DAERAH
Penyelesaian Konflik Agraria di Jambi Setengah Hati?
DETAIL.ID, Jambi – Proses penyelesaian konflik agraria di wilayah Provinsi Jambi, diakui masih menapaki jakan terjal oleh Manager Advokasi Walhi Jambi, Eko Mulyo Utomo.
Saat berbincang seputar konflik agraria dengannya di Kantor Walhi Jambi, Eko mengakui konflik agraria telah terjadi antara masyarakat dengan berbagai sektor industri. Namun saat ini daerah dampingan Walhi Jambi lebih banyak berkonflik dengan perusahaan yang bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI).
“Kalau Walhi sendiri membagi wilayah konflik agraria itu ada 3 ya berdasarkan proses penyelesaiannya, pertama di sektor HTI, Perkebunan, dan Restorasi. Memang proses penyelesaian konfliknya itu lebih banyak terjadi di wilayah HTI, misalnya konflik dengan WKS dan izin-izin HTI yang lain. Itu yang hari ini kita fokus untuk penyelesaian konfliknya karna sudah lama berlangsung, sejauh ini kita mendorong di 20 desa untuk proses penyelesaian konfliknya,” kata Eko.
Konfliknya menyebar, Eko menjelaskan peta sebaran konflik agraria dampingan Walhi Jambi hari ini meliputi 7 wilayah Kabupaten di Provinsi Jambi. Diantaranya, Kabupaten Muarajambi, Batanghari, Tanjungjabung Barat, TanjungjabungTimur, Merangin, dan Sarolangun.
“Itu lebih ke konflik sawit dan HTI. Ada juga dengan perusahaan restorasi,” ujar Eko.
Dari 7 Kabupaten itu, kabupaten Tanjungjabung Barat menjadi daerah dengan tingkat konflik agraria tersesar antara masyarakat dengan perusahaan HTI disusul Kabuoaten Tebo. Adapun perusahaan yang terlibat, sudah tak asing lagi yakni, PT Wira Karya Sakti (WKS).
Namun meski begitu, menurut Eko, Walhi Jambi tetap konsisten mendorong penyelesaian konflik dengan perusahaan. Pihak perusahaan pun dinyatakan telah berkomitmen. Meskipun dalam pelaksanaannya, konflik agraria dengan masyarakat belum juga tuntas. Salah satunya di Kabupaten Tebo.
“Di wilayah yang Tebo, Lubuk Mandarsah.
Total areal ada 1500 hektar yang kita minta dilepaskan dari konsesi WKS, hari ini itu dikelola oleh masyarakat, walaupun belum sepenuhnya,” katanya.
Perjuangan Walhi dengan skema Wilayah Kelola Rakyat (WKR) yang meliputi, tata kuasa, kelola, produksi, hingga konsumsi. Menjadi salah satu perjuangan berat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta kelestarian lingkungan hidup. Karena, kata Eko, persoaan hari ini agar bagaimana masyarakat bisa berdaulat di wilayah kelola sendiri masih susah.
“Masyarakat hari ini, banyak belum mendapat pengakuan dari perusahanan ataupun pengakuan legal formal atas wilayah kelola mereka sendiri oleh negara,” ujarnya.
Hal tersebut kemudian juga diperparah dengan berbagai pola konflik yang berlangsung akibat penerbitan semacam izin-izin HTI dan perkebunan yang diterbitkan oleh negara. Sampai pada izin untuk restorasi ekosistem yang diterbitkan negara di wilayah masyarakat adat dengan dalih konservasi lingkungan. Seperti yang terjadi di kabupaten Tebo, antara masyafakat Suku Talang Malak dengan PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT)
“Bagi kita itu clear ya, konteks masyarakat adat punya sistem dan metode sendiri soal bagaimana mengolah dan memanfaatkan wilatah kelola mereka. Kemudian juga, ada misalnya di Batanghari, masyarakat transmigrasi yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya, mereka ditempatkan oleh negara tapi wilayah kelola mereka itu ga dapat,” katanya.
“Nah itu yang kita sampai hari ini sedang kita dorong untuk mendapat hak nya,” katanya.
Di Kabupaten Muarajambi, Eko juga mengungkap hak-hak masyarakat yang belum juga terpenuhi. Karna wilayahnya sudah dikuasai oleh korporasi lewat izin yang ditebitkan oleh negara.
“Kalau negara melihat ini potensi untuk diberikan pada investor agar negara dapat pajak. Masyarakat punya pandangan lain, soal tanah untuk kesejahteraan mereka,” kata Eko.
Pertumbuhan investasi dengan dalil membuka lapangan kerja yang kian masif pun tak pelak membuat wilayah kelola rakyat kian sempit. Bahkan, kata Eko,
Hari ini itu udah ga ada lagi wilayah cadangan itu, karna negara telah menjatahkan ribuan hektar lahan itu untuk diberikan pada investor.
“Susut pandang negara melihat potensi SDA yang ada di Jambi masih dalam bentuk eksploiatif. Tidak melihat bagaimana fungsi dan manfaatnya. Investor berorientasi pada provit sementara masyarakat hanya butuh SDA dalam hal ini katakan lahan untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Berbagai skema yang diharapkan dapat mengurai sengkarut persoalan agraria pun telah didorong, namun lagi-lagi komiten penuh pihak perusahaan dan juga pemerintah dalam mengatasi ketimpangan penguasaan lahan yang masih massif terjadi masih terus jadi pertanyaan.
Salah satu skema yang dinilai dapat mengurai konflik agraria seperi ketentuan 20% lahan plasma untuk dimitrakan pada masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No 34 tahun 2014 tentang Perkebunan, juga telah diupayakan namun belum ada realisasi yang terwujud dikakukan oleh pihak perusahaan.
Eko berujar, jika tak jarang perusahaan beralasan jika luas areal yang diusahakan sesuai dengan izin yang diperoleh belum dikelola sepenuhnya.
“Faktanya tak sedikit perusahaan yang mereka mengelola lebih dari luasan izin HGU mereka. Hari ini informasi seperti itu tidak sampai ke masyafakat. Ada juga klaimnya bahwa mereka bermitra diluar izin yang diberikan. Banyak kejadian seperti itu. Dia menawarkan mitra tapi di luar konsesi,” ujarnya.
“Artinya itu wilayah produktif masyarakat yang dimitrakan. Dia dapat double, itu fakta dilapangan,” kata Eko menambahkan.
Terkait bentuk kenakalan perusahaan yang seperti itu maka menurut Eko peran Negara atau pemerintah Provinsi lewat OPD terkait sebagai otoritas harus memaksimalkan peran untuk memonitoring dan mengevaluasi izin-izin baik perkebunan ataupun HTI. Jika yang melakukan perambahan hutan adalah masyarakat dengan luasan yang tidak tergolong besar, Eko menilai harusnya ada keringanan. Tapi kalau sudah pelakunya perusahaan tentu harus ada sangsi tegas.
“Pemerintah daerah harusnya melakukan monitoring evakuasi. Diievaluasi betul izin-izin yang mereka kasih. Termasuk proses penyelesaian konflik,” katanya.
Soal reforma agraria di Provinsi Jambi, Walhi menilai jika niatan pemerintah hari ini untuk penyelesaian konflik di Provinsi Jambi masih setengah hari. Sekalipun Reforma Agraria merupakan nawacita Presiden Joko Widodo.
“Kalau hanya sebatas rekomendasi, itu juga bisa dilakukan oleh kita dan teman-teman NGO yang lain. Kalau pemerintah hari ini hanya bisa memberikan rekomendasi lalu siapa yang melaksanakan rekomendasi itu. Kalau saya rasa, lebih baik itu Pansus kemarin menyelesaikan sedikit kasus daripada hanya memberikan rekomendasi tapi tidak ada kasus yang tuntas!” kata Eko.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember meresmikan layanan pengisian bahan bakar pesawat di Bandara Notohadinegoro untuk melayani penerbangan dari Jakarta – Jember pada Kamis, 15 Januari 2026.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, meresmikan langsung pengisian BBM pesawat tersebut, bersama Anggota DPR RI, Kawendra Lukistian, serta PT Pertamina Patra Niaga, dan stakeholder terkait
Fasilitas ini membuat pesawat dapat mengisi bahan bakar langsung di Jember tanpa harus membawa BBM dari bandara asal.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait menyampaikan bahwa selama ini biaya operasional maskapai menjadi kendala utama penerbangan di Jember karena ketiadaan fasilitas pengisian BBM pesawat di bandara.
Kondisi tersebut berdampak pada efisiensi penerbangan dan harga tiket.
“Alhamdulillah, hari ini pesawat sudah bisa langsung mengisi bahan bakar di Bandara Jember. Jika sebelumnya harus mengisi di Bali atau Jakarta, kini semuanya bisa dilakukan di sini,” ujar Gus Fawait.
Ia menyebut, dalam beberapa bulan terakhir penerbangan dari Jember menuju Jakarta dan Bali maupun sebaliknya berjalan rutin.
“Dalam beberapa bulan terakhir kita melihat perkembangan penerbangan di Jember berjalan dengan baik. Penerbangan menuju Jakarta dan Bali terus beroperasi, dan beberapa maskapai seperti Wings Air dan Fly Jaya tetap konsisten melayani masyarakat,” katanya.
Pengoperasian layanan BBM pesawat ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Pertamina Patra Niaga, dengan dukungan Anggota DPR RI Kawendra Lukistian.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, dan Anggota DPR RI, Kawendra Lukistian, memotong pita tanda diresmikannya BBM Pesawat di Bandara Notohadinegoro.
Penyediaan fasilitas dilakukan dalam waktu kurang dari dua pekan.
Dampak layanan ini mulai terlihat pada harga tiket pesawat.
Gus Fawait menyebut harga tiket rute Jember–Jakarta yang sebelumnya berada di kisaran Rp 2 juta kini turun menjadi sekitar Rp 1,4 juta hingga Rp 1,5 juta.
“Penurunan harga tiket ini adalah bagian dari ikhtiar agar masyarakat Jember dapat menikmati layanan transportasi udara yang lebih terjangkau, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas aksesibilitas bagi rakyat,” ujarnya.
Kawendra menyampaikan bahwa pengoperasian layanan BBM pesawat di Bandara Jember berkaitan dengan penguatan konektivitas antardaerah.
“Bagaimana membuat masyarakat Indonesia semakin bahagia dan semakin sejahtera. Hari ini adalah bukti bahwa daerah seperti Jember terus memperjuangkan hal-hal yang memang harus diperjuangkan,” ujar Kawendra.
Ia juga menyebut penguatan layanan bandara sebagai amanah Presiden Republik Indonesia agar daerah memiliki akses transportasi yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Ini adalah amanah dari Presiden kita, agar konektivitas antardaerah semakin kuat. Dengan akses transportasi yang lebih terjangkau, masyarakat Jember akan lebih mudah terhubung dengan pusat-pusat ekonomi nasional,” katanya.
Sementara itu, Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional JatimBaliNus, Iwan Yudha Wibawa, mengatakan Pertamina menyiapkan layanan Avtur untuk mendukung kebutuhan penerbangan di Jember.
“Pertamina Patra Niaga selalu berupaya mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jember. Bandara Notohadinegoro kini membutuhkan layanan Avtur yang berkelanjutan, dan kami siap memberikan sumber daya terbaik untuk menyokong perkembangan dunia penerbangan di sini,” ujar Iwan.
Untuk tahap awal, Pertamina menyiagakan satu unit refueller, satu unit troli dispenser, serta satu unit bridger.
Kapasitas tangki yang disiapkan mencapai 16 ribu liter dengan kebutuhan rata-rata sekitar 3 ribu liter per penerbangan.
“Kapasitas tangki yang kami siapkan mencapai 16 ribu liter. Dengan rata-rata kebutuhan sekitar 3 ribu liter per penerbangan, fasilitas ini sangat mencukupi untuk melayani beberapa jadwal penerbangan sekaligus dalam sehari,” kata Iwan.
Dari sisi pasokan, Avtur Bandara Notohadinegoro disuplai dari Depot Aviasi Juanda Surabaya dan Banyuwangi.
“Kami menyuplai kebutuhan di sini dari Depot Aviasi Juanda Surabaya dan Banyuwangi. Jadi secara pasokan, posisi Bandara Notohadinegoro sangat aman,” ucapnya.
DAERAH
Hizbul Wathan sebagai Nadi Pendidikan Karakter: Pembentukan Identitas Santri di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang
Oleh: Taufikkurahman*
DI TENGAH hiruk-pikuk modernitas dan tantangan degradasi moral, dunia pendidikan terus mencari formula ideal untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat dan berakhlak mulia.
