DETAIL.ID, Merangin – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Siginjai 2026 yang digelar di Lapangan Mapolres Merangin pada Senin, 26 Oktober 2026.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., yang membacakan amanat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Merangin.

Dalam amanat yang dibacakan, Operasi Patuh Siginjai 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”, dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, edukatif, persuasif, dan humanis.

Sejalan dengan tema tersebut, Sekda Merangin Zulhifni yang hadir langsung dalam kegiatan ini memberikan penekanan serta mengingatkan masyarakat pentingnya ketaatan dalam berlalu lintas demi keselamatan bersama.

“Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026 ini. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas kepolisian semata,” ujar Zulhifni.

Lebih lanjut, Sekda berpesan kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat Merangin agar senantiasa mematuhi segala aturan berlalu lintas demi kebaikan bersama di jalan raya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan kelengkapan berkendara yang standar, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mari jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya sehari-hari,” katanya.

Apel gelar pasukan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Merangin, para Pejabat Utama Polres Merangin, serta kepala instansi terkait. (*

DETAIL.ID, Merangin – Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur memberikan bantuan ‘Genting’ (Gerakan orang tua asuh cegah Stunting), kepada balita beresiko Stanting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), di Kecamatan Lembah Masurai, Jumat, 23 Oktober 2026.

Pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut, Bunda PAUD Merangin itu langsung turun mengunjungi rumah sasaran. Pertama Hj Lavita Syukur berkunjung ke rumah Afina, balita beresiko Stanting di Desa Durian Mukut.

Di rumah balita berusia empat tahun itu, wakil ketua III Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stuntung (TPPPS) Merangin tersebut, melihat langsung kondisi anak yang beratnya 12 Kg, tinggi badan 98 Cm dan lingkar kepala 52 Cm.

“Alhamdulillah ini kita bawa telur dan susu dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Bantuan ini akan berlangsung tiga bulan berturut-turut, selama 90 hari,” ujar Hj Lavita Syukur.

Nanti lanjut Ketua Posyandu Merangin ini, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pertumbuhan anak atau kondisi kesehatan ibu secara berkala oleh kader Tim Pendamping Keluarga dan kader Posyandu.

Selanjutnya Hj Levita Syukur bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin Ny Sri Rezeki Zulhifni dan rombongan mengunjungi ibu hamil KEK Selina Wulandari di Pasar Masurai. Ibu berusia 16 tahun itu sudah hamil selama 12 minggu, dengan berat badan 40 Kg, tinggi 146 Cm dan lingkar lengan atas 22,5 Cm.

Di rumah Selina Wulandari, Ketua TP PKK memberikan bantuan Susu dan Telur. Hj Lavita Syukur minta Kader Tim Pendamping Keluarga dan Kader Posyandu untuk terus memantau perkembangan kesehatan ibu tersebut.

Turut hadir dalam rombongan Ketua TP PKK itu, Sekdin PPKB Merangin Khaidir, Kepala Bagian TU RSD Kol Abundjani Bangko Fajar Aria Phitra, Camat Lembah Masurai Syarifudin dan Jafung Dinas PPKB Merangin Meileni Sari serta staf Bidang KS Dinas PPKB.

Hadir juga Kapus Pasar Masurai Fairuza, Kades Durian Mukut Boy Krisyanto bersama Kades Pasar Masurai Khairul Amin, Pokja IV TP PKK, Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Masurai Citra Gayatri.

Wakil Ketua III TPPPS Merangin tersebut diketahui sangat intens mengunjungi warga beresiko Stunting. Sebelumnya Hj Lavita Syukur mengunjungi ibu hamil KEK dan Balita beresiko Stuntung di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau dan tempat-tempat lainnya.

‘Genting’ merupakan program gotong royong nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Republik Indonesia, untuk mempercepat penurunan angka Stunting. (*)

DETAIL.ID, Sleman – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memfinalisasi penjenjangan kinerja organisasi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam sistem pengelolaan kinerja seluruh jajaran. Penyusunannya memperhatikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan tugasnya selaras di setiap jenjang organisasi.

“Hasil yang saya harapkan adalah penjenjangan kinerja yang implementatif, terukur, dan selaras. Ketika kegiatan ini selesai, kita juga harus memiliki kesepahaman mengenai bagaimana hasilnya nanti dapat memperkuat manajemen kinerja kementerian,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng saat membuka kegiatan Review dan Finalisasi Hasil Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kementerian ATR/BPN, di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politektik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Penjenjangan kinerja organisasi merupakan wujud rekayasa ulang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) atau reengineering SKMPP, yang dibuat sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi untuk pengukuran kinerja. Hal ini dijalankan Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti arah kebijakan dan rekomendasi evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Bukan sekadar menindaklanjuti rekomendasi KemenPAN-RB, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN memperbaiki tata kelola kinerja sekaligus menunjukkan perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2026. Andi Tanri Abeng juga menegaskan, hasil finalisasi penjenjangan kinerja nantinya perlu menjadi acuan bersama bagi seluruh satuan kerja, baik di pusat hingga ke daerah.

“Kegiatan ini adalah untuk melangkah ke depan, lebih baik lagi. Jadi, hasil yang disepakati harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, penetapan PK (Perjanjian Kinerja) dan pengukuran capaian, serta evaluasi kinerja pada seluruh jenjang organisasi,” kata Andi Tenri Abeng.

Dari perspektif KemenPAN-RB, penjenjangan kinerja dan penguatan sistem informasi adalah bagian penting dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gita Aurora, menilai pengembangan sistem yang dilakukan Kementerian ATR/BPN akan mendukung pengelolaan kinerja yang lebih baik.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk penguatan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfokus kepada sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui reengineering SKMPP,” ujar Gita Aurora.

Pada kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring tersebut, hadir menyampaikan sambutan, Inspektur Wilayah IV, Agust Yulian; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir; dan Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad. Turut hadir menyampaikan laporan kegiatan, Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Sandra Maria Stephanie Hutabarat.

Adapun peserta dalam kegiatan yang berlangsung pada 22-23 Oktober 2026 ini meliputi perwakilan jajaran dari Inspektorat Jenderal; Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (ORTALA-MR); serta seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (*)