DAERAH
Eks RS Paru di Jalan Asrama Medan Dihibahkan Gubsu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut
Medan – Gubernur Edy Rahmayadi menghibahkan lahan dan bangunan eks Rumah Sakit (RS) Paru yang ada di Jalan Asrama, Medan, ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut).
Komitmen itu disampaikan Gubernur kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Kamis, 26 Januari 2023.
Saat itu Gubernur baru saja mengikuti acara penyerahan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik hasil.penilaian Ombudsman tahun 2022.
Penilaian itu diberikan kepada 33 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumut, plus Pemprov Sumut di Kantor Ombudsman Sumut, Jalan Sei Besitang.
Gubernur mengaku telah melihat secara langsung kondisi kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Kata dia, kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut saat ini berstatus menyewa dan kondisi ruangan sempit.
Padahal, kata Gubsu, lembaga ini memiliki tugas yang besar yakni sebagai pengawas eksternal pemerintah dan instansi-instansi serta harus mengawasi 33 kabupaten/kota plus Pemprov Sumut.
“Tugas mereka besar, tapi kantornya seperti ini, sempit. Menyewa lagi. Jadi kita akan hibahkan gedung bekas Rumah Sakit Paru untuk dijadikan kantor Ombudsman Sumut,” kata Gubernur.
Ia menegaskan segera memproses penyerahan eks RS Paru tersebut ke pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
“Saya sudah perintahkan bagian aset Pemprov Sumut untuk segera mengurus ini,” ujar Gubernur Edy.
Disebutkan Edy, gedung eks RS Paru itu sudah tidak lagi dipakai, tidak dioperasikan lagi.
Dari pada gedung itu terbengkalai atau diserobot orang, Gubernur bilang lebih bagus dimanfaatkan dan dijadikan kantor Ombudsman.
Lebih lanjut dikatakan Gubernur Edy, karena proses untuk pemberian hibah perlu waktu, termasuk harus pula melalui persetujuan DPRD Sumut.
Maka, kata Gubernur, selama proses itu berjalan, Ombudsman Sumut sudah bisa mempergunakan gedung itu sebagai kantor ketimbang harus terus menyewa kantor.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar di kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Edy Rahmayadi yang akan menghibahkan gedung eks Rumah Sakit Paru menjadi Kantor Ombudsman Sumut.
“Kita sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur. Kantor yang representatif memang sangat dibutuhkan Ombudsman Sumut,” kata Abyadi.
Sebab, ujar mantan jurnalis Harian Medan Bisnis ini, kantor Ombudsman saat ini kurang representatif dan statusnya menyewa.
“Setiap tahun kami harus mengeluarkan dana Rp 300 juta untuk sewa kantor. Sementara anggaran yang dimiliki Ombudsman sangat terbatas,” ucap Abyadi.
Ombudsman, lanjutnya, akan segera menyiapkan permohonan hibah gedung kepada Pemprov dan DPRD Sumut dan akan segera meninjau kondisi gedung yang akan dihibahkan.
Reporter: Heno
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)