ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Penanganan Isu Aktual di Batanghari
Batanghari – Pada tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.45 sd 12.50 WIB, di Gazebo Kolam Rumah Dinas Bupati Batanghari, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dengan tema sinergitas peran Forkopimda dalam penanganan isu-isu aktual di Batanghari.
Rakor Forkopimda dibuka oleh Bupati Batanghari yang diwakili Muhamad Azan SH (Sekda Batanghari) dengan dihadiri sekitar 45 orang diantaranya Anita Yasmin SE (Ketua DPRD Batanghari), M. Zubair SH, MH (Kejari Batanghari), Kapolres Batanghari diwakili Iptu Saryono S.Sos. SPd, M.M (KBO Intelkam Polres Batanghari), Muhammad Rifai SP, MM (Asisten 1 Pemerintah dan Kesra), Dandim 045/BH diwakili, Amir Hamzah, SE, M.Si (Kadis Kominfo), Kepala BAPPERIDA/yang mewakili, Kasat Pol PP/yang mewakili, Kepala BNN/yang mewakili, A. Kadir S.IP (Ketua KPU Batanghari), Ketua Bawaslu Batanghari diwakili Iskandar SE,ME (anggota Bawaslu), Ansori SP (Kaban Kesbangpol Batanghari/selaku ketua penyelenggara, Sarmada, SE (Kabag.Tapem), Dwi Wasto Asmi ( Plh. Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual Kesbangpol), Kabag Hukum/yang mewakili, para Camat, para Kapolsek, Danramil se-kabupaten Batanghari. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan hal sebagai berikut:
1. Ansori SP (Kaban Kesbangpol Batanghari) menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Rakor ini adalah:
a. untuk memaksimalkan unsur Koordinasi antar unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah aktual di Daerah.
b. Sebagai percepatan koordinasi dari setiap permasalahan yang terjadi sekalipun diujung pelosok maupun di kawasan perbatasan pada hari itu, detik itu juga informasi sudah sampai ke pimpinan yang lebih tinggi.
c. Sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini.
d. Optimalisasi dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan gejala atau peristiwa bencana alam, masa pandemi dan bencana atas ulah manusia.
2. Muhammad Azan SH (Sekda Batanghari) menyampaikan hal:
a. Rapat Forkopimda Batanghari diharapkan mampu menyamakan kembali persepsi kesatuan pandangan strategi dan sinergitas untuk bersama-sama memajukan daerah kita. Agar forum ini juga dapat menjaring, menampung mengkoordinasikan dan mendistribusikan potensi-potensi ancaman keamanan di Kabupaten Batanghari terutama dalam menghadapi Pemilu 2024 ini.
b. Terkait masalah Pemilu/Pileg untuk diwilayah Kabupaten Batanghari ada terdiri 4 Dapil yaitu:
-Dapil 1 terdapat di Kecamatan Muara Bulian dan Maro Sebo Ilir dengan memperebutkan 10 kursi.
-Dapil ll terdapat di Kecamatan Bajubang dan Pemayung dengan memperebutkan 9 kursi
-Dapil lll terdapat di Kecamatan Muara Tembesi dan Batin XXIV memperebutkan 8 kursi
-Dapil lV terdapat di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu memperebutkan 8 kursi.
-Sehingga total kursi yang diperebutkan pada Pemilu 2024 sebanyak 35 kursi.
c. Untuk itu, dalam Rakor ini peran serta masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan merupakan salah satu bentuk mitra antara Pemda dengan steakhoder lainnya.
3. Camat Maro Sebo Ulu pada intinya menyampaikan hal:
a. Perihal keberadaan warga Suku Anak Dalam (SAD) yang selalu masuk dan singgah di pendopo yang berada di halaman Kantor Camat Maro Sebo Ulu. Sehingga keberadaan warga SAD yang selalu singgah tersebut sangat menggangu kenyamanan karena meninggalkan jejak seperti membuang sampah sembarangan.
b. Adanya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang semakin marak terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, sehingga upaya apa yang harus dilakukan oleh Camat Maro Sebo Ulu.
3. Ichwan S.TP (Camat Bajubang) pada intinya menyampaikan hal:
a. Konflik terkait adanya perusahaan tambang batu bara yang akan melintas keluar masuk wilayah Desa Pompa Air, namun masyarakat sudah komitmen untuk menolak keberadaan angkutan batu bara yang melintas dijalan Pompa Air Kecamatan Bajubang.
b. Menghadapi Pemilu, kepada KPU dan Bawaslu untuk tapal batas agar segera diantisipasi jangan menjadi konflik.
4. M. Zubair SH, MH (Kajari Batanghari) pada intinya menjawab pertanyaan Camat Maro Sebo Ulu terkait dengan persoalan kasus kekerasan/pelecehan seksual anak dibawah umur yang semakin marak, bukan saja terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, namun angka tertinggi berada di Kecamatan Muara Bulian. Perlu diketahui bahwa masalah kekerasan/pelecehan seksual tidak ada toleransi lagi.
5. Anita Yasmin SE (Ketua DPRD Batanghari) pada intinya menjawab pertanyaan Camat Maro Sebo Ulu dan Camat Bajubang hal:
a. Terkait merebaknya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur, bukan saja terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu tetapi terbanyak kasus diwilayah Kecamatan Muara Bulian. Terkait adanya konflik angkutan batu bara diwilayah Kecamatan Bajubang.
b. Terkait batas wilayah Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muarojambi masih dalam proses pusat. Permendagri No. 84 tahun 2018 dan diharapkan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tidak ada konflik/gejolak masalah tapal batas.
5. A. Kadir S.IP (Ketua KPU Batanghari) pada intinya menyampaikan bahwa, terkait adanya perbatasan antara Desa Bungku Kecamatan Bajubang dengan Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Dusun Tanjung Lebar dan Dusun Tanjung Mandiri Desa Bungku Kecamatan Bajubang ada TPS 10, ketika mereka memiliki KTP Muaro Jambi maka akan di data oleh Muaro Jambi, dan ketika mereka memiliki KTP Batanghari maka akan didata oleh Batanghari. KPU masih akan melakukan clier kembali masalah DPT Pemilu bagi warga yang berada di perbatasan.
6. Iskandar (Bawaslu Batanghari) pada intinya menyampaikan terkait potensi isu isu krusial yang bakal mencuat dalam pelaksanaan Pemilu 2024, untuk saat ini bari pengajuan Bacaleg Pemilu 2024 ada sebanyak 581 Bakal Calon terdiri dari 17 Parpol. Bakal calon juga banyak bermacam-macam yang pindah Partai. Namun dari 581 Bakal Calon Pileg dipastikan akan ada pengurangan.
7. AKP Gultom (Kapolsek Batin XXIV) pada intinya menyampaikan persoalan kantong parkir truk angkutan batu bara, dan antisipasi Karhutla karena wilayah Kecamatan Batin XXIV kerawanan kebakaran hutan lebih tinggi.
Kegiatan selesai pukul 13.10 dilanjutkan makan bersama.
ADVERTORIAL
Pasang Patok, Cara Sederhana Cegah Sengketa Tanah dengan Tetangga
DETAIL.ID, Jawa Tengah – Sengketa tanah bisa bermula karena hal yang tampak sepele, seperti tidak adanya batas tanah yang jelas. Keadaan itu bisa sewaktu-waktu berkembang menjadi perselisihan atau bahkan konflik antartetangga yang berujung pada proses hukum.
Untuk mencegah konflik dan menjaga keamanan tanah, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yaitu memasang patok tanda batas tanah. Nyatanya, langkah sederhana ini masih sering diabaikan oleh para pemilik tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam berbagai kesempatan juga mengingatkan pentingnya keberadaan tanda batas tanah.
“Dengan pemasangan tanda batas, tanahnya tambah aman. Dengan memasang patok, tidak ada cekcok dan tidak ada tanahnya dicaplok oleh tetangganya maupun orang lain,” ujar Menteri Nusron saat acara Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Purworejo, Jawa Tengah.
Proses pemasangan patok harus disaksikan juga oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung. Dengan begitu, semua pihak bisa melihat dan menyetujui langsung posisi patok dan potensi perselisihan soal batas tanah di kemudian hari dapat diminimalisir.
“Yang punya tanah diharapkan dapat memasang patok di tapal batas tanahnya masing-masing dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik tanah di sampingnya supaya terjadi kesepakatan mengenai batas tanah tersebut,” kata Menteri Nusron.
Langkah sederhana ini lebih mudah dan murah dibanding harus menyelesaikan sengketa di pengadilan. Bukan hanya bisa rugi materiel, konflik batas tanah yang membesar juga bisa merusak hubungan sosial antartetangga.
Tanda batas tanah baiknya dipasang dengan tanda yang paten. Hindari penggunaan tanda alami, seperti pohon, batu, atau gundukan tanah karena tanda itu bisa berubah seiring waktu. Kementerian ATR/BPN memiliki kriteria tanda batas tanah yang bisa diikuti oleh masyarakat, yakni panjang minimal patok di 50 cm, dengan 40 cm tertanam di dalam tanah dan 10 cm sisanya terlihat di permukaan tanah.
“Boleh patoknya berupa kayu, beton, atau besi. Intinya, batas tanah masing-masing harus diberi tanda yang jelas,” ucap Menteri Nusron.
Di tengah meningkatnya nilai tanah dan semakin padatnya permukiman, kejelasan batas tanah menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Patok-patok di sudut tanah mungkin terlihat sederhana, tetapi keberadaannya dapat menjaga hak pemilik tanah sekaligus menjaga hubungan baik dengan tetangga sekitar. (*)
ADVERTORIAL
Lobi-lobi Gus Fawait Tembus Rp3 Triliun, JLS Jember Bakal Jadi Pemantik Ekonomi
DETAIL.ID, Jember — Wajah kawasan selatan Jember dipastikan bakal berubah total dalam beberapa tahun ke depan.
Bupati Jember Muhammad Fawait sukses mengamankan komitmen pusat untuk melanjutkan megaproyek Jalur Lintas Selatan (JLS).
Langkah taktis ini diambil demi mendongkrak konektivitas wilayah pesisir yang selama ini punya potensi segudang tapi masih terkendala akses jalan.
Proyek strategis ini sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat mandek dan menunda impian warga pesisir menikmati pemerataan pembangunan.
Enggan membiarkan proyek ini mangkrak lama, Pemkab Jember langsung bergerak cepat melakukan diplomasi intensif ke Jakarta.
“Kami sudah melakukan komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat, dan alhamdulillah telah disetujui pembangunannya pada tahun 2026 ini dan diproyeksikan selesai pada tahun 2029 mendatang,” kata Bupati yang akrab disapa Gus Fawait, Selasa, 26 Mei 2026.
Gus Fawait membeberkan bahwa pusat tidak tanggung-tanggung dalam mendanai kelanjutan infrastruktur vital di Jember ini.
Anggaran fantastis siap dikucurkan demi menyambung jalur sirip selatan tersebut.
“Anggarannya yang disiapkan untuk pembangunan proyek JLS ini Rp3 triliun,” katanya.
Kehadiran JLS diproyeksikan menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dari Kencong, Gumukmas, hingga Puger.
Wisata pantai selatan yang dikenal eksotis bakal lebih mudah dijangkau, memicu gelombang kunjungan wisatawan, dan membuka peluang bisnis baru bagi masyarakat setempat.
“Maka dengan adanya JLS ini, daya tarik wisatawan ke pantai selatan ini akan meningkat dan menjadi sumber perputaran ekonomi baru di sini,” tutur Gus Fawait.
Menurutnya, potensi wilayah ini sangat komplet untuk bersaing dengan daerah lain di Jawa Timur.
“Bukan hanya pantainya, tetapi daya tarik lainnya berupa pulau-pulau yang indah hingga hasil ikannya yang melimpah,” katanya.
Di sisi lain, percepatan JLS ini menjadi misi khusus Pemkab Jember dalam memutus rantai kemiskinan.
Selama ini, keterisolasian geografis membuat wilayah pesisir selatan tertinggal secara ekonomi dibanding wilayah perkotaan.
“Karena memang berdasarkan data, wilayah pesisir pantai selatan ini salah satu pusat kemiskinan dan jika JLS ini dikembangkan maka kesejahteraan masyarakat bisa terangkat,” ucapnya secara blak-blakan.
Ketika aspal JLS nanti sudah tersambung sepenuhnya, Gus Fawait optimistis sektor informal dan usaha kreatif warga akan langsung ketiban berkah karena ramainya mobilitas orang dan barang.
“Kalau JLS ada pasti banyak UMKM yang tumbuh, termasuk juga wisatanya yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Bukan hanya dari lokal melainkan dari daerah lain ingin datang ke sini,” ujar Gus Fawait.
ADVERTORIAL
Wings Air Buka Rute Jember-Surabaya, Jalur Investasi Terbuka Lebar
DETAIL.ID, Jember – Akses transportasi udara menuju Kabupaten Jember kini semakin terbuka lebar.
Mulai 1 Juni 2026, maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan reguler Surabaya–Jember–Surabaya.
Menggunakan armada ATR 72 berkapasitas 72 penumpang, penerbangan ini dijadwalkan beroperasi empat kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.
Langkah ini menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi Jember yang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp2,57 triliun pada tahun 2025, atau melonjak 70 persen dari tahun sebelumnya.
Potensi besar Jember di sektor agribisnis seperti lonjakan produksi kopi hingga 15 ribu ton pada 2025, ekspor cerutu premium, komoditas edamame, serta gelaran internasional Jember Fashion Carnaval (JFC) menjadi alasan kuat kembalinya jalur udara ini.
Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, mengungkapkan bahwa kehadiran rute ini dirancang untuk mendukung geliat kemajuan daerah yang kini menjelma menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di Jawa Timur.
“Jember memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Aktivitas bisnis, perdagangan, pendidikan, hingga sektor pariwisata terus tumbuh dari tahun ke tahun. Konektivitas udara menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan tersebut sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat,” kata Danang.
Jadwal penerbangan dari Surabaya (IW-1898) akan berangkat pukul 09.00 WIB dan mendarat di Jember pukul 10.05 WIB.
Sebaliknya, penerbangan dari Jember menuju Surabaya (IW-1899) dijadwalkan lepas landas pukul 10.30 WIB dan tiba pukul 11.20 WIB.
Kehadiran kembali rute ini direspon positif oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan.
Surabaya yang menjadi hub utama Lion Group dinilai akan mempermudah masyarakat Jember untuk terhubung dengan rute domestik maupun mancanegara.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, memaparkan kemudahan konektivitas yang kini bisa dinikmati warga.
“Melalui konektivitas dari Surabaya sebagai hub utama Lion Group, masyarakat Jember kini semakin mudah melanjutkan perjalanan ke berbagai kota seperti Jakarta, Batam, Pekanbaru, Makassar, Denpasar hingga Kupang. Bahkan tersedia pula koneksi penerbangan internasional menuju Kuala Lumpur dan Jeddah,” tutur Gatot.



