Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Bupati Batanghari Menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Penanganan Isu Aktual di Batanghari

Published

on

Batanghari – Pada tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.45 sd 12.50 WIB, di Gazebo Kolam Rumah Dinas Bupati Batanghari, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dengan tema sinergitas peran Forkopimda dalam penanganan isu-isu aktual di Batanghari.

Rakor Forkopimda dibuka oleh Bupati Batanghari yang diwakili Muhamad Azan SH (Sekda Batanghari) dengan dihadiri sekitar 45 orang diantaranya Anita Yasmin SE (Ketua DPRD Batanghari), M. Zubair SH, MH (Kejari Batanghari), Kapolres Batanghari diwakili Iptu Saryono S.Sos. SPd, M.M (KBO Intelkam Polres Batanghari), Muhammad Rifai SP, MM (Asisten 1 Pemerintah dan Kesra), Dandim 045/BH diwakili, Amir Hamzah, SE, M.Si (Kadis Kominfo), Kepala BAPPERIDA/yang mewakili, Kasat Pol PP/yang mewakili, Kepala BNN/yang mewakili, A. Kadir S.IP (Ketua KPU Batanghari), Ketua Bawaslu Batanghari diwakili Iskandar SE,ME (anggota Bawaslu), Ansori SP (Kaban Kesbangpol Batanghari/selaku ketua penyelenggara, Sarmada, SE (Kabag.Tapem), Dwi Wasto Asmi ( Plh. Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual Kesbangpol), Kabag Hukum/yang mewakili, para Camat, para Kapolsek, Danramil se-kabupaten Batanghari. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Ansori SP (Kaban Kesbangpol Batanghari) menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Rakor ini adalah:

a. untuk memaksimalkan unsur Koordinasi antar unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah aktual di Daerah.
b. Sebagai percepatan koordinasi dari setiap permasalahan yang terjadi sekalipun diujung pelosok maupun di kawasan perbatasan pada hari itu, detik itu juga informasi sudah sampai ke pimpinan yang lebih tinggi.
c. Sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini.
d. Optimalisasi dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan gejala atau peristiwa bencana alam, masa pandemi dan bencana atas ulah manusia.

2. Muhammad Azan SH (Sekda Batanghari) menyampaikan hal:

a. Rapat Forkopimda Batanghari diharapkan mampu menyamakan kembali persepsi kesatuan pandangan strategi dan sinergitas untuk bersama-sama memajukan daerah kita. Agar forum ini juga dapat menjaring, menampung mengkoordinasikan dan mendistribusikan potensi-potensi ancaman keamanan di Kabupaten Batanghari terutama dalam menghadapi Pemilu 2024 ini.

b. Terkait masalah Pemilu/Pileg untuk diwilayah Kabupaten Batanghari ada terdiri 4 Dapil yaitu:
-Dapil 1 terdapat di Kecamatan Muara Bulian dan Maro Sebo Ilir dengan memperebutkan 10 kursi.
-Dapil ll terdapat di Kecamatan Bajubang dan Pemayung dengan memperebutkan 9 kursi
-Dapil lll terdapat di Kecamatan Muara Tembesi dan Batin XXIV memperebutkan 8 kursi
-Dapil lV terdapat di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu memperebutkan 8 kursi.
-Sehingga total kursi yang diperebutkan pada Pemilu 2024 sebanyak 35 kursi.

c. Untuk itu, dalam Rakor ini peran serta masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan merupakan salah satu bentuk mitra antara Pemda dengan steakhoder lainnya.

3. Camat Maro Sebo Ulu pada intinya menyampaikan hal:

a. Perihal keberadaan warga Suku Anak Dalam (SAD) yang selalu masuk dan singgah di pendopo yang berada di halaman Kantor Camat Maro Sebo Ulu. Sehingga keberadaan warga SAD yang selalu singgah tersebut sangat menggangu kenyamanan karena meninggalkan jejak seperti membuang sampah sembarangan.

b. Adanya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang semakin marak terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, sehingga upaya apa yang harus dilakukan oleh Camat Maro Sebo Ulu.

3. Ichwan S.TP (Camat Bajubang) pada intinya menyampaikan hal:

a. Konflik terkait adanya perusahaan tambang batu bara yang akan melintas keluar masuk wilayah Desa Pompa Air, namun masyarakat sudah komitmen untuk menolak keberadaan angkutan batu bara yang melintas dijalan Pompa Air Kecamatan Bajubang.

b. Menghadapi Pemilu, kepada KPU dan Bawaslu untuk tapal batas agar segera diantisipasi jangan menjadi konflik.

4. M. Zubair SH, MH (Kajari Batanghari) pada intinya menjawab pertanyaan Camat Maro Sebo Ulu terkait dengan persoalan kasus kekerasan/pelecehan seksual anak dibawah umur yang semakin marak, bukan saja terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, namun angka tertinggi berada di Kecamatan Muara Bulian. Perlu diketahui bahwa masalah kekerasan/pelecehan seksual tidak ada toleransi lagi.

5. Anita Yasmin SE (Ketua DPRD Batanghari) pada intinya menjawab pertanyaan Camat Maro Sebo Ulu dan Camat Bajubang hal:

a. Terkait merebaknya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur, bukan saja terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu tetapi terbanyak kasus diwilayah Kecamatan Muara Bulian. Terkait adanya konflik angkutan batu bara diwilayah Kecamatan Bajubang.

b. Terkait batas wilayah Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muarojambi masih dalam proses pusat. Permendagri No. 84 tahun 2018 dan diharapkan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tidak ada konflik/gejolak masalah tapal batas.

5. A. Kadir S.IP (Ketua KPU Batanghari) pada intinya menyampaikan bahwa, terkait adanya perbatasan antara Desa Bungku Kecamatan Bajubang dengan Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Dusun Tanjung Lebar dan Dusun Tanjung Mandiri Desa Bungku Kecamatan Bajubang ada TPS 10, ketika mereka memiliki KTP Muaro Jambi maka akan di data oleh Muaro Jambi, dan ketika mereka memiliki KTP Batanghari maka akan didata oleh Batanghari. KPU masih akan melakukan clier kembali masalah DPT Pemilu bagi warga yang berada di perbatasan.

6. Iskandar (Bawaslu Batanghari) pada intinya menyampaikan terkait potensi isu isu krusial yang bakal mencuat dalam pelaksanaan Pemilu 2024, untuk saat ini bari pengajuan Bacaleg Pemilu 2024 ada sebanyak 581 Bakal Calon terdiri dari 17 Parpol. Bakal calon juga banyak bermacam-macam yang pindah Partai. Namun dari 581 Bakal Calon Pileg dipastikan akan ada pengurangan.

7. AKP Gultom (Kapolsek Batin XXIV) pada intinya menyampaikan persoalan kantong parkir truk angkutan batu bara, dan antisipasi Karhutla karena wilayah Kecamatan Batin XXIV kerawanan kebakaran hutan lebih tinggi.
Kegiatan selesai pukul 13.10 dilanjutkan makan bersama.

Advertisement

ADVERTORIAL

Ning Ghyta Temui Langsung Warga Penerima Layanan Homecare Jember

DETAIL.ID

Published

on

Ning Ghyta saat mengunjungi penerima Homecare Jember, Sabtu (10/10/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah warga penerima program layanan Homecare di wilayah Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Peninjauan ini difokuskan pada kelompok rentan yang meliputi ibu hamil dengan risiko tinggi, balita penderita stunting, serta warga penyandang disabilitas mental.

Di Kecamatan Kaliwates, sasaran peninjauan mencakup seorang ibu hamil dengan riwayat persalinan sesar pada anak pertama yang mengalami Kekurangan Energi Kronis serta memiliki berat badan 38,6 kilogram, serta dua balita berusia 1 tahun 11 bulan dan 2 tahun yang teridentifikasi stunting.

Sementara itu, peninjauan di Kecamatan Sumbersari menyasar seorang warga dengan kondisi disabilitas mental autis.

Dalam kesempatan tersebut, Ghyta Eka Puspita menekankan sinergi dan keterlibatan aktif seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan demi keberhasilan program layanan kesehatan masyarakat ini.

“Bahu membahu untuk Homecare ini mudah-mudahan bisa menjadi program yang sukses. Intinya kita bergotong royong,” ujar Ning Ghyta.

Ketika menyambangi warga penyandang disabilitas mental autis, Ning Ghyta mendapati seorang anak yang hidup bersama kakaknya yang memiliki keterbatasan fisik dan mental setelah ditinggalkan oleh orang tua mereka.

Menanggapi situasi tersebut, ia berharap pihak kecamatan dapat memberikan fasilitasi agar anak tersebut tetap memperoleh hak pendidikannya, salah satunya dengan mengarahkannya ke program Sekolah Rakyat yang ada di Jember.

“Ya mudah-mudahan nanti Pak Camat bisa memfasilitasi. Mudah-mudahan adiknya semangat untuk sekolah,” ucapnya.

Program kunjungan jemput bola ini memberikan kesan mendalam bagi para keluarga penerima manfaat.

Findaria selaku ibu dari Elisa, balita yang mengalami stunting, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan langsung ke kediamannya.

“Bahagia. Senang,” kata Findaria.

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Asmiati, ibu dari Alea yang juga merupakan balita penderita stunting.

Ia mengaku sangat terbantu dengan kehadiran serta perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui program tersebut.

“Merasa terbantu. Kedatangannya Ning Ghyta, saya senang. Karena saya dibantu oleh Ibu Bupati,” ucap Asmiati.

Asmiati memaparkan, dirinya memperoleh arahan langsung terkait pemenuhan kebutuhan gizi anak berupa pasokan susu khusus yang dapat diambil secara berkala di Puskesmas terdekat apabila persediaan di rumah telah habis.

“Alea ini stunting anaknya. Kalau habis susunya sama Ning Ghyta suruh ambil ke Puskesmas. Kalau di Indomaret-Indomaret ini enggak ada katanya. Soalnya ini susunya mahal,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Pastikan Pemkab Jember Buka Ruang Investasi Kesehatan di Pinggiran

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember saat menghadiri peresmian Klinik Grand Medika Silo, Sabtu (10/10/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mendorong keterlibatan pihak swasta untuk memperluas pemerataan infrastruktur medis hingga ke kawasan pedesaan demi mendekatkan akses pengobatan bagi masyarakat.

Langkah ini dilakukan agar warga di wilayah pinggiran tidak lagi mengalami kendala jarak dan waktu saat membutuhkan penanganan kesehatan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan hal tersebut dalam peresmian Klinik Grand Medika Silo di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Kehadiran fasilitas kesehatan swasta baru di wilayah tersebut diharapkan mampu menjadi solusi alternatif bagi masyarakat sekitar.

Gus Fawait menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan terbuka bagi para investor yang ingin membangun fasilitas kesehatan di Jember, dengan catatan seluruh prosedur pendirian telah dipenuhi dengan baik.

Pembangunan fasilitas medis tambahan ini juga diselaraskan dengan kebutuhan daerah yang masih memerlukan ratusan tempat tidur rawat inap bagi pasien kelas III.

“Kami mendukung penuh program Klinik Grand Medika ini. Semakin banyak tempat orang bisa berobat, berarti memutus jarak orang berobat, dengan kata lain memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Gus Fawait.

Selain mendorong investasi, Gus Fawait mengingatkan jajaran pemerintah daerah, camat, hingga kepala puskesmas untuk terus siaga memantau kondisi warga yang memerlukan bantuan medis maupun pemenuhan pangan.

Pemerintah Kabupaten Jember juga telah mengoptimalkan berbagai layanan pendukung seperti program Home Care dan penyediaan armada gratis untuk mengantar pulang pasien kurang mampu setelah menjalani perawatan. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

UHC Jember Capai 98,69 Persen, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Apresiasi Mobil Cinta

DETAIL.ID

Published

on

Rangkaian acara Launching Mobil Cinta di RSD Balung, Kamis (8/10/2026). (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama BPJS Kesehatan melaksanakan Launching Layanan Mobil Cinta dan Peringatan Ulang Tahun Universal Health Coverage (UHC) Ke-2 Kabupaten Jember sebagai bentuk komitmen menghadirkan akses kesehatan yang semakin mudah, cepat, setara dan solutif bagi seluruh masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan pada Kamis, 8 Oktober 2026 tersebut dihadiri oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember beserta jajaran, Bupati Jember Muhammad Fawait, jajaran Pemerintah Kabupaten Jember, serta seluruh pemangku kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Jember, termasuk unsur fasilitas kesehatan, organisasi perangkat daerah, dan mitra penyelenggara Program JKN.

Dalam sambutannya, Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN serta menjaga keberlangsungan status Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak.

“Sampai dengan 1 Oktober 2026, cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Jember telah mencapai 98,69 persen atau sebanyak 2.613.815 jiwa, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,35 persen atau 2.128.173 jiwa dari jumlah penduduk sejumlah 2.648.587 jiwa. Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Jember, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap komitmen ini terus berlanjut demi keberlangsungan Program JKN dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jember,” ujar Akmal.

Akmal menambahkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung Program JKN juga tercermin dari besarnya manfaat pelayanan kesehatan yang telah diterima masyarakat.

Hingga periode tahun 2026, biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan untuk peserta JKN di Kabupaten Jember mencapai Rp1.425.917.682.601 atau sekitar Rp1,42 triliun.

“Dari total biaya pelayanan kesehatan tersebut, pembiayaan pelayanan kesehatan untuk segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mencapai Rp593.033.201.982 atau sekitar Rp593 miliar, setara dengan 42 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Sementara itu, klaim rasio segmen PBPU Pemerintah Daerah mencapai 101,30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa manfaat pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat jauh lebih besar dibandingkan iuran yang dibayarkan. Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Jember melalui Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan yang sangat besar bagi masyarakat,” kata Akmal.

Akmal juga mengapresiasi hadirnya inovasi Mobil Cinta yang dinilai selaras dengan semangat Program JKN dalam memastikan peserta memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan tanpa hambatan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa, berpesan agar seluruh pemangku kepentingan tetap solid dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta terus mendorong peningkatan kepesertaan aktif JKN.

“Sinergi yang selama ini terbangun harus terus dipertahankan. Upaya peningkatan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN juga perlu terus dilakukan agar Kabupaten Jember mampu mempertahankan predikat Universal Health Coverage. Kami memahami bahwa anggaran daerah tentu memiliki keterbatasan. Namun, berkat komitmen, kepedulian, dan kecintaan Bupati Jember, Gus Fawait, terhadap masyarakatnya, lahirlah inovasi Mobil Cinta yang menjawab kebutuhan riil warga di lapangan. Inovasi ini menjadi bukti bahwa dengan keberpihakan kepada masyarakat dan kolaborasi yang kuat Kabupaten Jember mampu mempertahankan Universal Health Coverage sekaligus memastikan manfaat Program JKN benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Di bawah kepemimpinan Bupati Jember Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait, Pemerintah Kabupaten Jember terus menunjukkan keseriusannya dalam pembangunan kesehatan melalui dukungan anggaran yang besar untuk menjamin kepesertaan masyarakat dalam Program JKN.

Menurut Gus Fawait, peluncuran Mobil Cinta merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan manfaat Program JKN dan layanan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.

“Pemerintah Kabupaten Jember akan terus menjaga komitmen dan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam memastikan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Alhamdulillah, sejak April 2025 Kabupaten Jember berhasil menyandang predikat UHC Prioritas. Capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Gus Fawait.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami makna Universal Health Coverage secara utuh. Gus Fawait menambahkan bahwa kehadiran Mobil Cinta melengkapi capaian UHC yang telah diraih Kabupaten Jember.

“UHC berarti seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Di Kabupaten Jember, manfaat tersebut dapat dirasakan secara nyata. Warga yang memiliki KTP Jember dan belum terdaftar sebagai peserta JKN, saat sakit dapat dibantu untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” katanya.

Peluncuran Mobil Cinta sekaligus menjadi momentum peringatan dua tahun capaian UHC Kabupaten Jember yang menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jember dan BPJS Kesehatan dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Inovasi tersebut diharapkan semakin memperkuat akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat rentan, serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN di Kabupaten Jember. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs