Connect with us
Advertisement

DAERAH

Di Atrium Plaza Medan Fair, OJK dan Forkom OJK Gelar BIK 2022

Published

on

detail.id/, Medan – Rencana untuk mengadakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Oktober 2022 akhirnya diwujudkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 5 Sumatra Bagian Utara (Sumbagut).

Bekerja sama dengan Forum komunikasi (Forkom) Industri Jasa Keuangan (IJK), BIK 2022 yang bertemakan “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat” sukses diselenggarakan di atrium Plaza Medan Fair, Jumat sore, 28 Oktober 2022.

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Isabella Wattimena, sosok yang pernah bertugas selama beberapa tahun di Kota Medan.

Kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Sumatra Utara ini, digelar OJK KR 5 Sumbagut bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) yang tergabung dalam Forum Komunikasi IJK (Forkom IJK) Sumut.

Saat menyampaikan kata sambutan, Sophia Isabella Wattimena bilang BIK 2022 diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

“Selama periode Bulan Inklusi Keuangan berlangsung, OJK mendorong seluruh Industri Jasa Keuangan agar dapat menawarkan produk-produk jasa keuangan yang murah, mudah dan terjangkau bagi masyarakat,” kata dia.

Namun ia mengingatkan agar hal itu dilakukan dengan tetap menerapkan market conduct yang baik agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang berpotensi merugikan ke depannya.

Rangkaian acara berlangsung hingga Minggu, 30 Oktober 2022 digelar di Plaza Medan Fair, Medan itu memamerkan financial expo yang diisi 48 booth terdiri dari berbagai IJK dari Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Multifinance dan Pergadaian.

Sophia berharap kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini terus dilakukan di seluruh daerah yang ada di Sumatra Utara, sehingga dapat menjangkau dan meningkatkan literasi keuangan seluruh masyarakat, bukan hanya yang berada di perkotaan.

Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori, dalam sambutannya menyampaikan beberapa apresiasi terkait dengan capaian yang diperoleh kabupaten/kota Provinsi Sumatra Utara.

Yusup menuturkan, selain tingkat inklusi yang menempati peringkat dua nasional, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatra Utara kabupaten/kota di Sumatera Utara, mencatat berbagai prestasi.

“TPAKD ini bertujuan sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah,” ujarnya.

Disebutkannya, TPAKD Award Tahun 2020 diperoleh Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Langkat serta TPAKD Award Tahun 2021 diterima Provinsi Sumatra Utara dan Kota Tebing Tinggi.

Selain itu, penghargaan Tokoh Inklusi Keuangan yang diterima oleh Wali Kota Tebing Tinggi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2022.

Yusup juga menyampaikan capaian lainnya terkait dengan TPAKD Sumatra Utara di Tahun 2022 seperti Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menerima KEJAR Award 2022 sebagai salah satu Provinsi Terbaik dalam implementasi KEJAR dan sudah memiliki rasio kepemilikan rekening oleh pelajar yaitu 87 persen.

“Itu di atas target nasional sebesar 80 persen pada akhir tahun 2022,” ujarnya.

Disebutkannya juga, program unggulan lainnya dimiliki TPAKD Sumatra Utara adalah One Village One Agent (OVOA) yang bertujuan dalam memperluas akses keuangan dengan menghadirkan minimal 1 Agen Laku Pandai di setiap desa.

Pada Juni 2022, tercatat sebanyak 5.257 Desa dari 6.110 Desa sudah memiliki Agen Laku Pandai atau dengan kata lain capaiannya sudah 86,04 persen.

Pada September 2022, terdapat penambahan sejumlah 484 Desa atau dengan kata lain terjadi peningkatan 7,92 persen, sehingga capaian dari One Village One Agent di Sumut sudah mencapai 93,96 persen.

Menurutnya, peningkatan tersebut didominasi desa di Kepulauan Nias, yang ditandai dengan pertumbuhan rekening dana pihak ketiga (DPK) bank umum di wilayah tersebut sebesar 19,58 persen yoy.

“Hal ini sejalan dengan target TPAKD yaitu untuk memperluas akses keuangan,” ucapnya.

Pada pembukaan Pasar Keuangan Rakyat BIK itu diadakan penyerahan simbolis produk keuangan, pemberian CSR, peluncuran Sarana Informasi Mobil Literasi dan Inklusi Keuangan (SiMOLEK) dan peluncuran website TPAKD Provinsi Sumatra Utara.

Selain itu, juga diadakan charity (medical checkup dan donor darah), pameran produk/layanan jasa keuangan dan UMKM, serta kampanye program literasi dan inklusi keuangan mengenai business matching, perbankan dan lembaga pembiayaan.

Sebagai informasi, inklusi keuangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat.

Inklusi keuangan berperan dalam pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan memajukan perekonomian.

Reporter: Heno

Advertisement

DAERAH

Peringati Hari Kemala Bhayangkari ke-46, Bhayangkari Cabang Polres Pasuruan Kota Tanam Ratusan Pohon

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Dalam rangka memperingati Hari Kemala Bhayangkari ke-46, Bhayangkari Cabang Polres Pasuruan Kota menggelar kegiatan penanaman pohon sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program penghijauan serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2026, bertempat di Taman Pekuncen yang berlokasi di Jalan Raya Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudho Uly, S.I.K., M.Si., didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota Ny. Desna Yudho, Wakapolres Pasuruan Kota Kompol Yokhbeth Wally, Pejabat Utama Polres Pasuruan Kota, personel Polres Pasuruan Kota, Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota, Kepala Kelurahan Pekuncen Kecamatan Bugul Kidul, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, serta para guru dan murid TK Bhayangkari Kota Pasuruan.

Kapolres Pasuruan Kota didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Momentum Hari Kemala Bhayangkari ke-46 tidak hanya diperingati secara seremonial, namun juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat.

Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota Ny. Desna Yudho mengatakan, “Kegiatan penanaman pohon ini merupakan wujud nyata kepedulian kami terhadap kelestarian lingkungan. Melalui momentum Hari Kemala Bhayangkari ke-46, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam, karena lingkungan yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan generasi mendatang.”

Selain melibatkan Instansi Pemerintah Kota Pasuruan, Kegiatan ini juga melibatkan anggota Bhayangkari serta murid TK Kemala Bhayangkari Kota Pasuruan yang turut berpartisipasi secara aktif, harapannya kegiatan ini juga dapat menjadi kunci dalam menanamkan kesadaran kan pentingnya menjaga dan menciptalan lingkungan yang hijau sejak dini.

Ratusan bibit pohon tabe buya ditanam di sejumlah titik area taman yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Selain penanaman pohon, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kepada tamu undangan yang hadir mengenai pentingnya merawat tanaman dan menjaga kebersihan lingkungan agar pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan optimal.

Melalui kegiatan ini, Bhayangkari Cabang Polres Pasuruan Kota menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, melantik empat anggota Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di aula RSUD setempat pada Jumat, 17 April 2026.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Merangin Nomor 93/DINKES/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 259/RSD/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko Periode 2021-2026.

Adapun jajaran Dewas yang baru dilantik yakni:

  1. Zulhifni (Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Mashuri (Kepala BPKAD) sebagai Anggota;
  3. Zamroni, SKM sebagai Anggota;
  4. Ns. Yulianti, S.Kep sebagai Sekretaris bukan anggota.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas administratif.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik atau Good Corporate Governance.

“Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja rumah sakit. Saya berharap saudara-saudara mampu menjadi jembatan yang efektif antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Bupati M. Syukur.

Bupati memberikan tiga pesan khusus kepada jajaran Dewas yang baru dilantik.

Pertama, ia meminta agar Dewas menjadi mata dan telinga pemerintah yang objektif dalam mendeteksi masalah lebih dini agar tidak menjadi kendala serius dalam pelayanan.

Kedua, Bupati mengingatkan agar Dewas membangun sinergi yang harmonis dengan direktur dan manajemen RSUD. Menurutnya, Dewas harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar mencari kesalahan.

Terakhir, Bupati mendorong fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi, terutama dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan saat ini.

Kepada manajemen RSUD Kolonel Abundjani, Bupati meminta agar memberikan dukungan penuh kepada Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.

“Segera pelajari regulasi yang ada, lakukan pengawasan secara objektif, dan berikan masukan-masukan strategis demi kemajuan rumah sakit kebanggaan kita ini,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan SAPA BOS Guna Cegah Korupsi Dana Pendidikan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan Peningkatan Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (SAPA BOS) tahun 2026 untuk mencegah tindak pidana korupsi dan meminimalkan penyimpangan dana pendidikan.

Kegiatan SAPA BOS tersebut dihadiri Wali Kota Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Lilik Setiyawan, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, serta ratusan pemangku kepentingan pendidikan di Ballroom Paseban Sena Kota Probolinggo pada Rabu, 15 April 2026.

“Kegiatan itu sebagai bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada sekolah, mencegah kesalahan administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah.

Menurutnya kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dana pendidikan yang transparan dan akuntabel dengan program SAPA BOS.

“Hal itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti klinik konsultasi BOS, bimbingan teknis pengelolaan dana yang langsung menyasar sekolah, hingga desk evaluasi untuk memantau penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Lilik Setiyawan mengapresiasi langkah pemkot dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan kejaksaan memiliki peran penting dalam upaya preventif maupun penegakan hukum.

“Melalui program pengawasan dan pendampingan seperti Jaga, kami memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan. Kami juga memberikan edukasi hukum agar pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Ia mengatakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan hadir sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.

“Kami siap mendampingi sekolah agar pengelolaan dana BOS berjalan tertib, transparan, dan terhindar dari risiko penyimpangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Dana BOS adalah fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus tepat, jujur, dan sesuai regulasi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana prasarana sekolah, termasuk fasilitas dasar seperti sanitasi yang masih perlu perhatian di sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Melalui SAPA BOS, lanjut dia, pihaknya membangun komunikasi yang kuat antara sekolah, kejaksaan, dan inspektorat, sehingga harapannya, dana BOS benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Program SAPA BOS juga diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas dan tata kelola pendidikan di Kota Probolinggo. Dengan sinergi seluruh pihak, dana BOS diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Probolinggo Kota Bersolek.

Reporter: Tina

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs