ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, dalam konteks ini menurut Azhari perlu didiskusikan bagaimana sebenarnya konsep pembangunan kebun berkelanjutan. Ia mempertanyakan apakah ini akan menjadi sebuah objek untuk redistribusi tanah?

“Karena sampai saat ini kita belum  melihat redisribusi 20 persen di Jambi itu ada. Adakah kemunginan itu bisa menjadi objek redistribusi melalui TORA atau pembangunanan kebun rakyat berkelanjutan. Ini pengetahuan yang akan menjadi bahan bagi rakyat untuk paling tidak bertahan sebagai upaya perlawanan. Agar kita bisa mengurai konflik agraria di Jambi ini,” katanya.

Menanggapi Azhari, Kadisbun Provinsi Jambi Agusrizal berujar jika pembangunan kebun masyarakat senilai 20 persen dari total areal kerja yang dikuasai benar merupakan kewajiban bagi perusahaan. Agurizal mengungkap saat ini UU CK masih ditunda 2 tahun, apabila sudah diperbaiki baru bisa berlaku. Di lain sisi juga saat ini regulasi tentang perkebunan masih mengacu pada UU No 39 tahun 2014.

“Tentunya kita tau bahwa perizinan perkebunan sawit ini dimulai dari 1983 jadi situasinya berbeda. Saat itu masih masih banyak kawasan hutan yang bisa dikonfersi, belum dengan UU No 39,” kata Agusrizal.

Namun, kebanyakan izin perkebunan tersebut dulunya merupakan kawasan hutan yang dikonversi. Menurut Agusrizal, perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut sebenarnya sudah melaksanakan pembangunan kebun plasma seluas
20% atau bahkan lebih.

Ia menyebutkan beberapa diantaranya yang dulu diberikan izin oleh Pemprov Jambi yakni PTPN 6, KDA, IIS, Kedaton dan PT SAL. Semuanya, kata Agusrizal, sudah memiliki kebun plasma.

Namun saat ini Disbun Provinsi Jambi mencatat terdapat 186 izin perkebunan. Hari ini masih tersisa 180 izin yang belum melaksanakan pembangunan kebun rakyat sesuai amanat UU Perkebunan No 39 tahun 2014.

Terkait persoalan itu, Agus menilai terdapat beberapa permasalahan yang melandasinya, karena konon pelepasan kawasan butan tidak secara detail menyebutkan pembangunan kebun rakyat seluas 20 persen itu wajibnya kapan.

“Sehingga para pengusaha ini dia mengejar inti dulu, sudah terpenuhi sukur-sukur dia membangun plasmanya. Ini yang jadi masalah kita sebenarnya. Jadi kalau dari awal sebenarnya tiap dia membangun inti dia juga membangun plasma. Tapi ini tidak terjadi dan didalam aturan kurang jelas, jadi perusahaan mengupayakan inti dulu,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

DAERAH

Diguyur Hujan, Merangin Khidmat Peringati Hari Pahlawan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Meski diguyur hujan, pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kabupaten Merangin berlangsung khidmat dan penuh semangat. Hujan yang mengguyur lapangan depan Kantor Bupati Merangin tak menyurutkan semangat peserta untuk mengikuti upacara hingga selesai, pada Selasa, 10 November 2026.

Dibalik kesuksesan itu, ada intruksi menarik sebelum upacara. Saat hujan mulai membasahi lapangan upacara, Bupati Merangin H M Syukur mengajak seluruh pejabat dan undangan yang berada di tribun kehormatan kecuali para Veteran, untuk turun bersama-sama ke lapangan diguyur hujan mengikuti jalannya upacara.

Tidak hanya itu, bupati juga meminta sejumlah pegawai yang berteduh di Pos Pintu Keluar Kantor Bupati Merangin, agar segera bergabung ke dalam barisan peserta upacara. “Tidak ada yang berteduh di Pos itu, ayo bergabung ke lapangan,” ujar Bupati.

Ajakan tersebut disambut penuh semangat. Para pejabat, undangan dan peserta upacara pun bersama-sama berdiri di tengah guyuran hujan, untuk mengikuti rangkaian peringatan upacara Hari Pahlawan 2026.

Upacara tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari barisan pelajar jenjang SD, SLTP dan SLTA, barisan mahasiswa, Korpri, TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan sejumlah instansi lainnya.

