Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

DPRD Sahkan APBD 2023 Provinsi Jambi Rp 5,5 triliun dan Diberi Target Tanpa SILPA

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – DPRD Provinsi Jambi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar Rp 5.501.683.606.784 melalui sidang paripurna yang digelar di DPRD Provinsi Jambi dan berharap dalam pelaksanaannya tidak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, di Jambi Kamis, minta Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi memaksimalkan anggaran dan jangan ada sisa anggaran atau SILPA dan pemerintah harus menggunakan anggaran tersebut sebaik-baiknya sebab tahun sebelumnya ada pekerjaan dan program yang tidak terealisasi sehingga terjadi silpa.

“Ke depan mudah-mudahan tidak ada SILPA lagi, pada Desember kalau bisa proses dilakukan, pekerjaan-pekerjaan yang nilainya besar segera dilakukan prosesnya, lelangnya segera dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Dewan juga minta pekerjaan-pekerjaan besar untuk secepatnya dilakukan lelang dan dilaksanakan dengan konstitusional.

“Satu hal yang kami ingatkan kepada kita semua, kami berharap APBD dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan ikuti aturan. Kami sudah mengesahkan dan menganggarkan, silahkan eksekutif melaksanakan dengan cara-cara yang baik.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, anggaran yang disahkan sudah menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemprov Jambi. APBD 2023 ini betul-betul kesepakatan DPRD bersama kita dan Insya Allah akan diawasi secara bersama.

APBD Provinsi Jambi tahun 2023 disahkan disetujui bersama antara DPRD dan Pemprov Jambi. Nota kesepakatan ditandatangani seluruh pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Jambi. Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi juga menyetujui APBD Pemprov Jambi tahun 2023.

Sementara berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, target pendapatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 disepakati bertambah sebesar Rp 295.027.589.454 yang semula pada pagu awal Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.614.045.577.840. Dengan demikian, total target pendapatan daerah pada APBD tahun 2023 menjadi sebesar Rp 4.909.073.167.294.

Peningkatan target pendapatan daerah tersebut bersumber dari optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2.259.688.736.896 atau bertambah sebesar Rp 243.045.698.754 dari semula target PAD pada pagu awal RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 2.016.643.038.142.

Sedangkan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat disepakati sebesar Rp 2.620.878.635.648 atau bertambah sebesar Rp 49.483.667.640 dari semula target pendapatan transfer pemerintah pusat pada pagu awal RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 2.571.394.968.008.

Selanjutnya, Pendapatan Daerah Yang Sah disepakati menjadi sebesar Rp 28.505.794.750 atau bertambah sebesar Rp 2.498.223.060 dari target semula pada pagu awal RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 26.007.571.690.

Dengan ditetapkannya APBD 2023 tersebut, Banggar DPRD juga meminta pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan berkelanjutan. Terutama Badan Anggaran meminta kepada APIP untuk melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan prioritas sebagaimana janji politik kepala daerah terpilih sebagaimana termaksud di dalam RPJMD Periode 2021-2026.

Banggar juga minta pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan program prioritas betul-betul tepat sasaran, berkelanjutan dan menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah yang termuat di dalam RKPDTA 2023.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi mampu mencari sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan daya tarik para investor untuk melakukan penanaman
modal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi melakukan kajian terhadap potensi sebenarnya sebagai pembanding perhitungan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sementara untuk Kebijakan Belanja Daerah yang mengedepankan money follow program priority perlu diperketat targetnya. Seluruh input, proses, dan output perlu ditinjau dengan melihat serapan anggaran dan output serta outcome.

Advertisement Advertisement

Merangin

Bupati Merangin Buka Festival Jaranan Nusantara 2025

DETAIL.ID

Published

on

Merangin – Bupati Merangin, H M Syukur diwakili Staf Ahli Bupati bidang Keuangan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, Irsadi, bersama Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur membuka Festival Jaranan Nusantara (FJN) pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Pembukaan FJN 2025 dalam rangka Meranti Festival tersebut, ditandai pemukulan Gong oleh Hj Lavita Syukur didampingi Irsadi, di Lapangan Merpati Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang.

Tampak hadir, Camat Renah Pamenang Kusranto, para tokoh Keluarga Jawa Merangin dan ratusan warga yang antusias ingin menyaksikan FJN 2025 yang menjadi agenda rutin Desa Meranti setiap tahunnya tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mengapresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya Festival Jaranan Nusantara 2025 yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Meranti dan Karang Taruna setempat tersebut,” ujar Bupati melalui Irsadi.

Dikatakan Irsadi, FJN sebagai upaya melestarikan budaya khas Kuda Lumping (Jaranan) yang merupakan warisan budaya Indonesia dan sekaligus sebagai wadah mengangkat potensi budaya serta ekonomi masyarakat Kabupaten Merangin.

Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta dari berbagai Paguyuban Jaranan se-Indonesia, untuk menjadikan FJN 2025 sebagai momentum mempererat persatuan budaya, memperkuat identitas daerah.

Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur menambahkan, digelarnya FJN 2025 juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melalui peningkatan aktivitas Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM).

“Kami berharap agar FJN 2025 ini terus berlanjut secara berkesinambungan dan terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Ini event besar yang dapat mengangkat peran Merangin khususnya Desa Meranti dalam melestarikan budaya nasional,” ujar Hj Lavita Syukur.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional lanjut Ketua TP PKK Merangin, FJN telah mendapat rekomendasi resmi dari Kementerian Kebudayaan RI, dengan melibatkan banyak paguyuban jaranan dari berbagai daerah di Indonesia.

Acara pembukaan FJN 2025 tersebut, berlangsung meriah diikuti Paguyuban Jaranan dari berbagai kecamatan di Merangin dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta dari provinsi lainnya.

Continue Reading

Natuna

Pemerintah Kabupaten Natuna Tegaskan Komitmen Dukung Pengembangan Geopark Natuna

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna — Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terus mendukung pengembangan Geopark Natuna sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam kegiatan Indonesia’s Geopark Leader Forum yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta pada Rabu, 3 Desember 2025.

Forum yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, ini menjadi agenda strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyamakan arah kebijakan terkait pengembangan geopark di Indonesia, termasuk Geopark Natuna yang saat ini terus dipersiapkan menuju penguatan status nasional.

Kehadiran Bupati Cen Sui Lan sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya menjadikan geopark sebagai instrumen pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai pengembangan geopark tidak hanya berfokus pada aspek konservasi, tetapi juga membuka peluang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor edukasi, penelitian, dan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk menyelaraskan seluruh kebijakan pembangunan dengan arah pengembangan Geopark Natuna. Ini bukan sekadar program, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cen Sui Lan juga menyampaikan bahwa Natuna sejalan dengan isi Deklarasi Komitmen Mendukung Pengembangan Geopark yang memuat lima aspek utama, yaitu:

  1. Menyelaraskan kebijakan geopark dalam perencanaan pembangunan daerah.
  2. Melindungi dan melestarikan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya.
  3. Mendorong riset, teknologi, dan pendidikan terkait geopark.
  4. Menggerakkan ekonomi lokal berbasis pemanfaatan geopark secara berkelanjutan.
  5. Membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi pengembangan geopark.

Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa para kepala daerah perlu memahami manfaat geopark secara menyeluruh—baik dari sisi konservasi, edukasi, maupun ekonomi.

“Geopark memberikan nilai strategis bagi daerah. Kepala daerah harus proaktif melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan penguatan ekonomi tanpa merusak lingkungan,” kata Mendagri.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama bagi daerah yang memiliki geopark namun keterbatasan anggaran—sebuah isu yang relevan bagi banyak daerah termasuk Natuna.

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bupati Cen Sui Lan menegaskan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia akademik, lembaga internasional seperti UNESCO, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan Geopark Natuna.

Reporter: Saipul Bahari 

Continue Reading

ADVERTORIAL

Envi Explore 2025: Mahasiswa Teknik Lingkungan UNJA Pelajari Pengelolaan Limbah dan Sistem Energi di Industri Nasional

DETAIL.ID

Published

on

Mendalo – Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Jambi (UNJA) angkatan 2023 melaksanakan kegiatan “Envi Explore: Kunjungan Industri ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan PT DSSP Power V Sumsel” pada 28–29 Oktober 2025. Program ini bertujuan memperluas wawasan mahasiswa mengenai proses produksi, pengelolaan limbah, serta penerapan sistem manajemen lingkungan pada industri pupuk dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Dosen pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) UNJA, Dr. Bambang Irawan, S.Pd., M.T., menyambut baik agenda ini dan menegaskan pentingnya penguatan pengalaman lapangan bagi mahasiswa.

“Kunjungan industri merupakan jembatan antara teori dan praktik. Saya berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin meningkat kualitasnya,” ujar Dr. Bambang.

Selama kunjungan, mahasiswa mempelajari proses produksi pupuk urea dan NPK, sistem manajemen mutu, penerapan K3 dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), serta teknologi pengelolaan pencemaran udara, air limbah, dan limbah B3 di PT PUSRI Palembang. Mereka juga meninjau fasilitas pendukung seperti boiler, unit ammonia, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Di PT DSSP Power V Sumsel, mahasiswa melihat langsung operasional PLTU, sistem pembakaran batubara, teknologi electrostatic precipitator (ESP), cooling system, serta pemantauan emisi melalui Continuous Emission Monitoring System (CEMS). Mereka juga mengamati pengelolaan fly ash dan bottom ash (FABA), efisiensi energi, dan penerapan K3L di area pembangkit. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami praktik industri dan pengelolaan lingkungan serta energi.

Perwakilan HSE dan Operasional PT DSSP Power Sumsel menyampaikan komitmen perusahaan terhadap edukasi mahasiswa.

“Kami selalu terbuka untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, khususnya terkait manajemen lingkungan dan keselamatan kerja. Semoga kunjungan ini membantu mahasiswa memahami tantangan industri energi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Perwakilan HSE dan Lingkungan PT Pusri Palembang juga berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja.

“Industri pupuk sangat erat kaitannya dengan pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya. Kami berharap pengalaman ini dapat menambah wawasan mahasiswa dan menjadi bekal pada saat terjun ke dunia kerja,” katanya.

Mahasiswa juga memberikan tanggapan positif terhadap kesempatan observasi langsung di lapangan. Zaitun Azzahra Munawaroh menyebut kunjungan tersebut memperluas pemahamannya mengenai sistem pengelolaan limbah dan penerapan K3 di industri besar. Rika Aulia menambahkan bahwa meskipun mereka tidak mengunjungi unit IPAL karena alasan operasional, penjelasan yang diberikan tetap membantu memahami alurnya. Sementara itu, Zikra Aulia Putra menilai observasi langsung terhadap pengelolaan limbah B3 memperkuat wawasannya tentang tanggung jawab lingkungan industri.

Secara umum, para mahasiswa menilai kegiatan ini informatif dan bermanfaat, meskipun waktu kunjungan terbatas dan beberapa area pabrik tidak dapat diakses. Program Studi Teknik Lingkungan UNJA berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin serta melibatkan lebih banyak sektor industri. Kunjungan ini diharapkan mampu memperluas wawasan mahasiswa sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pihak industri di masa mendatang.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs