DAERAH
Usia Jalan Nasional Tergantung pada Beban Jalan dan Dibangun Bukan untuk Menopang Kendaraan Berat Berhenti Total

Jambi – Asisten I Pemprov Jambi, Apani Saharudin, Asisten I Pemprov Jambi usai rapat bersama sejumlah OPD dengan para transportir batu bara mengatakan, truk batu bara yang boleh melintas pada jam operasional hanya 4.000 truk saja.
Aturan itu awalnya akan diberlakukan sejak 10 Februari 2023. Belakangan, aturan tersebut baru akan diterapkan pada 20 Februari 2023.
Apani menyebutkan penggunaan nomor register kendaraan merupakan kesepakatan dari Forkompimda bahwa ke depan dari kurang lebih 9.000 angkutan batu bara yang teregister dalam data Dishub Provinsi Jambi, yang boleh beroperasi hanya 4.000 truk.
“Ini kesepakatan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bahwa kendaraan yang akan kita operasionalkan per harinya itu, sebanyak 4.000 kendaraan,” kata Apani, Senin 6 Februari 2023.
Sampai saat ini, menurut Kadishub Provinsi Jambi, Ismed Wijaya, pihaknya mendata terdapat 39 perusahaan transportir batu bara dengan jumlah truk sebanyak 9.344.
Namun, nyatanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi seolah tak berdaya mengatasi kemacetan truk batu bara yang terjadi setiap malam.
Jika dibiarkan kemacetan terus menerus setiap hari maka usia jalan nasional sepanjang 150 kilometer yang dilewati truk batu bara, akan lebih cepat rusak.
Kasatker PJN I Jambi, Edi mengatakan, setiap tahun tingkat kerusakan jalan nasional di Jambi terus menerus terjadi. Bila di tahun 2021, jalan nasional yang kondisinya baik 90 persen maka di tahun ini menurun menjadi 80 persen.
“Salah satu penyebabnya adalah kendaraan yang terus menerus membebani jalan. Apalagi jika truk tersebut diam dan tak bergerak hingga berjam-jam pula. Berkilo-kilometer pula. Jalan nasional dibangun untuk kendaraan bergerak bukan berhenti apalagi berhenti total,” katanya kepada DETAIL.ID pada Kamis, 23 Februari 2023.
Edi menyebut, istilah Muatan Sumbu Terberat (MST) dan kelas jalan. MST jalan di Jambi maksimal hanya boleh 8 ton. Ia khawatir, jalan di Jambi sudah dilewati melebihi MST 8 ton.
Kendala berikutnya, kata Edi, biaya perbaikan jalan nasional di Jambi turun setiap tahun. Pada tahun 2022, biaya pemeliharaan jalan nasional sepanjang 1.317 kilometer sebesar Rp 800 miliar, sementara tahun ini sebesar Rp 600 miliar.
“Kita berharap semua pihak dapat benar-benar menjaga kualitas jalan nasional. Toh, kita semua yang mempergunakannya setiap hari,” ujar Edi.
Reporter: Jogi Sirait
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)