Connect with us
Advertisement

DAERAH

Tiga Problem Besar yang Bikin Orang Lain Enggan ke Belawan

Published

on

detail.id/, Medan – Kecamatan Medan Belawan atau yang sering disebut orang dengan Belawan saja adalah salah satu kecamatan paling utara di Kota Medan.

Belawan berbatasan langsung dengan laut. Karena itu tidak heran kalau Belawan punya pelabuhan raksasa berkelas internasional dan punya Polres sendiri di luar Polres Kota Medan.

Namun Belawan punya tiga persoalan besar yang muncul sejak zaman Orde Baru. Tiga persoalan besar itu bahkan tidak pernah bisa dipecahkan hingga saat ini.

“Tiga masalah besar di Belawan itu adalah tawuran, narkoba, dan banjir. Ini sudah menjadi keluhan rutin yang disampaikan warga kepada pemerintah, termasuk kepada Pemko Medan,” ujar Fuad Nasution, warga Kelurahan Belawan I, kemarin.

Ia mengatakan hal itu langsung kepada Walikota Medan, Bobby Nasution, yang sedang melaksanakan program “Sapa Lingkungan” di Kantor Camat Medan Belawan.

Fuad berharap agar menantu Presiden Joko Widodo ini dapat menyelesaikan ketiga permasalahan klasik yang selama ini tak kunjung terselesaikan tersebut.

Fuad bilang tiga persoalan di Belawan seakan menjadi sampah sosial yang tetap hadir dalam kehidupan mereka. Kata Fuad, apabila ketiga sampah tersebut tidak diatasi, maka tidak akan ada perubahan.

Diungkapkan Fuad, Kelurahan Belawan I sangat rapat penduduk. Hampir setiap lingkungan, ujar Fuad, selalu ada narkoba yang ditemukan.

“Dan narkoba itu pula yang selama ini menjadi pemicu terjadinya tawuran. Bahkan, tawuran yang sering terjadi sepertinya memang sengaja diciptakan agar narkoba luput dari pemantauan,” ujar Fuad.

Selain narkoba dan tawuran, Fuad juga berharap agar orang nomor satu di Pemko Medan ini dapat juga mengatasi persoalan banjir yang selalu dialami warga.

“Jadi kami berharap agar Pak Walikota dapat mengatasi ketiga sampah ini,” ucapnya.

Tengku Zakaria Yusuf, warga Pajak Belawan Bahagia juga menyampaikan keluhan yang sama. Dia berharap kepada Bobby Nasution agar Pemko Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama aparat Polri dan TNI dapat melakukan pengamanan secara serentak guna mengatasi tawuran yang sering terjadi.

“Selain melakukan pengamanan serentak, kami juga berharap agar dibuat poskamling guna mencegah terjadinya tawuran karena sangat meresahkan warga,” kata Zakaria.

Ali Amron, warga Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari mengeluhkan soal maraknya narkoba dan judi dindong di kawasan mereka tinggal. Selain itu ia pun berharap agar dilakukan normalisasi gorong-gorong dan pintu air seputaran parit Pertamina yang memicu terjadinya banjir.

“Ini permasalahan berat yang kami hadapi, Pak Wali. Tidak hanya warga Lingkungan VIII, warga Lingkungan VI, VII, IX dan X juga mengharapkan agar permasalahan ini dapat segera diatasi,” ujar Ali Amron.

Ia menambahkan agar Jalan Utama ada terowongan yang hingga tembus ke Gudang Arang dan Titi Labuhan agar diperbaiki karena sudah 18 tahun tak tersentuh perbaikan.

M. Nur Arifin Lubis, warga Kelurahan Belawan Bahari, mengeluhkan soal banjir yang selalu datang bila Sungai Deli meluap. Kata dia, banjir terjadi akibat pintu air yang ada tidak berfungsi maksimal.

“Jika hujan deras turun dan Sungai Deli meluap, kampung kami terendam banjir. Kami berharap persoalan banjir ini dapat diatasi,” kata M. Nur.

Tapi bukan hanya suara keluhan yang didengarkan Bobby Nasution. Ada juga warga yang dalam pertemuan itu mengucapkan terimakasih atas kinerja Pemko Medan.

Kata Yusriadi, warga Kelurahan Sicanang berterima kasih karena Jembatan Titi Dua kini sudah dibangun.

“Alhamdulillah Pak Wali, baru kali ini pembangunan Jembatan Titi Dua terlaksana, seluruh warga mengucapkan terima kasih,” kata Yusriadi.

Didampingi Kapolres Belawan AKBP Faisal Rahmat HS, Danyon Marhanlan I Belawan Mayor Mar Indra Fauzi Umar, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, Bobby Nasution mencatat tiga persoalan di Belawan.

“Harus kita sepakati, tawuran dan narkoba harus kita perangi bersama. Sebab, mengatasinya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat TNI dan Polri semata, warga harus ikut mendukung,” kata Bobby Nasution.

Mengantisipasi tawuran, kata Bobby, tidak bisa hanya dari jajaran Kecamatan Medan Belawan, Polres Belawan dan Yormarhanlan I Belawan saja yang melakukan penjagaan, masyarakat juga harus ikut. Sebab, tawuran bisa terjadi siang atau malam hari.

Untuk penanganan narkoba, jelas Bobby, Pemko Medan tidak bisa melakukan, hanya bisa mengedukasi dan melakukan tindakan preventif dengan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba.

“Di samping itu anak yang terlibat narkoba kita dorong untuk menekuni dunia usaha dengan memberi pelatihan, bantuan modal dan mendaftarkan usahanya nanti di E-Katalog Pemko Medan dan Pemko Medan menjadi pasarnya,” ujarnya.

Selain itu, imbuh Bobby, masyarakat juga harus membantu Polres Belawan dengan memberikan informasi dan data detail soal narkoba yang ada di wilayahnya.

Dengan demikian begitu mendapat laporan, Polres Belawan cepat bergerak ke lokasi. “Masifkan ini terus menerus,” ucapnya.

Sedangkan persoalan banjir, Bobby mengatakan, pembahasannya terlalu teknis sehingga tidak cukup waktu untuk membahasnya.

“Nanti kita bahas setelah saya berkantor di sini (Medan Belawan),” katanya.

Kapolres Belawan AKBP Faisal Rahmat HS mengungkapkan, petugas Polres maupun Polsek setiap malam melakukan patroli guna mencegah terjadinya tawuran.

Bahkan, kata dia, ada yang sampai tidur di rumah warga bersama Camat Medan Belawan. “Malah kami sampai dilempari, tapi kami tetap Istiqomah,” ujar Faisal.

Mengenai narkoba, ungkapnya, setiap Minggu dua kali menggerebek kampung narkoba. Namun penggerebekan tidak mungkin hanya dilakukan di Kecamatan Medan Belawan saja.

Sebab, ujarnya, Polres Belawan menangani 4 kecamatan di Kota Medan dan 2 kecamatan di wilayah Deliserdang.

“Penggerebekan akan terus kita tingkatkan. Setidaknya mereka resah berbisnis di tempat kita kalau tiap hari didatangi. Mudah – mudahan narkoba bisa segera kita atasi. Tentunya tidak terlepas dari peran kita semua,” katanya.

Reporter: Heno

Advertisement Advertisement

DAERAH

Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, melantik empat anggota Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di aula RSUD setempat pada Jumat, 17 April 2026.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Merangin Nomor 93/DINKES/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 259/RSD/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko Periode 2021-2026.

Adapun jajaran Dewas yang baru dilantik yakni:

  1. Zulhifni (Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Mashuri (Kepala BPKAD) sebagai Anggota;
  3. Zamroni, SKM sebagai Anggota;
  4. Ns. Yulianti, S.Kep sebagai Sekretaris bukan anggota.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas administratif.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik atau Good Corporate Governance.

“Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja rumah sakit. Saya berharap saudara-saudara mampu menjadi jembatan yang efektif antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Bupati M. Syukur.

Bupati memberikan tiga pesan khusus kepada jajaran Dewas yang baru dilantik.

Pertama, ia meminta agar Dewas menjadi mata dan telinga pemerintah yang objektif dalam mendeteksi masalah lebih dini agar tidak menjadi kendala serius dalam pelayanan.

Kedua, Bupati mengingatkan agar Dewas membangun sinergi yang harmonis dengan direktur dan manajemen RSUD. Menurutnya, Dewas harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar mencari kesalahan.

Terakhir, Bupati mendorong fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi, terutama dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan saat ini.

Kepada manajemen RSUD Kolonel Abundjani, Bupati meminta agar memberikan dukungan penuh kepada Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.

