LINGKUNGAN
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Solusi PETI? Kadis ESDM: Ini Bukan Untuk Mengakomodir Tambang Ilegal
DETAIL.ID, Jambi – Masyarakat Jambi masih harus menunggu terkait legalitas tambang emas yang dikelola oleh masyarakat atau Wilayah Peryambangan Rakyat (WPR). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Harry Hendria. Saat dikonfirmasi Rabu 5 Oktober 2022.
Awalnya Harry menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari WPR tersebut adalah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan praktek penambangan emas secara liar yang marak di wilayah Provinsi Jambi.
“Itu dikeluarkan sebagai keputusan Menteri ESDM. Jadi kan ada banyak PETI. Kita menginisiasilah untuk mengakomodir masyatkat yang secara turun-temurun sudah mendukang emas secara tradisionil, tidak mengunakan alat berat dan wilayahnya juga bukan dikawasan hutan,” kata Kadis ESDM Provinsi Jambi, Harry Hendria, Kamis 6 Oktober 2022.
Harry mengatakan bahwa sejumlah daerah Kabupaten macam Sarolangun, Merangin, dan Tebo sudah mengajukan permohonan untuk WPR kepada Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemprov Jambi, kata Harry, pun sudah menindaklanjuti ke Kementerian ESDM.
“Itu sudah disetujui oleh Menteri sudah dikeluarkan persetujuan Menteri ESDM. Berarti sudah ada kawasan yang memang diperuntukkan untuk wilayah pertambangan rakyat,” ujarnya.
Trus apalag yang mau dikerjakan?, kata Harry, sebelum perizinan dikeluarkan ada 2 hal lagi harus disiapkan. Yakni dokumen pengelolaan WPR oleh kementerian ESDM. Pihaknya mengaku telah mendorong agar dokumen tersebut segera diterbitkan tapi belum ada respon sampai sekarang.
“Jadi ada komimen sendiri nanti dibuat per 100 hektar. Setiap wilayah itu kan beda-beda dia karakternya. Makanya kita buat surat ke pusat untuk mereka merealisasikan dokumen pengelolaan itu. Sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, nanti kita akan tanyakan lagi,” katanya.
Selain dokumen pengelolaan dari Kementerian ESDM, saat ini masyarakat juga masih harus menunggu dokumen KLHS.
“Setelah 2 dokumen ini jadi baru bisa berproses periznan baru bisa dikeluarkan. Itu sudah di Provinsi nanti kalau proses perizinannya. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) namanya,” ujarnya.
Lebih lanjut Harry menjelaskan soal dokumen yang akan diterbitkan oleh KESDM itu akan memuat tata cara menambang yang baik, kemudian menghitung cadangan emasnya bagaimana dan berbagai hal tekhnis lainnya. Untuk masalah sanksi, kata Harry, sudah ada diatur dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
“Ini salah satu upaya kita untuk mengurangi praktek PETI. Yang namanya pertambangan tanpa izin itu ranahnya kan penindakan ya. Dan pelakukan juga dominan bukan masyarakat asli situ kalau saya lihat, orang luar malahan. Dan kokasinya juga rata-rata di kawasan hutan,” katanya.
Jadi, lanjutnya, tolong dipisahkan bahwa IPR ini bukan untuk mengakomonir orang-orang itu (Penambang Ilegal) tapi lebih kepada masyarakat yang secara turun temurun sudah ada budayanya mendulang emas.
“Jadi kalau bagi saya, sekarang itu masyarakat itu yang kita akomodir. Kalau memang dia warga asli disana, dialah yang berhak mendapatkan IPR,” katanya.
Baca juga: Selangkah Lagi, DPW APRI Provinsi Jambi Segera Terbentuk
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 436 perusahaan perkebunan sawit dinyatakan beroperasi dalam kawasan hutan. Di Provinsi Jambi, setidaknya terdapat 9 perusahaan sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor 36 tahun 2025.
Dalam lampiran subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.
Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yakni PT Indokebun Unggul, grup KPN Plantation tercatat mengajukan permohonan perizinan sebanyak 771 hektare, Seluas 765 hektare di antaranya sedang berproses, dan 6 hektare ditolak.
Kemudian PT Pratama Sawit Mandiri dengan permohonan 116 hektare, berproses 111 hektare, dan 5 hektare ditolak.
Di Kabupaten Muarojambi, ada PT Puri Hijau Lestari dengan permohonan 379 hektare, berproses 393 hektare, ditolak 4 hektare. Selanjutnya PT Muaro Kahuripan Indonesia permohonan 863 hektare, 698 hektare berproses, 165 hektare ditolak dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada, permohonan 300 hektare, berproses 267 hektare dan 33 hektare ditolak.
