Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Buka Musrenbang RKPD 2024, Al Haris Menjelaskan 5 Prioritas Pembangunan

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024, bertempat di Swiss Bell Hotel, Rabu, 5 April 2023.

Hadir pada kesempatan tersebut Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi.

Hadir pula sebagai narasumber diantaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang diwakili oleh Direktur Ketenagakerjaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 1, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diwakili oleh Koordinator Penyiapan Program Mineral dan Batubara.

Disampaikan Gubernur bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2024 merupakan momentum yang penting, karena merupakan penyusunan rencana tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

“Oleh karena itu, Musrenbang yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program/ kegiatan, pagu indikatif dan indikator serta penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,“ ujar Gubernur.

Dijelaskan oleh Gubernur bahwa terdapat empat isu strategis yang diangkat untuk pembangunan Tahun 2024, yaitu ketimpangan antar wilayah dan pendapatan, kualitas hidup sumber daya manusia, bottleneck jalur logistik serta pemilu dan pilkada serentak.

Mengacu pada isu strategis dan RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP Tahun 2024 maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah Pengurangan Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan berkelanjutan yang selanjutnya dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

– Peningkatan Produktivitas
– Pembangunan Sumber Daya Manusia
– Pembangunan Infrastruktur Daerah
– Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
– Ketenteraman dan Ketertiban Umum,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga memberikan gambaran singkat kondisi umum dan makro Provinsi Jambi.

“Berdasarkan Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020, angka kelahiran total Provinsi Jambi adalah sebesar 2,28 yang menunjukan kondisi Replacement level, dimana setiap perempuan akan digantikan oleh seorang perempuan yang akan tetap hidup hingga masa reproduksinya,” ucap Gubernur.

Selanjutnya, Piramida penduduk memperlihatkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi bonus demografi. Dimana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif.

Disisi lain, dilihat dari pendidikan yang ditamatkan per generasi, generasi Baby boomers mendominasi tamatan SD kebawah dan distribusinya terus menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Hal ini perlu disikapi dengan penyiapan lapangan pekerjaan yang lebih baik untuk menyerap tenaga kerja generasi milenial keatas.

Gubernur juga menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, keberadaan penyandang disabilitas merupakan suatu keniscayaan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam merancang program pembangunan.

Keberadaan 0,28 persen hingga 0,56 persen penyandang disabilitas umur diatas 5 tahun ini perlu diimbangi dengan sarana pendidikan yang menunjang serta sarana prasarana publik sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat secara mandiri beraktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Pada Tahun 2022 ekonomi Provinsi Jambi telah menunjukan pemulihan sebagaimana harapan, dimana tumbuh sebesar 5,13 persen lebih baik dari masa pra pandemi.

Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 16,92 persen, yang didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang seiring penghapusan aturan PPKM yang meningkatkan mobilitas penduduk.

Sementara struktur ekonomi belum mengalami perubahan berarti dimana distribusi terbesar masih pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi upaya yang cukup menguras energi pada Tahun 2022.

Meningkatnya inflasi sebagai dampak kenaikan BBM, serta dampak isu global dan nasional lainnya telah menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga terutama pangan, sehingga turut memberatkan kinerja penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi.

“Kini rasio mengalami peningkatan dari 0,315 pada tahun 2021 menjadi 0,335 pada tahun 2022, dan persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan, dari 7,67 persen pada September 2021 menjadi 7,7 persen pada September 2022,” ujar Gubernur.

Namun demikian, Gubernur juga menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tetap mengalami peningkatan sesuai harapan, dari 71,63 pada Tahun 2021 menjadi 72,14 pada Tahun 2022. Perbaikan indeks ini menunjukan perbaikan dari sisi pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi secara umum.

“Selain itu, upaya penurunan tingkat pengangguran juga tetap menunjukan hasil yang baik, sejalan dengan perbaikan ekonomi, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka kondisi Agustus 2022 berhasil diturunkan menjadi 4,59 persen dari kondisi Agustus 2021 yang masih pada 5,09 persen,” kata Gubernur.

“Dibalik semua realisasi yang saya sampaikan tadi, pada dasarnya rata-rata realisasi sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 sudah on the track sesuai target yang sudah kita tetapkan untuk tahun 2022, bahkan ada sasaran pembangunan yang sudah melebihi target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Gubernur mengajak untuk tidak lalai dengan pencapaian yang ada.

“Kita masih memerlukan kreativitas dan sinergitas seluruh tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam memantapkan perekonomian daerah yang tentu saja melalui langkah-langkah strategis yang tepat dan cerdas, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi yang akan kita sepakati bersama,” ujar Gubernur.

Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember menyampaikan program MPP Mini dalam acara Pro Gus'e di RSD dr Soebandi, Kamis (23/4/2026) malam. (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.

Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.

“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:

  1. Kecamatan Jombang
  2. Kecamatan Tanggul
  3. Kecamatan Mayang
  4. Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)

Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.

Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.

Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.

Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.

Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.

Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.

“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim

DETAIL.ID

Published

on

Kadiskominfo Jember mewakili Bupati Fawait menerima penghargaan dari Beritajatim. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.

“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.

Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.

Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.

“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

ASN Berjuang Verval Data Kemiskinan Hingga Terjatuh, Pj Sekda Jember Beri Apresiasi!

DETAIL.ID

Published

on

Pj. Sekda Jember menjenguk ASN yang jatuh saat bertugas, Senin (20/4/2026). (Foto: DETAIL/Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – ASN Satpol PP Kabupaten Jember, Siti Nurus Syamsiyah, jatuh saat menjalankan verifikasi faktual (verval) data kemiskinan di Kecamatan Sumberjambe, Senin, 20 April 2026.

Peristiwa itu terjadi saat Siti menuju lokasi tugas pada malam hari menggunakan sepeda motor roda tiga yang telah dimodifikasi.

Kondisi medan yang terjal dan minim pencahayaan membuat kendaraan yang dikendarainya kehilangan tenaga saat menanjak.

“Kan sudah magrib jadi saya enggak paham medan, terus ketinggiannya itu sekitar 45 derajat kemiringannya. Nah, saya sudah mau nanjak gitu sepedanya kan roda tiga,” katanya saat ditemui di ruang IGD RS dr. Soebandi.

Ia menguraikan, kurangnya ancang-ancang membuat kendaraan tidak mampu menanjak dan justru mundur tak terkendali meski sudah direm.

“Mungkin kecepatan dari bawah itu kurang karena saya tidak tahu medannya. Akhirnya mundur, saya rem tetap enggak bisa. Sepedanya miring ke kiri terus jatuh,” ujarnya.

Siti menjalankan tugas tersebut setelah mendapat izin dari atasan usai apel pagi.

Ia menyatakan kesiapan mendukung program pemerintah daerah dalam penuntasan data kemiskinan, dengan catatan aspek keselamatan petugas menjadi perhatian.

“Harapannya kalau perempuan jangan jauh-jauh (lokasi tugasnya), yang dekat-dekat saja. Kalau laki-laki mungkin beda lagi cara kerjanya,” ucapnya.

Pj. Sekda Jember, Akhmad Helmi Luqman, merespons insiden itu dengan menyampaikan apresiasi kepada ASN yang terlibat dalam proses verval di lapangan.

“Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada semua ASN yang sudah melaksanakan verifikasi data dengan penuh sukacita dan duka di lapangan. Ini menunjukkan semangat bahwa ASN terpanggil peduli terhadap warga miskin di Jember,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan verval berjalan lebih aman dan efisien.

Helmi meminta OPD mengatur pembagian tugas jika ada ASN yang memiliki keterbatasan fisik atau usia.

“Kami sampaikan kepada OPD-OPD, misalkan keberatan karena sakit atau sudah sepuh, nanti verval bisa diwakilkan kepada rekan kerjanya yang lain. Masa sih temannya enggak bisa bantu? Yang penting datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga menyebut penyesuaian lokasi tugas akan kembali dikaji agar lebih dekat dengan domisili petugas.

“Nanti kita evaluasi untuk didekatkan dengan posisi rumahnya. Sebetulnya sudah dilakukan, cuma karena terlalu banyak warga miskin di pinggiran, akhirnya mau tidak mau kita melibatkan rekan-rekan ASN,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs