DAERAH
Konflik Air Tanah di Kawasan Industri Medan Turut Dipantau KPK
DETAIL ID, Medan – Persoalan pengambilan air bawah tanah di Kawasan Industri Medan (KIM) yang sudah berlangsung bertahun-tahun akhirnya menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu terlihat dari kehadiran Pemko Medan dalam rapat koordinasi dan evaluasi tindak lanjut kesepakatan penyelesaian permasalahan pengambilan air tanah di KIM.
Rakor itu diselenggarakan di ruang rapat I lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera utara, Rabu,
23 November 2022 sore
Rakor dengan KPK itu dipimpin oleh Inspektorat Provinsi Sumut, Lasro Marbun, dan diikuti oleh Korsup KPK RI Wilayah Sumut Jhanattan.
Mewakili Pemko Medan turut hadir Kepala BP2RD Benny Sinomba Siregar, Kepala DPMPTSP Ferry Ichsan.
Kemudian Kasat Pol PP, Rakhmat Harahap, dan Kadis Perindustrian, Parlindungan Nasution.
Dalam rapat tersebut dihasilkan sejumlah keputusan yang dituangkan dalam nota kesepakatan dan ditandatangani bersama.
Terutama di antara para pejabat berwenang seperti KPK RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perindustrian.
Lalu, PT KIM, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang.
Selain itu dalam pertemuan ini, sesuai dengan tindak lanjut berita acara kesepakatan penyelesaian pengambilan dan penggunaan air tanah di KIM.
Salah satu target utamanya adalah penertiban penggunaan air tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh perusahaan industri di KIM selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2022.
Korsup KPK RI Wilayah Sumut Jhanattan mengungkapkan, seandainya izin pelaku usaha itu tidak bisa terbit, perusahaan itu akan ditutup.
Ada bidang pelanggaran itu yaitu mengizinkan lingkungan tidak boleh dikorbankan karena uang.
Artinya, bagaimana pun PT KIM ikut bertanggungjawab untuk hal ini.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Provinsi Sumut Lasro Marbun menyampaikan bahwa tidak ada penindakan, diharapkan antisipasi pemenuhan kebutuhan air bersih di perusahaan besar kawasan industri Medan.
Reporter: Heno
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)