Di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, sebuah lembaga pendidikan yang menyandang nama Muhammadiyah dan berakar pada tradisi Minangkabau, jawaban atas pencarian itu ditemukan dalam aktivitas Hizbul Wathan (HW), organisasi kepanduan Muhammadiyah. HW tidak sekadar kegiatan ekstrakurikuler biasa, melainkan telah menjadi nadi pendidikan karakter yang menghidupkan dan membentuk identitas khas para santri.
Didirikan pada 1918 oleh KH. Ahmad Dahlan, Hizbul Wathan sejak awal memiliki visi yang integratif. Lebih dari sekadar latihan baris-berbaris atau tali-temali, HW adalah wahana untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemandirian, kepemimpinan, dan disiplin. Prinsip-prinsip dasar HW seperti taat, suci, sedia, setia, dan tabah (disingkat TASST) menjadi fondasi karakter yang dibangun.
Di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, yang terkenal dengan pendidikannya yang memadukan kurikulum modern, tradisi pesantren salaf, dan kearifan lokal Minangkabau, kehadiran HW menjadi jembatan yang menyatukan ketiga elemen tersebut. Aktivitas HW dirancang untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari santri.
Pembentukan karakter melalui HW di pesantren ini berlangsung dalam sebuah ekosistem yang terstruktur:
Pendidikan Disiplin dan Tanggung Jawab: Setiap latihan HW dimulai dengan upacara yang menekankan ketepatan waktu, kerapian, dan kesungguhan. Sistem regu dan sangga mengajarkan santri untuk bertanggung jawab pada tugasnya, baik sebagai anggota maupun pemimpin. Nilai taat (pada aturan dan komando) serta sedia (siap melayani) dipraktikkan langsung.
Penguatan Nilai Kebersamaan dan Kepemimpinan (Leadership): Kegiatan perkemahan dan ekspedisi alam menjadi laboratorium hidup. Dalam mengatasi tantangan di alam terbuka, santri belajar bekerja sama, mengutamakan kepentingan kelompok, dan memecahkan masalah secara kolektif. Setiap santri mendapat giliran memimpin, melatih jiwa kepemimpinan (qiyadah) yang demokratis dan bertanggung jawab, sesuai prinsip setia.
Penanaman Kemandirian dan Ketahanan Mental (Resilience): Aktivitas survival skill, navigasi darat, dan penyediaan logistik mandiri mengasah kemandirian dan ketangguhan. Prinsip tabah diuji dan dikembangkan di sini. Santri diajarkan untuk tidak mudah menyerah, mampu mengelola diri, dan bertahan dalam kondisi sulit—cerminan dari kehidupan pesantren yang sederhana dan disiplin.
Integrasi Nilai Keislaman dan Kebangsaan: Setiap aktivitas HW selalu diselingi dengan kajian keislaman, doa bersama, dan refleksi spiritual. Nilai suci (jasmani dan rohani) dijaga dengan pembiasaan berperilaku jujur, menjaga kebersihan, dan beribadah tepat waktu. Di saat yang sama, pengibaran bendera HW dan lagu-lagu perjuangan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, sejalan dengan semangat Muhammadiyah yang moderat dan berkemajuan.
Pelestarian Kearifan Lokal Minangkabau: Sebagai pesantren di ranah Minang, HW di Kauman juga menjadi media untuk melestarikan nilai-nilai lokal seperti “alam takambang jadi guru” (alam terbentang menjadi guru). Kegiatan eksplorasi alam sekitar Danau Singkarak atau Gunung Marapi, misalnya, tidak hanya untuk petualangan, tetapi juga untuk memahami dan mencintai lingkungan, serta menghayati kearifan lokal yang Islami.
Hasil dari proses yang berkelanjutan ini adalah terbentuknya identitas santri yang khas. Seorang santri Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang aktif di HW tidak hanya dikenali dari seragam coklatnya, tetapi dari karakter yang menyala:
Kokoh dalam Ibadah, Tangguh dalam Prestasi: Memiliki disiplin spiritual yang baik sekaligus memiliki fisik yang sehat dan mental yang tangguh untuk berkompetisi secara sehat.
Mandiri tapi Gotong Royong: Percaya diri dan mampu mengurus diri sendiri, namun sangat menghargai kerja sama dan solidaritas dalam tim.
Cerdas Intelektual, Luhur Akhlak: Memiliki wawasan keislaman dan pengetahuan umum yang baik, yang diimbangi dengan akhlak mulia, kejujuran, dan kesantunan dalam pergaulan.
Cinta Allah, Cinta Tanah Air: Memiliki komitmen keislaman yang kuat, tetapi juga rasa nasionalisme yang dalam dan kontribusi positif untuk masyarakat.
Hizbul Wathan di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang telah membuktikan dirinya sebagai engine penggerak pendidikan karakter yang efektif. Melalui metode learning by doing dan habituasi dalam komunitas yang kondusif (pesantren), HW berhasil mencetak santri yang tidak hanya menghafal nilai-nilai, tetapi menghayati dan mempraktikkannya.
Dalam konteks pendidikan Indonesia yang terus berbenah, model integrasi pendidikan karakter melalui organisasi kepanduan seperti HW layak menjadi inspirasi. HW bukan sekadar kegiatan tambahan; ia adalah nadi yang memompa nilai-nilai luhur, membentuk identitas santri yang unggul, berintegritas, dan siap menjadi pelopor perubahan dalam masyarakat, sesuai dengan misi Muhammadiyah: “Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.
DETAIL.ID, Muarojambi – Bupati Merangin, M. Syukur, menunjukkan dukungan penuhnya kepada Tim Sepak Bola PS Merangin dengan menghadiri langsung pembukaan Turnamen Sepak Bola Gubernur Cup 2026 di Lapangan Swarnabhumi, Kabupaten Muaro Jambi.pada Rabu, 14 Januari 2026.
Bupati M. Syukur yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, bersama Manager PS Merangin yang juga Ketua DPRD Merangin, M. Rivaldi dan Wakil Manager Suherman tiba di Stadion Swarnabhumi sekitar pukul 14.00 WIB.
Begitu turun dari mobil, Bupati M. Syukur langsung disambut oleh pemain dan official PS Merangin. Yang mengenakan jaket dan kostum biru putih dengan dukungan sponsor dari Bank 9 Jambi.
Kehadiran orang nomor satu di Merangin ini menjadi sorotan. Pasalnya mayoritas kontingen kabupaten lain hanya dihadiri oleh perwakilan pejabat setingkat Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
Dalam keterangannya di sela-sela pertandingan, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memompa motivasi para atlet agar mampu mengharumkan nama Kabupaten Merangin.
“Kami hadir dalam rangka memberi dukungan penuh agar para pemain kita lebih bersemangat dan termotivasi untuk memenangkan setiap pertandingan. Saya lihat para pemain tampak bugar dan ceria. Harapan saya, fokuslah bermain dan menangkan setiap pertandingan,” ujar Bupati M. Syukur.
Tak hanya sekadar dukungan kehadiran, Bupati juga menjanjikan apresiasi khusus bagi tim jika mampu membawa pulang piala bergengsi tersebut ke Bumi Merangin.
“Jika Merangin berhasil menjadi juara, akan ada bonus kejutan untuk para pemain dan official,” katanya.
Hidup Terasa Mulia Dimulai dari Hormati Guru
BBM Pesawat Hadir di Bandara Jember: Biaya Operasional Turun, Tiket Jadi Murah!
Hizbul Wathan sebagai Nadi Pendidikan Karakter: Pembentukan Identitas Santri di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang
Bermula dari Teguran di Kelas hingga Berujung Kekerasan, Guru SMKN 3 Tanjungjabung Timur Dikeroyok Siswa
Dukung Penuh PS Merangin, Bupati M. Syukur Hadiri Pembukaan Gubernur Cup 2026
Bukan Sekadar Pesantren Biasa: Menyibak Keunikan Pesantren Kauman Muhammadiyah di Kota Dingin Padang Panjang
BPK Temukan Catatan Penanganan TBC, Kemas Faried: DPRD Akan Kawal Rekomendasi BPK
Dinas Kominfo Merangin Berbenah, Ahmad Khoirudin Tegaskan Tiga Poin Disiplin ASN
Galian Tanah di Desa Tanjung Dayang Selatan Diduga Tak Punya Izin
Lima Bidang Kepemimpinan Diuji, PKKM Pacu Inovasi Madrasah di Bawah Pesantren Kauman
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