“Segera pelajari regulasi yang ada, lakukan pengawasan secara objektif, dan berikan masukan-masukan strategis demi kemajuan rumah sakit kebanggaan kita ini,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan SAPA BOS Guna Cegah Korupsi Dana Pendidikan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan Peningkatan Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (SAPA BOS) tahun 2026 untuk mencegah tindak pidana korupsi dan meminimalkan penyimpangan dana pendidikan.

Kegiatan SAPA BOS tersebut dihadiri Wali Kota Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Lilik Setiyawan, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, serta ratusan pemangku kepentingan pendidikan di Ballroom Paseban Sena Kota Probolinggo pada Rabu, 15 April 2026.

“Kegiatan itu sebagai bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada sekolah, mencegah kesalahan administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah.

Menurutnya kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dana pendidikan yang transparan dan akuntabel dengan program SAPA BOS.

“Hal itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti klinik konsultasi BOS, bimbingan teknis pengelolaan dana yang langsung menyasar sekolah, hingga desk evaluasi untuk memantau penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Lilik Setiyawan mengapresiasi langkah pemkot dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan kejaksaan memiliki peran penting dalam upaya preventif maupun penegakan hukum.

“Melalui program pengawasan dan pendampingan seperti Jaga, kami memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan. Kami juga memberikan edukasi hukum agar pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Ia mengatakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan hadir sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.

“Kami siap mendampingi sekolah agar pengelolaan dana BOS berjalan tertib, transparan, dan terhindar dari risiko penyimpangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Dana BOS adalah fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus tepat, jujur, dan sesuai regulasi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana prasarana sekolah, termasuk fasilitas dasar seperti sanitasi yang masih perlu perhatian di sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Melalui SAPA BOS, lanjut dia, pihaknya membangun komunikasi yang kuat antara sekolah, kejaksaan, dan inspektorat, sehingga harapannya, dana BOS benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Program SAPA BOS juga diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas dan tata kelola pendidikan di Kota Probolinggo. Dengan sinergi seluruh pihak, dana BOS diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Probolinggo Kota Bersolek.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Rehab SDN Petung III Pasrepan Rampung, Bupati Pasuruan Berterima Kasih pada Bank Jatim

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Ruang kelas IV dan V UPT Satuan Pendidikan SDN Petung III Pasrepan yang sempat ambruk pada Mei 2025, kini sudah bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar.

Melalui Cooperate Social Responsilibilty (CSR) Bank Jatim, dua ruangan kelas tersebut akhirnya selesai diperbaiki dan secara resmi diserahkan Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo pada Rabu, 15 April 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi berterima kasih kepada Bank Jatim yang telah membantu pemerintah daerah dalam membantu urusan pendidikan. Salah satunya perbaikan kerusakan pada SDN Petung III.

“Terima kasih kepada Dirut dan jajaran Bank Jatim yang sudah merealisasikan permintaan kita untuk membantu pembangunan kembali gedung SDN Petung III yang roboh karena bencana pada tahun 2025 kemarin,” katanya.

Usai diresmikan, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini berharap para siswa-siswi dan guru di SDN Petung III dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tenang dan aman.

“Anak-anak kita kembali bersekolah dengan aman, karena bangunannya sudah layak dan bagus,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang mengalami kerusakan? Mas Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan terus melakukan mitigasi serta meng-update data lembaga-lembaga mana saja yang mengalami kerusakan dan butuh penanganan prioritas.

“Kita terus mitigasi, data kita terus update dan kumpulkan, mana sekolah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kalau yang ringan bisa menggunakan dana BOS tapi tetap kita arahkan agar sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto mengaku Bank Jatim akan selalu men-support Pemkab Pasuruan melalui CSR. Apalagi CSR yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Ini wujud kepedulian Bapak Bupati Mas Rusdi yang tersinergi dengan Bank Jatim. Kami jelas sangat mendukung dengan pendidikan, apalagi CSR-nya ini tepat sasarannya dan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, Bank Jatim siap mengawal untuk memberikan value yang baik bagi publik,” ucapnya.

Ke depan, Bank Jatim sangat terbuka untuk mewujudkan CSR yang berdampak positif bagi urusan sentral di Pasuruan. “Kami sangat welcome dengan program dari Pemkab maupun Pemkot Pasuruan. Yang terpenting bervalue lebih,” ucapnya.

Reporter: Tina

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs