Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Harap JTTS Jambi – Sumsel Segera Terealisasi

Published

on

detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, mengharapkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan segera terealisasi, karena JTTS ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang merupakan program dari Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Rapat Koordinasi (Rakor) Gubenur Se Sumatera Tahun 2022, bertempat di Hotel The Premiere Pekanbaru Provinsi Riau, Kamis 30 Juni 2022.

Pertemuan Gubernur se Sumatera Tahun 2022 mengangkat tema

“Transformasi Ekonomi Sumatera dengan Lima Fokus Pembangunan,” adapun 5 fokus pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan infrastruktur dengan mendorong konektivitas jalur logistik pulau Sumatera.

2. Pembangunan wilayah Sumatera dengan hilirisasi Sumber Daya Alam.

3. Penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif.

4. Percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim.

5. Pembangunan rendah karbon di wilayah Sumatera.

Al Haris menyampaikan fokus yang pertama terkait pemerataan infrastruktur dengan mendorong konektivitas jalur logistic di pulau Sumatera yaitu salah satunya pembangunan JTTS yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan, dimana JTTS dapat membantu peningkatan percepatan perekonomian di Pulau Sumatera.

“Pembangunan JTTS ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, karena jalur yang belum terhubung adalah jalur antara Jambi – Sumatera Selatan, untuk itu kita menginginkan Pemerintah Pusat segera membantu menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk ganti rugi lahan masyarakat, karena JTTS ini merupakan salah satu upaya peningkatan percepatan perekonomian,” ujar Al Haris.

Pada Rakor Gubernur se Sumatera Tahun 2022 ini, Al Haris memaparkan terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang saat ini kondisi harga TBS sawit terus melemah khususnya di Provinsi Jambi.

Melemahnya harga TBS sawit salah satunya adalah karena tidak adanya aktivitas ekspor, dengan alasan tidak ada kapal yang mengangkut Crude Palm Oil (CPO) tersebut sehingga mengakibatkan menumpuknya CPO pada pabrik pabrik.

“Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait rendahnya harga TBS sawit. Saya menginginkan adanya solusi konkrit dalam rakor ini sebagai upaya kita bersama mengangkat harga TBS sawit, dimana pulau Sumatera banyak didominasi oleh perkebunan sawit,” kata Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris juga mengungkapkan pelabuhan Ujung Jabung yang juga menjadi salah satu prioritas pembangunan guna memperlancar konektivitas jalur laut, dimana pelabuhan Ujung Jabung ini akan menjadi pelabuhan samudera.

“Kami menginginkan pelabuhan Ujung Jabung ini bisa cepat berfungsi dan beroperasi, karena merupakan salah satu akses transportasi laut terbaik dengan jarak terdekat dari Kepulauan Riau dan negara Singapura. Apabila pelabuhan Ujung Jabung berfungsi, maka Provinsi Jambi dan Provinsi tetangga bisa menggunakannya untuk mengekspor CPO maupun Batubara secara langsung, sektor perkebunan merupakan salah sektor ekspor terbesar di Provinsi Jambi,” ucap Al Haris.

“Rakor ini menjadi sarana dalam mengembangkan pola komunikasi antar Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera, karena ketika kita berbicara dalam membangun Sumatera secara utuh yaitu membangun Sumatera dengan merata dan massif, harus adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antar daerah di Pulau Sumatera guna mewujudkan itu semua,” ujar Al Haris.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

DPRD Provinsi Jambi Siapkan Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian pembangunan jalan khusus atau hauling batu bara di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi dan surat resmi dari Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan angkutan batu bara.

Menurut Hafiz, kemacetan akibat aktivitas kendaraan batu bara sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan jalan khusus batu bara merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.

Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga memasuki 2026 belum juga selesai. Sejumlah kendala di lapangan seperti penolakan, persoalan ganti rugi lahan, hingga izin pemakaian kawasan hutan produksi menjadi hambatan dalam proses pembangunan.

Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan batu bara sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proyek strategis tersebut.

Berdasarkan rapat terakhir di rumah dinas gubernur, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus atau September 2026.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Perkuat Sinergi TNI dengan Legislatif, Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Kunjungan Danrem 042/Gapu

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Nyamin, melaksanakan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 27 Februari 2026. Silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan lembaga legislatif di daerah.

Danrem 042/Gapu didampingi para Perwira Jajaran Utama (PJU) Korem 042/Gapu dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah di ruang kerja pimpinan dewan.

Kolonel Inf Nyamin menyampaikan silaturahmi bertujuan membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.

“Kami berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi, sehingga setiap program pembangunan dan kebijakan strategis daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutur Danrem.

Pihak DPRD Provinsi Jambi menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kepentingan masyarakat. Dan diharapkan hubungan kelembagaan antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan Jambi yang aman, maju dan sejahtera.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Jember Bentuk Satgas Khusus Awasi Ratusan SPPG dengan CCTV

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Kamis, 26 Februari 2026.

Satgas ini mengawasi ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar makanan yang diterima siswa memenuhi standar kualitas dan higienitas.

Pembentukan Satgas dilakukan setelah muncul laporan kendala teknis di sejumlah titik.

Beberapa SPPG disebut menyajikan menu yang dinilai kurang layak, sehingga pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Ini bukan salah pemerintah pusat, bukan salah Presiden. Jika ada kekurangan di Jember, itu tanggung jawab saya,” ujar Gus Fawait.

Ia memastikan evaluasi berjalan total dan perbaikan dilakukan segera.

“Sebagai kepala daerah, saya memohon maaf dan berkomitmen melakukan evaluasi total,” katanya.

Satgas tidak hanya melakukan inspeksi mendadak, tetapi juga memperkuat pemantauan berbasis teknologi.

Setiap dapur SPPG akan dipasang CCTV yang terhubung langsung dengan pusat kontrol untuk pemantauan real-time.

“Beberapa poin utama meliputi pemantauan visual, pembaruan menu harian, dan rekomendasi tegas bagi pelanggaran,” ucapnya.

Selain pemasangan CCTV, pengelola SPPG wajib mengirimkan foto dan data menu setiap hari ke grup koordinasi khusus sebagai bentuk transparansi pengawasan.

“Para pengelola SPPG wajib mengunggah data dan foto menu masakan setiap hari,” katanya menegaskan.

Jika ditemukan pelanggaran serius, Satgas membuka ruang rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional untuk menghentikan kerja sama dengan pengelola bermasalah.

“Kami ingin anak-anak sehat, sekaligus ekonomi desa bergerak lewat pasokan pangan lokal,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs