Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan itu dikerjakan dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran oleh Pemprov Papua usai Enembe ditangkap.
“Pergerakan uang, Pemerintah Daerah sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di freeze. Kami freeze melalui PPATK biar tidak terjadi penyalahgunaan yang berlawanan dengan hukum,” kata Mahfud dalam konferensi persnya, Rabu, 11 Januari 2023.
Mahfud juga meminta biar tidak ada tindakan negatif dengan dalih pembelaan kepada penangkapan Lukas.
“Saya minta kerabat terhadap lainnya-lain biar tidak melaksanakan langkah langkah destruktif untuk contohnya atas nama pembelaan lalu melakukan pengrusakan-perusakan,” kata dia.
Mahfud menegaskan bahwa penjemputan paksa Lukas itu murni selaku upaya penegakan aturan. Dia memutuskan penegak aturan tidak akan berhenti cuma sampai di sini.
Sebelumnya, Penangkapan terhadap Lukas berujung keributan di Papua. Massa pendukung Lukas menyerang markas Mako Brimob Kotaraja, Papua, dengan turut menenteng panah dan senjata tajam.
Bahkan, seorang simpatisan Lukas dilaporkan tewas tertembak usai terlibat kericuhan di area Bandara Sentani.
KPK sejauh ini telah memutuskan Lukas selaku tersangka bersama dengan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka.
Lukas diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.