DETAIL.ID, Yogyakarta – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan dan masa depan pekerjaan. Di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, generasi muda tidak cukup hanya dibekali kecerdasan akademik dan keterampilan digital. Generasi muda juga membutuhkan karakter yang kuat, hati nurani yang terasah, kepekaan sosial, serta kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Kesadaran tersebut menjadi landasan pelaksanaan program formasi siswa SMA Kolese De Britto Yogyakarta pada 9–12 November 2026. Melalui tiga kegiatan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan setiap angkatan, sekolah menyelenggarakan Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar (LKTD) bagi kelas X, Orientasi Profesi bagi kelas XI, dan Info Perguruan Tinggi bagi kelas XII.

Ketiga kegiatan ini, merupakan bagian dari proses pendidikan yang berkesinambungan. Kelas X berada dalam fase adaptasi, kelas XI memasuki fase sosialisasi, sedangkan kelas XII berada pada fase internalisasi. Setiap fase memiliki fokus pendampingan yang berbeda, tetapi bermuara pada tujuan yang sama, yakni membentuk pribadi yang utuh, bebas, bertanggung jawab, dan siap menjadi pemimpin pengabdi.

Kepala SMA Kolese De Britto, R. Arifin Nugroho, menegaskan bahwa formasi merupakan bagian penting dari pendidikan yang tidak dapat sepenuhnya diperoleh melalui pembelajaran di ruang kelas. “Sekolah tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menemani setiap siswa agar semakin mengenal dirinya, memahami lingkungan, dan mampu menentukan pilihan hidup secara bertanggung jawab. Setiap jenjang memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda. Karena itu, formasi kami rancang sesuai dengan proses pertumbuhan siswa, sehingga tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga matang dalam kepribadian, sosial, dan spiritual,” ujarnya.

Belajar Memimpin Dimulai dari Mengenal Diri

Bagi siswa kelas X, masa awal memasuki lingkungan SMA merupakan periode penting untuk menyesuaikan diri dengan budaya, lingkungan, dan pola pembelajaran yang baru. Melalui LKTD, siswa diajak memahami bahwa kepemimpinan tidak selalu berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, melainkan pertama-tama berawal dari kemampuan mengenali dan memimpin diri sendiri.

Koordinator LKTD, Yoga Jati Kusuma, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman nyata dalam mengembangkan sikap kepemimpinan. “Melalui LKTD, kami ingin mengajak siswa memahami bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Namun, sebelum mampu memimpin orang lain, siswa perlu belajar mengenali kekuatan dan keterbatasan diri, membangun kedisiplinan, berani mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Kepemimpinan sejati tumbuh dari kesediaan untuk mendengarkan, bekerja sama, dan melayani,” ucapnya.

Berbagai aktivitas seperti refleksi diri, diskusi, dinamika kelompok, permainan kerja sama, aksi sosial, dan latihan komunikasi menjadi sarana pembelajaran. Melalui pengalaman ini, siswa belajar membangun kepercayaan, menghargai perbedaan, mengelola diri, serta menyelesaikan persoalan bersama. Dengan demikian, LKTD tidak sekadar mempersiapkan calon pengurus organisasi, tetapi membangun kesadaran menjadi pribadi yang mampu mengambil peran dan bertanggung jawab dalam kehidupan bersama.

Mengenal Profesi dan Memaknai Kontribusi

Memasuki kelas XI, siswa berada dalam fase sosialisasi yang ditandai dengan semakin luasnya perjumpaan dan interaksi dengan lingkungan di luar sekolah. Melalui Orientasi Profesi, siswa mendapatkan kesempatan mengenal berbagai bidang pekerjaan melalui perjumpaan dengan para praktisi, termasuk alumni dan orang tua yang berbagi pengalaman profesional.

Pemaparan materi, dialog interaktif, dan tanya jawab memberikan gambaran mengenai perjalanan karier, kompetensi yang dibutuhkan, tantangan dunia kerja, serta perubahan profesi akibat perkembangan teknologi. Siswa juga diajak menghubungkan minat dan potensi diri dengan berbagai peluang yang tersedia.

Elisabeth Rosalia Widyanti, Koordinator Orientasi Profesi dan Info Perguruan Tinggi, menekankan pentingnya memberikan pengalaman dan informasi yang kontekstual kepada siswa. “Melalui Orientasi Profesi, kami ingin membuka wawasan siswa bahwa dunia kerja sangat luas dan terus berkembang. Siswa perlu mengenal berbagai kemungkinan, memahami kompetensi yang harus dipersiapkan, sekaligus merefleksikan apa yang sungguh-sungguh menjadi minat dan panggilan hidupnya. Kami berharap siswa tidak hanya bertanya tentang pekerjaan apa yang menjanjikan, tetapi juga mulai memikirkan kontribusi apa yang dapat diberikan melalui profesi yang kelak dipilih,” tuturnya.

salah satu formasi orientasi profesi dengan kunjungan ke perbankan

Dengan demikian, profesi tidak hanya dipahami sebagai sarana memperoleh penghasilan, kedudukan, atau pengakuan, tetapi juga sebagai ruang untuk mengembangkan talenta dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Memantapkan Pilihan dan Menentukan Masa Depan

Sementara itu, siswa kelas XII mengikuti Info Perguruan Tinggi sebagai bagian dari fase internalisasi. Kegiatan ini memberikan wawasan mengenai berbagai perguruan tinggi, pilihan program studi, karakteristik perkuliahan, jalur penerimaan mahasiswa baru, serta peluang pengembangan diri pada jenjang pendidikan tinggi.

Selain memperoleh informasi, siswa dan orang tua juga mendapatkan kesempatan berkonsultasi dengan psikolog mengenai hasil tes yang telah dijalani, minat dan bakat, serta kesesuaian pilihan studi lanjutan. Pendampingan ini diharapkan membantu siswa mempertimbangkan berbagai alternatif berdasarkan potensi akademik, kemampuan, cita-cita, dan kondisi masing-masing.

Lisa panggilan akrabnya, menambahkan bahwa informasi perguruan tinggi perlu diikuti dengan proses pengenalan diri dan pengambilan keputusan secara bijaksana. “Kami ingin membantu siswa kelas XII agar semakin mantap menentukan langkah setelah lulus. Informasi perguruan tinggi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan siswa mengenali dirinya dan mengambil keputusan secara bijaksana. Perguruan tinggi bukan sekadar tempat memperoleh gelar, melainkan ruang untuk mengembangkan kompetensi, membangun karakter, dan mempersiapkan diri agar kelak mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan bersama,” katanya.

Dalam perspektif pendidikan Ignatian, proses menentukan pilihan membutuhkan refleksi dan discernment atau pembedaan roh. Siswa diajak tidak sekadar mengikuti pilihan teman, memenuhi harapan orang lain, atau mengejar popularitas program studi, tetapi mengenali motivasi terdalam dan mempertimbangkan arah kehidupan yang ingin dibangun.

Pendidikan yang Melampaui Kecerdasan Teknologi

Rangkaian formasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan di SMA Kolese De Britto tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi merupakan proses pendampingan yang menyentuh keseluruhan pribadi manusia. Kelas X belajar mengenali dan memimpin diri, kelas XI memperluas wawasan serta memahami dunia profesi, sedangkan kelas XII memantapkan pilihan dan mempersiapkan masa depan.

Di tengah perkembangan AI, kemampuan teknis dan kecerdasan intelektual memang semakin dibutuhkan. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan hati nurani, empati, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral manusia. Justru ketika teknologi semakin canggih, manusia dituntut semakin bijaksana dalam menentukan untuk apa pengetahuan dan kemampuannya digunakan.

Melalui semangat cura personalis, magis, dan Man for and With Others, SMA Kolese De Britto berupaya menemani orang muda agar bertumbuh menjadi pribadi yang bebas, bertanggung jawab, berintegritas, dan peduli terhadap sesama.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari perguruan tinggi tempat siswa melanjutkan studi atau profesi yang kelak diraih. Lebih mendasar dari itu, keberhasilan terletak pada kemampuan menggunakan pengetahuan, kompetensi, dan kebebasan untuk menghadirkan kebaikan bagi kehidupan bersama.

Teknologi dapat membuat manusia semakin cerdas, tetapi pendidikan harus membantu manusia menjadi semakin bijaksana dan manusiawi. Inilah esensi formasi SMA Kolese De Britto dalam menyiapkan orang muda menjadi pemimpin pengabdi yang bebas dan bertanggung jawab demi kemuliaan Allah yang semakin besar (Ad Maiorem Dei Gloriam – AMDG).

