Connect with us

DAERAH

Empat Kementerian Bakal Hadiri Pelantikan DPW APRI Provinsi Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Jambi mendapat dukungan kuat dari empat kementerian yaitu Kemenko Marves, KESDM, KLHK, Kementerian Investasi/BKPM.

Pelantikan pengurus DPW APRI Provinsi Jambi dijadwalkan akan dilaksanakan pada Senin, 9 Januari 2023 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jambi. Esok harinya yaitu Selasa, 10 Januari 2023 akan dilanjutkan dengan Forum Groups Discussion (FGD) mengenai percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai tindak lanjut terbitnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Jambi sesuai Kepmen Nomor: 97.K/MB.01/MEM.B/2022).

Ketua Panitia Pelantikan Pengurus DPW APRI Provinsi Jambi, H. Karyadi SE mengatakan berbagai hal sudah dipersiapkan secara matang. Ia juga menjelaskan berbagai elemen turut diundang pada acara pelantikan maupun FGD. Undangan itu antara lain dari kalangan mahasiswa, NGO, pemerintah dan berbagai pihak stake holder yang memiliki kesamaan visi untuk memberantas segala bentuk praktik ilegal pertambangan.

Karyadi menjelaskan sejumlah undangan yang bakal hadir di antaranya adalah Ketua Umum DPP APRI Ir. Gatot Sugiharto, Asdep Pertambangan Kemenko Marves RI Ir. Tubagus Nugraha, Koordinator Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba Direktorat Pembinaan Program Minerba Dr. Ing. Herry Permana ST MSc.

“Sampai sejauh ini yang dijadwalkan bakal hadir adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia SE. Beberapa Menteri lain juga sedang kita konfirmasi kehadirannya,” ujar Karyadi pada Jumat, 6 Januari 2023.

Karyadi yakin betul dengan konsep Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk mengatasi praktik pertambangan ilegal yang bertahun-tahun terjadi di Provinsi Jambi.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menetapkan 127 titik WPR di lima kabupaten. Lima kabupaten itu berada di 5 kabupaten, yakni: Sarolangun, Tebo, Bungo, Batanghari dan Merangin.

Selama ini, kata Karyadi, hampir semua kabupaten di Provinsi Jambi selama ini terjadi praktik pertambangan ilegal, baik itu pertambangan ilegal emas, pasir, batu maupun minyak mentah.

“Saya yakin betul karena memang selama ini yang tambang ilegal itu yang melakukan adalah rakyat. Ada 170.000 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dalam pertambangan ilegal. Memang mereka pelakunya tetapi bila dilegalkan, mereka pasti mau,” kata Karyadi.

Karyadi mengatakan, masyarakat itu mau berubah sepanjang diberi solusi yang jelas dan dibekali dengan pengetahuan. “Tetapi kita tidak bisa sendirian. Pemerintah dan seluruh elemen harus ikut membantu merealisasikannya,” ujar Karyadi.

Seperti diketahui, berdasarkan pasal 24 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. (*)

DAERAH

Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID

Published

on

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir (tengah) meninjau kondisi Pujasera di Pantai Padang pada Sabtu, 22 Februari 2025. (DETAIL/Diona)

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.

“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.

Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.

“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.

Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.

“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.

“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.

Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.

“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.

Reporter: Yayat Hidayat

Continue Reading

DAERAH

M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.

“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.

Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.

Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.

Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.

Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.

Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)

Continue Reading
Advertisement