Di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo ada PT Satya Kisma Usaha (Sinarmas Agro) dengan catatan permohonan 105 hektare, 7 hektare berproses dan 98 hektare ditolak.
Selanjutnya, PT Sukses Maju Abadi, group Incasi, permohonan 403 hektare, berproses 324 hektare, ditolak 79 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Barat PT Pradira Mahajana, permohonan 49 hektare dan berproses 49 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Timur juga tercatat 1 perusahaan yakni PT Ladang Sawit Sejahtera group PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk permohonan 51 hektare berproses 51 hektare.
“Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,” demikian bunyi putusan kedua, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2025.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Teka-teki hasil laboratorium terhadap sumur milik Sawal yang berada tak jauh dari kolam limbah milik PT Sumber Guna Nabati (SGN) sudah terjawab.
Dasar pengujian sampel air limbah sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2004 pasal 16 ayat 3, dan dasar pengujian air sumur no p.68/MenLhk.setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, serta Permenkes No 32 tahun 2017.
Dari hasil pengujian sampel yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin didapat hasil bahwa sumur milik Sawal dengan hasil PH 3,09 tidak layak konsumsi.
Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium, dengan mengunakan parameter fisika padatan tersuspensi total (TTS), temperatur dan padatan terlarut total dan juga mengunakan parameter kimia seperti PH, BOD, COD dan CL.
“Dari hasil uji laboratorium, dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, untuk air sumur milik Sawal tidak layak konsumsi sebab PH airnya 3,09 atau lebih asam jika diminum maka berasa seperti asam air jeruk,” kata Kadis DLH Kabupaten Merangin, Syafrani pada Senin, 13 Januari 2025.
Sementara itu hasil laboratorium di outlet 13 milik PT SGN, terdapat PH air 9,05, BOD 39, COD 188, outlet parit warga diketahui PH airnya 9,7, BOD 24, COD 283. Sementara sampel air yang diambil di hulu Sungai Retih PH 5,36, BOD 2, COD 54, CL 1 dan sampel air di hilir Sungai Retih PH 6,52, BOD 2, COD 51, Cl 11.
“Dengan hasil yang kami rilis, ada beberapa titik sampel yang diambil mengalami peningkatan. Agar warga berhati-hati tidak mengonsumsi air yang tercemar dan jika terkonsumsi maka bisa saja ada reaksi pada tubuh,” ujarnya.
Terkait dengan hasil yang dirilis DLH Kabupaten Merangin, Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, mengatakan bahwa izin perusahaan PT SGN bisa saja direkomendasikan untuk dicabut, dan mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meninjau ulang izin Amdal yang pernah dikeluarkan.
“Ada kejahatan lingkungan, pemerintah wajib meninjau ulang, jika tidak bisa saja aparat kepolisian menindaklanjuti agar kejadian ini tidak terulang,” kata Feri Irawan yang juga anggota forum WALHI.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Merangin – Hingga saat ini sampel air sumur milik Sawal yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, masih menunggu hasil uji laboratorium. Yang berwenang untuk mengumumkan hasilnya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin.
Kadis LH Merangin, Syafrani mengatakan, secara kasat mata sumber air sumur milik warga yang bernama Sawal sudah jelas tercemar.
“Dari warna dan bau air sumurnya saja sudah menjelaskan secara kasat mata bahwa umur tersebut tercemar,” katanya pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Namun untuk kepastiannya, ia masih menunggu hasil dari Lakesda Merangin.
“Nanti hasilnya dari laboratorium kesehatan daerah, bakal kita umumkan ke masyarakat, sebab sampel yang diambil kemarin bukanlah berasal dari PT SGN tetapi dari sumur warga yang tinggalnya dekat dengan PT SGN,” ujarnya.
Ditegaskan Syafrani, dengan turunnya DLH dan juga laboratorium daerah menjadi fokus atas pengaduan masyarakat kepada DLH.
“Ini harus dibedakan, kita bukan dalam rangka pembinaan rutin kepada perusahaan, tetapi karena ada pengaduan dan jika terbukti mencemari lingkungan kita umumkan dan tentu ada sanksinya,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Jajaran Polres Bengkulu Selatan Gelar Aksi Bersih-bersih di Mako Polres
Sosialisasikan Protein Ikan, Regal Springs Indonesia dan Ditjen PDSPKP KKP Lakukan Ini
Pemkab Solok Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo
Direktur ED WALHI Jambi Sesalkan Tuduhan Fitnah Terhadap Dirinya
Dalam Selimut Konflik
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya
UNJA Gelar Tes Urine Untuk Satpam Guna Tingkatkan Lingkungan Kampus yang Aman, Bersih, dan Bebas Narkoba
Rugi Besar, Pihak PT MMJ Berharap Polda Jambi Serius Tangani Kasus Pendudukan Ilegal PKS PT PAL
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas