ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Penanganan Isu Aktual di Batanghari
Batanghari – Pada tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.45 sd 12.50 WIB, di Gazebo Kolam Rumah Dinas Bupati Batanghari, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dengan tema sinergitas peran Forkopimda dalam penanganan isu-isu aktual di Batanghari.
Rakor Forkopimda dibuka oleh Bupati Batanghari yang diwakili Muhamad Azan SH (Sekda Batanghari) dengan dihadiri sekitar 45 orang diantaranya Anita Yasmin SE (Ketua DPRD Batanghari), M. Zubair SH, MH (Kejari Batanghari), Kapolres Batanghari diwakili Iptu Saryono S.Sos. SPd, M.M (KBO Intelkam Polres Batanghari), Muhammad Rifai SP, MM (Asisten 1 Pemerintah dan Kesra), Dandim 045/BH diwakili, Amir Hamzah, SE, M.Si (Kadis Kominfo), Kepala BAPPERIDA/yang mewakili, Kasat Pol PP/yang mewakili, Kepala BNN/yang mewakili, A. Kadir S.IP (Ketua KPU Batanghari), Ketua Bawaslu Batanghari diwakili Iskandar SE,ME (anggota Bawaslu), Ansori SP (Kaban Kesbangpol Batanghari/selaku ketua penyelenggara, Sarmada, SE (Kabag.Tapem), Dwi Wasto Asmi ( Plh. Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual Kesbangpol), Kabag Hukum/yang mewakili, para Camat, para Kapolsek, Danramil se-kabupaten Batanghari. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan hal sebagai berikut:
1. Ansori SP (Kaban Kesbangpol Batanghari) menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Rakor ini adalah:
a. untuk memaksimalkan unsur Koordinasi antar unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah aktual di Daerah.
b. Sebagai percepatan koordinasi dari setiap permasalahan yang terjadi sekalipun diujung pelosok maupun di kawasan perbatasan pada hari itu, detik itu juga informasi sudah sampai ke pimpinan yang lebih tinggi.
c. Sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini.
d. Optimalisasi dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan gejala atau peristiwa bencana alam, masa pandemi dan bencana atas ulah manusia.
2. Muhammad Azan SH (Sekda Batanghari) menyampaikan hal:
a. Rapat Forkopimda Batanghari diharapkan mampu menyamakan kembali persepsi kesatuan pandangan strategi dan sinergitas untuk bersama-sama memajukan daerah kita. Agar forum ini juga dapat menjaring, menampung mengkoordinasikan dan mendistribusikan potensi-potensi ancaman keamanan di Kabupaten Batanghari terutama dalam menghadapi Pemilu 2024 ini.
b. Terkait masalah Pemilu/Pileg untuk diwilayah Kabupaten Batanghari ada terdiri 4 Dapil yaitu:
-Dapil 1 terdapat di Kecamatan Muara Bulian dan Maro Sebo Ilir dengan memperebutkan 10 kursi.
-Dapil ll terdapat di Kecamatan Bajubang dan Pemayung dengan memperebutkan 9 kursi
-Dapil lll terdapat di Kecamatan Muara Tembesi dan Batin XXIV memperebutkan 8 kursi
-Dapil lV terdapat di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu memperebutkan 8 kursi.
-Sehingga total kursi yang diperebutkan pada Pemilu 2024 sebanyak 35 kursi.
c. Untuk itu, dalam Rakor ini peran serta masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan merupakan salah satu bentuk mitra antara Pemda dengan steakhoder lainnya.
3. Camat Maro Sebo Ulu pada intinya menyampaikan hal:
a. Perihal keberadaan warga Suku Anak Dalam (SAD) yang selalu masuk dan singgah di pendopo yang berada di halaman Kantor Camat Maro Sebo Ulu. Sehingga keberadaan warga SAD yang selalu singgah tersebut sangat menggangu kenyamanan karena meninggalkan jejak seperti membuang sampah sembarangan.
b. Adanya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang semakin marak terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, sehingga upaya apa yang harus dilakukan oleh Camat Maro Sebo Ulu.
3. Ichwan S.TP (Camat Bajubang) pada intinya menyampaikan hal:
a. Konflik terkait adanya perusahaan tambang batu bara yang akan melintas keluar masuk wilayah Desa Pompa Air, namun masyarakat sudah komitmen untuk menolak keberadaan angkutan batu bara yang melintas dijalan Pompa Air Kecamatan Bajubang.
b. Menghadapi Pemilu, kepada KPU dan Bawaslu untuk tapal batas agar segera diantisipasi jangan menjadi konflik.
4. M. Zubair SH, MH (Kajari Batanghari) pada intinya menjawab pertanyaan Camat Maro Sebo Ulu terkait dengan persoalan kasus kekerasan/pelecehan seksual anak dibawah umur yang semakin marak, bukan saja terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, namun angka tertinggi berada di Kecamatan Muara Bulian. Perlu diketahui bahwa masalah kekerasan/pelecehan seksual tidak ada toleransi lagi.
5. Anita Yasmin SE (Ketua DPRD Batanghari) pada intinya menjawab pertanyaan Camat Maro Sebo Ulu dan Camat Bajubang hal:
a. Terkait merebaknya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur, bukan saja terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu tetapi terbanyak kasus diwilayah Kecamatan Muara Bulian. Terkait adanya konflik angkutan batu bara diwilayah Kecamatan Bajubang.
b. Terkait batas wilayah Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muarojambi masih dalam proses pusat. Permendagri No. 84 tahun 2018 dan diharapkan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tidak ada konflik/gejolak masalah tapal batas.
5. A. Kadir S.IP (Ketua KPU Batanghari) pada intinya menyampaikan bahwa, terkait adanya perbatasan antara Desa Bungku Kecamatan Bajubang dengan Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Dusun Tanjung Lebar dan Dusun Tanjung Mandiri Desa Bungku Kecamatan Bajubang ada TPS 10, ketika mereka memiliki KTP Muaro Jambi maka akan di data oleh Muaro Jambi, dan ketika mereka memiliki KTP Batanghari maka akan didata oleh Batanghari. KPU masih akan melakukan clier kembali masalah DPT Pemilu bagi warga yang berada di perbatasan.
6. Iskandar (Bawaslu Batanghari) pada intinya menyampaikan terkait potensi isu isu krusial yang bakal mencuat dalam pelaksanaan Pemilu 2024, untuk saat ini bari pengajuan Bacaleg Pemilu 2024 ada sebanyak 581 Bakal Calon terdiri dari 17 Parpol. Bakal calon juga banyak bermacam-macam yang pindah Partai. Namun dari 581 Bakal Calon Pileg dipastikan akan ada pengurangan.
7. AKP Gultom (Kapolsek Batin XXIV) pada intinya menyampaikan persoalan kantong parkir truk angkutan batu bara, dan antisipasi Karhutla karena wilayah Kecamatan Batin XXIV kerawanan kebakaran hutan lebih tinggi.
Kegiatan selesai pukul 13.10 dilanjutkan makan bersama.
ADVERTORIAL
Pemkab Bondowoso Perluas Jangkauan Layanan Cek Kesehatan Gratis, Target 365 Ribu Warga
DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna mencapai target pelayanan bagi 365 ribu warga, atau sekitar 46 persen dari total penduduk kabupaten.
Langkah percepatan ini dibahas dalam rapat evaluasi yang dipimpin langsung Bupati Bondowoso di Ruang Sabha Bina Praja, Selasa, 28 Juli 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Moch Jasin, menyampaikan hingga akhir Juli 2026, capaian pemeriksaan telah menjangkau sekitar 166 ribu warga atau setara 45,53 persen dari target.
“Masih tersisa sekitar 200 ribu warga yang menjadi sasaran dalam lima bulan ke depan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebaik mungkin,” ujarnya.
Masyarakat tidak perlu datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan.
Pemerintah menerapkan sistem jemput bola, di mana petugas kesehatan akan hadir langsung ke lokasi kegiatan: mulai dari pondok pesantren, posyandu, majelis pengajian, kegiatan sosial, hingga lingkungan RT dan masjid.
“Siapa saja yang ingin mengadakan pemeriksaan secara kolektif, cukup sampaikan permohonan ke Dinas Kesehatan atau puskesmas terdekat. Kami siap turun ke lokasi. Tujuannya tentu agar semakin banyak warga yang mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada puskesmas dengan capaian pelayanan tertinggi.
Puskesmas Sempol menempati urutan pertama dengan capaian di atas 90 persen, disusul sejumlah puskesmas lain yang telah melampaui angka 70 persen.
Sementara itu, puskesmas dengan capaian terendah akan mendapatkan pendampingan khusus.
Pihaknya akan mengevaluasi strategi, menyusun jadwal pelayanan baru, hingga menentukan titik layanan di lapangan agar target akhir tahun dapat tercapai.
Jasin menambahkan, program ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Bondowoso.
Pemeriksaan kesehatan dipandang sebagai langkah awal yang krusial untuk melahirkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengajak masyarakat menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat sakit.
“Jangan menunggu sakit baru memeriksakan diri. Yang kami dorong adalah kesadaran hidup sehat lewat upaya promotif dan preventif sejak dini,” ucapnya.
Pemerintah juga akan terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat paham bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dijaga bersama.
Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia Bondowoso semakin meningkat. (*)
ADVERTORIAL
Luncurkan Gerakan ‘Mas Bocil’, Pemkab Bondowoso Ajak Semua Pihak Bangun Budaya Literasi Bersama
DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso meluncurkan gerakan ‘Mas Bocil’ (Masyarakat Bondowoso Cinta Literasi).
Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak budaya membaca yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari peserta didik hingga masyarakat umum.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.
“Budaya membaca adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral. Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” ujar Bupati dalam acara pembukaan pameran Festival Literasi di Dinas Perpus dan Kearsipan pada Senin, 27 Juli 2026.
Bupati menegaskan, Pemkab Bondowoso terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui penguatan budaya literasi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pameran Literasi, Festival Literasi, Ngobrol Literasi Bersama Bupati dan Bunda Literasi Daerah Tahun 2026, yang menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas literasi, dan masyarakat.
Bupati Hamid menuturkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.
Budaya membaca, kata Bupati, adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral.
“Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” katanya.
Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, komunitas literasi, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem literasi yang kuat di Bondowoso.
“Rumah, sekolah, perpustakaan, dan ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya budaya membaca. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat melahirkan generasi Bondowoso yang semakin cerdas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” katanya.
Kepada para pelajar dan generasi muda, Bupati mengajak agar memanfaatkan Festival Literasi yang berlangsung pada 27–31 Juli 2026 sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas, serta menumbuhkan kecintaan terhadap membaca.
Reporter: Rehan
ADVERTORIAL
Komisi VII DPR RI Apresiasi JFC, Gus Fawait Perjuangkan Bandara Jember Demi Wisata Internasional
DETAIL.ID, Jember – Dukungan terhadap pengembangan Jember Fashion Carnaval (JFC) datang dari Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember.
Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendorong percepatan pembangunan sektor penunjang pariwisata, termasuk peningkatan kapasitas Bandara Jember.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyebut JFC sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, ajang berskala internasional itu mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas, mulai dari industri fesyen, UMKM, kuliner, hingga sektor perhotelan.
“Kami hadir untuk memberikan dukungan penuh sekaligus mendorong agar atensi terhadap JFC semakin meluas. Kami ingin memastikan mitra kerja kami, baik Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Ekonomi Kreatif, dapat terus mengawal acara ini agar menjadi patokan kalender pariwisata, tidak hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga mancanegara,” kata Rahayu Saraswati, Sabtu, 25 Juli 2026.
Ia menambahkan, JFC juga menjadi wadah bagi para desainer dan pelaku industri kreatif untuk menunjukkan kualitas karya mereka kepada dunia.
Kehadiran ribuan pengunjung dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk unggulan Jember, seperti edamame dan cerutu, yang telah memiliki pasar internasional.
Sara juga berharap penyelenggaraan JFC terus berkembang menjadi festival yang semakin inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menilai besarnya potensi JFC harus dibarengi dengan peningkatan akses transportasi menuju Jember.
Menurutnya, kemudahan konektivitas menjadi salah satu kunci untuk menarik lebih banyak wisatawan, khususnya dari luar negeri.
Karena itu, Pemkab Jember mengusulkan peningkatan kapasitas Bandara Jember kepada Komisi VII DPR RI sebagai salah satu prioritas pembangunan yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.
“Artinya ke depan mudah-mudahan nanti bandara kita bisa besar, sehingga nanti banyak pengunjung yang gampang datang ke Jember, tidak harus turun di Surabaya atau di tempat yang lainnya. Itu salah satu permohonan kami ke depan,” ujar Gus Fawait.



