DAERAH
Dinilai Peduli Wakaf, Bobby Diganjar Penghargaan dari BWI
detail.id/, Medan – Program Masjid Mandiri yang digagas Walikota Medan Bobby Nasution sangat diapresiasi Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Sebagai bentuk apresiasi, BWI pun menyerahkan penghargaan kepada menantu Presiden Joko Widodo tersebut.
Penghargaan diserahkan Wakil Ketua Umum BWI, Dr Ir Imam Teguh Saptono MM kepada Bobby Nasution di Hotel Four Points Jalan Gatot Subroto Medan, Sabtu 26 November 2022 siang.
Saat itu Bobby menjadi keynote speaker dalam seminar internasional dengan tema “Gerakan Medan Berwakaf Mewujudkan Masjid Mandiri”.
BWI memberikan penghargaan itu karena Bobby Nasution dinilai sebagai tokoh yang peduli terhadap wakaf dengan menjadikan rumah ibadah di Kota Medan sebagai Masjid Mandiri.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BWI yang telah mendukung upaya kami untuk menjadikan masjid yang ada di Kota Medan menjadi Masjid Mandiri. Dalam program Masjid Mandiri ini, ada sebanyak 16 poin, salah satunya mengenai sertifikat tanah wakaf,” kata Bobby Nasution.
Saat itu hadir Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kota Medan, Dr Impun Siregar MA, Ketua Dewan Pertimbangan BWI Dr Zuhri.
Lalu, Ketua BWI Medan Dr Zulheddy, Ketua Forum Zakat dan Wakaf Provinsi Sumut Sulaiman, alim ulama, tokoh agama serta para peserta.
Saat itu Bobby Nasution selanjutnya menceritakan awal mula dibentuknya program Masjid Mandiri tersebut.
Dikatakannya, usai dilantik menjadi Walikota Medan bersama H.Aulia Rachman sebagai Wakil Walikota Medan, ide pembentukan Masjid Mandiri itu berawal dari niat membangun Islamic Center sebagai bentuk janji kampanye.
“Islamic Center ini sebagai pusat peradaban umat Islam di Kota Medan. Sebelum fisiknya terbangun, terlebih dahulu harus dibangun jaringan – jaringan Masjid Mandiri,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Medan karena telah membantu dan mendukung program Masjid Mandiri.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu Pemko Medan dalam mewujudkan program Masjid Mandiri ini. Jika dilakukan kolaborasi antara Pemko Medan dengan seluruh stakeholder yang ada, saya percaya program ini akan dapat berjalan sesuai dengan yang kita cita-citakan,” paparnya.
Melalui program Masjid Mandiri ini, suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini berharap dapat memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Medan.
Reporter: Heno
DAERAH
Danramil 426-02/Menggala Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2026 di Polres Tulang Bawang
DETAIL.ID, Tulang Bawang – Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, Komando Distrik Militer (Kodim) 0426/Tulang Bawang melalui Danramil 426-02/Menggala, Kapten Inf Hasin menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Mapolres Tulang Bawang, Jalan Lintas Timur Sumatera Km 13, Kelurahan Lebuh Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Senin, 26 Oktober 2026.
Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin oleh Wakapolres Tulang Bawang Kompol Dede Suheri, S.Kom., selaku inspektur upacara. Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Apel ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Wujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.
Dalam amanatnya, Wakapolres Tulang Bawang menyampaikan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda Lampung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi tersebut mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, yang didukung dengan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik serta pemberian teguran simpatik kepada para pelanggar.
Lebih lanjut, operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya, khususnya yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Adapun sasaran utama operasi meliputi penggunaan helm berstandar SNI, kelengkapan surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK, larangan melawan arus, penggunaan knalpot sesuai ketentuan, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara.
Kehadiran Danramil 426-02/Menggala Kapten Inf Hasin dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Sinergitas antara TNI-Polri dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan operasi serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.
“Seluruh rangkaian Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 selesai pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sebagai bentuk kesiapan personel serta sarana pendukung dalam menyukseskan pelaksanaan operasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang,” tuturnya.
DAERAH
Bupati Tubaba Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme, Kegigihan, dan Empati
DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat —Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P., bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu, 28 Oktober 2026.
Upacara tersebut dihadiri Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, jajaran Dharma Wanita Persatuan, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia”. Tema tersebut menekankan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, serta kepedulian terhadap sesama.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan Jaya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sambutan itu mengingatkan kembali pentingnya semangat persatuan yang diwariskan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai landasan dalam menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi berbagai tantangan zaman.
Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, perkembangan teknologi, maupun kekayaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas manusia yang berkarakter, mencintai tanah air, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Tiga nilai utama yang menjadi penekanan dalam peringatan tahun ini adalah patriotisme, kegigihan, dan empati. Patriotisme diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air yang tercermin dalam pengabdian dan tindakan nyata. Kegigihan ditunjukkan melalui semangat untuk terus berjuang, menghadapi kesulitan, serta bangkit dari kegagalan. Sementara itu, empati tercermin dalam kepedulian terhadap kondisi dan kesulitan yang dihadapi orang lain.
Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu mengembangkan potensi dan meraih prestasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial serta kesediaan untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Sambutan tersebut juga mengajak generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, dan terus mengembangkan kemampuan diri tanpa kehilangan kepedulian terhadap sesama. Keberhasilan pribadi diharapkan dapat berjalan seiring dengan semangat pengabdian dan kontribusi nyata bagi kepentingan bersama.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk memperkuat kembali persatuan di tengah keberagaman serta mendorong generasi muda mengambil peran aktif dalam pembangunan. Semangat Sumpah Pemuda diharapkan tidak sekadar menjadi peringatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui sikap, karya, dan tindakan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
Melalui momentum ini, nilai patriotisme, kegigihan, dan empati diharapkan semakin tertanam dalam diri generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
DAERAH
Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat
DETAIL.ID, Jakarta – Dengan pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat. Dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare.
“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat,” ujar Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Dengan tambahan pendaftaran tanah ulayat tersebut, terhitung sejak 2023 hingga Oktober 2026 ini Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 110 bidang tanah ulayat seluas 1.059 hektare yang dikelola oleh 31 masyarakat hukum adat.
Di awal tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran 25 bidang tanah ulayat. Dari data per Oktober 2026, sudah terealisasi pendaftaran 48 bidang tanah ulayat, yang artinya melampaui target hingga 192%. Sementara itu, untuk target pengadministrasian tanah ulayat sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 86 bidang, atau mencapai 172% dari target.
Dari sisi persebaran wilayah, pendaftaran tanah ulayat telah menjangkau 20 provinsi di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan pelaksanaan penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat.
“Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat,” tutur Bernadus Wijanarko. (*)



