Mengutip CNN, PHK lanjutan ini terjadi pada Kamis, 22 Desember 2022. Salah seorang korban PHK dari tim kebijakan publik Twitter menyampaikan timnya kembali dipangkas sekitar setengahnya menjadi 15 karyawan.
Eks karyawan Twitter tersebut menyampaikan tim kebijakan publik mempunyai lebih dari 60 karyawan sebelum Musk resmi mengakuisisi platform media umum tersebut.
Beberapa tanggung jawab tim kebijakan publik adalah bekerja sama dengan kalangan penasihat luar, mirip Twitter Trust and Safety Council, yang juga dibubarkan perusahaan pada awal bulan ini.
Tim ini juga mengurus program hak asasi insan (HAM) untuk melindungi pengguna rentan tergolong pelopor, terlibat dalam upaya transparansi, melakukan pekerjaan sama dengan forum pemerintah, dan membantu memastikan kepatuhan kepada peraturan global.
Terlepas dari PHK lanjutan, sekitar 100 eks karyawan Twitter mengajukan permintaan ke pengadilan arbitrase karena merasa proses pemecatan mereka tidak adil.
Para karyawan tersebut menganggap proses pemecatan tidak adil alasannya lebih banyak memecat perempuan daripada pria. Twitter juga memecat karyawan yang sedang cuti melahirkan atau sakit serta tidak mematuhi akad menawarkan duit pensiun yang pantas.
Sementara itu, Musk diklaim sedang memikirkan mencari orang lain untuk memimpin Twitter. Pasalnya, para pengguna media sosial ini meminta Bos Tesla itu mengundurkan diri sebagai CEO Twitter.
Twitter tercatat melaksanakan PHK terhadap 3.700 karyawan pada permulaan November dalam rangka perampingan budget oleh Elon Musk.
Selain alasannya adalah PHK, ada pula ratusan karyawan yang memilih mundur dari perusahaan tersebut sesudah akuisisi Musk pada permulaan Oktober kemudian.
