DETAIL.ID, Medan – Proses percepatan validasi data penduduk harus dilakukan lebih cepat menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dengan demikian proses validasi itu bisa meminimalisir terjadinya data pemilih ganda pada Pemilu mendatang dapat diminimalisir.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi kepada para wartawan di Medan, Jumat sore, 12 Agustus 2022.
ArtikelTerkait
Ia sendiri telah menyampaikan dukungan percepatan validasi data pemilih itu saat menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut terkait penyerahan data potensi pemilih ganda di Sumut, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis 11 Agustus 2022.
Kata dia, saat itu hadir Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin bersama Komisioner Yulhasni, Syafrial Syah dan Sekretaris Irwan Zuhdi Siregar.
Turut mendampingi Gubernur, Kepala Kesbangpol Sumut Ardan Noor dan Kabiro Pemerintahan dan Otda Zubaidi.
Kata Gubernur, dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan harapan langkah validasi data pemilih sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa dilakukan sedini mungkin.
Kata dia, hal ini mengingat masalah data ganda masih sering muncul di setiap perhelatan pesta demokrasi.
“Data yang valid itu kan penting. Jangan sampai nanti ada satu orang, terdaftar sebagai pemilih di dua daerah,” ujar Gubernur.
Dirinya juga mendorong upaya percepatan tersebut dengan meminta jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Kesbangpol berkoordinasi dengan KPU untuk pendataan terkait kepemiluan.
Secara terpisah, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin mengungkapkan, pihaknya menyampaikan dokumen potensi data ganda kepada Gubernur, agar Pemerintah Provinsi melalui dinas terkait, bisa berkoordinasi untuk melakukan perbaikan atau validasi data pemilih.
“Jadi beliau (Gubernur) intinya mendukung dan meminta agar ini secepatnya dijalankan. Karena itu, kita berharap melalui Disdukcapil Provinsi bisa memberikan data terkait untuk menghapuskan data ganda yang masih terjadi,” ujar Herdensi.
Sebagai penyelenggara Pemilu, lanjut Herdensi, KPU punya keterbatasan dalam hal sumber data pemilih, sebelum menetapkan DPT.
Sekaligus juga dalam hal mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang bertambah atau berkurang, pemilih pemula dan meninggal dunia.
“Maka kita minta supaya bisa secepatnya didapatkan data dari Disdukcapil. Karena kan yang punya data mobilitas penduduk itu Disdukcapil. Sehingga jika ada yang ganda atau potensial ganda, bisa segera kita ketahui. Dengan begitu, bagi yang pindah misalnya, kita bisa memasukkannya ke (DPT) alamat yang baru dan menghapus datanya di alamat lama,” ucapnya.
Adapun upaya koordinasi tersebut, kata Herdensi, adalah dengan meminta pemerintah mengagendakan pertemuan antara Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota.
Reporter: Heno
Discussion about this post