Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

HUT JAMBI, Gubernur Al Haris Ajak Masyarakat Bersatu Padu Bergerak Dalam Pembangunan

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengajak seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi bersatu padu dan bergerak bersama sama dalam membangun Provinsi Jambi sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera lagi kedepannya.

Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke 66 Provinsi Jambi Tahun 2023, bertempat di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Jambi, Jumat, 06 Januari 2023.

Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 mengangkat tema ”Jambi Mantap Membangun Negeri”, secara filosofi, tema ini menggambarkan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun seluruh aspek pembangunan melalui pendekatan tiga misi pembangunan yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan sumber daya manusia.

“Gambaran dari capaian pembangunan tahun 2022, dimana kondisi perekonomian daerah terus mengalami membaik dengan tumbuh dan berkembangnya aktivitas di segala lini. Tentunya ini berkat upaya semua masyarakat, Organisasi Perangkat daerah dan semua pihak, baik di tingkat Provinsi Jambi maupun tingkat Kabupaten/Kota yang terus menciptakan terobosan dan strategi dalam menyikapi dinamika kehidupan dengan segala permasalahannya,” kata Al Haris.

Al Haris memaparkan, capaian indikator makro yang tercermin dari pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2021 sebesar 3,66%, dan laju pertumbuhan ekonominya dilihat dari Year on Year pada Triwulan III Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,20%, sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya aktivitas produksi dan ekonomi daerah juga ditunjukkan dari capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi pada bulan Desember 2022 sebesar 140,63 atau naik sebesar 1,95% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 137,94.

“Kondisi penduduk miskin di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan, dimana pada bulan Maret tahun 2022 persentase penduduk miskin mencapai sebesar 7,62% atau sebanyak 279,37 ribu orang, turun sebesar 0,47% dibandingkan pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 8,09% atau sebanyak 293,86 ribu orang. Dalam mengatasi kondisi kemiskinan ekstrem Provinsi Jambi, juga menunjukkan trend menurun yaitu pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 1,16% atau 42.411 orang, turun sebesar 0,14% dari tahun 2021 sebesar 1,30% dengan jumlah 47.229 orang, selanjutnya angka pengangguran terbuka Provinsi Jambi juga menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,5%, dari capaian tahun 2021 sebesar 5,09% turun menjadi 4,59% pada tahun 2022,” ujar Al Haris.

Al Haris menjelaskan, kondisi inflasi Provinsi Jambi pada awalnya merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan terhadap tingginya angka inflasi secara nasional, secara perlahan dengan langkah dan strategi kebijakan serta rencana aksi, mampu menunjukkan hasil positif dan mampu keluar dari zona yang menjadi perhatian khusus hingga Desember 2022. Peran Pemerintah Provinsi Jambi bersama TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota serta semua pemangku kepentingan sehingga Provinsi Jambi telah mampu untuk menekan inflasi dari 8,55% pada bulan Juli 2022 menjadi 6,35% pada bulan Desember 2022.

“Kondisi makro daerah yang terus membaik, juga mampu mencapai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada 2022 sebesar 72,14%, atau meningkat sebesar 0,51% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 71,63%, ini memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat Provinsi Jambi untuk terus tumbuh dan berkembang dan memacu percepatan pembangunan kedepannya,” ucap Al Haris

Baca Juga : Bupati Tanjab Barat Kunjungi Gapura Kopi Beramal, Makan Minum Sepuasnya Bayar Seikhlasnya
Al Haris menuturkan, menyikapi isu aktual permasalahan transportasi akibat intensitas tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, salah satunya adalah batubara, dimana pada satu sisi, batubara merupakan salah satu dari potensi yang mampu mendongkrak nilai kontribusi sektor terhadap PDRB Provinsi Jambi, namun pada sisi lain juga mempengaruhi kondusifitas aktivitas arus barang dan jasa antar daerah di wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi bersama semua pihak yang memiliki potensi dengan para pelaku usaha terus melakukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk meminimalisir permasalahan tersebut.

“Menyikapi hal tersebut, kita telah melaksanakan strategi dan rencana aksi dalam pengaturan sistem transportasi daerah yang salah satunya mendorong pembangunan jalur darat melalui jalan khusus, kemudian dengan alternatif multimoda melalui jalur Sungai Batanghari menuju ke outlet distribusi produksi yaitu pelabuhan. Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan jalan yang bersifat major terutama pada ruas-ruas jalan yang dianggap krusial untuk diprioritaskan penanganannya,” tutur Al Haris.

“Sistem logistik dan tatanan transportasi Provinsi Jambi merupakan sebagian dari konektifitas antar wilayah di Pulau Sumatera, kita sangat mengapresiasi penetapan baru Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi pada tahun 2022. Pemerintah Pusat telah menetapkan pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Muaro Jambi sebagai salah satu dari 10 tambahan Proyek Strategis Nasional, ini adalah bentuk intervensi Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan terciptanya daya saing antar wilayah dan meningkatnya peluang investasi daerah dengan mengoptimalkan potensi unggulan,” kata Al Haris.

Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi mendapat support dari Pemerintah Pusat yaitu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dalam memberikan stimulan alokasi program yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya dalam peningkatan fasilitas kesehatan terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah yang saat ini menjadi perhatian dalam meningkatkan pelayanan.

“Bentuk nyata yang telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak rumah sakit yang bersifat penanganan kekhususan, yaitu Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Dharmais, Rumah Sakit Pusat dan Otak Nasional Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta. Harapan lainnya adalah perhatian Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dalam menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang mampu dan berkualitas,” ungkap Al Haris.

“Saya menyadari, dalam rentang periode pembangunan JAMBI MANTAP yang sedang berjalan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan semua lapisan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Hal yang cukup menggembirakan adalah dengan terselenggaranya Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi, salah satunya pembangunan jalan Tol Betung-Jambi dan Jambi-Rengat yang telah menyelesaikan fase pembebasan lahan. Harapan dukungan percepatan pembangunan fisiknya dapat direalisasikan sehingga dapat bermanfaat dalam menumbuh kembangkan perekonomian daerah dan memacu daya saing investasi daerah sebagai bagian dari percepatan pembangunan nasional, khususnya di Pulau Sumatera,” kata Al Haris.

Pada kesempatan tersebut hadir Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pangdam II/ Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi, anggota DPR RI Dapil Jambi dan tamu undangan lainnya.

Advertisement

ADVERTORIAL

Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso

DETAIL.ID

Published

on

Dewas BPJS Kesehatan saat mengunjungi Puskesmas Kutakulon, Bondowoso. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Bondowoso – Tim Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan lapangan ke Puskesmas Kutakulon, Kabupaten Bondowoso, Rabu, 28 Oktober 2026.

Langkah ini berfokus pada pemantauan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan program promotif dan preventif berjalan sesuai aturan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama rombongan.

Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, menerima langsung kedatangan rombongan sebelum mereka bergerak meninjau loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, layanan rawat jalan, serta unit kefarmasian.

Rombongan juga mengamati alur Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan Program Rujuk Balik.

“Puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan upaya promotif dan preventif berjalan optimal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk pelayanan bagi peserta Program Rujuk Balik (PRB). Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Sunarto.

Sunarto memaparkan bahwa pencegahan penyakit sejak dini memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan stabilitas finansial program.

Penerapan pola hidup sehat memperbesar peluang masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh secara jangka panjang.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya promotif dan preventif ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sehingga manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip gotong royong yang menjadi landasan penyelenggaraan Program JKN, yaitu peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu,” tutur Sunarto.

Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, mengapresiasi kehadiran jajaran pengawas.

Ia memandang langkah ini memberi dorongan moral bagi para tenaga medis di lapangan.

“Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dukungan serta perhatian dari BPJS Kesehatan semakin memotivasi seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya peserta JKN,” kata Mansur.

Mansur menyebut pihak puskesmas menjalankan pencegahan penyakit lewat edukasi rutin, pemantauan kondisi warga, skrining kesehatan, dan pengelolaan pasien penyakit kronis.

“Melalui berbagai program tersebut, kami berharap faktor risiko penyakit dapat dideteksi sejak dini sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatannya agar tetap sehat dan produktif,” ujar Mansur. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tinjau Pelayanan JKN di RSUD Bondowoso

DETAIL.ID

Published

on

Dewas BPJS Kesehatan berkunjung ke RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, Rabu (28/10/2026). (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Bondowoso – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mendatangi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Kunjungan lapangan ini bertujuan memastikan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan sesuai regulasi sekaligus menyerap masukan langsung dari pihak rumah sakit.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama tim BPJS Kesehatan Cabang Jember berdiskusi dengan Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR.

Diskusi tersebut membahas pelaksanaan layanan, pemanfaatan sistem digital, hingga berbagai hambatan teknis yang membelit fasilitas kesehatan di lapangan.

“Melalui kunjungan ini, kami ingin mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, bagaimana fasilitas kesehatan dapat mengoptimalkan sistem yang sudah disediakan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan begitu, berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN,” ujar Sunarto.

Sunarto mendorong penguatan kerja sama antara pengelola jaminan sosial dan rumah sakit.

Ia menegaskan ketaatan pada aturan resmi menjadi kunci utama agar masyarakat memperoleh kepastian layanan medis.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan harus terus dijaga dan diperkuat. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi hal penting agar pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap berbagai masukan dari fasilitas kesehatan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk terus melakukan perbaikan,” kata Sunarto.

Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR., mengapresiasi perhatian jajaran pengawas terhadap kondisi rumah sakit.

Ia memaparkan bahwa mayoritas warga berobat menggunakan kartu jaminan kesehatan nasional.

“Hampir 95 persen pasien yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit kami merupakan peserta BPJS Kesehatan, baik dari segmen PBPU atau mandiri, PBI, maupun segmen kepesertaan lainnya,” kata Yus.

Yus juga mensyukuri capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bondowoso yang mempermudah akses berobat bagi warga.

Manajemen rumah sakit terus membenahi kapasitas dan sarana medis demi meningkatkan mutu layanan.

“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Salah satunya melalui pengembangan kapasitas rumah sakit agar cakupan pelayanan dapat semakin luas serta memudahkan masyarakat, khususnya peserta JKN, dalam memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan,” tutur Yus. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Laju Ekonomi Jember Meroket, BPS Puji Keberhasilan Pemkab Tekan Angka Kemiskinan

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember berjabat tangan dengan Kepala BPS RI, Kamis (29/10/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember yang menembus angka 6,35 persen pada triwulan I-2026 dan 5,9 persen pada triwulan II-2026 berbuah apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Capaian positif tersebut dinilai berhasil berjalan seiring dengan upaya penurunan angka kemiskinan di daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti usai bertemu Bupati Jember Muhammad Fawait di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Amalia menilai langkah Pemkab Jember menunjukkan keseimbangan antara laju ekonomi dan pemerataan kesejahteraan warga, termasuk dalam keikutsertaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil pertama dan kedua.

“Ini keren sekali, kami jadi semangat untuk terus berkolaborasi,” ujar Amalia. Menurutnya, pemanfaatan data statistik akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan arah kebijakan agar setiap program pemerintah tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan pihaknya telah menyodorkan hasil verifikasi data warga desil pertama dan kedua kepada BPS RI, serta bersiap memperluas proses pendataan hingga desil ketiga dan keempat.

Langkah verifikasi di lapangan melibatkan aparatur sipil negara, mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN), hingga relawan demi menjamin keakuratan kondisi sosial ekonomi di tingkat bawah.

“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” tutur Gus Fawait.

Ia menambahkan, Pemkab Jember tengah menyiapkan pengembangan aplikasi terintegrasi dengan BPS demi memfasilitasi pembaruan data secara berkala.

Sejauh ini, angka penduduk miskin di Jember tercatat menyusut sekitar 15.990 jiwa, sekaligus membawa kabupaten ini keluar dari daftar dua daerah dengan jumlah warga miskin absolut terbesar di Jawa Timur.

“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” kata Gus Fawait.

Guna memperkuat capaian pembangunan, Jember mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat.

Alokasi tersebut mencakup revitalisasi 258 gedung sekolah sebesar Rp187,38 miliar, dukungan sektor pertanian senilai Rp312 miliar, bantuan pangan untuk 390.744 keluarga penerima manfaat, pembangunan Sekolah Rakyat bernilai Rp221,99 miliar, serta potensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menembus Rp4,6 triliun per tahun.

“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

Sinergi antara Pemkab Jember dan BPS RI ke depan bakal ditindaklanjuti lewat penguatan koordinasi pemutakhiran data secara intensif, sekaligus evaluasi berkala agar derap pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan dampak nyata bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs