Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Harap JTTS Jambi – Sumsel Segera Terealisasi

Published

on

detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, mengharapkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan segera terealisasi, karena JTTS ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang merupakan program dari Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Rapat Koordinasi (Rakor) Gubenur Se Sumatera Tahun 2022, bertempat di Hotel The Premiere Pekanbaru Provinsi Riau, Kamis 30 Juni 2022.

Pertemuan Gubernur se Sumatera Tahun 2022 mengangkat tema

“Transformasi Ekonomi Sumatera dengan Lima Fokus Pembangunan,” adapun 5 fokus pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan infrastruktur dengan mendorong konektivitas jalur logistik pulau Sumatera.

2. Pembangunan wilayah Sumatera dengan hilirisasi Sumber Daya Alam.

3. Penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif.

4. Percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim.

5. Pembangunan rendah karbon di wilayah Sumatera.

Al Haris menyampaikan fokus yang pertama terkait pemerataan infrastruktur dengan mendorong konektivitas jalur logistic di pulau Sumatera yaitu salah satunya pembangunan JTTS yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan, dimana JTTS dapat membantu peningkatan percepatan perekonomian di Pulau Sumatera.

“Pembangunan JTTS ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, karena jalur yang belum terhubung adalah jalur antara Jambi – Sumatera Selatan, untuk itu kita menginginkan Pemerintah Pusat segera membantu menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk ganti rugi lahan masyarakat, karena JTTS ini merupakan salah satu upaya peningkatan percepatan perekonomian,” ujar Al Haris.

Pada Rakor Gubernur se Sumatera Tahun 2022 ini, Al Haris memaparkan terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang saat ini kondisi harga TBS sawit terus melemah khususnya di Provinsi Jambi.

Melemahnya harga TBS sawit salah satunya adalah karena tidak adanya aktivitas ekspor, dengan alasan tidak ada kapal yang mengangkut Crude Palm Oil (CPO) tersebut sehingga mengakibatkan menumpuknya CPO pada pabrik pabrik.

“Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait rendahnya harga TBS sawit. Saya menginginkan adanya solusi konkrit dalam rakor ini sebagai upaya kita bersama mengangkat harga TBS sawit, dimana pulau Sumatera banyak didominasi oleh perkebunan sawit,” kata Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris juga mengungkapkan pelabuhan Ujung Jabung yang juga menjadi salah satu prioritas pembangunan guna memperlancar konektivitas jalur laut, dimana pelabuhan Ujung Jabung ini akan menjadi pelabuhan samudera.

“Kami menginginkan pelabuhan Ujung Jabung ini bisa cepat berfungsi dan beroperasi, karena merupakan salah satu akses transportasi laut terbaik dengan jarak terdekat dari Kepulauan Riau dan negara Singapura. Apabila pelabuhan Ujung Jabung berfungsi, maka Provinsi Jambi dan Provinsi tetangga bisa menggunakannya untuk mengekspor CPO maupun Batubara secara langsung, sektor perkebunan merupakan salah sektor ekspor terbesar di Provinsi Jambi,” ucap Al Haris.

“Rakor ini menjadi sarana dalam mengembangkan pola komunikasi antar Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera, karena ketika kita berbicara dalam membangun Sumatera secara utuh yaitu membangun Sumatera dengan merata dan massif, harus adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antar daerah di Pulau Sumatera guna mewujudkan itu semua,” ujar Al Haris.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

IPM Jember Tembus 71,57, Kemiskinan Turun ke Level Terendah 10 Tahun

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang mencapai 71,57, Jumat, 3 April 2026.

Angka tersebut naik 3,42 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di posisi 69,20, seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

Selain itu, Kabupaten Jember juga mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,67 persen atau sekitar 216.760 jiwa, yang menjadi capaian terendah dalam sepuluh tahun terakhir dan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 9,50 persen.

“Alhamdulillah, ikhtiar kita bersama membuahkan hasil nyata. Fokus kami jelas, mengurangi beban pengeluaran warga sekaligus menggenjot pendapatan per kapita melalui 43 kegiatan lintas sektor yang menyasar hampir dua juta individu,” ujar Gus Fawait.

