PERISTIWA
Ada Demo yang Disampaikan di Tengah Kunjungan Menteri, Pendemo Bilang Begini

Jambi, DETAIL.ID – Perjuangan warga Pematang Bedaro, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung pada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahyanto buntu. Mereka diadang oleh sejumlah aparat kepolisian saat Menteri Hadi melintasi swalayan Fresh, Sijenjang, Jambi Timur.
Risma Pasaribu selaku Koorlap Aksi pun sangat menyayangkan hal tersebut. Dia menyampaikan bahwa tujuan masyarakat tak lain hanya untuk bertemu dan menyampaikan aspirasinya soal konflik lahan dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) langsung kepada Menteri ATR/BPN.
“Kita dicegat, padahal sebelumnya kita sudah bersurat resmi ke polisi terkait aksi ini,” kata Risma, kecewa, Kamis 24 Agustus 2023.
Kini masyarakat yang mengikuti aksi, kata Risma, hanya bisa berdiam diri seraya membentangkan poster (selebaran) terkait konflik menahun antara masyarakat dengan PT FPIL.
Di tengah banyaknya konflik agraria yang tak kunjung tuntas di wilayah Provinsi Jambi, Risma berharap agar Menteri ATR/BPN benar-benar membuka mata terhadap persoalan-persoalan masyarat. Sehingga kunjungan ke Provinsi Jambi, tak hanya dinilai sebagai kunjungan yang bersifat seremonial.
“Kami masih di sini (Sijenjang). Kita berharap aspirasi kami dapat diterima oleh bapak Menteri ATR/BPN yang terhormat. Ini masyarakat sudah bertahun-tahun berkonflik, sudah lama mereka jadi korban. Mau sampai kapan ini enggak selesai?” ujar Risma.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Polda Jambi Ringkus 32 Preman Sepanjang Operasi Pekat II Siginjai

DETAIL.ID, Jambi – Polda Jambi menggelar ungkap kasus hasil Operasi Pekat II Siginjai yang menargetkan kasus premanisme yang berlangsung sepanjang 1 Mei hingga 15 Mei 2025.
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar yang memimpin langsung jumpa pers menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 14 hari ini pihaknya telah berhasil menindak sejumlah kasus premanisme.
“Yang kami jadikan laporan polisi itu 10, dan 32 tersangka dari semua TKP di wilayah hukum Polda Jambi,” kata Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H Siregar.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari Polres Jajaran Polda Jambi. Menurut Kapolda operasi ini merupakan perintah langsung dari pimpinan, karena sudah sangat meresahkan.
“Investasi yang dibutuhkan akan terganggu dengan aksi premanisme. Oleh karena itu saya sudah memerintahkan kepada seluruh untuk memberikan respon cepat. Kalau ada masyarakat melaporkan aksi premanisme,” ujarnya.
Kapolda Jambi juga menegaskan bahwa pihaknya bakal memberikan asistensi tergantung daripada situasi dilapangan.
“Jadi itu adalah bentuk komitmen kami untuk memberantas, meniadakan premanisme di wilayah hukum Polda Jambi,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
PWS Silahturahmi Bersama Ketua DPRD Sarolangun, Ini Pesan Ahmad Jani

DETAIL.ID, Sarolangun – Ketua DPRD Sarolangun, Ahmad Jani bersilaturahmi dengan Persatuan Wartawan Sarolangun (PWS). Pertemuan itu berjalan santai bersama wartawan dari berbagai media di rumah dinas DPRD Sarolangun pada Senin, 12 Mei 2025.
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi terbuka mengenai peran media dalam pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Jani menyampaikan, media memiliki posisi strategis dalam menyuarakan perkembangan daerah sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Baginya, insan pers tak hanya berperan sebagai penyampai berita, namun juga mitra dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
“Media bukan sekadar peliput. Dalam konteks membangun daerah, mereka adalah mitra strategis yang menyampaikan informasi, menyuarakan kritik, dan juga memberi masukan untuk kemajuan bersama,” ujarnya.
Acara yang dihadiri anggota PWS ini juga menjadi refleksi terhadap perkembangan dunia jurnalistik saat ini. Ahmad Jani mengakui bahwa dinamika media digital berkembang sangat cepat, dan hal itu menjadi kekuatan dalam memperluas jangkauan informasi.
“Transformasi dari media cetak ke media online membawa dampak besar. Kita perlu mengikuti perubahan itu dengan membangun kolaborasi yang lebih kuat. Yalang jelas tolong bantu untuk mewujudkan misi Sarolangun Maju,” katanya.
Lebih lanjut, Ahmad Jani mengajak media untuk tetap menjaga profesionalisme dan keseimbangan dalam pemberitaan. Kritik yang membangun, menurutnya, justru menjadi bahan evaluasi untuk semua pihak.
“Pers boleh dan harus kritis, tapi jangan lupa bahwa tujuan utamanya adalah mendorong perbaikan. Kita ingin Kabupaten Sarolangun berkembang lewat peran semua elemen, termasuk media,” tuturnya.
Pertemuan ini menjadi komitmen awal untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan pers. DPRD Sarolangun membuka ruang seluas-luasnya bagi media untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan, serta bersama-sama merancang langkah pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Reporter: Daryanto
PERISTIWA
Tongkang Batu Bara Tabrak Jembatan Gentala Arasy, Walhi Jambi Desak Moratorium dan Tindak Tegas Perusahaan

DETAIL.ID, Jambi – Sebuah tongkang pengangkut batu bara terekam kamera menabrak Jembatan Gentala Arasy, Kota Jambi pada Kamis, 8 Mei 2025. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik benturan antara kapal tongkang dengan struktur jembatan.
Dir Polairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri, membenarkan kejadian itu. “Ya, betul. Anggota lagi ke TKP dan kejar tongkang,” ujarnya, Kamis sore.
Namun hingga kini belum diperoleh informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian atas peristiwa tongkang yang menabrak jembatan yang merupakan salah satu ikon kota Jambi tersebut.
Peristiwa ini menambah daftar panjang insiden serupa. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi mencatat, sejak Desember 2023 setidaknya terjadi 6 kecelakaan yang melibatkan tongkang batu bara di Sungai Batanghari.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Oscar Anugrah, menilai insiden ini sebagai bukti bahwa Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur agar perusahaan pemegang izin tambang dan transportir batu bara mengoptimalkan pengangkutan melalui sungai sembari menunggu rampungnya pembangunan jalan khusus angkutan batu bara, tak efektif dijalankan.
“Melihat situasi ini, para pengusaha batu bara benar-benar telah merajalela dan berlindung dibalik Ingub Nomor 1 tahun 2024,” ujar Oscar.
Walhi Jambi pun mendesak Gubernur Jambi untuk mencabut Ingub Nomor 1 Tahun 2024 serta memberlakukan moratorium total terhadap seluruh aktivitas angkutan batu bara, baik di jalur sungai maupun darat.
Sebab menurut Walhi, selain merusak infrastruktur dan mencemari lingkungan, jalur darat pun juga menyumbang rata-rata 25 hingga 27 korban jiwa setiap tahun sejak 2020.
Oscar pun mendesak Polda Jambi untuk menindak tegas perusahaan atau pemilik tongkang batu bara yang telah menabrak landmark kota Jambi tersebut.
Reporter: Juan Ambarita