ADVERTORIAL
Al Haris Diundang ke Jakarta Oleh Presiden Jokowi Dalam Rangka Peduli Zakat
Jambi – Gubernur Jambi H. Al Haris diundang secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Istana Negara Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023.
Undangan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam rangka untuk menghadiri penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negera.
Hanya enam Gubernur yang diundang secara khusus oleh Presiden. Selain Gubernur Jambi, kepala daerah yang diundang adalah Gubernur Riau, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Gubernur Jambi dinilai kepala daerah yang peduli terhadap zakat, dimana sebelumnya Al Haris menerima penghargaan Baznaz Award 2023 untuk kategori Gubernur Pendukung Utama Pengelolaan Zakat, karena perannya yang berhasil mendorong dan meningkatkan pengelolaan zakat secara maksimal di daerah.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengingatkan kembali pentingnya kewajiban berzakat bagi setiap umat Islam sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT.
“Dengan berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan, menafkahkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah terus berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air. Karena itu, Presiden menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk menunaikan kewajiban berzakat melalui amil zakat resmi agar turut berpartisipasi dalam usaha pemerintah mengurangi angka kemiskinan.
“Saya menghimbau kepada seluruh umat Islam, khususnya pejabat-pejabat negara, aparatur sipil negara, BUMN, dan seluruh kepala daerah di seluruh Tanah Air untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Baznas sehingga dana zakat dapat dikelola dengan profesional, transparan,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi pun berharap agar dana zakat yang dihimpun oleh Baznas dapat disalurkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan keberkahan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sementara Gubernur Jambi, Al Haris usai kegiatan itu, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke Baznas.
“Alhamdulillah, telah banyak BAZNAS memberikan manfaat ke masyarakat. Mulai modal usaha, untuk bantuan rumah tangga miskin dan kepada mereka yang disabilitas,” katanya.
“Teruslah memberikan zakat pada BAZNAS, dan yakinlah bahwa akan di salurkan kepada orang yang tepat nantinya. Terimakasih, atas arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Dan pada pak Presiden, kami terimakasih banyak atas arahannya,” katanya.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Baznas Noor Achmad.
Tampak hadir pula Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Tahun 2022 Lalu.
Tahun lalu, Gubernur Jambi, Dr H Al Haris Ssos MH juga menerima Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Award 2022 dengan kategori Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia 2022, bertempat di Golden Ballroom The Sultan Hotel dan Residence Jakarta Pusat, Senin, 17 Januari 2022. Baznas Award 2022 merupakan rangkaian kegiatan dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 21 Baznas RI.
Ada 12 (dua belas) Provinsi yang meraih penghargaan Baznas Award 2022 dengan kategori Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia 2022 yaitu sebagai berikut, 1. Jambi, 2. DKI Jakarta, 3. Jawa Barat, 4. Jawa Tengah, 5. Jawa Timur, 6. Aceh, 7. Sumatera Utara, 8. Sumatera Barat, 9. Sumatera Selatan, 10. Riau, 11. Bengkulu, dan 12.Kalimantan Timur.
Al Haris saat itu menuturkan, zakat telah menggerakkan kesadaran masyarakat dalam berbagi rejeki kepada masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kepedulian sosial serta solidaritas saling berbagi antar sesama. Sistem penyaluran zakat menjadi lebih terstruktur melalui program program yang ada di Baznas dalam upaya membantu permasalahan dan memperkuat ekonomi umat.
“Pemerintah Provinsi Jambi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Baznas Provinsi Jambi terkait Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh pada lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga para Aparatur Sipil Negara (ASN) menyalurkan zakatnya ke Baznas melalui Bank 9 Jambi,” tutur Al Haris.
“Tujuan dari MoU bersama Baznas Provinsi Jambi ini adalah untuk lebih mengintensifkan bantuan amil zakat dari ASN Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga dapat membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi dan meningkatkan pemerataan pembangunan serta mengurangi ketimpangan sosial,” lanjut Al Haris.
Al Haris menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki potensi zakat yang luar biasa dari para ASN yang jumlahnya lebih kurang 11.800 orang, sehingga perkiraan dalam satu bulan bisa mengumpulkan zakat sebanyak lebih kurang Rp 1,6 miliar dengan asumsi wajib zakat 2,5% sebesar Rp 150 ribu.
Potensi tersebut baru dari sektor Pemerintah Provinsi Jambi, belum termasuk potensi dari pihak swasta maupun perorangan yang pasti lebih besar lagi.
“Pemerintah Provinsi Jambi kedepannya akan membuat regulasi yang kuat dalam upaya memaksimalkan potensi zakat yang ada melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Kita akan mengajak masyarakat Jambi untuk membayar zakat melalui Baznas,” ujar Al Haris.
Al Haris mengharapkan, pengelolaan dan pemanfaatan zakat dapat berupa bentuk zakat produktif sebagai cikal bakal pemberdayaan dan kebangkitan ekonomi umat dalam rangka mewujudkan masyarakat Jambi yang madani dibawah ridho Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta turut berkontribusi dalam upaya menekan dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jambi.
ADVERTORIAL
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
DETAIL.ID, Bondowoso – Tim Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan lapangan ke Puskesmas Kutakulon, Kabupaten Bondowoso, Rabu, 28 Oktober 2026.
Langkah ini berfokus pada pemantauan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan program promotif dan preventif berjalan sesuai aturan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama rombongan.
Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, menerima langsung kedatangan rombongan sebelum mereka bergerak meninjau loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, layanan rawat jalan, serta unit kefarmasian.
Rombongan juga mengamati alur Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan Program Rujuk Balik.
“Puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan upaya promotif dan preventif berjalan optimal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk pelayanan bagi peserta Program Rujuk Balik (PRB). Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Sunarto.
Sunarto memaparkan bahwa pencegahan penyakit sejak dini memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan stabilitas finansial program.
Penerapan pola hidup sehat memperbesar peluang masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh secara jangka panjang.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya promotif dan preventif ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sehingga manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip gotong royong yang menjadi landasan penyelenggaraan Program JKN, yaitu peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu,” tutur Sunarto.
Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, mengapresiasi kehadiran jajaran pengawas.
Ia memandang langkah ini memberi dorongan moral bagi para tenaga medis di lapangan.
“Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dukungan serta perhatian dari BPJS Kesehatan semakin memotivasi seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya peserta JKN,” kata Mansur.
Mansur menyebut pihak puskesmas menjalankan pencegahan penyakit lewat edukasi rutin, pemantauan kondisi warga, skrining kesehatan, dan pengelolaan pasien penyakit kronis.
“Melalui berbagai program tersebut, kami berharap faktor risiko penyakit dapat dideteksi sejak dini sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatannya agar tetap sehat dan produktif,” ujar Mansur. (*)
ADVERTORIAL
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tinjau Pelayanan JKN di RSUD Bondowoso
DETAIL.ID, Bondowoso – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mendatangi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Kunjungan lapangan ini bertujuan memastikan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan sesuai regulasi sekaligus menyerap masukan langsung dari pihak rumah sakit.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama tim BPJS Kesehatan Cabang Jember berdiskusi dengan Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR.
Diskusi tersebut membahas pelaksanaan layanan, pemanfaatan sistem digital, hingga berbagai hambatan teknis yang membelit fasilitas kesehatan di lapangan.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, bagaimana fasilitas kesehatan dapat mengoptimalkan sistem yang sudah disediakan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan begitu, berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN,” ujar Sunarto.
Sunarto mendorong penguatan kerja sama antara pengelola jaminan sosial dan rumah sakit.
Ia menegaskan ketaatan pada aturan resmi menjadi kunci utama agar masyarakat memperoleh kepastian layanan medis.
“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan harus terus dijaga dan diperkuat. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi hal penting agar pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap berbagai masukan dari fasilitas kesehatan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk terus melakukan perbaikan,” kata Sunarto.
Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR., mengapresiasi perhatian jajaran pengawas terhadap kondisi rumah sakit.
Ia memaparkan bahwa mayoritas warga berobat menggunakan kartu jaminan kesehatan nasional.
“Hampir 95 persen pasien yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit kami merupakan peserta BPJS Kesehatan, baik dari segmen PBPU atau mandiri, PBI, maupun segmen kepesertaan lainnya,” kata Yus.
Yus juga mensyukuri capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bondowoso yang mempermudah akses berobat bagi warga.
Manajemen rumah sakit terus membenahi kapasitas dan sarana medis demi meningkatkan mutu layanan.
“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Salah satunya melalui pengembangan kapasitas rumah sakit agar cakupan pelayanan dapat semakin luas serta memudahkan masyarakat, khususnya peserta JKN, dalam memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan,” tutur Yus. (*)
ADVERTORIAL
Laju Ekonomi Jember Meroket, BPS Puji Keberhasilan Pemkab Tekan Angka Kemiskinan
DETAIL.ID, Jember – Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember yang menembus angka 6,35 persen pada triwulan I-2026 dan 5,9 persen pada triwulan II-2026 berbuah apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Capaian positif tersebut dinilai berhasil berjalan seiring dengan upaya penurunan angka kemiskinan di daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti usai bertemu Bupati Jember Muhammad Fawait di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.
Amalia menilai langkah Pemkab Jember menunjukkan keseimbangan antara laju ekonomi dan pemerataan kesejahteraan warga, termasuk dalam keikutsertaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil pertama dan kedua.
“Ini keren sekali, kami jadi semangat untuk terus berkolaborasi,” ujar Amalia. Menurutnya, pemanfaatan data statistik akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan arah kebijakan agar setiap program pemerintah tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan pihaknya telah menyodorkan hasil verifikasi data warga desil pertama dan kedua kepada BPS RI, serta bersiap memperluas proses pendataan hingga desil ketiga dan keempat.
Langkah verifikasi di lapangan melibatkan aparatur sipil negara, mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN), hingga relawan demi menjamin keakuratan kondisi sosial ekonomi di tingkat bawah.
“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” tutur Gus Fawait.
Ia menambahkan, Pemkab Jember tengah menyiapkan pengembangan aplikasi terintegrasi dengan BPS demi memfasilitasi pembaruan data secara berkala.
Sejauh ini, angka penduduk miskin di Jember tercatat menyusut sekitar 15.990 jiwa, sekaligus membawa kabupaten ini keluar dari daftar dua daerah dengan jumlah warga miskin absolut terbesar di Jawa Timur.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” kata Gus Fawait.
Guna memperkuat capaian pembangunan, Jember mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat.
Alokasi tersebut mencakup revitalisasi 258 gedung sekolah sebesar Rp187,38 miliar, dukungan sektor pertanian senilai Rp312 miliar, bantuan pangan untuk 390.744 keluarga penerima manfaat, pembangunan Sekolah Rakyat bernilai Rp221,99 miliar, serta potensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menembus Rp4,6 triliun per tahun.
“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.
Sinergi antara Pemkab Jember dan BPS RI ke depan bakal ditindaklanjuti lewat penguatan koordinasi pemutakhiran data secara intensif, sekaligus evaluasi berkala agar derap pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan dampak nyata bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. (*)



