ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Teken MoU dengan Universitas Negeri Padang Dalam Meningkatkan SDM
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Negeri Padang (UNP) yang diwakili Rektor UNP Ganefri, P.Hd. Ia mengemukakan bahwa tujuan penandatanganan MoU tersebut untuk berkerjasama dalam peningkatan SDM bagi kemajuan Provinsi Jambi.
Pernyataan ini diungkapnya saat kuliah umum dan Penandatanganan MoU antara UNP dengan Pemerintah Provinsi Jambi, di Ruang Senat Lantai 4 Universitas Negeri Padang (UNP), Sabtu, 10 Juni 2023.
“Melalui MoU dengan universitas ini kita bisa mengirimkan anak anak Jambi bisa masuk di universitas yang mereka inginkan sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan, yang tidak ada jurusannya di Jambi. Selain itu MoU dengan UPN penting untuk Jambi sebab indeks sumber daya manusia Sumatera Barat termasuk tinggi di Sumatera,” ujar Al Haris.
UNP, lanjut Al Haris memiliki standar pengelolaan perguruan tinggi sudah luar biasa, banyak jurusan yang tidak dimiliki kampus lain, salah satunya SLB.
“Kedepannya bagi jurusan guru SLB ini perlu kita perbanyak, sebab ini langka, selain akademik yang tidak ada di Jambi, bisa lanjut di sini,” ucapnya.
Di kesempatan ini Gubernur Al Haris menjelaskan potensi alam, pariwisata, dan isu strategis Provinsi Jambi. Menurutnya, isu strategis Provinsi Jambi yaitu penerapan tata kelola pemerintah, daya saing ekonomi masih rendah sementara daya dukung lingkungan semakin menurun, juga kualitas SDM belum baik dan merata.
Al Haris juga memaparkan, program unggulan pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya peningkatan pendidikan dan enterpreneu rship, bantuan biaya pendidikan siswa SMA, SMK, dan SLB bagi keluarga miskin; bantuan beasiswa S1 dan S3 pemerataan jangkauan internet di wilayah Provinsi Jambi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Sementara itu Rektor UNP, Prof Ganefri Ph.D juga menyambut baik kerja sama UNP dengan pemerintah Provinsi Jambi.
“Saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur Jambi karena visi beliau di bidang pendidikan ini sangat luar biasa, beliau sangat peduli terhadap pengembangan SDM di Jambi itu menjadi prioritas pertama, karena kuncinya membangun daerah itu dimana-mana pendidikan, indek pembangunan manusia dipengaruhi disamping pendidikan, ekonomi dan kesehatan tapi induknya pendidikan, kalau kualitas pendidikan naik otomatis yang lain ikut naik, terutama perekonomian suatu daerah dan pembangunan di segala bidang, sangat sesuai dengan visi misi Jambi mantap memajukan SDM yang berkualitas,” ujarnya.
Rektor UNP juga menyampaikan, UNP yang sebelumnya adalah IKIP Padang, UNP saat ini sedang giat meningkatkan kualitas mahasiswa yang berasal dari Provinsi Jambi lebih kurang 3000 mahasiswa.
“UNP ini termasuk universitas yang tua di Sumbar ini, dulunya IKIP, sekarang ini UNP mewisuda mahasiswa, satu tahun empat kali, nantinya kami akan undang pak Gubernur Jambi untuk menghadiri wisuda yang akan datang untuk penyemangat mahasiswa Jambi di UNP ini,” ujar Ganefri.
Selain itu Rektor sangat mengapresiasi langka Gubernur Jambi mempunyai rencana akan mendirikan asrama bagi mahasiswa Jambi di Sumbar ini.
ADVERTORIAL
Incar Investasi Sampah Rp2 Triliun, Pemkab Jember dan BI-OJK Perluas Pembiayaan Ekonomi
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah target strategis ke depan guna memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah penguatan pembiayaan ini dibahas melalui ajang high level dialogue bersama pimpinan perbankan se-Kabupaten Jember di Kantor OJK Jember pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Pertemuan ini menjadi penajaman arah kebijakan setelah Jember mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,32 persen pada triwulan I-2026—angka tertinggi di wilayah Sekarkijang.
Untuk menjaga tren positif tersebut, Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menargetkan pengoptimalan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada paruh kedua tahun ini.
“Kita dorong supaya disalurkan lebih optimal pada semester kedua demi pengentasan kemiskinan,” katanya.
Di samping memfasilitasi forum berkala bersama BI dan OJK untuk menyelesaikan hambatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta menjaga lahan LP2B, Pemkab Jember memproyeksikan masuknya investasi skala besar di sektor lingkungan hidup dan infrastruktur.
“Soal tata ruang, kita berkomitmen menjaga ketahanan pangan melalui LP2B yang jumlahnya justru bertambah,” ujarnya.
Gus Fawait mengungkapkan target besar daerah hingga penghujung tahun.
“Akhir tahun nanti insyaAllah kita akan kemasukan investor sekitar Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun di sektor penanganan sampah,” tutur Gus Fawait.
Dari sisi regulator, Kepala OJK Jember, Aris Budiman, menegaskan bahwa dialog ini dirancang untuk menyelaraskan langkah industri keuangan dalam mendukung target-target pembiayaan tersebut.
“High-level dialogue ini memang sengaja diselenggarakan untuk mempertemukan para bankers dan pimpinan perbankan di wilayah Jember,” tutur Aris.
Menutup pernyataan tersebut, Kepala BI Jember, Iqbal Reza Nugraha, menyampaikan bahwa sinergi berkesinambungan ini menjadi kunci utama untuk memperkokoh ketahanan industri perbankan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jember secara menyeluruh.
“Untuk pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Serahkan Simbolis Remisi HUT RI 3.580 Warga Binaan Jambi, 82 Langsung Bebas
Jambi – Sebanyak 3.580 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi mendapat remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 82 narapidana dinyatakan langsung bebas.
Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jambi Al Haris seusai upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Senin, 17 Agustus 2026.
Al Haris mengatakan, pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas perubahan perilaku warga binaan, tetapi juga harus diikuti dengan dukungan agar mereka bisa menjalani kehidupan baru setelah bebas.
“Dari kasus tadi ada penggelapan, pencurian, dan penadahan. Ini semua muaranya adalah kehidupan. Oleh karena itu kita bantu mereka dengan modal usaha, kemudian mereka bisa bekerja dan kembali ke masyarakat dengan baik,” kata Al Haris.
Menurutnya, bantuan modal kerja diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membuka usaha dan mendapatkan penghasilan secara mandiri.
Dengan begitu, mereka diharapkan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum dan justru bisa ikut berkontribusi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan, remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana.
“Pemberian remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, melainkan merupakan bentuk penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan baik,” ujar Irwan.
Ia menjelaskan, dari 3.580 penerima remisi dan pengurangan masa pidana tersebut, sebanyak 3.489 narapidana mendapatkan Remisi Umum I.
Kemudian, 82 narapidana mendapatkan Remisi Umum II atau langsung bebas. Sementara itu, sembilan anak binaan juga mendapatkan pengurangan masa pidana.
Irwan berharap momentum kemerdekaan menjadi penyemangat bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Mereka juga diharapkan aktif mengikuti program pembinaan dan meningkatkan keterampilan sebagai bekal kembali ke masyarakat.
“Karena setiap warga binaan memiliki kesempatan dan harapan untuk kembali menjadi bagian masyarakat yang bermanfaat,” katanya.
Ia menegaskan, tujuan akhir pemasyarakatan bukan hanya menjalankan pidana, tetapi juga membangun perubahan perilaku dan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali hidup secara mandiri di tengah masyarakat.
Kanwil Ditjenpas Jambi juga memastikan seluruh proses pengusulan dan pemberian remisi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel serta tidak dipungut biaya.
“Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Pemasyarakatan Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan serta mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin profesional, berintegritas, humanis, dan berdampak bagi masyarakat,” tutur Irwan. (*)
ADVERTORIAL
Pimpin Upacara HUT ke-81 RI, Gubernur Al Haris Tegaskan Semangat Proklamasi Mengisi Kemerdekaan Bekerja untuk Indonesia
Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 17 Agustus 2026.
Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta anggota DPR dan DPD RI, di antaranya Hasan Basri Agus, Sy Fasya, dan Abu Bakar Jamalia.
Prosesi pengibaran Bendera Merah Putih menjadi salah satu rangkaian utama upacara. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Jambi menjalankan tugas dengan baik hingga seluruh rangkaian berlangsung sukses.
Al Haris mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran pelaksanaan upacara, termasuk tugas yang dijalankan para anggota Paskibraka.
“Alhamdulillah pelaksanaan lancar. Pasukan Paskibraka kita juga lancar dengan tugas-tugasnya. Didukung oleh cuaca yang sangat baik dan semua berjalan dengan sukses,” ujar Al Haris.
Menurut Al Haris, peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga semangat Proklamasi dan meneruskan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata serta pengabdian bagi bangsa dan negara.
“Mudah-mudahan semangat proklamasi ini terus di hati kita semuanya untuk berjuang, melanjutkan perjuangan daripada pahlawan kita, mengisi kemerdekaan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Indonesia Maju 2045,” katanya.
Al Haris berharap semangat kemerdekaan terus menjadi energi bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia.
Peringatan HUT ke-81 RI di Provinsi Jambi pun menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong dalam melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Maju 2045. (*)



