ADVERTORIAL
Meningkatnya Aktifitas Gunung Kerinci, Gubernur Al Haris: Kerinci Butuh Lima Jalur Evakuasi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, memimpin apel bersama kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Kerinci, di lapangan PTPN VI Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Sabtu, 14 Januari 2023.
Apel ini dilakukan untuk menindaklajuti aktivitas erupsi Gunung Kerinci yang sepanjang minggu kedua Januari 2023 yang terus meningkat, hingga saat ini gunung tertinggi di Sumatera ini berstatus waspada level II.
Seperti diketahui, Gunung Kerinci mengalami erupsi dengan ketinggian mencapai 1.200 meter pada pukul 18.10 WIB, Kamis sore, 12 Januari 2023.
Apel kesiapsiagaan tersebut dihadiri oleh Danrem 042/Garuda Putih, Kapolda Jambi, Kepala Kantor Basarnas Jambi, Kepala BPBD Provinsi, Kepala BMKG, Bupati Kerinci, Wali Kota Sungaipenuh, dan unsur Forkopimda lainnya.
“Tujuan diadakan Apel Siaga ini dimaksudkan agar menyiapkan segala sesuatu dengan jelas, agar mitigasi bencana ini dapat berjalan dengan baik,” kata Gubernur Al Haris dalam sambutannya.
Lebih lanjut dikatakan Gubernur Al Haris, bahwa pihaknya sudah mendapatkan laporan dari Bupati Kerinci ada 5 Desa yang sangat membutuhkan jalur evakuasi jika terjadi letusan Gunung Kerinci.
Hal tersebut akan diupayakan karena jalan tersebut akan melintasi TNKS.
“Kita akan mencoba menembus jalur TNKS itu, dengan meminta pihak terkait yang bisa mendukung kita ini. Nanti kita minta koordinasi dengan BNPB. Sejak tahun 2015 lalu kita sudah mengajukan bersama pak Bupati, tapi terkendala izinnya,” jelasnya.
Terakait jalur evakuasi dari Renah Pemetik ke kabupaten Bungo, pihaknya akan terus berupaya untuk mendapatkan izin.
“Karena ini bencana mesti harus diambil langkah, saya juga akan menghadap pak presiden terkait jalur evakuasi,” pungkasnya.
Sementara Bupati Kerinci, H. Adirozal, usai mengikuti apel kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Kerinci, mengatakan ada sekitar 80 ribu jiwa yang berada di tiga Kecamatan di dekat Gunung Kerinci yakni Gunung Tujuh, Kayu Aro dan Kayu Aro Barat akan terdampak.
“Saat ini baru ada empat titik jalan evakuasi dan kita butuh lima jalan evakuasi baru aman. Empat titik jalan evakuasi sudah disiapkan pemerintah kabupaten Kerinci, dan kita butuh satu lagi yakni untuk lima desa di kecamatan Gunung Tujuh yang menuju arah Renah Pemetik yang melintasi sekitar 8 km wilayah TNKS. Itu lah akan berusaha kita perjuangkan jalan tersebut agar dapat dibangun. Untuk jalan evakuasi saat ini masih belum mendapat izin dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.
Dia menyebutkan, jika sudah ada lima jalan evakuasi maka sudah bisa dikatakan aman jika suatu saat terjadi letusan Gunung Kerinci.
“Kerinci melalui instansi terkait sudah sering melakukan simulasi penyelamatan di desa agar masyarakat paham jika terjadi satu saat letusan maka mereka harus lari kemana mereka sudah paham,” ujarnya.
Dia menambahkan untuk saat ini ada lima desa yang belum dibuat jalan evakuasi karena melintasi hutan TNKS. Namun pada dasarnya jalan setapak sebenarnya sudah ada, namun kita perlu dilebarkan tapi terkendala izin.
“Ada sekitar 8 km yang harus melintasi kawasan Hutan TNKS,” tukasnya.
ADVERTORIAL
Komisi VII DPR RI Apresiasi JFC, Gus Fawait Perjuangkan Bandara Jember Demi Wisata Internasional
DETAIL.ID, Jember – Dukungan terhadap pengembangan Jember Fashion Carnaval (JFC) datang dari Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember.
Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendorong percepatan pembangunan sektor penunjang pariwisata, termasuk peningkatan kapasitas Bandara Jember.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyebut JFC sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, ajang berskala internasional itu mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas, mulai dari industri fesyen, UMKM, kuliner, hingga sektor perhotelan.
“Kami hadir untuk memberikan dukungan penuh sekaligus mendorong agar atensi terhadap JFC semakin meluas. Kami ingin memastikan mitra kerja kami, baik Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Ekonomi Kreatif, dapat terus mengawal acara ini agar menjadi patokan kalender pariwisata, tidak hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga mancanegara,” kata Rahayu Saraswati, Sabtu, 25 Juli 2026.
Ia menambahkan, JFC juga menjadi wadah bagi para desainer dan pelaku industri kreatif untuk menunjukkan kualitas karya mereka kepada dunia.
Kehadiran ribuan pengunjung dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk unggulan Jember, seperti edamame dan cerutu, yang telah memiliki pasar internasional.
Sara juga berharap penyelenggaraan JFC terus berkembang menjadi festival yang semakin inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menilai besarnya potensi JFC harus dibarengi dengan peningkatan akses transportasi menuju Jember.
Menurutnya, kemudahan konektivitas menjadi salah satu kunci untuk menarik lebih banyak wisatawan, khususnya dari luar negeri.
Karena itu, Pemkab Jember mengusulkan peningkatan kapasitas Bandara Jember kepada Komisi VII DPR RI sebagai salah satu prioritas pembangunan yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.
“Artinya ke depan mudah-mudahan nanti bandara kita bisa besar, sehingga nanti banyak pengunjung yang gampang datang ke Jember, tidak harus turun di Surabaya atau di tempat yang lainnya. Itu salah satu permohonan kami ke depan,” ujar Gus Fawait.
ADVERTORIAL
Home Care Jember Resmi Meluncur, Warga Miskin Kini Bisa Periksa Kesehatan Tanpa Harus ke Puskesmas
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember resmi meluncurkan Program Home Care sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Peluncuran program tersebut dipusatkan di Puskesmas Sumberbaru pada Jumat, 24 Juli 2026, dengan menghadirkan layanan kesehatan yang langsung mendatangi rumah pasien.
Peresmian program dihadiri Bupati Jember, Muhammad Fawait; Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Oktavianus; Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule; Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian; jajaran DPRD Jawa Timur, kepala OPD, camat, kepala puskesmas, hingga tenaga kesehatan.
Melalui program ini, sekitar 1.200 tenaga kesehatan diterjunkan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis kepada warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter melalui layanan telemedicine yang telah terintegrasi.
Untuk mendukung operasional, Pemkab Jember menyiapkan 10 armada khusus Home Care.
Selain itu, sebanyak 40 kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan turut difungsikan sebagai kendaraan layanan kesehatan keliling sekaligus antar-jemput pasien yang membutuhkan penanganan medis.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.
“Kalau orang kaya punya dokter keluarga, maka di Jember kami sedang berikhtiar agar warga tidak mampu juga memiliki dokter keluarga,” ujar Fawait.
Selain memperoleh pemeriksaan kesehatan, keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai inovasi yang dilakukan Pemkab Jember layak dijadikan contoh bagi daerah lain karena menghadirkan pelayanan kesehatan yang langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Ini bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Kawendra.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menyatakan dukungannya terhadap Program Home Care karena dinilai mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Program ini akan menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Muhammad Zamroni menjelaskan bahwa layanan Home Care tidak diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil berisiko tinggi, balita stunting, lansia dengan penyakit kronis berkepanjangan, penyandang disabilitas, serta tokoh agama.
“Jadi tidak semua warga berhak menerima layanan homecare (selain kriteria diatas, red),” tutur Zamroni.
ADVERTORIAL
Terobosan Baru! Pemkab Jember Hadirkan Layanan “Dokter Pribadi” untuk Warga Miskin, Pertama di Indonesia
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali mencatatkan terobosan baru dalam upaya mengikis ketimpangan akses kesehatan.
Melalui program homecare, warga dari kalangan kurang mampu kini bisa menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan langsung di rumah layaknya memiliki dokter pribadi.
Rangkaian program ini diawali dengan prosesi soft launching di Kantor Dinas Kesehatan Jember pada Kamis, 23 Juli 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan peresmian penuh di Puskesmas Sumberbaru pada Jumat, 24 Juli 2026.
Wujudkan Keadilan Akses Kesehatan
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa program homecare dirancang khusus untuk memotong jurang pemisah antara kelompok masyarakat mampu dan warga yang selama ini kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan formal.
“Kalau mereka yang mampu punya dokter keluarga, Jember mewujudkan keluarga yang tidak mampu mempunyai dokter pribadi atau dokter keluarga lewat pelayanan homecare,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut.
Gus Fawait juga mengklaim bahwa skema pelayanan kesehatan warga miskin berbasis kunjungan rumah yang digagas pemerintah daerah ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.
“Ini pertama kali di Indonesia dan kita boleh berbangga,” katanya.
Optimalisasi Kendaraan OPD
Demi memastikan eksekusi program berjalan optimal, Pemkab Jember tidak tanggung-tanggung dalam menyiapkan infrastruktur pendukung di lapangan.
Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan (nakes) dikerahkan dan dibekali Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk menjaga standar layanan tetap profesional.
Sementara itu, untuk mobilitas petugas, pemerintah daerah menyiagakan 10 unit armada operasional baru.
Guna menjaga efisiensi anggaran, pengoperasian di lapangan juga memanfaatkan kendaraan dinas dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini kurang dimaksimalkan.
“Ada Grand Livina, Innova dan macam-macam, karena memang masing-masing OPD ya,” tutur Gus Fawait.
Di penghujung keterangannya, Gus Fawait terbuka terhadap potensi kendala teknis yang lazim terjadi pada tahap awal program skala besar.
Ia memastikan evaluasi berkala akan terus dilakukan demi perbaikan layanan ke depan.
“Tentu di awal-awal pasti ada kekurangan dan lain sebagainya. Pasti ada sesuatu yang miss_. Kita akan terus berbenah,” ucapnya.