Kebersamaan dalam guyuran hujan itu yang sama-sama dirasakan para peserta upacara tersebut, seolah menjadi gambaran nyata semangat perjuangan dan pengorbanan yang diwariskan para pahlawan bangsa.

Hal ini selaras dengan tema pidato Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, yang dibacakan secara lantang oleh Bupati Merangin dalam amanatnya, yakni “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, diharapkan semangat kepahlawanan tidak hanya dikenang melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, melalui kebersamaan, persatuan, pengabdian dan kerja nyata untuk bangsa dan negara.

Guyuran hujan yang mewarnai upacara tersebut justru menjadi momen tersendiri bagi keluarga besar Pemerintah Kabupaten Merangin dan seluruh peserta untuk menunjukkan, bahwa semangat menghormati jasa para pahlawan tidak akan luntur oleh keadaan.

Setelah upacara, Bupati memberi santunan kepada para Veteran yang hadir. Peringatan hari Pahlwan 2026 di Kabupaten Merangin dilanjutkan dengan upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Patriot Bhakti. Upacara yang diiringi doa untuk para Pahlawan itu juga berlangsung khidmat. (*)

Continue Reading

DAERAH

Jalan Mulus, Masyarakat Berterima kasih ke Bupati H M Syukur

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Rampungnya pembangunan jalan yang menghubungkan Jalan Simpang Pematang Kancil menuju Simpang Pelakar Jaya, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, disambut gembira masyarakat setempat.

Pembangunan jalan aspal sepanjang 607 meter dari panjang jalan 8,20 Km tersebut, menjadi kabar baik bagi masyarakat. Pasalnya, jalan itu merupakan salah satu akses penting sekaligus ‘urat nadi’ perekonomian masyarakat.

“Masyarakat sekarang dapat menikmati akses transportasi yang lebih baik. Ini akan semakin mempermudah mobilitas masyarakat, termasuk mengangkut hasil pertanian dan kebutuhan ekonomi,” ujar Kades Pelakar Jaya Ayep, Senin, 9 November 2026.

Atas rampungnya pembangunan jalan itu lanjut Ayep, masyarakat dari berbagai elemen berterimakasih kepada Bupati Merangin H M Syukur. Mereka mengapresiasi perhatian bupati terhadap kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Tak hanya menyampaikan terima kasih, warga juga mendoakan agar Bupati H M Syukur senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dalam memimpin Kabupaten Merangin dan diberi umur yang panjang.

Terpisah, Kepala Desa Pematang Kancil Ichan Danuri berharap pembangunan infrastruktur seperti itu dapat terus berlanjut, sehingga semakin banyak akses jalan di wilayah pedesaan yang dapat ditingkatkan.

“Jika jalan kita mulus seperti ini, akan semakin mudah bagi kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ichan Danuri.

Bagi warga Pematang Kancil dan Pelakar Jaya, pembangunan jalan tersebut, bukan sekadar memperbaiki akses transportasi, tetapi juga menjadi harapan baru bagi kelancaran aktivitas dan peningkatan perekonomian masyarakat. (*)

Continue Reading

DAERAH

Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bogor – Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertipikat bagi masyarakat penerima Bedah Rumah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) pada Sabtu, 7 November 2026. Setelah sertipikat diserahkan, Andi Tenri Abeng yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut berbincang bersama 15 penerima sertipikat dan warga sekitar yang berkumpul di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah Bogor, Jawa Barat.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.

Untuk memudahkan masyarakat melakukan alih media, Kantor Pertanahan di sejumlah kabupaten/kota bukan hanya membuka pelayanan rutin pada Senin-Jumat, namun juga melayani saat akhir pekan lewat program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan tersebut tersedia setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00-12.00 waktu setempat, termasuk di Kota Bogor.

“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi Tenri Abeng.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang sudah mendukung dan aktif turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di Kota Bogor ini. Hal tersebut sangatlah penting karena menurutnya, setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pemberian bantuan perumahan dan pelayanan pertanahan, harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar tidak mempersulit masyarakat.

“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar Sirait.

Penyerahan 15 sertipikat tanah ini merupakan hasil dari sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Kementerian PKP menjalankan program Bedah Rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penyertipikatan tanahnya secara gratis.

Turut hadir di lokasi penyerahan bersama Andi Tenri Abeng dan Maruarar Sirait, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Hadir pula, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi dan jajaran. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs