ADVERTORIAL
Wagub Abdullah Sani: Pemprov Jambi Sampaikan 7 Usulan Langkah Strategis Atasi Kemacetan Batu Bara
Jambi – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan 7 poin usulan yang bersifat spesifik dalam mengatasi permasalahan angkutan batu bara. Hal ini disampaikan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi, bertempat di Kantor Bupati Batanghari, Kamis, 19 Januari 2023.
Adapun 7 usulan penanganan yang dapat difasilitasi oleh ketua, wakil ketua dan para anggota Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat, yaitu:
- Pelebaran jalan nasional ruas Tembesi-Muara Bulian.
-
Peningkatan ruas jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing.
-
Peningkatan status ruas jalan penghubung lingkar utara.
-
Optimalisasi Pelabuhan Talang Duku dan alternatif pengembangan pelabuhan Muara Sabak.
-
Pembangunan jembatan Sungai Rambut dalam membuka keterisoliran wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi.
-
Duplikasi jembatan Kumpeh pada ruas jalan menuju pelabuhan Talang Duku, dan
-
Peningkatan jalan alternatif simp. Karmeo – Kilangan-Tempino melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024.
Wagub Abdullah Sani mengatakan,sebagai isu aktual yang bersifat spesifik, khususnya terhadap permasalahan transportasi di Provinsi Jambi saat ini didominasi oleh tingginya aktifitas angkutan batubara yang menjadi salah satu penyumbang kontribusi PDB Nasional dan PDRB Provinsi Jambi.
“Dengan meningkatnya izin pemanfaatan pertambangan batubara yang tersebar di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Merangin, Tebo dan Bungo mengakibatkan tingginya arus lalu lintas angkutan menuju Pelabuhan Talang Duku Kota Jambi yang tentunya berdampak pada tingginya kerusakan jalan dan diperparah oleh kemacetan dibeberapa titik ruas baik jalan nasional maupun provinsi, terutama di simpang tiga Tembesi yang merupakan simpul akses transporatasi darat dari Kabupaten Bungo-Tebo dan Merangin-Sarolangun,” ujar Wagub Abdullah Sani.
Wagub Abdullah Sani menuturkan, dalam menyikapi kondisi dan isu aktual tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan aksi strategis dengan melaksanakan pembukaan dan pembangunan jalan alternatif bekerjasama dengan TNI melalui kegiatan Karya Bhakti TNI yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2022, dengan pekerjaan pada ruas jalan simpang Karmeo-Desa Kilangan sepanjang 43,780 Km.
“Kegiatan ini meliputi perkerasan tanpa penutup aspal dan pembangunan box culvert. Jalan alternatif secara fisik akan memperpendek jarak tempuh sepanjang kurang lebih 15 km jika dibandingkan melalui jalan nasional,” katanya.
Lebih lanjut Wagub Abdullah Sani mengungkapkan, terdapat 13,01 persen kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi kurang baik atau mengalami kerusakan dan 86,99 persen kondisi jalan Nasional sangat baik dari total 1.313 kilometer jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi. Dalam hal itu sangat mengharapkan usulan Pemerintah Provinsi Jambi tersebut dapat diterima dengan baik oleh pihak DPR RI Komisi V.
“Kami atas nama Pemerintah dan mewakili masyarakat besar harapan atas bantuannya karena Jambi sangat mebutuhkan dukungan dorongam serta bantuan dari komisi V DPR RI untuk menjaga kondusifitas dan kemajuan Provinsi Jambi,” kata Wagub Abdullah Sani
“Tentunya harapan besar atas nama Pemerintah dan mewakili masyarakat Provinsi Jambi sangat kami butuhkan intervensi dan alokasi kegiatan prioritas nasional untuk kemajuan Provinsi Jambi dan tetap menjaga kondusifitas daerah ke depan lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras juga memaparkan berdasarkan hasil pengamatan melaksanakan fungsi pengawasan didapatkan hasil kerusakan jalan dan kemacetan yang parah oleh angkutan batu bara.
“Komisi V DPR RI akan menerima usulan-usulann dan akan berjuang mengusahakan menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi Jambi,” ujar Andi.
ADVERTORIAL
Rute Penerbangan Jember-Surabaya Resmi Beroperasi Tepat di Hari Pancasila
DETAIL.ID, Jember — Akses udara di ujung timur Pulau Jawa kian terbuka lebar.
Mulai Senin, 1 Juni 2026, rute penerbangan Jember-Surabaya resmi beroperasi, menyusul jalur udara Jember yang sebelumnya telah terhubung dengan Jakarta dan Bali.
Kehadiran rute ini diharapkan mampu mendongkrak investasi baru serta mempercepat program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memimpin langsung seremoni peresmian ini.
Beliau menyebut momentum ini sebagai babak baru bagi kemajuan transportasi lokal, sekaligus solusi atas keterbatasan akses udara yang sempat menghambat pertumbuhan ekonomi Jember selama beberapa tahun terakhir.
“Hari ini adalah hari bersejarah bagi Kabupaten Jember. Setelah terhubung dengan Jakarta dan Bali, kini Jember kembali terhubung dengan Surabaya. Ini merupakan hasil perjuangan bersama dan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk memajukan daerah,” kata Gus Fawait.
Dengan lancarnya mobilitas warga, pelaku usaha, dan investor menuju Kota Pahlawan, optimisme baru pun tumbuh untuk kawasan Tapal Kuda.
Gus Fawait yakin roda ekonomi daerah akan bergerak jauh lebih cepat.
“Kalau sinergi ini terus kita pertahankan, saya yakin Jember akan kembali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di ujung timur Pulau Jawa,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, penerbangan Jember-Surabaya dijadwalkan mengudara empat kali sepekan, tepatnya pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.
Pesawat lepas landas dari Surabaya pukul 09.05 WIB dan mendarat di Jember pukul 10.05 WIB.
Untuk rute sebaliknya, pesawat berangkat dari Jember pukul 10.30 WIB dan tiba di Surabaya pukul 11.20 WIB.
ADVERTORIAL
Kawal Kualitas Makan Gratis, Pemkab Jember Terjunkan Tim ke 209 SPPG
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menunjukkan komitmennya dalam mengawal kesuksesan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui instruksi langsung dari Bupati Jember dan Sekretaris Daerah, pemerintah daerah menggelar Supervisi Pemetaan Potensi Masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di seluruh wilayah Jember.
Berbeda dari evaluasi biasa, supervisi kali ini menggunakan metode door-to-door untuk menyisir total 209 SPPG di 31 kecamatan.
Fokus utama dari gerakan massal ini adalah memastikan standardisasi kualitas pelayanan telah berjalan sesuai parameter yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tujuannya adalah untuk memotret kondisi eksisting Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini secara objektif. Kami ingin memastikan kualitasnya benar-benar terjaga dengan baik, sehingga ke depannya dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya potensi masalah, seperti kasus keracunan makanan atau kendala operasional lainnya,” ucap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, Jumat, 29 Mei 2026.
Indra memaparkan bahwa kunci keberhasilan standardisasi ini berada di tangan kepala dapur dan ahli gizi sebagai personel bentukan BGN.
Seluruh petugas dapur diminta untuk bekerja profesional, mematuhi SOP secara ketat, serta tidak berkompromi dengan mitra kerja jika ditemukan hal yang menyimpang dari standar kesehatan.
“Tercatat ada sebanyak 209 SPPG yang tersebar di 31 kecamatan yang dikunjungi,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Sukses Pertahankan Predikat WTP
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali membuktikan akuntabilitasnya dengan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat, 29 Mei 2026.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, hadir secara langsung dan mengapresiasi ketelitian tim pemeriksa BPK serta kerja keras seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Jember.
“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh tim BPK selama proses pemeriksaan. Kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, opini WTP yang diraih secara beruntun ini merupakan cerminan dari komitmen nyata seluruh elemen daerah dalam mengelola keuangan negara, bukan sekadar mengejar piala formalitas.
“Ini buah dari kerja keras, kecerdasan, dan keikhlasan seluruh elemen penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah membumi, bukan lagi sekadar jargon politik,” ucapnya.
Gus Fawait mengimbau jajarannya untuk tetap mengevaluasi catatan kecil yang ada demi menyempurnakan laporan ke depan. Ia mengingatkan bahwa substansi dari pengelolaan anggaran adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Tujuan akhir kita yang paling hakiki adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Jember benar-benar mengalir dan memberikan dampak konkret bagi pembangunan, kemakmuran, serta kesejahteraan seluruh masyarakat Jember,” tuturnya.



