ADVERTORIAL
Meninjau Langsung Proyek Pengerjaan Tol Jambi-Betung, Edi Purwanto: Desember Dapat Dilalui Masyarakat

Jambi – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto turun ke lokasi pembangunan proyek tol Jambi-Betung yang berada di Desa Muara Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi, Kamis, 13 Juli 2023.
Tinjauan yang dilakukan oleh Edi Purwanto untuk memastikan pembangunan proyek tol Jambi- Betung berjalan dengan baik dan sesuai dengan target penyelesaian.
Edi Purwanto menilai bahwa progres pembangunan proyek tol Jambi-Betung sudah berjalan dengan baik. Edi Purwanto menyebut bahwa dalam pembebasan lahan tol Jambi-Betung sudah mencapai 96 persen, namun memang masih ada empat persen lagi yang belum terselesaikan.
Terhadap kendala ini, Edi Purwanto mendorong kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin. Ketika kendala ini terselesaikan, maka kata Edi Purwanto secara teknis pekerjaan pembangunan tol Jambi- Betung tidak ada alasan untuk tidak dilakukan percepatan pembangunan atau terselesaikan dengan waktu yang telah di tentukan.
“Alhamdulillah pembebasan lahan di masyarakat itu sudah 96 persen, tinggal 4 persen yang belum selesai, terkait dengan fasum ada pemakaman, sekolah. Maka memang kita dorong untuk dlakukan percepatan pembebasan. Termasuk tadi saya kita diskusikan dengan pak kades dan pak camat juga ada memberikan solusi dalam penyelesaian itu dan menurut saya itu sudah langkah baik,” ujarnya.
Disisi lain, dikatakan oleh Edi Purwanto bahwa di Desember 2024, Jalan Jambi Tol Jambi-Betung ditargetkan sudah dapat dilalui oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan target pengerjaan pembangunan yang ditargetkan pengerjaannya selama 12 bulan, dan dengan masa kontrak sampai Desember 2024.
“Insya Allah akan dilakukan percepatan sampai 12 bulan jadi kalau ini Juli 2023 sudah mulai, maka selesai itu di Juli 2024, meskipun kontraknya sampai Desember 2024. Jadi insha allah di 2024 tol Jambi-Betung sudah bisa di lalui,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Edi Purwanto memberikan ketegasan kepada semua pihak termasuk dengan penanggungjawab pengerjaan proyek jalan tol Jambi-Betung untuk betul-betul berkomitmen terhadap kontrak yang ada sehingga dapat menyelesaikan pembangunan tol ersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“Komitmen ini yang penting dan harus di pegang oleh penanggungjawab pengerjaan dan kawan-kawan semua, termasuk pemerintah dalam menyelesaikan kendala yang ada, sehingga memang proses yang ada ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Melalui kunjungan ini, Edi Purwanto di dampingi oleh Camat Mestong, Kepala Desa Muaro Sebapo, Kapolsek, Babinsa, dan HK sebagai penanggungjawab pembangunan.

Natuna
Bupati Natuna Sambut Kunjungan Kerja Komandan Pangkodaeral IV

DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menyambut kedatangan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IV (Dankodaeral IV) Batam – Kepulauan Riau beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Selasa, 21 Oktober 2025. Penyambutan berlangsung di ruang tunggu khusus VIP Lanud Raden Sadjad, Ranai.
Kehadiran Dankodaeral IV beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Natuna.
Dalam kesempatan ini, Bupati Natuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang atas kunjungan kerja Dankodaeral IV ke Natuna. Beliau menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan jajaran TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah di wilayah perbatasan.
“Kami menyambut baik kehadiran Dankodaeral IV di Natuna. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam menjaga kedaulatan serta mendorong kemajuan daerah perbatasan,” ujar Cen Sui Lan.
Lebih lanjut, Bupati Natuna berharap agar kolaborasi lintas sektor, terutama dengan instansi pertahanan dan keamanan, terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan laut dan kesejahteraan masyarakat Natuna.
Kunjungan kerja Dankodaeral IV ini juga menjadi bentuk perhatian strategis terhadap posisi Natuna sebagai salah satu wilayah terdepan yang memiliki arti penting dalam pertahanan nasional dan potensi kelautan Indonesia.
Repoter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Bupati Merangin Teken MoU dengan Kanwil Ditjenpas Jambi

DETAIL.ID, Merangin – Pemkab Merangin dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Penandatanganan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menguatkan sinergitas dalam mendukung penyelenggaraan dan pembinaan pemasyarakatan tersebut, berlangsung khidmat di Auditorium rumah dinas b5upati Merangin.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Bangko dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin.
Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari transformasi linier Kabinet Merah Putih, yang salah satunya menyikapi perubahan nomenklatur dari Kemenkumham, menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Terimakasih Pak Kanwil sudah datang ke Merangin. Kami menyambut baik kerjasama ini, apalagi mungkin ada 90 persen penghuni Lapas warga Merangin. Melalui bimbingan itu warga binaan nanti semakin mudah beradaptasi di luar,” ujar Bupati.
Dalam candaannya, Bupati mengharapkan agar Lapas tidak terus-menerus membangun memperbanyak ruang tahanan, karena konotasinya semakin bertambah jumlah warga binaan nya.
Pembinaan keterampilan dan keahlian kepada warga binaan itu terang bupati, sangat penting. Bupati mempersilahkan semua OPD menindaklanjuti MoU, melakukan pembinaan ke warga binaan baik pertanian, perkebunan dan bidang lainnya.
“Saya minta para Kepala OPD, perjanjian ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi harus diimplementasikan secara nyata, demi mewujudkan warga binaan yang terampil, mampu menjalani kehidupan sosial lebih baik lagi setelah bebas nanti,” ucap Bupati.
Mengingat sebagian besar warga binaan itu dari kasus Narkoba, Bupati mengingatkan jajarannya jangan sekali-kali terlibat bahaya pengaruh Narkoba.
“Jangan nian satupun Aparatur Sipil Negara kita terlibat Narkoba,” kata Bupati.
Terpisah, Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Hidayat mengungkapkan sangat berterima kasih kepada Bupati Merangin dan jajarannya yang sangat mensupport, MoU yang dilakukan.
Melalui MoU itu terang Kanwil, Bupati telah mengoptimalkan fungsi pembinaan yang luar biasa untuk warga binaan. Kolaborasi tersebut menunjang program Asta Cita Presiden Prabowo, agar bisa lebih baik lagi.
“Warga binaan membutuhkan keahlian dan keterampilan, agar bisa mendapatkan pekerjaan setelah bebas nanti. Ini tentunya harus disupport Pemerintah Daerah, untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat,” kata Hidayat.
Di penghujung acara, Kanwil menyerahkan merchandise kepada Bupati Merangin dan sebaliknya, Bupati juga menyerahkan merchandise Merangin ke Kanwil dibarengi senyum khas H M Syukur penuh keakraban.
Reporter: Daryanto
ADVERTORIAL
Terima Audiensi dari BPKP Jambi, Gubernur Al Haris Bahas Kajian Strategis untuk Kebijakan Daerah

Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Audiensi ini dihadiri langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, dan Gubernur Al Haris didampingi Inspektur daerah Provinsi Jambi, Agus Herianto.
Pertemuan ini membahas berbagai kajian strategis yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan penting di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris mengungkapkan bahwa pihaknya meminta pendampingan dan telaah dari BPKP untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan analisis yang akurat.
“Saya banyak meminta kajian dari mereka dalam hal apapun. Misalnya kajian terkait dengan MBG, Kepmen 14 tentang sumur rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Potensi Pajak Rakyat,” ujar Al Haris.
Dia menambahkan, masih terdapat beberapa potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, salah satunya dari sektor pertambangan galian C.
“Galian C belum ada kita pungut dari Pemda setempat,” katanya.
Menurut Al Haris, peran BPKP sangat penting dalam memberikan kajian, telaah, dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan.
“BPKP ini kan badan yang memberikan kajian dan telaah kepada kami untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.