NASIONAL
Kasus HAM Berat Mandek, Calon Hakim Sorot ‘Political Will’
Hal itu terungkap dalam proses seleksi tahap wawancara calon hakim ad hoc HAM yang digelar Komisi Yudisial (KY), Kamis , 2 Februari 2023. Ada lima calon hakim ad hoc yang menjalani seleksi tahap wawancara kemarin, di mana dua di antaranya berlatar belakang eks hakim ad hoc tipikor dan seorang anggota Polri aktif.
Hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang kini melamar sebagai calon hakim ad hoc HAM, Ukar Priyambodo, mengungkapkan kendala penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat adalah tidak adanya kemauan politik (political will).
Mulanya, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang ditunjuk sebagai panelis unsur kenegarawanan, Bagir Manan, menanyakan hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia kepada Ukar.
“Hambatan apa sebetulnya yang menyebabkan peradilan HAM itu masih menggantung-gantung persoalan pelanggaran HAM berat itu tidak selesai?” kata Bagir.
“Menurut hemat saya itu dikarenakan dari penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini ketidakmauan atau kebijakan atau political will yang tidak ingin membawa keadilan sehingga untuk cepat diadili,” jawab Ukar yang merupakan eks hakim ad hoc tipikor di Palangka Raya itu.
Bagir yang juga merupakan mantan Ketua Dewan Pers ini juga menyinggung pembuktian yang sulit dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
Bagir pun memberi contoh kasus penembakan misterius (petrus) yang mengharuskan Presiden ke-2 RI Soeharto bertanggung jawab. Namun, karena yang bersangkutan telah meninggal, menjadi sulit untuk pembuktian.
Dia mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Ukar, dan diamini.
“Kemudian juga ketidaksanggupan membawa keadilan itu sehingga ini mengacu pada penegak hukum,” ujar Ukar.
Jawaban hampir senada Ukar juga muncul dari Harnoto yang berlatar belakang Polri. Seperti halnya kepada Ukar, Bagir pun bertanya pada Harnoto soal kasus HAM berat yang masih mandek alias belum tuntas,
“Menurut Saudara, mengapa hal itu (kasus HAM berat) sampai hari ini belum selesai?” kata Bagir dalam kegiatan seleksi di Jakarta, Kamis , 2 Februari 2023 seperti dikutip dari Antara.
Awalnya, Bagir Manan bertanya apakah saat ini masih ada objek pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan negara.
Pertanyaan tersebut direspons langsung Harnoto, yang merupakan anggota Polri aktif, dengan menjawab masih banyak pelanggaran HAM berat belum selesai. Harnoto pun mencontohkan peristiwa penembakan misterius serta pelanggaran HAM berat di Aceh dan Papua.
Mendengar jawaban tersebut, Bagir menggali atau menanyakan lebih jauh penyebab dari berbagai kasus pelanggaran HAM berat tersebut yang hingga kini belum bisa diselesaikan.
Menjawab itu, Harnoto mengatakan penyebabnya karena situasi dan kondisi politik kebangsaan serta kekuasaan yang dominan.
Terlihat kurang puas dengan jawaban Harnoto, Bagir menanyakan ulang dan memastikan apakah penyebab belum tuntasnya kasus pelanggaran HAM berat itu karena masalah hukum atau politik.
“Jadi, bukan persoalan hukum tapi persoalan politik,” kata Bagir Manan mengulang jawaban Harnoto.
Harnoto, yang kini menjabat sebagai Gadik Madya 19 Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur itu, menjawab secara tegas tidak selesainya sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah karena persoalan politik.
Sebelumnya, Presiden RIJoko Widodo(Jokowi) menyatakan Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Dua belas peristiwa itu adalah peristiwa tahun 1965-1966, penembakan misterius tahun 1982-1985, peristiwa Talangsari di Lampung tahun 1989, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh tahun 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, dan kerusuhan Mei tahun 1998.
Kemudian, peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II tahun 1998-1999, peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999, peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior Papua tahun 2001-2002, peristiwa Wamena Papua tahun 2003, serta peristiwa Jambo Keupok Aceh tahun 2003.
Sebanyak lima calon hakim ad hoc HAM menjalani proses seleksi tahap wawancara pada hari ini, Kamis , 2 Februari 2023. Mereka ialah Harnoto yang berlatar belakang Polri dan seorang pengacara bernama Heppy Wajongkere.
Tiga orang lainnya berlatar belakang hakim ad hoc tindak pidana korupsi yakni Ukar Priyambodo, Lafat Akbar dan M Fatan Riyadhi.
KY rencananya akan mengumumkan hasil seleksi wawancara terhadap lima calon hakim ad hoc HAM di MA itu pada Jumat , 3 Februari 2023 petang. Selain itu, pada saat yang sama, KY juga akan mengumumkan hasil seleksi wawancara 12 orang calon hakim agung
DETAIL.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025-2030 dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upacara serentak yang melibatkan 961 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada 9 Januari 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 666.494 atau 45,68%.
Dalam berbagai hal, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu adalah tugas kita bersama,” ujar Presiden.
Pelantikan serentak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah serta menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Presiden juga mengingatkan bahwa semua kepala daerah yang dilantik adalah bagian dari satu keluarga besar Republik Indonesia.
Dengan dilantiknya Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bekasi.
Reporter: Yayat Hidayat
DETAIL.ID, Jakarta – H. M Syukur, SH MH dan Drs H. Abdul Khafied Moein resmi menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Merangin masa jabatan 2025-2030, setelah dilantik secara serentak bersama 961 orang kepala daerah lainnya pada Kamis, 20 Februari 2025.
Sebanyak 961 orang kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta tersebut, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
“Alhamdulillah rangkaian prosesi pelantikan telah kami jalankan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Merangin untuk kembali bersatu padu, bersama-sama membangun Merangin yang sangat kita cintai,” kata Bupati Merangin H M Syukur dibenarkan Wabup H Khafied Moein.
Pelantikan secara simbolis dilakukan Presiden kepada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan dari masing-masing agama, yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik.
Selanjutnya Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Konghucu dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
Meskipun demikian, semua kepala daerah yang dilantik secara serentak mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu. Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti para kepala daerah.
Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
Sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. (*)
DETAIL.ID, Jakarta – Hanya dalam waktu sehari PaDI UMKM, salah satu platform yang diperuntukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari PG Telkom Indonesia, mampu meraup omset hingga Rp 1,2 triliun.
VP Synergy Telkom, Kuncoro Wastuwibowo, dalam keterangan resmi yang diperoleh Media pada Senin, 3 Januari 2025, mengatakan omset Rp 1 triliun itu diperoleh PT Telkom menggelar business matching di Ballroom The Gade, Jakarta, belum lama ini.
Kegiatan tersebut, kata Kuncoro Wastuwibowo, merupakan rangkaian kegiatan PaDi Business Forum dan Showcase di tahun kedua.
Kegiatan tersebut, kata dia, diikuti oleh 86 BUMN dan 27 UMKM yang berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, juga makanan dan minuman.
PaDi UMKM sendiri merupakan salah satu platform digital dari PT Telkom Indonesia yang berhasil buktikan komitmennya dalam membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia.
“Inovasi penciptaan platform itu soal kecil. Serahkan saja pada Telkom, pasti beres. Inovasi yang betul-betul hebat adalah inovasi penciptaan market,” ucap Kuncoro menjelaskan.
“Dan inovasi itu sudah dilaksanakan para BUMN dengan mengubah operasi procurement jadi kapabilitas penciptaan market, dan diakui sebagai inovasi yang berhasil,” tuturnya lebih lanjut.
Awalnya, kata dia, Business Matching hanya menghasilkan beberapa miliar rupiah saja dalam sehari, tetapi sekarang sudah mencapai Rp 16 triliun selama pelaksanaan acara.
Tentu, ujarnya lagi, hal ini merupakan inovasi luar biasa yang patut dibanggakan oleh seluruh BUMN, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendukung UMKM di Indonesia.
Business Matching yang baru lalu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan PaDi Business Forum and Showcase yang menyertakan kegiatan lain seperti talkshow, showcase, dan PaDi Talk.
Juga merupakan puncak kegiatan Business Matching yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak awal tahun.
Business Matching menjadi wadah bertemunya UMKM dengan BUMN secara langsung di mana mereka dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung pula.
Terbukti sebanyak 31 ribu lebih transaksi dengan nominal 1 triliun rupiah telah berhasil dicatatkan.
EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menambahkan, melihat betapa strategisnya UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional, pihaknya di Telkom terus berupaya mengembangkan PaDi UMKM.
“Tidak hanya sebagai platform pengadaan, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM, baik dari kolaborasi dengan BUMN maupun perusahaan swasta,” kata EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, UMKM telah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup 99% total unit usaha di Indonesia.
Adapun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.
Kegiatan ini, ujarnya, diharapkan tidak hanya sekadar mendorong transaksi pembelanjaan saja, tetapi juga berfungsi sebagai wadah membangun jaringan, kolaborasi, dan komunikasi.
Terutama, sambungnya lagi, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas UMKM yang belum terserap oleh BUMN. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan BUMN yang belum bisa dipenuhi oleh UMKM.
Keberhasilan program Business Matching ini menjadi tonggak sejarah kontribusi Telkom dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Lewat PaDi UMKM, Telkom berharap bisa memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.
Reporter: Heno
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Jajaran Polres Bengkulu Selatan Gelar Aksi Bersih-bersih di Mako Polres
Sosialisasikan Protein Ikan, Regal Springs Indonesia dan Ditjen PDSPKP KKP Lakukan Ini
Pemkab Solok Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo
Direktur ED WALHI Jambi Sesalkan Tuduhan Fitnah Terhadap Dirinya
Dalam Selimut Konflik
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya
Rugi Besar, Pihak PT MMJ Berharap Polda Jambi Serius Tangani Kasus Pendudukan Ilegal PKS PT PAL
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas
UNJA Gelar Tes Urine Untuk Satpam Guna Tingkatkan Lingkungan Kampus yang Aman, Bersih, dan Bebas Narkoba
