Demo hari ini digelar oleh ribuan aparatur desa, yang ialah staf di kantor desa, yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan kompleks dewan legislatif Senayan, Jakarta.
Kemacetan panjang di sekeliling Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, dan sekitarnya pun tak terhindarkan.
ArtikelTerkait
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang sempat bertemu perwakilan PPDI, Selasa , 24 Januari 2023, mengungkap tiga tuntutan para demonstran.
Pertama, para perangkat desa protes pemberhentian dari jabatan setiap kali ada perubahan kades. Kedua, mereka juga menuntut pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketiga, aparat desa menuntut untuk diberikan penghasilan tetap (siltap) setiap bulannya, tidak berasal dari alokasi dana desa yang sering telat.
“Tentu harus kita diskusi dahulu dengan stakeholders problem keuangan. Baik ibu menteri keuangan, dewan perwakilan rakyat, Banggar (Badan Anggara DPR), dan lain-lain,” kata Tito.
Sepekan sebelumnya, Selasa , 17 Januari 2023, para kades yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) berdemo di depan gedung DPR.
Salah satu permintaan khususnya ialah penambahan periode jabatan dari enam tahun yang dikelola dalm UU No. 6 Tahun 2014 wacana Desa menjadi sembilan tahun dan mampu diseleksi kembali dua kali. Alhasil, totalnya bisa mencapai 27 tahun menjabat.
“Karena memang enam tahun ini sangat kurang, alasannya adalah dikala kita jabatan enam tahun, maka kami tetap persaingan poltik. Jadi tidak cukup dengan waktu enam tahun,” aku Kepala Desa Poja, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Robi Darwis, di lokasi demo, Selasa , 17 Januari 2023.
Menurut beliau, abad jabatan enam tahun semakin mempertajam kompetisi antar calon kades.
“Karena selama enam tahun itu kita tetap ada kompetisi politik, maka harapan kami ketika sembilan tahun jabatan, maka kompetisi politik akan menyusut sebab waktu cukup lama,” dalihnya.
Sejauh ini, demo perangkat desa maupun keyword kades sendiri belum masuk trending topic Twitter.
Meski demikian, demo yang telah berlalu sepekan lebih terngiang-ngiang di kepala netizen. Buktinya, mereka, terlepas membaca atau tidak artikel soal demo terbaru, tetap menghardik permintaan penambahan abad jabatan pada demo kades.
“6th itu telah sungguh panjang. Toh jika mau menjabat lagi ya tinggal nyalon lagi & bila memangperformancenya anggun akan terpilih lagi,” kicau akun @Lalalostme3.
“Presiden yg ngurus 1 negara aja ga selama itu kala jabatannya, ini “cuma” 1 desa aja kok minta 9th.”
Akun @yugatake menyatakan, “dah dikasih 6 tahun minta nambah, jikalau bukan tamak apa namanya?”
Senada, @mhmdhdrans pun menganggap permintaan tersebut merefleksikan “Serakah sekali jadi manusia, beliau @agenelitglobal malah mau seumur hidup.”
“Mau jabatan seumur hidup lagi ya?” tutur @mamang_opik.
Netizen @SyukurOumo2 mendesak pengusiran demonstran dari kelompok aparatur desa ini sebab mengkhianati amanat Reformasi soal pembatasan periode jabatan demi memangkas korupsi.
“Usir pulang, gerakan kontra Reformasi.”
Sementara, akun @AwamMakhluk meminta tuntutan para kades itu dikabulkan. “Kasih lah, bila perlu seumur hidup sampai di akhirat, agar seneng,” ia berkicau dalam nada banyaomong.
Kepentingan siapa?
Akun @SebesarB pun mempertanyakan kepentingan siapa yang tengah diperjuangkan para pegawapemerintah desa itu.
Warganet @FFirdau45015500 pun menganggap, “Apa yang mereka perjuangkan cuma untuk kepentingan pribadi, kasihan sekali.”
Sependapat, akun @YSatriadi menganggap “Memalukan, demo kok minta jabatan dengan menabrak konstitusi.”
Akun @PakdheZaki pun menyoroti video booming di demo kades yang mengancam parpol jikalau tak mengabulkan permintaan mereka.
“Pejabat haus jabatan dan pengin menjabat di perpanjang, gak di setujui mengancam gak pilih partainya, edan memang!”
@pamacadu16 pun menganggap jabatan perangkat desa mestinya dihilangkan saja sebab tak banyak berperan ke warga.
“Kayaknya mending di hapus ja perangkat desa. Sisakan RT sama pak modin. Itu ja yg peranya banyak ke penduduk .”
Siapa sponsornya?
Dengan tujuan demo yang tak menjamah kepentingan eksklusif warga, warganet pun menyoroti siapa pendana rangkaian demo besar perangkat desa ini.
“Kades pd piknik ke jkt sponsor siapa nee,” kicau akun @pramuditabogy.
“Yg biayain siapa ya? Makara curiga,” tambah akun @OLIGARKICK.
Terlebih, tak ada penerapan penjagaan ketat seperti yang digelar ketika, contohnya, demo mahasiswa di DPR.
“Giliran mereka demo gak ada gas air mata,” kicau @FaizBenshadeq.
(tim/arh)
