DAERAH
Di Atrium Plaza Medan Fair, OJK dan Forkom OJK Gelar BIK 2022
detail.id/, Medan – Rencana untuk mengadakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Oktober 2022 akhirnya diwujudkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 5 Sumatra Bagian Utara (Sumbagut).
Bekerja sama dengan Forum komunikasi (Forkom) Industri Jasa Keuangan (IJK), BIK 2022 yang bertemakan “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat” sukses diselenggarakan di atrium Plaza Medan Fair, Jumat sore, 28 Oktober 2022.
Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Isabella Wattimena, sosok yang pernah bertugas selama beberapa tahun di Kota Medan.
Kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Sumatra Utara ini, digelar OJK KR 5 Sumbagut bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) yang tergabung dalam Forum Komunikasi IJK (Forkom IJK) Sumut.
Saat menyampaikan kata sambutan, Sophia Isabella Wattimena bilang BIK 2022 diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
“Selama periode Bulan Inklusi Keuangan berlangsung, OJK mendorong seluruh Industri Jasa Keuangan agar dapat menawarkan produk-produk jasa keuangan yang murah, mudah dan terjangkau bagi masyarakat,” kata dia.
Namun ia mengingatkan agar hal itu dilakukan dengan tetap menerapkan market conduct yang baik agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang berpotensi merugikan ke depannya.
Rangkaian acara berlangsung hingga Minggu, 30 Oktober 2022 digelar di Plaza Medan Fair, Medan itu memamerkan financial expo yang diisi 48 booth terdiri dari berbagai IJK dari Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Multifinance dan Pergadaian.
Sophia berharap kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini terus dilakukan di seluruh daerah yang ada di Sumatra Utara, sehingga dapat menjangkau dan meningkatkan literasi keuangan seluruh masyarakat, bukan hanya yang berada di perkotaan.
Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori, dalam sambutannya menyampaikan beberapa apresiasi terkait dengan capaian yang diperoleh kabupaten/kota Provinsi Sumatra Utara.
Yusup menuturkan, selain tingkat inklusi yang menempati peringkat dua nasional, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatra Utara kabupaten/kota di Sumatera Utara, mencatat berbagai prestasi.
“TPAKD ini bertujuan sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah,” ujarnya.
Disebutkannya, TPAKD Award Tahun 2020 diperoleh Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Langkat serta TPAKD Award Tahun 2021 diterima Provinsi Sumatra Utara dan Kota Tebing Tinggi.
Selain itu, penghargaan Tokoh Inklusi Keuangan yang diterima oleh Wali Kota Tebing Tinggi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2022.
Yusup juga menyampaikan capaian lainnya terkait dengan TPAKD Sumatra Utara di Tahun 2022 seperti Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menerima KEJAR Award 2022 sebagai salah satu Provinsi Terbaik dalam implementasi KEJAR dan sudah memiliki rasio kepemilikan rekening oleh pelajar yaitu 87 persen.
“Itu di atas target nasional sebesar 80 persen pada akhir tahun 2022,” ujarnya.
Disebutkannya juga, program unggulan lainnya dimiliki TPAKD Sumatra Utara adalah One Village One Agent (OVOA) yang bertujuan dalam memperluas akses keuangan dengan menghadirkan minimal 1 Agen Laku Pandai di setiap desa.
Pada Juni 2022, tercatat sebanyak 5.257 Desa dari 6.110 Desa sudah memiliki Agen Laku Pandai atau dengan kata lain capaiannya sudah 86,04 persen.
Pada September 2022, terdapat penambahan sejumlah 484 Desa atau dengan kata lain terjadi peningkatan 7,92 persen, sehingga capaian dari One Village One Agent di Sumut sudah mencapai 93,96 persen.
Menurutnya, peningkatan tersebut didominasi desa di Kepulauan Nias, yang ditandai dengan pertumbuhan rekening dana pihak ketiga (DPK) bank umum di wilayah tersebut sebesar 19,58 persen yoy.
“Hal ini sejalan dengan target TPAKD yaitu untuk memperluas akses keuangan,” ucapnya.
Pada pembukaan Pasar Keuangan Rakyat BIK itu diadakan penyerahan simbolis produk keuangan, pemberian CSR, peluncuran Sarana Informasi Mobil Literasi dan Inklusi Keuangan (SiMOLEK) dan peluncuran website TPAKD Provinsi Sumatra Utara.
Selain itu, juga diadakan charity (medical checkup dan donor darah), pameran produk/layanan jasa keuangan dan UMKM, serta kampanye program literasi dan inklusi keuangan mengenai business matching, perbankan dan lembaga pembiayaan.
Sebagai informasi, inklusi keuangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat.
Inklusi keuangan berperan dalam pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan memajukan perekonomian.
Reporter: Heno
DAERAH
Proyek Sampah DLH Kota Jambi Tembus Puluhan Miliar
DETAIL.ID, Jambi — Pengelolaan sampah menjadi salah satu pos belanja terbesar di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi sepanjang 2026. Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dan data e-katalog, sejumlah paket pengadaan untuk penanganan sampah nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Paket tersebut meliputi pengadaan bahan bakar minyak (BBM), pelumas, penyewaan truk pengangkut sampah, kontainer, jasa servis kendaraan hingga alat berat. Sebagian besar paket dipilih melalui metode e-purchasing.
Dari data SIRUP LKPP, setidaknya terdapat 8 paket yang berkaitan dengan penanganan dan pengangkutan sampah.
Mulai dari Belanja Pelumas Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional dengan pagu Rp426.490.000. Volume yang tercantum mencapai 8.258 liter pelumas dan metode pemilihannya dilakukan melalui e-purchasing.
Paket kedua merupakan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Penanganan Sampah melalui Pengangkutan. Dalam data pengadaan tercantum volume 24 unit per bulan, 293.760 kilometer, serta 20 unit per bulan, dengan uraian pekerjaan berupa sewa mobil dump truck angkutan sampah. Nilai pagu paket tersebut mencapai Rp6.424.254.880.
Pada paket ketiga, DLH Kota Jambi menganggarkan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Penanganan Sampah melalui Pengangkutan. Barang yang tercantum berupa 28 unit kontainer sampah, dengan total pagu Rp2.240.000.000.
Berikutnya terdapat paket Belanja Bahan Bakar Minyak Penanganan Sampah melalui Pengangkutan dengan volume mencapai 543.037 liter.
BBM tersebut diperuntukkan bagi kendaraan operasional dan kegiatan luar biasa. Spesifikasi yang tercantum adalah Pertalite dan Biosolar. Nilai pagunya mencapai Rp3.976.629.200.
Berbeda dari sejumlah paket lainnya, metode pemilihan penyedia untuk pengadaan BBM ini tercatat dikecualikan. Pelaksanaan kontraknya berlangsung sepanjang 2026.
DLH juga menganggarkan Rp406.016.000 untuk Belanja Pelumas Minyak Penanganan Sampah melalui Pengangkutan dengan volume 8.092 liter.
Uraian barangnya cukup beragam, antara lain oli hidrolik untuk dump truck, arm roll, Fuso, backhoe loader dan alat berat; oli mesin, persneling dan gardan; oli final drive alat berat; oli transmisi alat berat hingga oli untuk gerobak motor.
Selain itu terdapat Belanja Jasa Service dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Bidang PS dengan pagu Rp1.321.900.000. Paket tersebut mencakup jasa servis dan penggantian suku cadang mobil, kendaraan lavatori, serta perbaikan atau penggantian bak gerobak motor.
Untuk kebutuhan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST, DLH kembali mengalokasikan anggaran untuk bahan bakar. Paket Belanja Bahan Bakar Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional tercatat memiliki volume 152.071 liter dengan masa 36 bulan.
Spesifikasi BBM yang tercantum meliputi Dexlite dan Pertamax, termasuk Dexlite terbaru sesuai Pertamina. Total pagunya mencapai Rp3.436.229.400.
Terakhir, terdapat paket Belanja Modal Excavator Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional untuk pengadaan satu unit excavator. Nilai pagu paket ini mencapai Rp2.400.000.000.
Jika 8 paket jumbo tersebut dijumlahkan, nilainya tak tanggung mencapai Rp20,63 miliar. Nilai itu belum lagi dengan paket pengadaan lainnya yang belum tercatat.
Penelusuran lebih lanjut pada data sistem e-katalog menunjukkan adanya penyedia yang berulang dalam sejumlah paket.
Rafarezel Konstruksi tercatat mendominasi sejumlah paket pengadaan, mulai dari belanja pelumas hingga alat angkutan kendaraan bermotor.
Menariknya, belanja pelumas tidak muncul sebagai satu paket besar, melainkan tercantum dalam beberapa paket pengadaan.
Sementara paket penyewaan kendaraan menjadi salah satu pengadaan dengan nilai terbesar. Paket Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Penanganan Sampah melalui Pengangkutan tercatat digarap oleh penyedia bernama Dewisata Global Sinergy.
Status pengadaan dalam data e-katalog tercatat on process, dengan nilai kontrak Rp5.980.953.600.
Besarnya anggaran penyewaan kendaraan itu menjadi perhatian karena informasi yang diperoleh menyebut terdapat 20 unit truk pengangkut sampah yang disewa, namun sebagian kendaraan disebut tidak banyak digunakan. Alasan yang disebut adalah efisiensi anggaran.
Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan kebutuhan kendaraan dalam pengangkutan sampah. Terlebih pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk penyewaan kendaraan, sementara di sisi lain terdapat informasi mengenai kendaraan yang tidak optimal digunakan.
Belum diketahui secara pasti berapa unit kendaraan yang tidak digunakan, berapa lama kendaraan tersebut tidak beroperasi, serta bagaimana mekanisme pembayaran apabila kendaraan sewaan tidak digunakan secara penuh.
Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar dikonfirmasi mengenai besarnya anggaran pengelolaan sampah ini serta informasi mengenai kendaraan yang disebut tidak banyak terpakai belum merespons hingga berita ini terbit.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Kantah Merangin Laksanakan Sesi Interview Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Batch 2 Tahun 2026
DETAIL.ID, Merangin – Pada Rabu, 9 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, telah dilaksanakan sesi interview Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahap II/Batch 2 Tahun 2026.
Dalam pelaksanaannya, sesi interview dilakukan oleh pejabat dan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin yang ditugaskan sebagai pewawancara, yaitu:
- Sulastrina, S.ST., selaku Kepala Subbagian Tata Usaha;
- Ary Prima Wijaya, S.Tr., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan; dan Bapak Abdul Muzil, S.Tr.
Melalui sesi interview tersebut, proses seleksi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai calon peserta, tidak hanya dari sisi kemampuan akademik maupun teknis, tetapi juga dari aspek komunikasi, integritas, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, motivasi belajar, serta kesiapan untuk bekerja dalam lingkungan organisasi pemerintahan.
Program MagangHub juga menjadi momentum strategis bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia kerja. Kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan kerja profesional diharapkan dapat memperkaya wawasan, membangun keterampilan, sekaligus menumbuhkan etos kerja yang menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia profesional.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, keterlibatan dalam proses ini bukan sekadar bagian dari tahapan seleksi. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan generasi muda agar memiliki pengalaman, kompetensi, serta kesiapan yang lebih baik dalam memasuki dunia kerja.
Sebab, pengalaman di dunia kerja tidak selalu dapat diperoleh hanya melalui teori. Ada nilai-nilai yang tumbuh dari proses: belajar dari lingkungan, memahami tanggung jawab, berkomunikasi, bekerja sama, disiplin terhadap waktu, serta berani mengambil tantangan baru. (*)
DAERAH
Berhasil Pulihkan Piutang 1.2 M, Kejari Merangin Diganjar Penghargaan
DETAIL.ID, Merangin – Peran aktif Kejaksaan Negeri Merangin dan komitmen pemulihan keuangan negara melalui penuntasan piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan sumber dana BKBK periode Februari – Agustus 2026.
Kerja keras Kejaksaan Negeri Merangin berhasil pemulihan sebesar Rp 1.208.840.000, mendapatkan apresiasi dari kantor BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumatra bagian Selatan.
Bertempat di Aula Hotel Famili Inn Bangko, Kuncoro Budi Sumarmo, Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel BPJS Ketenagakerjaan Palembang menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Merangin.
“Berdasarkan data bahwa pemulihan keuangan negara, atas penyelesaian tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Extrem, yang bersumber dari dana BKBK periode Februari – Agustus 2026 yang merupakan pemulihan keuangan negara terbesar se-Sumbagsel berhasil dipulihkan, dan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dari kerja keras Kajari Merangin,” kata Kuncoro, Rabu, 16 September 2026.
Sementara itu Kajari Merangin, Yusmanely, S.H., M.H., mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah komitmen yang dibangun secara bersama-sama dengan semua pihak agar hak dan kewajiban yang harus di keluarga untuk BPJS ketenagakerjaan bisa terpenuhi.
“Ini bentuk komitmen kita untuk terus memulihkan keuangan negara melalui iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan Alhamdulillah bisa kita pulihkan keuangan negara 1 M lebih,” ujar Kajari.
Pihaknya akan terus berkomitmen untuk terus melakukan penuntasan piutang negaraagar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kita akan terus melakukan penuntasan piutang negara, demi kemajuan bersama dan yang paling penting tidak ada pihak yang dirugikan,” tutur Kajari.
Reporter: Daryanto



