Merangin – Bagi warga Merangin, putusan vonis Pengadilan Negeri Kelas I B Bangko harus memenuhi rasa keadilan dan tidak mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Dugaan gratifikasi yang diterima oleh oknum hakim PN Kelas I B Bangko terhadap beberapa perkara yang diputus malah menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Seperti putusan kasus narkoba yang menyeret satu orang pelaku dan diketahui adalah ASN Pemkab Merangin dan satu orang perempuan warga sipil dengan barang bukti 1,72 gram. Keduanya hanya dituntut 6 bulan dan akhirnya divonis 5 bulan penjara.
ArtikelTerkait
Padahal sudah sangat sangat jelas jika UU Nomor 35 tahun 2009 merupakan UU yang bersifat lex specialis sehingga ada hukuman maksimal dan minimal. Jika keduanya dikenakan pasal 114 dan pasal 112 maka sudah sangat jelas hukuman badan minimal 5 tahun, dan jika mengacu pada pasal 127 minimal 4 tahun penjara.
Anehnya pada fakta persidangan ada hasil asesmen yang membuat keduanya harus dituntut ringan. Selain itu ada pula keterangan dokter ahli jiwa yang menegaskan bahwa ada gangguan kejiwaan, sehingga putusan menjadi sangat jauh dari rasa keadilan bahkan sangat mengusik rasa keadilan di tengah masyarakat.
Seperti yang disampaikan An, salah satu warga Pematang Kandis Bangko. Ia mengatakan, pengguna narkoba kalau bukan orang kaya pasti orang gila. Melihat putusan yang terjadi di PN Kelas I B Bangko sudah mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Kalaupun mau dapat putusan ringan itu hak orang yang beperkara. Tetapi dengan putusan hanya 5 bulan tentu jadi pertanyaan kita semua. Nah jika mau menggunakan narkoba kalau bukan orang kaya sudah pasti orang gila dan ini faktanya,” kata An kepada DETAIL.ID pada Rabu, 15 Februari 2023.
Sementara itu Indah, salah satu warga Pamenang Selatan ikut berkomentar miring soal mafia peradilan sehingga putusan kasus narkoba di Merangin bisa ringan.
“Kalau saya menduga ini ada mafia peradilan. Bagaimana mereka bisa mengatur tuntutan hingga vonis pengadilan. Saya kira sudah waktunya Jamwas Kejagung dan Komisi Yudisial bisa turun ke Merangin,” ucap Indah.
Menurutnya bukan hanya terputus pada kasus putusan narkoba yang viral tetapi banyak putusan kasus lain yang mesti harus ditelusuri prosesnya serta dugaan gratifikasi sehingga mempengaruhi putusan hakim.
“Kalau saya pribadi, ingin melihat ketegasan di Merangin. Apakah kasus dipecatnya salah satu hakim di Jambi akan terbukti di Merangin, ” ujarnya.
Reporter: Daryanto
Discussion about this post