Kenaikan IPM didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat sebesar 4,18 persen, didukung penguatan sektor UMKM dan perluasan lapangan kerja di daerah.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tapi membangun manusianya. Dimensi pengetahuan juga kita genjot melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang pertumbuhannya melompat dari 0,31 persen menjadi 1,53 persen tahun ini,” katanya.

Pada sektor kesehatan, penurunan stunting tercatat dari 30,4 persen pada 2024 menjadi 20,1 persen pada 2025, dengan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,46 persen.

“Kesehatan adalah fondasi. Dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) yang signifikan serta UHC yang hampir 100 persen, kami ingin memastikan tidak ada warga Jember yang takut berobat karena kendala biaya,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Investasi Jember Melonjak 70 Persen di Tengah Inflasi 3,84 Persen

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember mencatatkan performa ekonomi yang solid sepanjang tahun 2025 dengan lonjakan investasi yang signifikan di tengah tekanan inflasi yang tetap terkendali.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 menunjukkan inflasi tahunan Jember berada di angka 3,84 persen.

Meski sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen dan Jawa Timur 3,79 persen, kondisi tersebut masih dalam kategori stabil.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan bahwa pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K yang dijalankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

“Kami terus bergerak cepat di lapangan melalui operasi pasar rutin dan penguatan sinergi lintas instansi. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan stok BBM, LPG, serta bahan pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Gus Fawait, Kamis, 2 April 2026.

Tekanan inflasi terjadi pada sejumlah komponen pengeluaran, terutama perawatan pribadi yang mengalami kenaikan hingga 13,66 persen.

Namun demikian, kondisi tersebut tertahan oleh deflasi pada sektor teknologi informasi dan jasa keuangan sebesar 2,56 persen.

Di sisi lain, realisasi investasi Jember pada 2025 menunjukkan lonjakan tajam.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai investasi mencapai Rp2,57 triliun atau meningkat 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,51 triliun.

Capaian tersebut bahkan melampaui target RPJMD 2025–2029 yang ditetapkan sebesar Rp1,85 triliun.

Investasi tersebut berasal dari 457 unit usaha, dengan sektor properti dan kawasan industri menjadi kontributor utama, disusul industri makanan, kimia dan farmasi, mineral non-logam, serta perdagangan dan reparasi.

“Investasi adalah urat nadi pembangunan. Dengan masuknya modal sebesar Rp 2,57 triliun dari 457 unit usaha, kita berhasil menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja baru. Fokus kami adalah memastikan investasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

UHC Jadi Andalan, Pemkab Jember Fokus Turunkan AKI/AKB dan Stunting

DETAIL.ID

Published

on

Ketua TP-PKK Jember foto bersama ibu hamil. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember terus mengoptimalkan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai langkah nyata dalam menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di tahun 2026.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa layanan kesehatan yang merata menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Ia menyebut, UHC menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Gus Fawait mengingatkan agar data kesehatan tidak dibaca secara parsial.

Menurutnya, perbandingan data harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran agar menghasilkan kesimpulan yang tepat.

“Membandingkan angka tidak bisa hanya per tiga bulan dengan data setahun penuh. Namun, kami pastikan bahwa UHC adalah instrumen utama untuk menurunkan AKI dan AKB. Salah satu faktor ketimpangan saat pertumbuhan ekonomi naik adalah akses kesehatan. Dengan UHC, kita meminimalisir hambatan bagi warga tidak mampu untuk mendapatkan layanan medis berkualitas,” kata Gus Fawait.

Sebagai langkah percepatan, Pemkab Jember menyiapkan program pemeriksaan kesehatan intensif bagi ibu hamil di seluruh wilayah.

Pemerintah menargetkan seluruh ibu hamil sudah menjalani pemeriksaan USG pada akhir April 2026.

“Kita punya target, akhir April ini seluruh ibu hamil di Jember harus sudah di-USG. Ini adalah deteksi dini untuk memastikan kesehatan janin dan ibu, sehingga risiko saat persalinan bisa kita minimalisir sejak awal,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs