DETAIL.ID, Jakarta – Jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 meluncuran 8 Program Quick Wins untuk menjawab tantangan layanan kesehatan di Indonesia, pada Rabu, 15 April 2026).

Program yang ditargetkan tuntas dalam 100 hari kerja pertama ini dirancang untuk memberikan respons yang lebih cepat dan solutif bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa delapan program tersebut terbagi menjadi dua fokus utama, yakni empat Program Customer Centric dan empat Program Collaborative.

Program Customer Centric meliputi:

1. Respons Cepat Solutif;
2. Iuran Kuat;
3. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda;
4. Eliminasi Inefisiensi.

“Program Customer Centric kami kembangkan secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan administrasi atau layanan kesehatan. Secara paralel, Program Collaborative juga dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi dengan berbagai stakeholders dalam implementasinya,” kata Pujo.

Ia juga mengaitkan program tersebut dengan arah kebijakan nasional di bidang kesehatan.

“Quick Wins ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung salah satu poin asta cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat pembangunan SDM yang salah satunya melalui kesehatan. Program JKN sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, ada banyak orang yang sudah merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan segenap pihak untuk bersama-sama mengawal Program JKN ini supaya bisa berjalan semakin baik lagi,” ujar Pujo.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memaparkan inovasi layanan administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) yang kini beroperasi 24 jam penuh.

“Di samping layanan PANDAWA 24 jam, kami juga berkomitmen menghadirkan layanan prioritas dengan standar waktu layanan kurang dari 5 menit. Kami menjamin untuk layanan-layanan prioritas ini akan direspons dalam waktu kurang dari 5 menit oleh petugas PANDAWA. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN,” ucap Akmal.

Layanan prioritas tersebut mencakup penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan, serta perubahan atau perbaikan data peserta.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai digitalisasi layanan menjadi arah penting dalam pelayanan publik.

“Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Artinya layanan publik ke depan bisa bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi yang utama, digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu. PANDAWA 24 jam merupakan arah besar transformasi digital nasional,” kata Meutya.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menyampaikan akses layanan kesehatan menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Inovasi PANDAWA 24 jam merupakan langkah progresif yangs sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu,” ucpa Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainul Tauhid Sa’adi.

Selain itu, Program Collaborative yang diluncurkan meliputi:

1. P-Care MBG;
2. Siswa Sehat Sekolah Rakyat;
3. Desa Sehat JKN;
4. JKN 3T.

Program-program tersebut mencakup pemantauan kesehatan siswa, kerja sama desa, hingga penguatan layanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Peluncuran Quick Wins ini diharapkan memperluas jangkauan layanan, mempercepat respons terhadap kebutuhan peserta, serta memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2027 yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Rabu, 15 April 2026.

Dalam agenda strategis tersebut, Bupati M. Syukur didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Zainal Abidin.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi, Al Haris, serta dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto. Selain itu, hadir pula seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Produktivitas Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing.”

Tema ini menjadi acuan utama bagi seluruh daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan target nasional dan provinsi.

Dalam forum tersebut, Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan prioritas Kabupaten Merangin agar terakomodasi dalam rencana kerja provinsi.

Fokus utama yang disampaikan meliputi peningkatan infrastruktur jalan provinsi, pengembangan sektor pertanian, hingga optimalisasi potensi pariwisata daerah.

“Musrenbang RKPD adalah rancangan awal pembangunan daerah. Jadi, harus ada sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Artinya, setiap usulan prioritas untuk Kabupaten Merangin harus berjalan selaras agar pembangunan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, M. Syukur berharap kehadiran unsur pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri RI dapat memberikan dukungan strategis, baik dari sisi regulasi maupun penguatan anggaran. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan di “Bumi Merangin” guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2027 mendatang.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, sekaligus mengoptimalkan potensi investasi dan hilirisasi di setiap wilayah di Provinsi Jambi. (*)

DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember resmi memulai pelaksanaan Operasi Wirawaspada 2026 sebagai langkah konkret dalam memperkuat pengamanan keimigrasian dan penegakan hukum di wilayah hukumnya.

Operasi yang dijadwalkan berlangsung sejak 7 April hingga 10 April 2026 ini menyasar berbagai lokasi yang terindikasi rawan pelanggaran aturan keimigrasian.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan sinergi lintas instansi bersama Aparatur Penegak Hukum (APH) lainnya.

Tim gabungan melakukan razia terintegrasi di sejumlah titik strategis, mulai dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, objek wisata, penginapan, hingga kawasan pemukiman penduduk yang diduga menjadi lokasi aktivitas mencurigakan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad, menegaskan bahwa operasi ini merupakan respons terhadap dinamika keamanan global yang semakin menantang.

Fokus utama petugas di lapangan mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, deteksi dini terhadap warga asing yang melebihi izin tinggal (overstay), serta upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Operasi Wirawaspada 2026 menjadi momentum strategis untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kami fokus pada pemeriksaan dokumen perjalanan, deteksi overstay, dan pencegahan human trafficking dengan pendekatan terkoordinasi dan berbasis teknologi. Masyarakat diimbau untuk taat aturan imigrasi demi keamanan bersama,” ujar Eko Julianto Rachmad.

Selain tindakan pengawasan langsung, pihak Imigrasi juga mendorong peran aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan setiap keberadaan orang asing yang kegiatannya dinilai mencurigakan.

Laporan tersebut juga diharapkan dapat membantu mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui kanal komunikasi resmi Kantor Imigrasi Jember, di antaranya melalui Hotline (0331) 335494, layanan WhatsApp 081130503666, atau via email kanim.jember@imigrasi.go.id.

Melalui Operasi Wirawaspada ini, diharapkan kepatuhan hukum keimigrasian di wilayah Jember dapat terjaga dengan optimal.