ADVERTORIAL
Meningkatnya Aktifitas Gunung Kerinci, Gubernur Al Haris: Kerinci Butuh Lima Jalur Evakuasi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, memimpin apel bersama kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Kerinci, di lapangan PTPN VI Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Sabtu, 14 Januari 2023.
Apel ini dilakukan untuk menindaklajuti aktivitas erupsi Gunung Kerinci yang sepanjang minggu kedua Januari 2023 yang terus meningkat, hingga saat ini gunung tertinggi di Sumatera ini berstatus waspada level II.
Seperti diketahui, Gunung Kerinci mengalami erupsi dengan ketinggian mencapai 1.200 meter pada pukul 18.10 WIB, Kamis sore, 12 Januari 2023.
Apel kesiapsiagaan tersebut dihadiri oleh Danrem 042/Garuda Putih, Kapolda Jambi, Kepala Kantor Basarnas Jambi, Kepala BPBD Provinsi, Kepala BMKG, Bupati Kerinci, Wali Kota Sungaipenuh, dan unsur Forkopimda lainnya.
“Tujuan diadakan Apel Siaga ini dimaksudkan agar menyiapkan segala sesuatu dengan jelas, agar mitigasi bencana ini dapat berjalan dengan baik,” kata Gubernur Al Haris dalam sambutannya.
Lebih lanjut dikatakan Gubernur Al Haris, bahwa pihaknya sudah mendapatkan laporan dari Bupati Kerinci ada 5 Desa yang sangat membutuhkan jalur evakuasi jika terjadi letusan Gunung Kerinci.
Hal tersebut akan diupayakan karena jalan tersebut akan melintasi TNKS.
“Kita akan mencoba menembus jalur TNKS itu, dengan meminta pihak terkait yang bisa mendukung kita ini. Nanti kita minta koordinasi dengan BNPB. Sejak tahun 2015 lalu kita sudah mengajukan bersama pak Bupati, tapi terkendala izinnya,” jelasnya.
Terakait jalur evakuasi dari Renah Pemetik ke kabupaten Bungo, pihaknya akan terus berupaya untuk mendapatkan izin.
“Karena ini bencana mesti harus diambil langkah, saya juga akan menghadap pak presiden terkait jalur evakuasi,” pungkasnya.
Sementara Bupati Kerinci, H. Adirozal, usai mengikuti apel kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Kerinci, mengatakan ada sekitar 80 ribu jiwa yang berada di tiga Kecamatan di dekat Gunung Kerinci yakni Gunung Tujuh, Kayu Aro dan Kayu Aro Barat akan terdampak.
“Saat ini baru ada empat titik jalan evakuasi dan kita butuh lima jalan evakuasi baru aman. Empat titik jalan evakuasi sudah disiapkan pemerintah kabupaten Kerinci, dan kita butuh satu lagi yakni untuk lima desa di kecamatan Gunung Tujuh yang menuju arah Renah Pemetik yang melintasi sekitar 8 km wilayah TNKS. Itu lah akan berusaha kita perjuangkan jalan tersebut agar dapat dibangun. Untuk jalan evakuasi saat ini masih belum mendapat izin dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.
Dia menyebutkan, jika sudah ada lima jalan evakuasi maka sudah bisa dikatakan aman jika suatu saat terjadi letusan Gunung Kerinci.
“Kerinci melalui instansi terkait sudah sering melakukan simulasi penyelamatan di desa agar masyarakat paham jika terjadi satu saat letusan maka mereka harus lari kemana mereka sudah paham,” ujarnya.
Dia menambahkan untuk saat ini ada lima desa yang belum dibuat jalan evakuasi karena melintasi hutan TNKS. Namun pada dasarnya jalan setapak sebenarnya sudah ada, namun kita perlu dilebarkan tapi terkendala izin.
“Ada sekitar 8 km yang harus melintasi kawasan Hutan TNKS,” tukasnya.
ADVERTORIAL
Rawat Tradisi Gus Miek, Bupati Jember Siap Bumikan Majelis Moloekatan
DETAIL.ID, Jember – Halaman Pemkab Jember kembali bergetar oleh lantunan ayat suci dan selawat dalam agenda Majelis Sema’an Al-Qur’an dan Dzikrul Ghofilin Moloekatan Gus Miek, Sabtu, 23 Mei 2026.
Memasuki tahun kedua pelaksanaannya sejak 2025, agenda spiritual yang digagas oleh waliyullah KH. Moch. Hamim Jazuli (Gus Miek) ini sukses menyedot ratusan jamaah, tokoh agama, kiai, dan gus dari berbagai penjuru Jember.
Langkah Pemkab Jember memfasilitasi majelis akbar ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam merawat tradisi religi sekaligus memperkuat ukhuwah islamiyah di bumi pendalungan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengawal penuh syiar Al-Qur’an dan pembumian majelis dzikir semacam ini demi keberkahan daerah.
Sebagai pemimpin yang tumbuh dari kultur pesantren, Gus Fawait juga menyampaikan pesan menyentuh mengenai ketakzimannya kepada garis keturunan (dzurriyah) para ulama besar.
“Saya hanya seorang santri yang tidak punya apa-apa kecuali rasa cinta kepada wali Allah, kepada Gus Miek dan dzurriyah beliau-beliau. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan majelis ini, Pemerintah Kabupaten Jember siap ikut serta membumikan majelis ini semampu kami sebagai kepala daerah. Kami berharap doa dari para kiai, para gus, dan seluruh jamaah untuk Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Melalui majelis ini, Pemkab Jember berharap kekuatan doa kolektif dari para ulama dan jamaah yang hadir mampu menjadi benteng spiritual sekaligus motor penggerak kebaikan bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan umat.
ADVERTORIAL
Jemaah Haji Wajib Pastikan Status BPJS Kesehatan Tetap Aktif
DETAIL.ID, Sumenep — BPJS Kesehatan mengingatkan seluruh calon jemaah haji untuk memastikan status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka dalam kondisi aktif sebelum berangkat ke tanah suci.
Hal ini krusial untuk memberikan perlindungan finansial dan kesehatan bagi jemaah maupun keluarga yang ditinggal di tanah air.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, menegaskan bahwa status aktif JKN kini menjadi salah satu syarat administrasi wajib.
Mengingat gangguan kesehatan bisa terjadi kapan saja tanpa diduga, jaminan ini akan memastikan jemaah mendapatkan layanan medis tanpa kendala biaya.
“Calon jemaah haji bisa saja mengalami gangguan kesehatan kapan saja. Oleh sebab itu, pentingnya menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif agar saat membutuhkan pelayanan kesehatan, biaya pengobatan dapat dijamin sesuai ketentuan,” kata Galih.
Galih juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan digital seperti PANDAWA atau Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan mereka secara berkala demi kelancaran ibadah.
Manfaat dari kepatuhan ini diakui langsung oleh Maryamah (68), salah satu peserta JKN asal Kabupaten Sumenep.
Ia mengaku merasa jauh lebih tenang dan bisa berkonsentrasi penuh pada ibadahnya di tanah suci karena urusan perlindungan kesehatan telah terjamin.
“Menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif menurut saya memang menjadi kewajiban sebagai peserta. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit, sehingga perlindungan kesehatan sangat penting dimiliki,” tutur Maryamah.
Melalui kemudahan Aplikasi Mobile JKN, Maryamah menambahkan bahwa pengecekan status kini sangat praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengantre di kantor BPJS Kesehatan.
Reporter: Zainul Hasan
ADVERTORIAL
Bermasalah! Pemkab Jember Minta SPPG Al Mubarok dan Sumbersari 2 Ditutup
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember merekomendasikan penghentian operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya, yaitu SPPG Al Mubarok Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2.
Rekomendasi tersebut disampaikan langsung melalui surat resmi Bupati Jember, Gus Fawait, kepada Badan Gizi Nasional menyusul hasil evaluasi lapangan dan aduan masyarakat melalui kanal “Wadul Guse”.
Menurut PJ Sekretaris Daerah Jember sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Achmad Imam Fauzi, surat tersebut dikirimkan pada 22 Mei 2026.
Langkah ini diambil setelah ditemukan berbagai masalah fatal terkait standar kebersihan, pengelolaan makanan, hingga keamanan kerja di kedua dapur tersebut.
Masalah serius terjadi di SPPG Al Mubarok Kaliwates yang diduga kuat menjadi penyebab keracunan makanan pada sejumlah anak PAUD dan TK.
Selain itu, petugas menemukan pelanggaran fatal berupa peletakan tabung gas di ruang tertutup yang mengancam keselamatan.
“Faktanya ada korban. Itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keselamatan penerima manfaat program harus menjadi prioritas utama,” ujar Fauzi.
Di sisi lain, SPPG Sumbersari 2 juga dinilai bermasalah setelah sempat mengalami kebakaran akibat kebocoran gas di ruang oven pengering.
Kondisi ini diperparah dengan lokasi bangunan yang berada di dekat saluran irigasi besar dan rawan terjangkit banjir.
Pemkab Jember menegaskan tidak akan main-main dengan Program MBG karena menyangkut kesehatan anak-anak.
Seluruh mitra pun diwajibkan memenuhi standar operasional yang ketat.
Walau demikian, nasib akhir dari operasional kedua SPPG ini kini sepenuhnya berada di tangan keputusan Badan Gizi Nasional.



