ADVERTORIAL
Al Haris Menyampaikan Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi DPRD Provinsi Jambi
Jambi – Al Haris beri jawaban pemerintah terhadap agenda pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Daerah Provinsi Jambi, dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
Jawaban Pemerintah tersebut disampaikan Gubernur saat mengikuti Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi Selasa, 8 Agustus 2023.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas tanggapan, pertanyaan, dan saran yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Jambi. Pada prinsipnya yang disampaikan tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga ketiga Ranperda nantinya dapat menjadi payung hukum yang implementatif,” ucap Gubernur Al Haris.
Al Haris mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat berterima kasih atas masukan dan saran yang disampaikan terkait Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya meningkatkan pendapatan sumber penerimaan daerah terutama yang bersumber dari komponen pendapatan asli daerah, melalui optimalisasi penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan serta perluasan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
“Pemerintah Provinsi Jambi juga telah memberikan kemudahan/relaksasi berupa pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ini dilakukan agar masyarakat yang menunggak pajak dapat memanfaatkan program tersebut untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga objek pajak yang tidak aktif akan menjadi potensi pajak yang aktif kembali,” kata Gubernur Al Haris.
“Berkaitan dengan saran agar Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Daerah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi harus hadir untuk menyelaraskan dalam hak dan perlindungan masyarakat hukum adat yang ada disekitar perusahaan atau kawasan industri dan selalu berkoordinasi dan kerja sama yang terukur dengan pihak terkait seperti Lembaga Adat Melayu (LAM), sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terselenggara dengan baik,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menyampaikan, terkait pembentukan BRIDA Provinsi Jambi, pemerintah sepakat perubahan atas perda sebelumnya dapat menghasilkan daya kerja yang lebih produktif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Pembentukan BRIDA bersamaan juga dengan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BRIDA yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Dengan adanya struktur baru pada BRIDA yang lebih mengedepankan jabatan fungsional, diharapkan pejabat tersebut dapat melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya, yaitu bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris mengatakan, ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa jenis perangkat daerah provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP 18 Tahun 2016, Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Khusus Daerah tidak diwadahi dalam bentuk dinas atau badan tertentu, karena Rumah Sakit melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Lebih lanjut, dalam Pasal 21 PP 18 Tahun 2016, bahwa terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
“Dengan demikian, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi merupakan UPTD di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi,” tutur Gubernur Al Haris.
Selanjutnya, Gubernur Al Haris juga mengatakan bahwa dalam menetapkan besaran tarif Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah menaati rambu-rambu yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tidak melebihi batasan tarif tertinggi yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, dan dengan memperhatikan penerapan tarif serupa yang diberlakukan pada pemerintah provinsi terdekat lainnya, serta untuk tarif retribusi jasa usaha telah diperhitungkan terhadap kemampuan wajib retribusi sebagai pengguna jasa.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga mengucapkan terima kasih atas dukungan terkait Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi senantiasa melibatkan lintas sektoral dan para pihak dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah agar lebih bersinergi dan terintegrasi.
“Sanksi denda administratif yang diatur dalam Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak dan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Hal ini mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ucap Gubernur Al Haris.
ADVERTORIAL
Letkol Sroedji Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Gus Fawait Ajak Warga Teladani Perjuangannya
DETAIL.ID, Jember – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Muhammad Sroedji disambut rasa bangga oleh warga Kabupaten Jember.
Kabar tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, ketika menghadiri kegiatan Bunga Desaku di Balai Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Senin, 10 November 2026.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, ia bersama masyarakat turut mengirimkan Surah Al-Fatihah sebagai bentuk syukur dan penghormatan bagi almarhum.
Gus Fawait menjelaskan bahwa pengakuan dari pemerintah pusat ini merupakan buah dari proses panjang yang dikawal bertahun-tahun.
Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga serta seluruh masyarakat Jember yang memiliki keterikatan sejarah dengan sang tokoh.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Perjuangan ini bukan satu atau dua tahun, tetapi sudah lebih dari lima tahun. Hari ini Letkol Muhammad Sroedji akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal perjuangan beliau diterima Allah SWT dan semangatnya terus hidup di tengah masyarakat Jember,” ujar Gus Fawait.
Perjuangan Letkol Muhammad Sroedji dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dinilai wajib menjadi inspirasi bagi generasi penerus.
Semangat pengabdian tersebut diharapkan terus terjaga untuk mendorong kemajuan Kabupaten Jember.
Pemerintah Kabupaten Jember juga berkomitmen untuk terus mengawal pengusulan tokoh-tokoh pejuang lokal lainnya agar jasa mereka mendapatkan pengakuan yang layak dari negara.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dalam menjaga sejarah dan menghargai jasa para pendahulu.
Nilai kepahlawanan ini dipandang perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui dunia pendidikan.
Anak-anak Jember diharapkan mengenal para pejuang dari daerahnya sendiri demi menumbuhkan kebanggaan, kecintaan tanah air, serta semangat meneruskan pengabdian.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Fawait menerangkan bahwa kegiatan Bunga Desaku merupakan sarana pemerintah daerah untuk mendekatkan diri kepada warga.
Berbagai program mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi seperti penguatan UMKM dan Mlijo Cinta turut disosialisasikan kepada masyarakat.
Gus Fawait berharap anugerah Pahlawan Nasional ini tidak sekadar tercatat dalam sejarah, melainkan mampu menghidupkan semangat pengabdian nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui pembangunan, pendidikan, dan kepedulian antarsesama. (*)
ADVERTORIAL
Menjadi Peserta JKN Aktif, Cara Sederhana Menjadi Pahlawan bagi Sesama
DETAIL.ID, Jember – Kesadaran masyarakat untuk memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif menjadi salah satu kunci utama dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang terjamin.
Pesan tersebut disampaikan Musripa (39), Kepala Desa asal Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, usai mengikuti kegiatan sosialisasi JKN melalui layanan BPJS Keliling.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memanfaatkan layanan digital dengan mengunduh aplikasi Mobile JKN sebagai sarana untuk memudahkan akses informasi kesehatan bagi peserta.
Bagi Musripa, program JKN bukan hanya sekadar jaminan pelayanan kesehatan, melainkan juga bentuk nyata semangat gotong royong yang selama ini menjadi karakter masyarakat Indonesia.
Melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti, ia mendapatkan berbagai informasi penting mengenai hak dan kewajiban peserta, termasuk pentingnya memastikan status kepesertaan tetap aktif.
“Melalui sosialisasi ini saya semakin memahami bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan dengan cara yang sederhana, yaitu memastikan dirinya menjadi peserta JKN yang aktif. Ketika kita aktif sebagai peserta, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga ikut mendukung semangat gotong royong untuk saling membantu antar peserta,” ujar Musripa, Selasa, 10 November 2026.
Sebagai Kepala Desa, Musripa mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Ia berharap warga semakin sadar untuk rutin mengecek status kepesertaannya, baik melalui kanal layanan BPJS Kesehatan maupun melalui aplikasi Mobile JKN yang kini semakin mudah digunakan.
Menurutnya, kemudahan akses digital yang diberikan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan praktis.
Berbagai kebutuhan administrasi dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor, termasuk pengecekan status kepesertaan.
“Peserta jangan sampai menunggu saat sakit baru mengecek status JKN. Saya mengajak masyarakat untuk rutin memeriksa kepesertaan mereka agar ada kepastian penjaminan ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan atau harus berobat. Dengan begitu masyarakat bisa lebih tenang karena perlindungan kesehatannya sudah terjamin,” katanya.
Musripa juga menyampaikan rasa syukurnya atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, capaian tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Kabupaten Jember sudah mencapai UHC. Ini sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah hadir memberikan perlindungan sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir menghadapi biaya pengobatan ketika sakit,” ujarnya.
Musripa meyakini bahwa masyarakat yang sehat akan mampu menjalankan aktivitas dan pekerjaannya secara optimal.
Kondisi tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Investasi terbesar suatu daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Karena itu, ia berharap seluruh warga dapat memanfaatkan program JKN dengan sebaik-baiknya serta menjaga kepesertaan tetap aktif,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Samsul Apresiasi Inovasi BPJS Kesehatan, Ajak Masyarakat Jaga Keberlangsungan Program JKN
DETAIL.ID, Jember – Kemudahan akses layanan kesehatan menjadi salah satu manfaat penting yang dirasakan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berbagai inovasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan dinilai mampu memberikan kemudahan bagi peserta dalam memperoleh informasi maupun mengakses layanan kesehatan.
Hal tersebut dirasakan Samsul Arifin (43), seorang perangkat desa asal Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yang terdaftar sebagai peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) KP Desa.
Sebagai bagian dari masyarakat yang turut merasakan manfaat Program JKN, Samsul menilai berbagai inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.
Menurutnya, transformasi layanan yang terus dilakukan menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Menurut saya, inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat. Sekarang sudah banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan peserta untuk mengakses layanan maupun mendapatkan informasi terkait JKN. Harapannya, inovasi seperti ini terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan,” ujar Samsul, Senin, 9 November 2026.
Ia memahami bahwa keberlangsungan Program JKN tidak terlepas dari kontribusi seluruh peserta.
Prinsip gotong royong yang menjadi fondasi program tersebut memungkinkan peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit, sementara masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik turut berkontribusi dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan.
“Program JKN ini milik kita bersama. Karena itu, kita juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga keberlangsungannya. Kalau memang kondisi ekonomi kita sudah mampu membayar iuran secara mandiri, sebaiknya beralih ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dengan begitu, bantuan iuran dari pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Samsul menambahkan, kepedulian terhadap keberlangsungan JKN dapat dimulai dari kesadaran sederhana, yakni memahami hak dan kewajiban sebagai peserta.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya mengingat pentingnya JKN ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi juga perlu memastikan kepesertaannya tetap terjaga dalam kondisi aktif.
“Jangan sampai kita baru mengecek status kepesertaan ketika sedang sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Sebaiknya rutin memastikan status JKN tetap aktif. Dengan begitu, ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan, kita sudah memiliki perlindungan dan bisa mengakses layanan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Samsul.
Samsul berharap semangat gotong royong yang menjadi dasar penyelenggaraan Program JKN terus terpelihara di tengah masyarakat.
Ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah berkontribusi menjaga keberlangsungan program, termasuk pemerintah yang memberikan dukungan melalui pembiayaan iuran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“JKN adalah program kita bersama. Mari saling peduli dan bergotong royong. Bagi yang mampu, mari berkontribusi melalui pembayaran iuran secara mandiri, dan bagi yang masih membutuhkan bantuan, semoga tetap mendapatkan perlindungan. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pengobatan,” tutur Samsul. (*)