DETAIL.ID, Jambi – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPP LPI Tipikor RI) kembali melayangkan surat kepada pemerintah pusat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Rabu, 21 Oktober 2026.
‎
‎Kali ini, lembaga tersebut meminta keterbukaan dokumen sanksi administratif oleh Kementerian Kehutanan terhadap 32 perusahaan yang disebut masuk dalam daftar penindakan karhutla, khususnya PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REI) dan PT Alam Lestari Nusantara (ALN) di Provinsi Jambi.
‎
‎Dalam suratnya, DPP LPI Tipikor RI meminta salinan keputusan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan, termasuk dokumen khusus terkait PT REI dan PT ALN. Informasi yang diminta meliputi bentuk sanksi, tanggal penetapan, hingga status pelaksanaannya.
‎
‎”Selain itu, kita juga meminta salinan berita acara pemeriksaan, hasil pengawasan, laporan penindakan, dokumen pengenaan denda administratif, perintah penghentian kegiatan, serta langkah pemulihan lingkungan yang dibebankan kepada kedua perusahaan tersebut,” ujar Aidil Fitri, Ketua DPP LPI Tipikor.
‎
‎DPP LPI Tipikor RI juga meminta penjelasan mengenai tahapan penegakan hukum, tindak lanjut penanganan perkara, serta alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan sanksi.
‎
‎Menurut Aidil, permohonan tersebut diajukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik terhadap penegakan hukum lingkungan, terutama dalam pencegahan dan penindakan karhutla di Provinsi Jambi.
‎
‎Selain meminta keterbukaan informasi, DPP LPI Tipikor RI juga mendesak pemerintah mengambil langkah lebih serius menyikapi karhutla dan dampak kabut asap.
‎
‎Mengutip data yang berasal dari pemantauan NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) pada 19–20 Oktober 2026 terdapat 1119 titik panas di Sumatera dan Kalimantan.
‎
‎Rinciannya, 432 titik berada di Sumatera dan 687 titik di Kalimantan. Sejumlah wilayah yang disebut mengalami kondisi kritis meliputi Kalimantan Tengah dengan 298 titik, Kalimantan Selatan 163 titik, Riau 186 titik, serta Jambi 112 titik.
‎
‎Lebih lanjut, DPP LPI Tipikor RI mengungkap lebih dari 283.000 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Atas kondisi tersebut mereka mendesak pemerintah menetapkan status darurat nasional karhutla, memperkuat patroli darat dan udara, serta melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara terukur di wilayah terdampak.
‎
‎Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik korporasi maupun individu, serta audit transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana penanganan karhutla selama 2024–2026.
‎
‎Selain aspek penegakan hukum, DPP LPI Tipikor RI meminta pemerintah membuka posko siaga darurat kesehatan dan logistik, termasuk memastikan ketersediaan masker, obat-obatan, dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak.
‎
‎”Ini semua merupakan salah satu langkah yang kita tempuh dari DPP LPI Tipikor RI untuk mendorong pengawasan publik terhadap penanganan karhutla,” katanya.
‎
‎DPP LPI Tipikor RI menyatakan akan terus melakukan pemantauan, investigasi, dan advokasi publik untuk mendorong penegakan hukum serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. (*)

DETAIL.ID, Jakarta – Desakan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) disorot dalam peluncuran dan bedah buku Perjuangan Sang Musafir di Kawasan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Buku yang ditulis tiga pastor tersebut merekam perjalanan pendampingan masyarakat adat serta perjuangan menghadapi persoalan lingkungan di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Para penulis itu adalah Pastor Walden Sitanggang OFMCap, Pastor Supriyadi Pardosi OFMCap, dan Ketua Yayasan JPIC Kapusin Medan Moses Elias Situmorang OFMCap.

Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Simon Petrus Lili Tjahjadi yang hadir sebagai penanggap dalam diskusi, mengatakan perjuangan yang diangkat dalam buku tersebut salah satunya berkaitan erat dengan desakan penutupan PT TPL.

Menurut dia, persoalan lingkungan di kawasan Danau Toba tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dan para pendampingnya.

Simon juga mengaitkan perjuangan tersebut dengan bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada akhir 2025.

Ia menilai, rangkaian bencana itu menjadi salah satu pemicu menguatnya kembali tuntutan yang selama ini disuarakan para pastor dan kelompok masyarakat sipil.

“Itu yang kemudian menjadi trigger untuk kemudian apa yang selama ini diperjuangkan itu muncul, yaitu penutupan TPL,” kata Simon dalam diskusi.

“Maka TPL sering kali disebutkan di sini. Itu yang saya lihat konteksnya,” ujarnya.

Simon menjelaskan, buku ini tidak hanya memuat refleksi spiritual.

Namun juga pengalaman pendampingan masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan dan sosial.

“Jadi ini sebenarnya kaya sekali buku ini. Buku ini sangat kaya dengan pendekatan yang multilayers, yang multidimensional,” tuturnya.

“Berkaitan dengan kisah perjuangan, tentu saja cerita-cerita tentang pendampingan. Ada juga pendampingan yang tidak hanya spiritual atau pendampingan hukum. Ada juga pendampingan psikologi,” ucapnya.

Niat Menutup Indorayon

Menteri Lingkungan Hidup era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alexander Sonny Keraf menceritakan pengalamannya saat awal menjabat menteri.

“Hari pertama saya menjabat, datang sekelompok orang Batak, NGO dan meminta PT Indorayon/TPL agar saya tutup. Alasan mereka, karena merusak lingkungan hidup. Mereka gebrak meja, setelah itu, kami berfoto,” ujar Sonny Keraf yang berbicara sebagai penanggap buku Perjuangan Sang Musafir.

Kemudian, kata dosen Universitas Atma Jaya Jakarta itu, hari kedua, datang kelompok lain, yang memintanya agar tidak menutup PT Indorayon. Alasan mereka akan merugikan pekerja, buruh.

Lalu Sonny Keraf meminta staf di kementerian mengkaji keberadaan PT Indorayon/TPL. “Hasilnya, pada satu sidang kabinet yang dipimpin Presiden Gus Dur, saya sudah bawa keputusan, bahwa PT Indorayon harus ditutup. Namun, saya ditentang. Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu (almarhum), gebrak meja, minta jangan tutup TPL karena ada buruh. Lalu Menteri Perindustrian Jusuf Kalla juga marah. Jangan tutup perusahaan karena mengganggu investor,” tutur Sonny.

Kemudian dia menempuh jalan tengah. “Saya minta NGO memperhatikan perspektif pemerintah dan investasi. Maka, solusinya, perusahaan Rayon ditutup, sedangkan pulp tetap beroperasi,” ujar Sonny.

PT Inti Indorayon Utama beroperasi sejak 1983. Karena mendapat perlawanan atas kerusakan alam dan pencemaran lingkungan — air dan udara– rakyat kawasan Danau Toba menentang. Sehingga Presiden BJ Habibie menutup operasional PT IIU 19 Maret 1999 sampai dengan 2000.

Buku Perjuangan Sang Musafir, ditulis tiga orang pastor yang merekam perjalanan pendampingan masyarakat adat serta perjuangan menghadapi persoalan lingkungan di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. (ist)

Manajemen PT IIU janji melakukan perbaikan, sehingga pada pemerintahan Gus Dur – Megawati Soekarnoputri, dibuka kembali, PT IIU berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari. TPL beroperasi lagi 10 Mei 2000.

Dalam konflik tenurial panjang dan sengketa agraria dengan masyarakat adat serta adanya konflik fisik serta kriminalisasi, juga bencana alam silih berganti.

Puncaknya, terjadi bencana-musibah banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat pada 25 November 2025.

Dampak bencana itu, Presiden Prabowo Subinato yang mencabut izin 28 perusahaan, termasuk PT TPL sejak Selasa (20/1/2026), terkait pemanfaatan kawasan hutan dan terindikasi melakukan pelanggaran hingga memicu banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Perjuangan untuk Lingkungan

Salah satu penulis buku, Walden Sitanggang, mengatakan perjuangan lingkungan berangkat dari kepedulian terhadap alam dan masyarakat yang terdampak.

Juga dari pengalaman pendampingan masyarakat selama bertahun-tahun.

Menurut dia, perjuangan menjaga lingkungan juga membutuhkan konsistensi dan keberanian, terutama ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan yang berseberangan.

Walden menyebut ada tiga hal yang harus dimiliki dalam perjuangan tersebut, yakni suara kenabian, karakter kenabian, dan nyali kenabian.

“Jangan sampai bersuara di depan A, di belakang B. Karena itu perlu karakter. Setelah karakter, tak perlu hanya berkarakter melalui kesaksian hidup. Perlu nyali kenabian,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf menuturkan, persoalan industri dan lingkungan di kawasan Danau Toba telah berlangsung sejak lama.

Ia mengisahkan pengalamannya menangani persoalan PT Inti Indorayon Utama ketika menjabat menteri, saat muncul desakan penutupan perusahaan akibat dampak lingkungan.

Sementara pihak lain mempertimbangkan kepentingan tenaga kerja dan investasi.

Sonny mengatakan, pemerintah saat itu harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.

Pilihan yang diambil adalah menghentikan produksi rayon, tetapi tetap mempertahankan produksi pulp dengan sejumlah persyaratan perbaikan.

“Saya sudah memenangkan setengah pertandingan. Menteri-menteri sebelumnya tidak berani. Saya sudah menutup setengah,” ujar Sonny.

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur sekaligus Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari (TPL), Anwar Lawden, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi transfer pricing yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 2 triliun.

Anwar dijemput paksa penyidik di Medan, Sumatera Utara, pada 15 Oktober 2026, dan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026.

Dalam perkara yang berlangsung pada 2008–2025 itu, PT TPL diduga melakukan manipulasi transaksi penjualan bubur kertas (pulp) kepada perusahaan afiliasi di luar negeri melalui praktik under invoicing, yakni melaporkan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai sebenarnya.

Penyidik juga menduga terdapat perbedaan pelaporan jenis produk yang dijual sehingga memengaruhi nilai transaksi dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Kejagung sebelumnya telah menetapkan PT TPL sebagai tersangka korporasi pada 7 September 2026.

Dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial BP dan SR juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara terkait.

Dugaan kerugian negara sekitar Rp 2 triliun tersebut masih bersifat sementara dan harus dibuktikan melalui proses hukum. (*)